Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KASUS JUAL BELI MOTOR ONLINE Widiadnyani, I Gusti Ayu; Swetasoma, Cokorda Gede
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1456

Abstract

The development of digital technology has encouraged an increase in online motorbike buying and selling transactions. However, in practice, many consumers face risks such as inaccurate information, fraud, or a discrepancy between the condition of the vehicle and what was promised. Legal protection for consumers in these transactions is very important to guarantee their rights and prevent harmful business practices. This research aims to analyze legal protection for consumers in cases of online motorbike buying and selling based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and related regulations such as the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law. Business actors have an obligation to provide correct and not misleading information, while consumers have the right to protection if violations occur. If a dispute occurs, consumers can take legal action through the Consumer Dispute Resolution Agency, such as civil lawsuits, reporting to the police if there are criminal elements such as fraud. Even though there are regulations governing consumer protection, the effectiveness of their implementation still needs to be strengthened through stricter supervision and education for consumers to be more alert when making online transactions.
EKSISTENSI HAK ULAYAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DI INDONESIA Rupadana, I Nyoman; Swetasoma, Cokorda Gde
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 1 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i1.1518

Abstract

Eksistensi hak ulayat di Indonesia diakui dalam sistem hukum agraria melalui berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Eksistensi hak ulayat di masyarakat mengalami tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Selain itu dampak arus globalisasi sendiri membawa dan menyebabkan adanya investasi secara besar-besaran, terutama dalam sektor sumber daya alam. Tanah ulayat sering menjadi target dan objek investasi, yang berujung pada penggusuran atau kehilangan akses terhadap sumber daya. Penting adanya suatu perlindungan baik dalam segi hukum maupun sektor lainnya terhadap eksistensi hak ulayat. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum untuk memastikan hak ulayat agar selalu diakui dan dilindungi secara efektif melalui pengawasan yang dilakukan dilapangan. Hasil penulisan ini bertujuan untuk penulis mengetahui bagaimana Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat di Indonesia.
Mangrove Forest Preservation for Environmental Sustainability and Community Welfare Improvement in Suwung Kauh Village Denpasar : An International Community Service Program I Gede Mahatma Yogiswara Winatha; Cokorda Gede Swetasoma; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Kadek Ary Purnama Dewi; Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 4 No. 3 (2023): August
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v4i3.8532

Abstract

This community service program aims to improve the preservation of mangrove forests by replanting mangrove seedlings to replace old damaged trees and expand the mangrove ecosystems. In addition, coastal cleaning activities were also carried out to reduce plastic waste that pollutes mangrove forest areas in Suwung Kauh Village, South Denpasar. By using a Participatory Action Research (PAR) approach method oriented towards community empowerment, the implementation of community service was carried out by a team of the Faculty of Law and the Faculty of Economics and Business, Ngurah Rai University, in collaboration with Canberra University and KUB Simbar Segara. The evaluation was carried out by the managing team through direct interaction between the interviewer and the respondent using interview and observation techniques for the achievement values of the results of the implementation of community service activities and was analyzed descriptively. The results of the service program succeeded in reducing plastic waste around the area and increasing the area of mangrove areas by planting new seedlings. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Swetasoma, Cokorda Gede; Dewi, Kadek Ary Purnama; Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1676

Abstract

Jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran sekaligus membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, Disisi lain pekerja migran Indonesia ada yang terlibat melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif.Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.