Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) KERTHA WICAKSANA PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian UNDIKMA Aktual Justice Jurnal Yustitia Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Jurnal Abdi Dharma Masyarakat
Swetasoma, Cokorda Gede
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

 1 
PENGINGKARAN JANJI KAWIN SEBAGAI KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2020) Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Doktrin perbuatan melawan hukum dari waktu ke waktu mengalami suatu perubahan tidak hanya dimaknai secara sempit (Onwetmatige daad) yakni melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku namun diartikan dalam arti yang luas termasuk melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial dalam bagi seorang wanita sehingga menggugat si laki-laki untuk memberi ganti kerugian atas nama baik yang tercemar dimasyarakat. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kualifikasi pengingkaran janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Kata Kunci: Pengingkaran, Janji Kawin, Perbuatan Melawan Hukum Abstract The doctrine of acts against the law from time to time undergoes a change not only interpreted narrowly (Onwetmatige daad), namely violating the prevailing laws and regulations but is interpreted in a broad sense including violating the norms of decency and decency in society so as to cause losses. The negation of the promise of marriage which causes material and immaterial harm to a woman so that she sues the man to compensate for the reputation that is tainted with society. The research objective to be achieved in this study is to determine the basis for the judge's consideration to determine the qualifications of a broken marriage promise as an act against the law. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the act of breaking the promise of marriage is an act against the law which refers to Article 1365 of the Criminal Code in a broad sense. The judge's consideration used in deciding the case NUMBER 1644 K / PDT / 2020 is an interpretation against the law in a broad sense, which includes acts that are contrary to the norms of decency and decency in society. Keywords: Denial, Promise of Marriage, Actions against the Law
PROYEKSI PENGATURAN NEO BANK DALAM MASA DEPAN PERBANKAN DI INDONESIA Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep neobank yang hadir sebagai inovasi dalam dunia perbankan yang berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa secara regulasi di Indonesia belum mengakomodir keberadaan neo bank baik dalam tataran undang-undang perbankan maupun peraturan yang sifatnya implementatif. Implikasi ke depan jika neo bank menjadi salah satu alternatif bank masa depan maka akan timbul pengeseran penggunaan layanan bank konvensional menjadi bank digital. Iklim produk pelayanan perbankan akan semakin kompetitif dan variatif. Sejalan dengan berkembangannya neo bank akan berimplikasi pada kebutuhan kepastian atas perlindungan data pengguna layanan neo bank sebab bank yang berbasis digital akan sangat rentan terhadap modus kejahatan dunia maya sehingga penguatan sistem keamanan menjadi salah satu elemen penting untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna neo bank.
PENGINGKARAN JANJI KAWIN SEBAGAI KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2020) Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i1.705

