Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.66
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vifada Assumption Journal of Law COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Pawennei, Mulyati
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Utama, Ricky Resky; Pawennei, Mulyati; Sutiawati, Sutiawati
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana illegal logging dalam Berita Acara Pemeriksaan. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.
Implementasi UU ITE Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Dunia Digital Kadir, Ainun Jariah A.; Pawennei, Mulyati; Asriati, Asriati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum terkait UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Hasil penulisan menunjukkan bahwa implementasi UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital di perlukan upaya responsif dari para penegak hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu Upaya Represif dan Upaya Preventif. Kebijakan penegakan hukum terkait UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital yaitu menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (4). Dan ancaman pidana pelaku yang terbukti melanggar pasal ini yaitu pada Pasal 45 ayat (4). The research objective is to analyze the implementation of the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world; (2) To understand and analyze law enforcement policies related to the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world. This writing uses the Normative legal research method. The results of the writing show that the implementation of the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world requires responsive efforts from law enforcers, efforts that can be taken are Repressive Efforts and Preventive Efforts. The law enforcement policy related to the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world is to ensnare perpetrators under Article 27 paragraph (4). The criminal threat for perpetrators proven to have violated this article is Article 45 paragraph (4).
Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi M Alatas, M Alatas; Pawennei, Mulyati; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan penelusuran aset (Aset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset; (2) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi). The research objective is to analyze the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with the Head of the Special Crimes Section of the Maros District Prosecutor's Office. The research results show that: (1) The implementation of asset tracing for perpetrators of corruption crimes at the Maros District Prosecutor's Office is carried out based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10 /2014 Regarding Asset Recovery Guidelines; (2) Factors that influence the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office are legal (the implementation of subsidiary sentences, convicts prefer to receive prison sentences rather than pay state losses) and community factors (in this case the people who referred to is a convict who committed a criminal act of corruption).
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Peredaran Kosmetik Ilegal Ramadhan, Syahrul; Pawennei, Mulyati; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal; (2) Untuk mengetahui, menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Terpidana dan 11 Orang anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar wawancara dilakukan di bulan November 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dilakukan dengan upaya represif dan upaya preventif oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar . (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi penelitian : (1) Terkhusus pelaku usaha diharapkan agar dalam membuat suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut yang termasuk dalam kategori berbahaya atau tidak mempunyai izin edar tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian khususnya kosmetik. The research objective is to analyze the law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics; (2) To find out, analyze and identify factors that influence law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics. This research uses primary data through interviews with 1 convict and 11 members of Unit 3 Tipiter Satreskrim Makassar Resort Police, interviews conducted in November 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) Law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics is carried out with repressive and preventive efforts by the Makassar City Resort Police. (2) Several factors influence law enforcement, namely legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors. Research recommendations: (1) In particular, business actors are expected to not only sell products which are categorized as dangerous or do not have a distribution permit but also to consider the effects that occur after use, especially cosmetics.
Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023 Adam, Andi Rezkyawati; Pawennei, Mulyati; Said, Muh. Fachri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dalam peninjauan kembali yang ditinjau dari pemenuhan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa penuntut umum, sehingga kewenangan jaksa mengajukan PK yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional. Keputusan ini bertujuan melindungi hak asasi manusia terdakwa, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh jaksa, dan menjaga prinsip non-reformatio in peius serta kepastian hukum. The research objective is to analyze the authority of the public prosecutor as a case controller and the implications of the Constitutional Court's decision on the authority of the public prosecutor in judicial review in terms of fulfilling legal objectives. This research is normative legal research. The results of this research show that Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 and No. 20/PUU-XXI/2023 emphasize that Judicial Review (PK) is the exclusive right of the convict or his heirs, not the public prosecutor so that the prosecutor's authority to submit a PK as regulated in Article 30C letter h of the Prosecutor's Law is declared unconstitutional. This decision aims to protect defendants' human rights, prevent abuse of authority by prosecutors, and maintain the principle of non-reformation in peius and legal certainty.
Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika Arwijayah, Nasrid; Pawennei, Mulyati; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mimika telah mulai mengimplementasikan konsep keadilan restoratif dalam beberapa perkara penganiayaan yang tergolong ringan dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan ini dilakukan melalui pendekatan mediasi penal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, yang bertujuan mencapai perdamaian dan pemulihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, keterbatasan jumlah jaksa terlatih, serta belum optimalnya regulasi teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan ekosistem hukum yang mendukung keadilan restoratif sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. This research aims to analyse the implementation of restorative justice as a resolution mechanism for assault crimes at the Mimika District Prosecutor's Office and to identify the challenges faced in its execution. The study employs an empirical juridical approach, utilising data collection methods such as interviews, observations, and document studies. The findings reveal that the Mimika District Prosecutor's Office has begun to apply restorative justice principles in minor assault cases that meet the criteria stipulated in the Regulation of the Prosecutor General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The implementation involves penal mediation by facilitating dialogue between the perpetrator, victim, and community, aiming to achieve reconciliation and restoration. However, the process still encounters several obstacles, including limited public understanding of restorative justice, an insufficient number of trained prosecutors, and the lack of detailed technical regulations. Therefore, policy strengthening, capacity building for law enforcement officials, and public legal education are essential to develop a legal ecosystem that supports restorative justice as an alternative solution for criminal case settlement, oriented toward recovery and peace.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Makassar: Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rifaldi, Achmad; Pawennei, Mulyati; Husen, La Ode
Sovereign: International Journal of Law Vol 6 No 1-2 (2024): Januari – Juni
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sijl.v6i1-2.48

