Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Kebijakan Penanganan Rob Di Semarang Utara Tahun 2022-2023 Wijayanto, Reno Sakti; marlina, neny -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaaan kebijakan tersebut. Dalam menganalisis evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022- 2023 menggunakaan teori William Dunn. Sedangkan, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 ditinjau dari teori Grindlee dan Edward III. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan adalah wawancara, dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penanganan banjir rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bervariasi, dengan beberapa wilayah di Semarang Utara merasakan manfaat yang signifikan namun wilayah seperti Tambaklorok menghadapi kendala. Efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan tetapi memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kecukupan program menunjukkan perlunya tambahan kebijakan dan kerjasama lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerataan dampak dan partisipasi masyarakat umumnya baik, namun ketidakmerataan manfaat masih menjadi masalah. Responsivitas menunjukkan bahwa program dan respons pemerintah perlu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ketepatan pelaksanaan program umumnya baik, meskipun ada keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis dan faktor lain, serta pencapaian target yang bervariasi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan dalam penanganan banjir rob. Pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara Tahun 2022-2023 menghadapi faktor penghambat meliputi sumber daya seperti keterbatasan dalam pelatihan staff, kendala dana, dan kurangnya sarana serta prasarana yang memadai, serta maslaah isi kebijakan berupa masalah dalam pembebasan lahan dan resistensi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung termasuk komunikasi yang efektif antara lembaga implementator dan LSM, serta disposisi yang berupa tingkat komitmen dan kejujuran yang tinggi di antara implementator

EVALUASI DAMPAK PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KOTA DEPOK Pertiwi, Alifiyah Rahma; -, Kushandajani -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota di Indonesia yang sistem pembangunannya memperhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan sinergitas komitmen oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Setiap daerah di Indonesia wajib untuk mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak, tidak terkecuali Kota Depok. Kota Depok telah mencapai predikat Nindya, yakni peringkat tiga dari lima dalam tingkatan penghargaan Kota Layak Anak. Didapatkannya peringkat Nindya dapat dikatakan bahwa Kota Depok telah cukup mumpuni dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai bentuk komitmen hukum terhadap kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi dampak dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terhadap hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Depok. Teori yang digunakan adalah evaluasi dampak dari Finterbush dan Motz yang melihat dari dampak individual, organisasional, dan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak individual, organisasional, dan masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok sudah sesuai dari apa yang diharapkan oleh OPD dan lembaga terkait. Walaupun masih adanya kekurangan dari komunikasi antarlembaga dan sosialiasi terkait program.

PELAKSANAAN SMART VILLAGE NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF SMART GOVERNANCE DI DESA KEMUNING KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR Yanti, Defi Yuli; -, Kushandajani -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Smart Village Nusantara Desa Kemuning dilakukan secara “top-down” melalui piloting dari CSR yaitu PT. Telkom Indonesia dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dimensi smart governance di Desa Kemuning serta faktor penghambat pelaksanaanya. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini berupa konsep smart village dari santosa (2019) yaitu pada indikator pelaksanaan smart governance. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan smart governance di Desa Kemuning belum sesuai dengan yang diharapkan, pada pelakanaan indikator pelayanan publik dan sosial masih belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang berdatangan langsung ke kantor desa. Indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum optimal hal ini masyarakat Desa Kemuning masih ada yang belum memahami kebijakan dari pemerintah, musrenbang desa serta pengguna teknologi digital hanya sebatas informasi saja pada fitur website e-monev belum pada bukti ada tindak lanjut mengenai usulan laporan. Indikator keterbukaan informasi secara transparan belum berjalan sesuai dengan konsep yang ada, website smartvillagenusantara.id masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi publik serta mendapat pelayanan publik dari pemerintah Desa Kemuning hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai website resmi Desa Kemuning. Faktor penghambat dalam pelaksanaan smart governance yaitu keterbatasan masyarakat dalam mengakses TIK pada lansia, Serta keterbatasan sarana dan prasarana terkit kepemilikan smarphone Iphone untuk mengakses aplikasi simpel desa

