Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja Freelance dan Remote-Working dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Mugiono, Mariana; Indradewi, Astrid Athina
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12652

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja freelance dan remote-working dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Meski belum diatur secara spesifik, kedua jenis pekerja ini dapat dikaitkan dengan hubungan kerja selama memenuhi unsur perintah, pekerjaan, dan upah, hubungan kerja dapat diakui secara hukum. Namun, banyak pekerja freelance dan remote-working bekerja tanpa perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan minimnya perlindungan. Prinsip perlindungan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan tetap berlaku, termasuk hak atas upah layak, jaminan sosial, serta perlakuan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. kata kunci: hukum ketenagakerjaan, pekerja jarak jauh, pekerja lepas, perlindungan hukum.
Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya Andyna Susiawati Achmad; Astrid Athina Indradewi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2602

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kedudukan hukum dan keberlakuan antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan, serta akibat hukum perjanjian jaminan yang tidak diperbaharui bersamaan dengan perjanjian pokoknya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian pokok sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan atas dasar berbagai macam alasan. Apabila terjadi restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan dalam suatu perjanjian pokok maka haruslah diperhatikan esensinya terlebih dahulu. Dalam hal ini jika perjanjian tambahannya tidak di restrukturisasi, addendum, ataupun diperbaharui maka menyebabkan perjanjian tambahannya menjadi hapus. Sebaliknya apabila perjanjian ini di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui dengan tanpa menyebabkan lahirnya perjanjian baru, baik dari sisi subjek, maupun objek, dan prasyarat yang baru, maka dalam hal ini perjanjian tambahan tetap berlaku dan tetap mengikuti perjanjian pokok yang telah di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui tersebut.
Legal Status and Rights of Children from Mixed Marriages Abroad that are not Registered in the Indonesian Civil Registry Andyna Susiawati Achmad; Paula Paula; Astrid Athina Indradewi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.5139

Abstract

This study aims to analyze (1) the registration of mixed marriages conducted abroad in the Indonesian Civil Registry and (2) the rights and legal status of children from mixed marriages abroad who are not registered with the Indonesian Civil Registry. Technology development has increased interactions between citizens of different countries, resulting in mixed marriages. The prospective husband and wife from various nationalities are subject to the laws of their respective countries. In the international realm, there are differences between Indonesian marriage laws and those of other countries, both in material and procedural aspects. The research method used is normative juridical. The findings of this study indicate that mixed marriages conducted abroad can be registered in Indonesia by fulfilling administrative requirements. Children from mixed marriages abroad who are not registered in Indonesia are considered Indonesian citizens and have rights as children born out of wedlock unless acknowledged by their father or it can be proven that the child has a blood relationship with the father.
HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Achmad, Andyna Susiawati; Indradewi, Astrid Athina
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya.  Fenomena perusahaan grup ini menimbulkan celah hukum terkait dengan kekosongan norma  dalam pelaksanaan perusahaan induk dan perusahaan anak sebab konsepsi mengenai perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum karena perusahaan grup lebih mengacu kepada realitas bisnis.  Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dan anak perusahaan.  Dalam sebuah  perusahaan grup  hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya saja. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam Anggaran Dasar atau perjanjian-perjanjian  shareholder agreement  yang telah di tandatangani. Segala perbuatan dari anak-anak perusahaan adalah perbuatan mandiri dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.