Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.036

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Respublica JOURNAL EQUITABLE JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Esensi Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Collegium Studiosum Journal AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa ANDREW Law Journal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Pengabdian Kompetitif Rechtsvinding Jotika Research in Business Law

Libra, Robert

Unknown Affiliation

Author-ID : 2000563

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau Libra, Robert; Arifalina, Wilda
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Tujuan penelitian ini: Pertama, menjelaskan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau. Kedua, menjelaskan upaya mengatasi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini hukum sosiologis dilakukan dengan cara pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau terjadi dikarenakan penyalahgunaan SKTM. Meskipun Pemerintah Provinsi Riau sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, namun Perda tersebut tidak menjelaskan teknis mengurus SKTM. Upaya mengatasi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau, dapat menggunakan kriteria miskin yang ditentukan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan SKTM sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma di Provinsi Riau dapat terjadi, karena cara mendapatkan SKTM tidak selektif. Meskipun BPS telah membuat kriteria keluarga miskin, tetapi kriteria tersebut bukan produk hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk ditaati. Upaya mengatasi penyalahgunaan SKTM sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau harus dilakukan oleh panitia pengawas daerah. Upaya yang dapat dilakukan pengawas daerah mensosialisasikan kriteria miskin BPS tersebut kepada OBH di Provinsi Riau. Kemudian juga mensosialisasikan kriteria tersebut kepada kelurahan/desa di Provinsi Riau sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menerbitkan SKTM.

Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum libra, robert; Arifalina, Wilda
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jenis penelitian ini hukum sosiologi pendekatannya empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis terhadap pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru secara mutatis mutandis berlaku seperti advokat dalam menangani perkara profesional. Bentuknya dapat sebagai pendamping hukum berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai kuasa dalam surat gugatan, sebagai kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan, sebagai kuasa penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Syaratnya telah terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada OBH yang terakreditasi. Walaupun pemberi bantuan hukum selain advokat sudah diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi belum ada pemberi bantuan hukum selain advokat sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Kewajiban Pengusaha Terhadap Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Riau Yang Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Libra, Robert; Noerdin, Zulkarnaen
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7193

Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah berupa: hukum yang berlaku, waktu yang tidak maksimal dalam penyelesaian masalah di tingkat pengadilan, tidak adanya program pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah berupa tindakan preventif dan representatif

Co-Authors Afrita, Indra Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansyah Arifalina, Wilda Aslati Aslati Eddy Asnawi Effendi Fahmi Fahmi Harahap, Irawan Irwan Junaidy, Junaidy Muhammad fauzan Muhammad Fauzan MUHAMMAD ZAINAL Muhardi , Dedi Mursalin . Noerdin, Zulkarnaen Novriani Okfalisa Okfalisa Oktapani, Silm Oktapani, Silm Ramadhani, Dwita Feby Sabri, Firdaus Pratama Saflan, Don Zulkarnaen Noerdin

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Hukum Respublica

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Respublica