Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Marlina, Neny -
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN WILAYAH PANTAI DEPOK (Studi Penelitian di Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Gabriel, Angelina Paqita; -, Wijayanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap pemberdayaan kepada perempuan nelayan yang acapkali luput dari perhatian penguasa serta implikasi pemberdayaan yang berlangsung terhadap marginalisasi yang dialami oleh perempuan di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Sulistyani, Teori Marginalisasi dari Scott, dan Teori Ibuisme Negara karya Suryakusuma menjadi dasar penelitian yang dilakukan dengan disertai metode penelitian secara kualitatif yang memiliki pendekatan studi kasus. Hasil yang menjadi temuan, yaitu pemberdayaan kepada perempuan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari yang besifat caritas dan peningkatan kapasitas sudah dapat memenuhi tujuan pemberdayaan yang dimana keterampilan meningkat dan kemandirian telah terlaksana. Sedangkan implikasi pemberdayaan terhadap marginalisasi disimpulkan telah dapat mendegradasi fenomena tersebut dikalangan perempuan nelayan wilayah Pantai Depok, Kabupaten Bantul. Meskipun begitu, adapun ihwal yang bisa ditingkatkan oleh para pemangku kebijakan salah satunya agar lebih inklusif dalam pelaksanaan program dimana tiap perempuan dapat ikut dengan atau tanpa adanya kelompok yang menaungi
ANALISIS KESIAPAN DIGITAL MASYARAKAT DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG TERHADAP DIGITALISASI PERDESAAN Fauzan, Bobby Hasan; Setiyono, budi -; Marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi di Desa Banyubiru Kabupaten Semarang. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat desa siap untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan masyarakat Desa Banyubiru terhadap pemahaman dan penerapan teknologi digital Penelitian ini menggunakan teori kesiapan komunitas yang dikembangkan oleh Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E.R Oetting, dan Louis Swanson (2000). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banyubiru terdapat hambatan dalam kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman aplikasi SuPORT, kurangnya dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk program pelatihan maupun penyediaan infrastruktur dan rendahnya sumber daya manusia yang memahami teknologi membuat warga merasa kesulitan untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA HEGARMUKTI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KABUPATEN BEKASI Khairunnisa, Nadifa -; Adnan, Muhammad -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian ini adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rawa Binong, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Hegarmukti, Pemerintah Desa Hegarmukti, Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan perwakilan tokoh masyarakat Hegarmukti. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti menggunakan 4 pendekatan oleh Sunuantari (2017) yaitu partisipasi aktif masyarakat, kesejahteraan komunitas, pelestarian budaya dan lingkungan, serta kemitraan dan kolaborasi. Partisipasi masyarakat Hegarmukti dalam pengelolaan pariwisata bergantung pada sektor perdagangan (tempat usaha, UMKM, agrowisata) dan budaya (Sanggar Seni Cahaya Gumelar) yang berpusat di Kawasan Situ Rawa Binong. Di kawasan tersebut juga terdapat kegiatan tahunan Upacara Sedekah Bumi yang ditujukan untuk pelestarian budaya dan kesenian lokal. Pemerintah Desa Hegarmukti, BUMDesa, hingga Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk Pokdarwis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan paket wisata, fasilitas tempat usaha. Selain itu, seluruh pihak tersebut juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) dalam pelestarian Kawasan Situ Rawa Binong, Restoran Alam Sari Deltamas yang memberikan bantuan bebek gowes, dan Brimob Datasemen D Cikarang dengan penebaran bibit ikan di Kawasan Situ Rawa Binong dan pembangunan MCK serta pengecoran jalan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PEKALONGAN Arnie, Harnum Tiara; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kartu Prakerja yang sistemnya  terpusat menjadikan peserta program langsung terhubung dengan Pemerintah Pusat. Perpres No. 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Dinperinaker dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan ditinjau dengan teori implementasi kebijakan Grindle. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun datanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sosialisasi berhasil dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan pemberian informasi melalui media sosial. Dinperinaker berhasil memanfaatkan website E-Makaryo dan media sosial untuk menyebarkan informasi kebutuhan tenaga kerja daerah. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun pendampingan dilakukan dengan memberikan rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, peran penyediaan data Lembaga Pelatihan dan sistem berbagi biaya belum berhasil terlaksana karena adanya hambatan, yaitu keterbatasan akses Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. Pemerintah Daerah tidak diberi akses data-data penerima, tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan Jenis Pelatihan, serta tidak berperan dalam alokasi anggaran program. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam memaksimalkan Program Kartu Prakerja di daerah, sebaiknya pemerintah membangun sistem yang kolaboratif yaitu mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Analisis Implementasi Pasal 138, 139, dan 140 mengenai Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 Prasetyo, Dikka -; Martini, Rina -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 138, 139, dan 140 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 membahas Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas yang muncul sebagai kantor baru dengan tujuan untuk memfokuskan aktivitas sekretariat Rektor dan protokoler universitas. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi peraturan. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu model Miles dan Huberman, dan keabsahan hasil penelitian diuji melalui triangulasi. Teori yang digunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter dan Teori Good University Governance Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud. Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan tersebut memenuhi tiaptiap indikator implementasi kebijakan, meskipun pada beberapa indikator terdapat perbedaan informasi yang disampaikan oleh informan, sehingga menjadi catatan. Selanjutnya, dalam implementasinya, peraturan ini memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dinilai dari delapan indikator Good University Governance, dan terdapat indikator yang mendukung penuh, tetapi juga terdapat indikator yang menjadi penghambat. Kesimpulannya implementasi Pasal 138, 139, dan 140 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 telah berjalan dengan baik, dengan terpenuhinya tujuh indikator impelementasi kebijakan. Ketercapaian implementasi ini didukung oleh transparansi, akuntabilitas, independensi dan nirlaba. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti masalah komunikasi, indikator efektivitas dan efisiensi, serta produk hukum Standar Operasional Prosedur (SOP). Dibutuhkan peningkatan alur komunikasi, pengelolaan sumber daya, pengukuran kinerja dan produk legal SOP agar implementasi peraturan ini dapat berjalan lebih baik.
PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI DESA KALIKONDANG DAN KELURAHAN BINTORO DEMAK A’yuni, Intan Qurrota; -, Nur Hidayat -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan implementasi program yang terjadi di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro Demak, dari wilayah yang menjadi sasaran program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan melakukan pendalaman terkait implementasi Program KOTAKU. Subjek penelitian dari penelitian ini yaitu Tim KOTAKU, Tim Pokja PKP, Pemerintah Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro, BKM, dan masyarakat di kedua wilayah yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada analisis yang didasarkan pada teori implementasi program Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro sudah berhasil diimplementasikan dengan baik, terbukti dari luas kawasan kumuh yang berkurang setelah adanya program tersebut. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi seperti sumberdaya program yang sudah dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan berdampak positif terhadap efektivitas program. Tingkat keberhasilan dari implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dilihat dari kedua wilayah yaitu “desa” dan “kelurahan” yang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari wilayah sasaran. Selain itu, faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah kelembagaan yang terstruktur dengan baik. Untuk mengoptimalkan implementasi program ini, pemerintah dapat memberikan pengawasan lanjut terhadap pelaksana program di tingkat lingkungan. Selain itu, keberlanjutan program dapat dievaluasi agar dampak dan hasil dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.
CULTURE STRATEGY : FESTIVAL DANAU TOBA SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DANAU TOBA Sibagariang, Mery Chrismas; Martini, Rina -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai strategi kebudayaan dalam pelaksanaan Festival Danau Toba dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Toba melakukan kerja sama dengan pemangku lainnya yaitu pihak swasta dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan strategi kebudayaan yang didasari oleh Teori Pariwisata Berbasis Budaya. Teori ini menekankan pentingnya memanfaatkan warisan budaya sebagai daya tarik pariwisata yang uni dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengembangan acara budaya, infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, dan pendekatan partisipatif dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), Ancanam (Treath) yang dimiliki oleh Kabupaten Toba dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebudayaan dengan peoptimalan pariwisata berbasis budaya melalui pelaksanaan Festival Danau Toba untuk pengembangan pariwisata Danau Toba di Kabupaten Toba dengan melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat lokal Kabupaten Toba saat ini sudah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dari peranan setiap pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang sudah mulai terlihat dibeberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, dalam implementasi dari strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba masih terdapat kendala, seperti kurangnya koordinasi antar pihak, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya pelestarian dan pengembangan destinasi wisata, dan belum optimalnya fungsi dan kerjasama antar lembaga Pariwisata, kurangnya promosi mengenai pariwisata.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAN SAMPAH DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS TPA SUMUR BATU) Simanjuntak, Dony Daniel Amos; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kapasitas TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang sudah tidak optimal menampung sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bekasi. Dari total 1.800 ton sampah per-hari yang diangkut, hanya 70 persen sampah yang dapat ditampung. Sementara itu jumlah penduduk terus meningkat, yang mana hal tersebut juga mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor UPTD TPA Sumur Batu, Jl. Kramat Sumur Batu, RT 002/RW 001, Ciwikul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17153. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III untuk mengukur implementasi kebijakan melalui empat kriteria yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sudah berjalan. Dengan kriteria komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah tercapai. Namun terdapat kriteria sumber daya yang belum tercapai. Tidak terpenuhinya kriteria sumber daya tersebut atas dasar tidak terpenuhinya sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya alat berat dan fasilitas penunjang. Sehingga implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperbaiki pada kriteria sumber daya. Perbaikan perlu dilakukan pada alokasi anggaran, program pengelolaan sampah, dan penerapan PLTSa. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan berupaya untuk mengatasi permasalahan kapasitas overload kapasitas TPA Sumur Batu, seperti mengkaji ulang anggaran pengelolaan sampah, memasifkan TPS3R dan Bank Sampah, serta menerapkan pengelolaan sampah berbasis teknologi pembangkit listrik atau PLTSa.