Abstract

This research aims to identify and analyze the enforcement of laws against narcotics offenses in Makassar City, as well as the factors influencing such enforcement. The study employs empirical legal research methodology, primarily utilizing field research supported by collected data and interviews. The research was conducted in Makassar City. The findings indicate that law enforcement against narcotics and psychotropic offenses in Makassar City has not been fully effective. This is attributed to several influencing factors: the legal framework itself, law enforcement officials, facilities and infrastructure, the community, and cultural factors. Community awareness and support for law enforcement efforts in combating narcotics and psychotropic abuse are deemed necessary. Furthermore, improved alignment between prosecutorial demands and judicial verdicts is required, given that narcotics and psychotropic offenses pose a significant threat to society and jeopardize the future of the younger generation.
Penilaian Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak: Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar Syah, Syamsoe Alam; Pawennei, Mulyati; Zainuddin, Zainuddin
Sovereign: International Journal of Law Vol 6 No 1-2 (2024): Januari – Juni
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sijl.v6i1-2.50

Abstract

This research aims to identify and analyze the effectiveness of the police function, and the factors influencing this effectiveness, in combating criminal acts of violence against children. This study falls under the category of empirical legal research, emphasizing field research supported by data and interview results. The research was conducted in Makassar City. The findings indicate that both non-penal and penal measures undertaken by the Makassar City Police Headquarters are considered effective in combating criminal acts of violence against children. Furthermore, eight factors related to these non-penal and penal measures were identified: legal structure, legal substance, legal culture, legal knowledge, legal awareness, facilities and infrastructure, social environment, and family economy. However, these factors were assessed as having a limited influence on the efforts to combat criminal acts of violence against children occurring in Makassar City. It is recommended that the police optimize their penal and non-penal efforts while concurrently addressing the factors influencing their performance and function, in order to minimize criminal acts of violence against children in the future.
State Protection Against Action Of Persection And Intolerance During The Covid-19 Pandemic Pawennei, Mulyati; Mery, Lisa; Arief, Syamsiar
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 1 (2021): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v10i1.21078

Abstract

The purpose of writing this article is to focus on how the Indonesian state in accordance with the Contitution, makes the protection of citizen’ rights as one of the main characteristics of the implementation of human rights. In the process important issues that deserve to be studied in depth were discovered (1) the role of the state institutionally protecting citizens from acts of persecution and intolerance that also occurred during the Covid-19 pandemic; (2) prevention of acts of persecution and intoleranceaffecting the life of the nation and state in the past five years occurated in the Covid-19 pandemic. The results of the study provide a perspective that legal efforts which are a form of the existence of the practice of Pancasila and UUD 1945 including the implementation of protection of human rights in Law number 39/1999 concerning Human Rights as legal umbrella that must be upright and firm in its implementation, because law emforcement in human rights will fatale consequences with the destruction of diversity in the Republic of Indonesia, during the Covid-19 pandemic it turned out that persecution and intolerance continued and needed consistency in the protection of human rights law in accordance with the mandate of Pancasila as a value and UUD 1945 as a legal norm.
Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verawaty, Verawaty; Pawennei, Mulyati; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh pemberian hak kepada korban. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department. This type of research is normative empirical. The author's research results found that: 1). Legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department is not working optimally. This is because all rights given to victims have not been fulfilled. 2). Factors that influence legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.
Co-Authors Abbas, Ilham Adam, Andi Rezkyawati Akzanti, Andi Nurwiratma Alamsyahri, Alamsyahri Arohmi, Asnu Fayakun Arwijayah, Nasrid Asriati Asriati, Asriati Aswari, Aan Ayu, Putri Badaru, Baharuddin Baharuddin, Asriyani Bambang Supriyono Cindrapole, Andi Cakra Dwiasty, Refniayu Dwilestari, Idfi Yava FAUSIAH, FAUSIAH Hambali, Aswad Rachmat Hardianto Djanggih, Hardianto Hardyanti, Dwi Hasyim, Satrih Husen, La Ode Irnayanti, Irnayanti Kadir, Ainun Jariah A. Kamri Ahmad Lawi, Afriadi Nur Andi Lisa Mery, Lisa M Alatas, M Alatas Mohammad Arif Muhammad Fachri Said Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Poernomo, Sri Lestari Pratama, Rifqi Anan Rasyid, Zulfa Rismana Razak, Askari Rifaldi, Achmad Said, Muh. Fachri St Ulfah, St Ulfah Sutiawati, Sutiawati Syah, Syamsoe Alam Syahrul R, Syahrul Syahrul Syahrul Syamsiar Arief Tjolleng, Arfah Utama, Ricky Resky Verawaty Verawaty Wahid, Iyan Masita Yusril Yusril Zainuddin, Zainuddin