Penerpan Aplikasi “Si D'nOK” Sebagai Sarana Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Kota Semarang Ahinbi, Firdaus Ahmad; marlina, neny -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Si D'nOk (sistem informasi dokumen kependudukan online) adalah aplikasi layanan mobile untuk layanan administrasi kependudukan. Aplikasi Si D’nOk untuk memberikan kemudahan dalam layanan pengurusan dokumen kependudukan secara digital, yakni cepat, akurat dan transparan bagi seluruh warga Kota Semarang. Layanan melalui aplikasi Si D'nOk mencakup layanan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, KIA (Kartu Tanda Penduduk Anak), migrasi tempat tinggal dan kedatangan tempat tinggal, akta cerai dan akta kawin. Penelitian ini mengevaluasi penerapan Aplikasi "Si D'nOK" sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan di Kota Semarang, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini mampu menyediakan layanan secara daring dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengguna. Aplikasi "Si D'nOK" dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kota Semarang, dan menekan biaya pelayanan. Dari hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Dukcapil dan pengguna aplikasi, ditemukan bahwa meskipun aplikasi ini telah berhasil memanfaatkan data kependudukan secara efektif dan mempercepat beberapa proses pengajuan dokumen, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya online. Pengguna masih perlu datang ke kantor Dispendukcapil untuk beberapa jenis layanan, seperti legalisir akta dan permohonan kutipan kedua akta kematian. Temuan lain menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini memberikan kenyamanan dan transparansi melalui notifikasi email dari Dukcapil setelah pengajuan dokumen, masih terdapat kendala yang menghambat efektivitas penggunaannya. Kendala utama yang dihadapi pengguna meliputi kurangnya tutorial atau panduan dalam aplikasi, tidak adanya call center khusus untuk memberikan dukungan, dan masalah teknis seperti bug atau error dalam fitur upload berkas. Hal ini menyebabkan beberapa pengguna harus beralih ke website Si D'nOK atau datang langsung ke kantor Dispendukcapil, yang bertentangan dengan tujuan aplikasi untuk mengurangi kunjungan fisik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan layanan aplikasi. Pertama, menambahkan tutorial atau panduan yang lebih jelas dalam aplikasi akan membantu pengguna baru dalam mengoperasikan aplikasi dengan lebih baik. Kedua, penambahan fitur call center khusus Si D'nOK akan meningkatkan ketersediaan dukungan bagi pengguna. Ketiga, perbaikan fitur upload berkas dan pembaruan status proses pengajuan secara real-time akan meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi dan meminimalkan kebutuhan untuk menggunakan alternatif seperti website atau kunjungan langsung ke kantor. Dengan penerapan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan Aplikasi "Si D'nOK" dapat semakin berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Perbaikan ini juga penting untuk menjaga relevansi aplikasi, memastikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan daring dari Dukcapil Kota Semarang

EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI E-OPEN DI KOTA BEKASI TAHUN 2023 Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebabkan aplikasi e-Open sebagai sarana pelayanan kependudukan digital di Kota Bekasi tidak lagi menjadi prioritas, hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwasanya aplikasi e-Open tidak lagi mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William Dunn untuk mengukur kebijakan dari kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelayanan kependudukan berbasis aplikasi e-Open belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari kebijakan yang hanya mampu memenuhi satu dari enam kriteria evaluasi, yakni hanya kriteria ketepatan. Dalam hal ini kekurangan yang terdapat pada indikator efektivitas menjadi faktor utama kegagalan kebijakan. Terbukti bahwasanya pergeseran peran sentral e-Open pada Perda Kota Bekasi No.10 Tahun 2021 dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi membuat orientasi stakeholder Disdukcapil Kota Bekasi juga menyimpang dari niat awal dibentuknya kebijakan pelayanan kependudukan secara online. Akibatnya hal tersebut berpengaruh terhadap buruknya output pelayanan yang dihasilkan. Rekomendasi yang diberikan antara lain seperti mengkaji ulang kebijakan untuk memberikan posisi yang ideal bagi aplikasi e-Open, mengadakan pelatihan yang berkelanjutan, efisiensi pemakaian anggaran, serta membuka pintu untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGADUAN ONLINE INTERAKTIF (SIMPONI) DI KABUPATEN KUDUS PADA TAHUN 2021-2022 Zahra, Naily Fairuz; Erowati, dewi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

