Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.209
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Vifada Assumption Journal of Law
Pawennei, Mulyati
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Utama, Ricky Resky; Pawennei, Mulyati; Sutiawati, Sutiawati
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana illegal logging dalam Berita Acara Pemeriksaan. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.
Implementasi UU ITE Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Dunia Digital Kadir, Ainun Jariah A.; Pawennei, Mulyati; Asriati, Asriati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum terkait UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Hasil penulisan menunjukkan bahwa implementasi UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital di perlukan upaya responsif dari para penegak hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu Upaya Represif dan Upaya Preventif. Kebijakan penegakan hukum terkait UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital yaitu menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (4). Dan ancaman pidana pelaku yang terbukti melanggar pasal ini yaitu pada Pasal 45 ayat (4). The research objective is to analyze the implementation of the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world; (2) To understand and analyze law enforcement policies related to the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world. This writing uses the Normative legal research method. The results of the writing show that the implementation of the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world requires responsive efforts from law enforcers, efforts that can be taken are Repressive Efforts and Preventive Efforts. The law enforcement policy related to the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world is to ensnare perpetrators under Article 27 paragraph (4). The criminal threat for perpetrators proven to have violated this article is Article 45 paragraph (4).
Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi M Alatas, M Alatas; Pawennei, Mulyati; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan penelusuran aset (Aset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset; (2) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi). The research objective is to analyze the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with the Head of the Special Crimes Section of the Maros District Prosecutor's Office. The research results show that: (1) The implementation of asset tracing for perpetrators of corruption crimes at the Maros District Prosecutor's Office is carried out based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10 /2014 Regarding Asset Recovery Guidelines; (2) Factors that influence the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office are legal (the implementation of subsidiary sentences, convicts prefer to receive prison sentences rather than pay state losses) and community factors (in this case the people who referred to is a convict who committed a criminal act of corruption).
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Peredaran Kosmetik Ilegal Ramadhan, Syahrul; Pawennei, Mulyati; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal; (2) Untuk mengetahui, menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Terpidana dan 11 Orang anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar wawancara dilakukan di bulan November 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dilakukan dengan upaya represif dan upaya preventif oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar . (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi penelitian : (1) Terkhusus pelaku usaha diharapkan agar dalam membuat suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut yang termasuk dalam kategori berbahaya atau tidak mempunyai izin edar tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian khususnya kosmetik. The research objective is to analyze the law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics; (2) To find out, analyze and identify factors that influence law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics. This research uses primary data through interviews with 1 convict and 11 members of Unit 3 Tipiter Satreskrim Makassar Resort Police, interviews conducted in November 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) Law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics is carried out with repressive and preventive efforts by the Makassar City Resort Police. (2) Several factors influence law enforcement, namely legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors. Research recommendations: (1) In particular, business actors are expected to not only sell products which are categorized as dangerous or do not have a distribution permit but also to consider the effects that occur after use, especially cosmetics.
Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023 Adam, Andi Rezkyawati; Pawennei, Mulyati; Said, Muh. Fachri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dalam peninjauan kembali yang ditinjau dari pemenuhan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa penuntut umum, sehingga kewenangan jaksa mengajukan PK yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional. Keputusan ini bertujuan melindungi hak asasi manusia terdakwa, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh jaksa, dan menjaga prinsip non-reformatio in peius serta kepastian hukum. The research objective is to analyze the authority of the public prosecutor as a case controller and the implications of the Constitutional Court's decision on the authority of the public prosecutor in judicial review in terms of fulfilling legal objectives. This research is normative legal research. The results of this research show that Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 and No. 20/PUU-XXI/2023 emphasize that Judicial Review (PK) is the exclusive right of the convict or his heirs, not the public prosecutor so that the prosecutor's authority to submit a PK as regulated in Article 30C letter h of the Prosecutor's Law is declared unconstitutional. This decision aims to protect defendants' human rights, prevent abuse of authority by prosecutors, and maintain the principle of non-reformation in peius and legal certainty.
Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika Arwijayah, Nasrid; Pawennei, Mulyati; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mimika telah mulai mengimplementasikan konsep keadilan restoratif dalam beberapa perkara penganiayaan yang tergolong ringan dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan ini dilakukan melalui pendekatan mediasi penal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, yang bertujuan mencapai perdamaian dan pemulihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, keterbatasan jumlah jaksa terlatih, serta belum optimalnya regulasi teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan ekosistem hukum yang mendukung keadilan restoratif sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. This research aims to analyse the implementation of restorative justice as a resolution mechanism for assault crimes at the Mimika District Prosecutor's Office and to identify the challenges faced in its execution. The study employs an empirical juridical approach, utilising data collection methods such as interviews, observations, and document studies. The findings reveal that the Mimika District Prosecutor's Office has begun to apply restorative justice principles in minor assault cases that meet the criteria stipulated in the Regulation of the Prosecutor General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The implementation involves penal mediation by facilitating dialogue between the perpetrator, victim, and community, aiming to achieve reconciliation and restoration. However, the process still encounters several obstacles, including limited public understanding of restorative justice, an insufficient number of trained prosecutors, and the lack of detailed technical regulations. Therefore, policy strengthening, capacity building for law enforcement officials, and public legal education are essential to develop a legal ecosystem that supports restorative justice as an alternative solution for criminal case settlement, oriented toward recovery and peace.
Co-Authors Abbas, Ilham Adam, Andi Rezkyawati Alamsyahri, Alamsyahri Arwijayah, Nasrid Asriati Asriati, Asriati Ayu, Putri Dwilestari, Idfi Yava FAUSIAH, FAUSIAH Hambali, Aswad Rachmat Hardyanti, Dwi Hasyim, Satrih Irnayanti, Irnayanti Kadir, Ainun Jariah A. Kamri Ahmad Lawi, Afriadi Nur Andi M Alatas, M Alatas Mohammad Arif Muhammad Fachri Said Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Pratama, Rifqi Anan Rasyid, Zulfa Rismana Razak, Askari Said, Muh. Fachri St Ulfah, St Ulfah Sutiawati, Sutiawati Syahrul R, Syahrul Syahrul Syahrul Utama, Ricky Resky