Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI SUSU DI PABRIK CIMORY SEMARANG Putri Ramadhani, Faradhina Zahra; Ari Rama, Bagus Gede
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33299

Abstract

Cimory adalah industri pengelolaan dan distribusi produk minuman susu yang berkualitas tinggi. Seiring berkembangnya industri, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan mengetahui peraturan terkini yang mengatur pengolahan dan distribusi minuman berbahan dasar susu. Laporan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang peraturan terkini untuk pengolahan dan distribusi minuman susu penting dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan 100 sampel. Pendekatan dalam penelitian ini melibatkan metode kuantitatif di mana responden menerima kuesioner dengan beberapa pertanyaan tentang data yang dibutuhkan. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terkait pengelolaan dan distribusi produk susu, khususnya produk Cimory, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi di kalangan produsen dan konsumen.
Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation Ari Rama, Bagus Gede
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2445

Abstract

The development of digital technology has transformed the way individuals are identified and recognized in modern legal systems through the emergence of digital identities. This study formulates two main issues: the legal status of digital identities in the Indonesian legal system and the form of legal protection provided to digital identity holders against potential misuse of personal data. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The primary legal materials used include the 1945 Constitution, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 concerning Digital Population Identity. The analysis was conducted deductively by examining the theory of legal protection, the principle of legality, and the concept of legal personhood in the digital context. The results of the discussion indicate that digital identities have received normative recognition as part of an individual's legal status. However, the effectiveness of legal protection remains weak due to the suboptimal implementation of the principles of transparency, accountability, and data security by electronic system administrators
Pengaturan Hukum Atas Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia Nanda Shinta Dewi, Ni Putu; Putri Sukadana, Dewa Ayu; Eviani Yuliantari, I Gusti Ayu; Ari Rama, Bagus Gede
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4026

Abstract

Perkembangan usaha waralaba di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap model bisnis yang terstruktur, relatif aman, dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Hubungan hukum dalam waralaba didasarkan pada perjanjian antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), yang melibatkan penggunaan sistem bisnis, merek, serta hak kekayaan intelektual milik franchisor. Salah satu klausul penting dalam perjanjian waralaba adalah klausul non kompetisi, yang bertujuan membatasi franchisee untuk tidak menjalankan usaha sejenis atau yang berpotensi menjadi pesaing, baik selama maupun setelah berakhirnya perjanjian. Klausul ini menjadi krusial karena franchisee memperoleh akses terhadap know-how, sistem operasional, strategi pemasaran, dan informasi rahasia yang bernilai ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum klausul non kompetisi dalam perjanjian waralaba di Indonesia serta perannya dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non kompetisi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual dan sistem bisnis franchisor. Klausul ini tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat sepanjang dirumuskan secara wajar, proporsional, dan dibatasi secara jelas dari segi waktu, wilayah, dan lingkup usaha. Dengan demikian, klausul non kompetisi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, etika bisnis, dan iklim usaha waralaba yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Analisis Kritis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 serta Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Merek di Indonesia Simanjutak, Evita Ai Takeshita; Nandari, Ni Putu Sawitri; Kurniawan, I Gede Agus; Ari Rama, Bagus Gede
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2007

Abstract

The inconsistency in judicial reasoning regarding trademark disputes in Indonesia, particularly in determining similarity and bad faith, raises concerns about legal certainty and protection. This study aims to critically analyze the ratio decidendi of the Supreme Court Cassation Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 and examine its implications for trademark law enforcement. The research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, with qualitative analysis of legal materials and judicial considerations. The findings indicate that the judges primarily relied on formal parameters, such as similarity in essence and indications of bad faith, while insufficiently addressing substantive aspects, including consumer protection and the broader objectives of trademark law. Furthermore, the interpretation of well-known trademark criteria and evidentiary standards appears inconsistent, potentially leading to divergent applications in future cases. This decision strengthens legal protection for trademark owners but also highlights the need for more coherent and comprehensive judicial reasoning. Therefore, improving interpretative guidelines and strengthening analytical approaches in judicial decision-making are essential to ensure greater legal certainty, fairness, and effectiveness in trademark law enforcement in Indonesia.