Claim Missing Document
Check
Articles

HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Andyna Susiawati Achmad; Astrid Athina Indradewi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya.  Fenomena perusahaan grup ini menimbulkan celah hukum terkait dengan kekosongan norma  dalam pelaksanaan perusahaan induk dan perusahaan anak sebab konsepsi mengenai perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum karena perusahaan grup lebih mengacu kepada realitas bisnis.  Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dan anak perusahaan.  Dalam sebuah  perusahaan grup  hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya saja. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam Anggaran Dasar atau perjanjian-perjanjian  shareholder agreement  yang telah di tandatangani. Segala perbuatan dari anak-anak perusahaan adalah perbuatan mandiri dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace Carissa Amanda Siswanto; Astrid Athina Indradewi; Ketzia Xavier Emmanuella Pallo; Anandita Zefanya Purba
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5337

Abstract

This research aims to analyze the form of legal protections for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace. the rapid development of e-commerce in recent years when the internet was introduced.  With the internet, transactions in trade no longer see national boundaries.  This ease of accessing the internet makes consumers of e-commerce increase, one of which is in the online marketplace, due to the ease of payment systems, practicality, short time to make it more efficient, as well as the many attractive promos provided.  The implementation of transactions from this rapidly growing online marketplace also needs to be balanced with strict supervision.  The research method used is normative juridical and then analyzed with secondary data in the form of primary and secondary legal materials.  The results of this study indicate that the form of legal protection for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace can be in the form of delivering complete and accurate information about products that are traded online.  Nowever, there must still be the responsibility from the online marketplace or business actors to consumers.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada online marketplace. Hadirnya teknologi internet mengakibatkan transaksi dalam perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Kemudahan dalam mengakses internet menimbulkan peningkatan konsumen e-commerce, salah satunya pada online marketplace. Terdapat berbagai fasilitas dalam sistem pembayaran, praktis, banyaknya pilihan produk, singkatnya waktu sehingga membuat lebih efisien, serta berbagai macam promo menarik yang diberikan. Tentunya pelaksanaan transaksi dari online marketplace yang berkembang pesat ini juga perlu diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas terutama terkait beredarnya obat-obatan yang mengandung psikotropika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian dianalisa dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada online marketplace dapat berupa penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang diperjualbelikan secara online. Namun, tetap saja harus ada tanggung jawab dari online marketplace atau para pelaku usaha kepada konsumen.  
The Legal Status of Testaments That Eliminate the Inheritance Rights for the Longest-Living Marital Spouse Astrid Athina Indradewi; Andyna Susiawati Achmad; Fajar Sugianto
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.8881

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal standing of testaments that forgo a spouse's right to inherit in the event of their death. This study is necessary because, while everyone has the right to draft a testament according to their desires, this does not absolve the contents of the testament from being based on applicable laws and regulations. This study was carried out utilizing a doctrinal and statutory method in a normative juridical manner. The study concludes that a testator's intentions are free to be included in a will; nonetheless, the Indonesian Civil Code governs the legitimacy of Legitieme Portie. Thus, if a testament is written by a spouse whose marriage has entered into a marital agreement to separate assets, and its contents eliminate the longest-living spouse's inheritance rights, then that will not violate the rights of the longest-living spouse because it is based on Article 914 of the Indonesian Civil Code that the husband or wife does not have Legitime Portie. In the meantime, a testament written by a spouse whose marriage did not result in a marital agreement that separates assets only applies to the portion of the maker's assets; in other words, the longest-living spouse still receives a share as part of the joint assets in marriage. 
A Legal Review of Share Inheritance in Limited Liability Companies Andyna Susiawati Achmad; Astrid Athina Indradewi
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i3.12026

Abstract

Conflicts over inherited company shares underscore ongoing legal uncertainties and highlight the need for a thorough legal review. The inheritance of shares in a Limited Liability Company (PT) is classified as a transfer of rights by operation of law (rechtsverkrijging onder algemene titel) as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law). In principle, company shares are inheritable assets, and heirs have the right to receive them in accordance with inheritance laws. However, in practice, legal issues frequently arise when other shareholders object to heirs entering as new shareholders. This matter becomes more intricate when the company’s Articles of Association include clauses that limit the transfer of shares to external parties without the approval of current shareholders. This study aims to investigate the legal framework and practical application of share inheritance in limited liability companies in Indonesia. It employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, drawing on secondary legal materials. The findings demonstrate that the inheritance of shares necessitates balancing the civil rights of heirs with the company’s interest in preserving business stability and continuity. This study presents a legal harmonization framework that has not been extensively explored in prior research. The innovation lies in its suggestion to harmonize inheritance law and corporate law to address potential conflicts and improve legal protection for both heirs and corporate stakeholders.