ANALISIS FAKTOR PERMASALAHAN PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PERUMDA AIR MINUM BANYUMILI KABUPATEN REMBANG Wibisono, Khadis Satria; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumda Air Minum Banyumili is a regionally owned business entity in Rembang Regency that provides public services in terms of clean water provision regulated by Rembang Regency Regional Regulation No.16 of 2019 concerning Perumda Air Minum Banyumili Rembang Regency. This study aims to analyze and identify the factors of service problems as well as the efforts of Perumda Air Minum Banyumili to overcome service problems. The theory used is the Good Governance Theory from UNDP (United Nations Development Programme) using five indicators including accountability, transparency, responsiveness, rule of law, and effectiveness and efficiency. The method used is qualitative descriptive, data collection is carried out through interviews and documentation studies. The results of the study show that the main factor of the problem of clean water services is the source of raw water. Of the five indicators, four of them are transparency, responsiveness, legal rules, and effectiveness and efficiency show service problems. Meanwhile, accountability shows good service responsibility including supervision, reporting, and evaluation. The efforts made by Perumda Air Minum Banyumili in overcoming problems have not been able to solve the existing service problems. This research will provide information and understanding related to the factors of clean water service problems and the efforts made by Perumda Air Minum Banyumili as a service provider. It is hoped that this research can be a recommendation and evaluation in efforts to improve and improve clean water supply services in Rembang Regency with the implementation of good governance
EVALUASI PROGRAM GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH TAHUN 2018 – 2022 DI KABUPATEN BREBES Syu’la, Abidah Nabilah; Astuti, Puji -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Kembali Bersekolah" (GKB) program in Brebes Regency, initiated in 2017, aims to address Out-of-School Children (ATS) and improve the Human Development Index (HDI) through Extended Schooling Hopes and Average Schooling Duration. However, BPS data for 2022 indicates a low HDI in Brebes Regency. The research employs the CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam evaluation model with a qualitative method, utilizing purposive and snowball sampling. The research findings in context evaluation reveal the strengths and weaknesses of the GKB program, yet these strengths have not effectively addressed the weaknesses. In input evaluation, the strategies implemented by the Brebes Regency Government to address program issues have not been entirely successful. In process evaluation, annual evaluations are carried out as planned, but there are still issues beyond control. In product evaluation, modifications are made to the GKB program to enhance HDI. Thus, it can be inferred that the Brebes Regency Government has not successfully addressed the improvement of the GKB program, despite conducting evaluations annually. Therefore, if the GKB program is to continue, various unresolved issues need to be rectified. Further research is needed on the evaluation of the GKB program using different theories and broader informants to understand the development based on annual evaluations. Keywords: Evaluation, “Gerakan Kembali Sekolah” Program, Human Development Index, Out-of-School Children
Co-Authors -, Fitriyah - -, Nur Hidayat - -, Supratiwi - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Adnan, Muhammad - Ahinbi, Firdaus Ahmad Alamsyah, Fadzli Ramadhan Alfirdaus, Laila - Arnie, Harnum Tiara astuti, puji - A’yuni, Intan Qurrota Dzunuwanus Ghulam Manar Erowati, Dewi - Faizin, Muhammad Noor Fauzan, Bobby Hasan Firdausia, Berliana Mada Gabriel, Angelina Paqita Gimnastiar, Maulana Fajar Hibatullah, Mohamad Naufal Ishmah, Nadhilah - Khairunnisa, Nadifa - Kushandajani . Latifah, Umi - Maharani, Melsa Adelia Martini, Rina - Nunik Retno Herawati Pambayun, Aisyah Fieta Pertiwi, Alifiyah Rahma Prasetyo, Dikka - Putra, Raditya Mahendra Putri, Anindya Pramesta Ramadhani, Shinta Putri Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah Santosa, Tifar Auradiva Setiyono, Budi - Sibagariang, Mery Chrismas Simanjuntak, Dony Daniel Amos Syu’la, Abidah Nabilah Teguh Yuwono Triana, Ryanissa Anggun Wati, Arum Setia Wibisono, Khadis Satria Wijayanto, Reno Sakti Yanti, Defi Yuli Zahra, Naily Fairuz