Abstract

Abstrak Doktrin perbuatan melawan hukum dari waktu ke waktu mengalami suatu perubahan tidak hanya dimaknai secara sempit (Onwetmatige daad) yakni melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku namun diartikan dalam arti yang luas termasuk melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial dalam bagi seorang wanita sehingga menggugat si laki-laki untuk memberi ganti kerugian atas nama baik yang tercemar dimasyarakat. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kualifikasi pengingkaran janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Kata Kunci: Pengingkaran, Janji Kawin, Perbuatan Melawan Hukum Abstract The doctrine of acts against the law from time to time undergoes a change not only interpreted narrowly (Onwetmatige daad), namely violating the prevailing laws and regulations but is interpreted in a broad sense including violating the norms of decency and decency in society so as to cause losses. The negation of the promise of marriage which causes material and immaterial harm to a woman so that she sues the man to compensate for the reputation that is tainted with society. The research objective to be achieved in this study is to determine the basis for the judge's consideration to determine the qualifications of a broken marriage promise as an act against the law. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the act of breaking the promise of marriage is an act against the law which refers to Article 1365 of the Criminal Code in a broad sense. The judge's consideration used in deciding the case NUMBER 1644 K / PDT / 2020 is an interpretation against the law in a broad sense, which includes acts that are contrary to the norms of decency and decency in society. Keywords: Denial, Promise of Marriage, Actions against the Law
PROYEKSI PENGATURAN NEO BANK DALAM MASA DEPAN PERBANKAN DI INDONESIA Cokorda Gede Swetasoma
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep neobank yang hadir sebagai inovasi dalam dunia perbankan yang berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa secara regulasi di Indonesia belum mengakomodir keberadaan neo bank baik dalam tataran undang-undang perbankan maupun peraturan yang sifatnya implementatif. Implikasi ke depan jika neo bank menjadi salah satu alternatif bank masa depan maka akan timbul pengeseran penggunaan layanan bank konvensional menjadi bank digital. Iklim produk pelayanan perbankan akan semakin kompetitif dan variatif. Sejalan dengan berkembangannya neo bank akan berimplikasi pada kebutuhan kepastian atas perlindungan data pengguna layanan neo bank sebab bank yang berbasis digital akan sangat rentan terhadap modus kejahatan dunia maya sehingga penguatan sistem keamanan menjadi salah satu elemen penting untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna neo bank.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; PURNAMA DEWI, KADEK ARY; SWETASOMA, COKORDA GDE; HUTAMA, I DEWA MADE ADHI
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1353

Abstract

Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga terhadapnya dilakukan pengujian. Permohonan pengujian terhadap ketentuan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dengan Nomor Register 168/PUU-XXI/2023, yang kemudian diputusan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap mengaturan mengenai PKWT di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai PKWT, pengaturan bersebut dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Terkait dengan permohonan pasal-pasal yang mengatur mengenai PKWT Mahkamah Agung memutus Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengaturan mengenai jangka waktu PKWT menjadi lebih jelas, Mahkamah Agung memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (3) bahwa jangka waktu PKWT paling lama 5 (lima) tahun termasuk jika terdapat perpanjangan PKWT, jangka waktu PKWT tidak dapat didasarkan pada perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dengan pemberi kerja. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KASUS JUAL BELI MOTOR ONLINE Widiadnyani, I Gusti Ayu; Swetasoma, Cokorda Gede
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1456

Abstract

The development of digital technology has encouraged an increase in online motorbike buying and selling transactions. However, in practice, many consumers face risks such as inaccurate information, fraud, or a discrepancy between the condition of the vehicle and what was promised. Legal protection for consumers in these transactions is very important to guarantee their rights and prevent harmful business practices. This research aims to analyze legal protection for consumers in cases of online motorbike buying and selling based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and related regulations such as the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law. Business actors have an obligation to provide correct and not misleading information, while consumers have the right to protection if violations occur. If a dispute occurs, consumers can take legal action through the Consumer Dispute Resolution Agency, such as civil lawsuits, reporting to the police if there are criminal elements such as fraud. Even though there are regulations governing consumer protection, the effectiveness of their implementation still needs to be strengthened through stricter supervision and education for consumers to be more alert when making online transactions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Swetasoma, Cokorda Gede; Dewi, Kadek Ary Purnama; Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1676

Abstract

Jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran sekaligus membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, Disisi lain pekerja migran Indonesia ada yang terlibat melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif.Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.
Co-Authors Bagus Arya Wijaya Dewi, Kadek Ary Purnama Hutama, I Dewa Made Adhi I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Ardana I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA I Made Suarka Suarka I Made Sumada I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Toya Toya I Wayan Pariawan I Wayan Pariawan Pariawan I Wayan Saras Yudi I Wayan Sudiarta I Wayan Sudiarta Sudiarta JOKO SUSANTO Joko Susanto Susanto Karyoto Karyoto KARYOTO, KARYOTO PURNAMA DEWI, KADEK ARY Putu Doddy Heka Ardana Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Roni Eko Susanto Susanto Rupadana, I Nyoman Suarka, I Made Susanto, Roni Eko Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan Toya, I Nyoman Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara Yudistira Adnyana, Yudistira