SIMPONI is a digital-based service to convey problems and appreciation to the Kudus Regency Government. This study aims to analyse the effectiveness of SIMPONI implementation and its influencing factors. The theory used is the theory of policy effectiveness of Riant Nugroho (2012) which consists of “five right”, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of SIMPONI was less effective. Of the five aspects of assessment, only two aspect were found to be effective, namely the right target and the right process. While other aspects are not effective. The right aspect of the policy has not been effective because the SIMPONI policy was presented without emergency problems. The right aspect of SIMPONI policy implementation has not been effective, indicated by data on the increase in users in 2021-2022, but in fact there are still many people who do not know SIMPONI. The right aspect of the environment has not been effective because the majority of users stated that SIMPONI still needs improvement. Even though the overall effectiveness of SIMPONI is less, SIMPONI still makes it easier for people to submit complaints to the government. The supporting factors of SIMPONI policy are the availability of human resources, facilities and infrastructure, and budget. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of widespread socialization and the lack of maximum maintenance of the SIMPONI application. To increase the effectiveness of the SIMPONI application, the Office of Communication and Information along with related institutions need to conduct socialization using various communication channels to reach all levels of society. Improvement and development of technical and non-technical applications are also needed so that SIMPONI can be effective, efficient, and relevant to the needs of the community

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA DI DPRD KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2019-2024 Firdausia, Berliana Mada; marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan menjadi hal yang sangat penting karena perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Adanya permasalahan keluarga di Kabupaten Semarang membuat anggota legislatif perempuan mengusulkan Perda inisiatif tentang ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan Teori Peran Politik Perempuan dari Surjono Soekanto (2015) dan Teori Pembuatan Kebijakan dari William Dunn (2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga tidak maksimal karena keterlibatan mereka dalam semua proses penyusunan kebijakan masih bersifat prosedural untuk menggugurkan kewajiban formal seperti memenuhi daftar kehadiran atau presensi. Selain itu, tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit, kurangnya dukungan fraksi, masih terdapat budaya patriarki dan sifat superior dari anggota legislatif laki-laki, adanya peran ganda, serta kurangnya keberanian yang dimiliki anggota legislatif perempuan

PENDEKATAN WHOLE OF GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATANG Hibatullah, Mohamad Naufal; -, Fitriyah -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Batang Regency Government is one of the regions that is able to implement the Public Service Mall policy as a real form of collaborative government. The collaboration process involves various parties such as OPD, both vertical and horizontal. The Batang Regency Government is able to implement the Public Service Mall well as proven by the results of previous research, achievements and achievements that have been achieved. This research is aimed at explaining the implementation of Whole of Government in licensing services, as well as analyzing what are the obstacles and incentives for implementing Whole of Government in the Batang Regency Public Service Mall using Sudrajat's theory, namely the application of the Whole of Government approach with 4 (four) indicators, and challenges general in implementing Whole of Government with 3 (three) indicators. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The information and data obtained were obtained through interviews and documentation. Apart from that, to support the research results, this research also uses literature studies through newspapers, scientific journals, and the internet and important documents that support the research. The selection of informants used purposive sampling technique. The data analysis techniques in this research involve organizing data, identifying, presenting data and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall is based on seven indicators that can influence the success of implementing the Whole of Government approach, there are five indicators that have been implemented well and there are two indicators that have not been implemented well. The five indicators that have been implemented well and are also driving factors for the implementation of Whole of Government are strengthening coordination between institutions, social coalitions, human and institutional resource capacity, cultural and organizational values, and leadership. Meanwhile, two factors that have not been implemented properly and are also inhibiting factors in implementing Whole of Government are the absence of a special coordinating institution and task force to assist the coordination process. The implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall shows that not all indicators of good public service can be met, so it is not yet optimal. In general, DPMPTSP as the coordinator of Public Service Mall organizers has been able to carry out in accordance with the indicators according to Sudrajat's theory. Regarding the shortcomings found, the author recommends a suggestion, namely that in the future the coordinator can form a special coordinating institution and task force as a permanent system in establishing and maintaining coordination with agencies in the Batang Regency Public Service Mall

