Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Lawi, Afriadi Nur Andi; Pawennei, Mulyati; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identitas masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian pada penelitian adalah (1) Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah Faktor Pengetahuan, Faktor Sikap, Faktor Tindakan, Faktor Lingkungan, Faktor Keluarga dan Faktor Hukum. (2) Adapun upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anakyang telah dilakukan oleh polres gowa adalah upaya preventif dan upaya represif. The research objective is to analyze the factors behind the occurrence of sexual abuse against children and efforts to prevent sexual abuse against children. The type of research in this research is empirical juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society or other words, namely research conducted on the situation actual or real conditions that occur in society to know and find the facts and data needed, after the required data is collected it then leads to the identity of the problem which ultimately leads to solving the problem. The results of the research in this study are (1) The factors behind the occurrence of sexual abuse against children are Knowledge Factors, Attitude Factors, Action Factors, Environmental Factors, Family Factors and Legal Factors. (2) The efforts to prevent sexual abuse of children that have been carried out by the Gowa Police are preventive and repressive.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irnayanti, Irnayanti; Pawennei, Mulyati; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis. Hasil penelitian bahwah proses penyidikan tindak pidana penipuan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan telah sesuai dengan ketentuan kuhap dan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (rules) dan perilaku (behavior). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana. The research objective is to analyze the process of handling criminal acts of fraud carried out by investigators from the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police. The method used by researchers here is that research can generally be classified into two types, namely sociological empirical research. The results of the research show that the process of investigating criminal acts of fraud at the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police is by the provisions of the Criminal Procedure Code and the National Police Chief's regulation number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts. The progress in handling criminal acts of fraud and embezzlement at the South Sulawesi Regional Police's general criminal investigation directorate is related to the application of restorative justice in the investigation of criminal acts which is based on two components of the legal basis, namely rules and behaviour. The regulatory component can be seen from several legal rules regarding the application of restorative justice in investigations which have been regulated in police regulations, besides that the behavioural component of police officers can be seen in the acceptance of pro-people reports and the application of restorative justice in the investigation of criminal acts.

Efektivitas Pelaksanaan Model Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (Individual Treatment Model) Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros Hardyanti, Dwi; Pawennei, Mulyati; St Ulfah, St Ulfah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan individual treatment model dalam pembinaan anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. 2). Untuk mengetahui dan mengamati kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan individual treatment model terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Maros. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan secara yudiris dan empiris. data yang didapatkan penulis merupakan data studi dokumen dan wawancara dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan petugas pembinaan LPKA Kelas II Maros. Hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah: 1). Pelaksanaan individual treatment di LPKA Kelas II Maros masih kurang efektif karena tidak diterapkan dengan baik atau belum ideal dari konsep pembinaan secara perorangan itu sendiri. 2). Jumlah petugas pembinaan yang kurang, baik pembina LPKA maupun pembina khusus, yaitu psikolog maupun tokoh agama tidak mencukupi dan kendala lain, yaitu dana. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the individual treatment model in developing children in conflict with the law at the Class II Special Child Development Institute (LPKA) Maros. 2). To find out and observe the obstacles that arise in implementing the individual treatment model for children in conflict with the law at LPKA Class II Maros. The type of research used in this research is a judicial and empirical approach. The data obtained by the author is documented study data and interviews from the parties concerned, in this case the students of the Special Child Development Institute (LPKA) and LPKA Class II Maros coaching officers. The research results obtained by the author are: 1). The implementation of individual treatment at LPKA Class II Maros is still less effective because it is not implemented well or the concept of individual coaching itself is not ideal. 2). The number of coaching staff is insufficient, both LPKA coaches and special coaches, namely psychologists and religious leaders, and there are other obstacles, namely funding.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tingginya Angka Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare Fausiah, Fausiah; Pawennei, Mulyati; Hambali, Aswad Rachmat
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis tinjauan kriminologis terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi dikota parepare dan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menekan menanggulagi kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka penyalahgunaan Narkotika adalah factor ekonomi, lingkungan dan sarana serta prasarana. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan yaitu dengan melakukan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan melalui proses hukum dan Upaya non penal yang dilakukan oleh Kepolisian melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. The research objective is the criminological review of the high rate of narcotics abuse that occurs in the city of Parepare and the efforts made by the authorities in suppressing narcotics abuse crimes committed by teenagers. The method used in this research is empirical juridical. The research results show that the causes of the high rate of narcotics abuse are economic factors, the environment facilities and infrastructure. Efforts made by the authorities to overcome the crime of narcotics abuse include penal and non-penal measures. Penal efforts are carried out through legal processes and the Police carry out non-penal efforts through preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita Rasyid, Zulfa Rismana; Pawennei, Mulyati; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sumber data primer yaitu data yang bersifat orisinil yang di peroleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di Kepolisian Resor Gowa menggunakan upaya preventif, pre-entif dan represif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di kepolisian Resor Gowa yaitu faktor Substansi Hukum, Penegak hukum, Sarana/ Prasarana, Budaya Hukum, dan Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police and the factors that influence the enforcement of Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police. This research uses empirical legal research with a primary data source approach, namely original data obtained directly from sources in the field. The results of this research show that: (1) The effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse among women in the Gowa Police using preventive, preventive and repressive measures (2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse in among women in the Gowa Resort police, namely legal substance, law enforcement, facilities/infrastructure, legal culture and society.

Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi Alamsyahri, Alamsyahri; Pawennei, Mulyati; Said, Muhammad Fachri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v5i2.1789

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. (2) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menyatakan (1) Pengaturan mengenai pidana denda tidak diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi mengacu terhadap Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nominal denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. (2) Penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. The research objective is to analyze the regulation of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. (2) To analyze and determine the application of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. The research method used in this research is empirical research type. The results of the research state that (1) Regulations regarding criminal fines are not regulated in the corruption law but refer to Article 30 of the Criminal Code (KUHP). The nominal fine based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 is at least 200 million rupiah and a maximum of 1 billion rupiah. (2) The application of criminal sanctions of fines in criminal acts of corruption is carried out by the prosecutor and the execution can be carried out by the prosecutor if the clerk has sent a copy of the decision letter to him, and after the execution is carried out the prosecutor sends a copy of the minutes of the implementation of the court decision signed by him to the correctional institution and the convict to the court that decides the case at the first instance, and the clerk records it in the supervision and inspection register.

Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dwilestari, Idfi Yava; Pawennei, Mulyati; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak masih kurang efektif dan dipengaruhi berbagai faktor diantaranya subtansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. (2) Cara mengatasi dan mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual; mengevaluasi pemberlakuan sanksi kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; secara rutin memberikan penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kepekaan hukum masyarakat; dan meningkatkan kerjasama terpadu antara lembaga penegak hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children in Makassar City. The research results show that: (1) The effectiveness of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children is still less effective and is influenced by various factors including the substance of the law, enforcement law, facilities/facilities, society and culture. (2) How to overcome and reduce cases of criminal acts of sexual violence against children, namely protecting children as victims of criminal acts of sexual violence; evaluate the implementation of castration sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children; routinely provide legal counselling as a preventive measure to increase the community's legal knowledge and sensitivity; and increasing integrated cooperation between law enforcement agencies.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Ayu, Putri; Pawennei, Mulyati; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Upaya Perlindungan Hukum Sebagai Korban Revenge porn dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) misalnya seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang etis dan menghindari menyebarkan konten berbentuk pornografi kepada orang lain , dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan), misalnya seperti yang dilakukan pihak kepolisian yaitu, penggantian kerugian, restitusi, penerimaan dan penangan laporan, investigasi dan pengumpulan barang bukti, perlindungan privasi korban, kerja sama dengan lembaga lain, penegakan hukum dengan proses peradilan, reformasi dan kebijakan,dan dukungan psikologis dan sosial . 2). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam atau revengen porn yaitu ;, faktor motivasi balas dendam, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial budaya, faktor teknis dan teknologi, faktor relasional, dan budaya patriaki yang masih sangat melekat bagi masyarakat sekitar. The research objective is to analyze the legal protection efforts for revenge porn victims. This type of research is empirical legal research. The results of the author's study found that: 1). Legal Protection Efforts as Victims of Revenge porn can be done in two ways, namely, the non-penal or preventive route (prevention before a crime occurs), for example, such as legal counselling and outreach regarding ethical use of the internet and avoiding spreading pornographic content to other people, and the penal route or repressive (eradication after a crime occurs), for example as carried out by the police, namely, compensation for losses, restitution, receiving and handling reports, investigation and collection of evidence, protection of victim privacy, cooperation with other institutions, law enforcement using the judicial process, reform and policies, and psychological and social support. 2). The factors that cause the criminal act of spreading revenge porn content are; motivational factors for revenge, economic factors, psychological factors, sociocultural factors, technical and technological factors, relational factors, and patriarchal culture which is still very inherent in society.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Syahrul, Syahrul; Pawennei, Mulyati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Jeneponto serta Kendala-kendala yang ditemukan dalam efektivitasnya. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto khususnya di Polres Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto berjalan kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.(2) Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto diantaranya Belum ada Formasi Sidang Restoratife Justice dan prasarana (ruangan).. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing restorative justice in handling criminal acts of theft in the jurisdiction of the Jeneponto Resort Police and the obstacles found in its effectiveness. If you look at the type, this research is empirical legal research carried out in the Jeneponto Regency Legal Area, especially at the Jeneponto Police Station. The results of this research indicate that: (1) The application of restorative justice in handling criminal acts of theft in the jurisdiction of the Jeneponto Police is less effective because there are several obstacles to its implementation. (2) several factors influence the application of restorative justice in handling criminal acts Thefts in the jurisdiction of the Jeneponto Police include the lack of a Restorative Justice Session Formation and infrastructure (room).

Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Anak Binaan Permasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pratama, Rifqi Anan; Pawennei, Mulyati; Asriati, Asriati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II maros. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas ii maros dilakukan secara promotive, preventif, kualitatif, dan rehabilitative. Mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II maros adalah fasilitas saraamna dan prasarana rutan yang masih belum memedai, dibuktikan dengan tidak adanya ruangan khusus isolasi untuk anak yang menderita penyakit menular, dan jumlah petugas kesehatan yang minim mengakibatkan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di lapas anak maros kurang maksimal. The research objective is to analyze the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the Maros Class II Special Development Institution for Children. This research is descriptive empirical legal research. The results of the research show that the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the special development institution for class II children in Maros is carried out in a promotive, preventive, qualitative and rehabilitative manner. Regarding the factors that influence the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the Maros Class II Special Development Institution for Children, the prison facilities and infrastructure are still inadequate, as evidenced by the absence of special isolation rooms for children suffering from infectious diseases, and the number of officers. Poor health results in the implementation of the right to health services in the Maros children's prison being less than optimal.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search