Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.171
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA JURNAL PANAH KEADILAN
Anak Agung Adi Lestari
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
IMPLEMENTASI TUGAS SATPOL PP DITINJAU DARI PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DIKABUPATEN BADUNG Anak Agung Bagus Putra Upadana; Anak Agung Adi lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.756 KB)

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menimbulkan permasalahan yaitu Bagaimana tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan Kendala apa yang menghambat Implementasi tugas Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki lima. Metode yang digunakan adalah hukum empiris. Pendektan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan sumber dan data tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan sidak yang dilakukan Satpol PP dengan memberikan sosialisasi agar para pedagang kaki lima paham paham saat melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum dan saat melakukan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, jika peringatan diberikan sebanyak atau lebih dari 3 kali maka pelaku pelanggaran dapat ditindak secara yustisial maupun non-yustisial. Sedangkan kendala yang dihadapi ada 2 yaitu kendala hukum dan non hukum, dimana penerapan sanksi dan kurangnya tindakan tegas dari aparat serta kurangnya kesadan pelanggar perda dalam menerapkan tertib sosial dan upaya yang dilakukan menangani kendala yaitu dengan cara melakukan pendataan, melibatkan masyarakat, memberikan himbauan, serta memberikan sosialisasi agar lebih jelas memahami aturan yang berlaku.
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pekerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan Pada PT. Calna Jaya Utama I Made Yudi Setiawan; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Calna Jaya Utama berkedudukan di Kabupaten Badung merupakan sebuah perusahaan dibidang pariwisata, khususnya pada Villa dan Restaurant. Ketika menjelang hari raya keagamaan, setiap pekerja memperoleh pendapatan non upah yaitu Tunjangan Hari Raya. Pembayaran terhadap Tunjangan Hari Raya dianggap dapat meringankan pengeluaran ketika tenaga kerja merayakan hari besar keagamaan. Pengaturan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ada pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun para pekerja di PT. Calna Jaya Utama belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pekerja Pada PT. Calna Jaya Utama dan Bagaimanakah Kendala Dan Upaya Dalam Keterkaitan Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pekerja Pada Calna Jaya Utama. Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya di PT. Calna Jaya Utama belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi tentang peraturan yang berlaku.
EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN BADUNG I Wayan Bramantha Junior Saga Dirga; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

he issuance of Minister of Environment and Forestry Regulation No. 68 of 2016 concerning Domestic Wastewater Quality Standards is a government effort in enforcing and supervising the disposal and treatment of domestic wastewater where domestic liquid waste is waste which is always a very significant problem if it is not handled properly. . Badung Regency is one of the tourist areas that has a dense population, as well as business entities that have been established specifically to support the tourism sector. In this case the problem of domestic wastewater arises from business entities and community settlements that are not properly disposed of and managed in accordance with applicable regulations which will have a negative impact on the environment and health. The problem studied in this thesis is how effective domestic wastewater treatment is in Badung Regency and the supporting factors for the obstacles faced by the environmental and sanitation services in tackling violations in the treatment and disposal of domestic wastewater in Badung Regency.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR Tisna, I Gede Oka; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar?; dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif empiris yakni penelitian dengan melihat serta menggambarkan kenyataan di lapangan. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan catatan lapangan. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan kewenangan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam menjaga ketertiban umum, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakan peraturan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur; dan (2) Efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar masih belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar tersebut tidak disertai dengan tindakan tegas dan nyata dalam penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015. Kondisi ini akan membuat pengaturan sanksi tersebut menjadi sia-sia dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.
PENCAIRAN DANA DEPOSITO OLEH AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING TANPA SURAT WASIAT, STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 1103/PDT.G/ PN DPS MENGENAI PENENTUAN AHLI WARIS Lapriasih, Iluh Dwi; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deposits are a type of savings that can only be withdrawn at a specified time based on an agreement between the customer and the bank. In one of the BPR banks, for foreign national customers (WNA), there are requirements for the withdrawal of time deposits that must be met in accordance with the bank's regulations. One of them is the submission of a certificate of heirs certified by a notary from the customer's home country, which is then translated by a certified translation agency. Alternatively, WNA customers can use a will made with the customer's lawyer and certified by a notary in their home country. It is noted that the law in the customer's home country, such as in England, does not recognize documents such as a certificate of heirs or a will. The research method used by the author is normative legal research. The types of approaches used are statutory and conceptual approaches with data collection techniques using library studies, where after the legal materials are collected, analysis will be carried out using qualitative methods.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PERADILAN ANAK Wulandari, Made Indri; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection efforts for children are very important to ensure that their rights are guaranteed and they do not experience additional trauma from the judicial process. Based on the conditions in several scientific work reports and in the case of decision Number 16/Pid. sus-Anak/2021/PN Dps, the author found that there was no mention of the role of assisting children as victim witnesses, which is certainly contrary to legal norms and regulations. The focus of the research problem is legal protection for assisting children as victim witnesses, as well as the process of protecting children as victim witnesses in assistance by related institutions. The research uses empirical legal research. The research results show that the role of related institutions in assisting children as victim witnesses, especially those carried out by UPTD PPA, shows that there is assistance for children as victim witnesses. However, legal protection for assisting children as victim witnesses has not been fully effective because law enforcers still ignore the role of assisting children as victim witnesses so that assistance is rarely provided in the juvenile justice process.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEBAGAI KORBAN BULLYING DI DALAM DUNIA PENDIDIKAN Ida Bagus Gede Kresna Dewantara; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying adalah masalah umum yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, rumah, dan platform online. Hal ini secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan psikologis korban, yang menyebabkan konsekuensi parah seperti penarikan diri dari pergaulan, penurunan motivasi, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Korban sering kali mengalami perasaan takut, rendah diri, dan kurang aman, yang dapat menghambat kinerja akademis dan interaksi sosialnya. Dampak jangka panjang dari penindasan bisa sangat buruk, berpotensi menimbulkan pikiran untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Strategi pencegahan yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya saling menghormati dan mendukung. Mengatasi penindasan sangat penting tidak hanya untuk keselamatan individu tetapi juga untuk mendorong masyarakat yang lebih sehat dan inklusif
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN BALI CAR FINDER Anak Agung Ngurah Erlangga; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana kewenangan notaris terhadap legalitas akta jual beli tanah yang mengandung informasi palsu dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap legalitas akta jual beli tanah yang mengandung keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris harus berani menolak pembuatan akta apabila terdapat indikasi adanya keterangan palsu atau dokumen yang tidak sah, demi menjaga akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan melindungi semua pihak yang berkepentingan. Dan Penguatan etika profesi dan pelatihan berkelanjutan juga diperlukan agar notaris memiliki integritas tinggi dan mampu beradaptasi terhadap tantangan hukum dalam praktik perjanjian, terutama yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan
Co-Authors Adnyadewi, Ni Made Santi Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Bagus Putra Upadana Anak Agung Ngurah Erlangga Atmiprihartini, Marta Dwi Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Dewi, Ni Komang Ratih Kumala Dita Sari, Ni Nyoman Candra I Gusti Bagus Hengki I Made Kariyasa I Made Yudi Setiawan I Wayan Bramantha Junior Saga Dirga Ida Ayu Prami Ida Bagus Gede Kresna Dewantara Ida Bagus Gede Subawa Lapriasih, Iluh Dwi Made Emy Andayani Citra Made Hendra Wijaya Marta Dwi Atmiprihartini Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Luh Gede Yogi Arthani Prami, Ida Ayu Sukardi, Ni Made Rai Tisna, I Gede Oka Wulandari, Made Indri