PENGARUH SELEBRITI DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP PERILAKU PEMILIH: STUDI KASUS PENCALONAN KOMENG SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAPIL KOTA BEKASI 4 TAHUN 2024 Alamsyah, Fadzli Ramadhan; marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study investigates the influence of celebrities on voter behavior in the context of Komeng's candidacy as a member of the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia for the Bekasi 4 electoral district in the 2024 elections. Employing a quantitative approach with a sample of 100 respondents, the research analyzes data through a series of statistical tests, including validity and reliability tests of the instruments, classical assumption tests, correlation tests, and simple linear regression tests. The findings indicate a significant and positive relationship (r = 0.805) between celebrity influence and voter behavior, suggesting a strong impact. However, the level of celebrity influence is classified as moderate, with 78% of respondents feeling the impact of celebrities in their decision-making process. Further analysis reveals that the attractiveness and positive reputation of Komeng as a celebrity play a crucial role in attracting attention and building trust among voters. Sociological factors such as gender, ethnic background, and religious values were also found to influence voter behavior, while rational considerations like personal and national economic conditions were relatively less dominant. Another intriguing finding is the prevalence of celebrity influence among the productive age group (18-45 years), which indicates a tendency to choose candidates based solely on popularity, without considering other important aspects. This study suggests the need for increased political literacy and critical awareness among voters so they can comprehensively evaluate candidates, taking into account their vision, mission, work programs, and track record, rather than just their popularity. Future research is recommended to further explore the role of social media and local issues in shaping voter behavior in Indonesia, as well as to expand the scope of the study to other electoral districts and candidates for broader generalization

PEMAHAMAN ANAK DAN ORANG TUA TERHADAP KEKERASAN BERBASIS ELEKTRONIK: PELACAKAN TERHADAP PEMBENTUKAN AGENDA SETTING TERKAIT KEKERASAN BERBASIS ELEKTRONIK DARI MASYARAKAT Ishmah, Nadhilah -; Alfirdaus, Laila -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Electronically mediated violence or digital bullying, a form of electronically mediated violence targeting children, is an increasingly urgent issue as internet usage among young people grows. This study investigates how societal engagement can significantly contribute to addressing electronically mediated violence, particularly digital bullying, through policy responses. Emphasizing the critical role of community involvement via advocacy initiatives, collaborative partnerships, and stakeholder engagements ensures that this issue garners governmental attention. Furthermore, the study examines parental and child understanding of electronically mediated violence and its influence on the formation of protective policies within child safeguard frameworks. Utilizing a descriptive qualitative approach, the study incorporates insights derived from extensive interviews with key informants. Findings reveal that communities are becoming more aware of the importance of preventing digital bullying and other forms of electronically mediated violence. However, a gap remains between awareness and practical actions, such as reporting incidents or implementing preventive measures. Existing regulations are often too vague to address digital bullying effectively. To create a safe digital environment for children, collaboration among various stakeholders is essential. Comprehensive policies should include prevention strategies, legal enforcement, and recovery programs. This study is expected to serve as a foundation for future research and policy development while encouraging community-driven prevention and advocacy initiatives

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search