Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Ari Rama, Bagus Gede
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI SUSU DI PABRIK CIMORY SEMARANG Putri Ramadhani, Faradhina Zahra; Ari Rama, Bagus Gede
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33299

Abstract

Cimory adalah industri pengelolaan dan distribusi produk minuman susu yang berkualitas tinggi. Seiring berkembangnya industri, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan mengetahui peraturan terkini yang mengatur pengolahan dan distribusi minuman berbahan dasar susu. Laporan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang peraturan terkini untuk pengolahan dan distribusi minuman susu penting dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan 100 sampel. Pendekatan dalam penelitian ini melibatkan metode kuantitatif di mana responden menerima kuesioner dengan beberapa pertanyaan tentang data yang dibutuhkan. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terkait pengelolaan dan distribusi produk susu, khususnya produk Cimory, menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi di kalangan produsen dan konsumen.
PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Ari Rama, Bagus Gede; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Edi Rusmana, I Putu; Wibawa Putra, Komang Satria; Julia Mahadewi, Kadek; Sinthia Sukmayanti, Made
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Abstract

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYESATAN IDENTITAS PRODUK (PASSING OFF) DALAM HUKUM MEREK Fernanda, Bagus Hoiru; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Adi Sudharma, Kadek Januarsa; Ari Rama, Bagus Gede
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.817

Abstract

ABSTRAK Passing off sebagai bentuk penyesatan identitas produk merupakan fenomena yang semakin relevan dalam dinamika perdagangan modern, di mana persaingan usaha tidak jarang melahirkan praktik-praktik peniruan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, efektivitas, dan tantangan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik passing off dalam perspektif Hukum Merek di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan preventif dan represif telah tersedia, namun masih menghadapi kendala terutama dalam pembuktian kesesatan identitas produk yang bersifat visual maupun konseptual. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai passing off, rendahnya kesadaran konsumen, dan lemahnya pengawasan pasar turut memperburuk efektivitas perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pembinaan etika bisnis guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak merek dan kepentingan konsumen. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap praktik passing off tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan upaya menjaga integritas moral dan keadilan sosial dalam hubungan antara produsen dan konsumen.Kata Kunci: passing off, perlindungan konsumen, hukum merek. 
Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation Ari Rama, Bagus Gede
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2445

Abstract

The development of digital technology has transformed the way individuals are identified and recognized in modern legal systems through the emergence of digital identities. This study formulates two main issues: the legal status of digital identities in the Indonesian legal system and the form of legal protection provided to digital identity holders against potential misuse of personal data. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The primary legal materials used include the 1945 Constitution, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 concerning Digital Population Identity. The analysis was conducted deductively by examining the theory of legal protection, the principle of legality, and the concept of legal personhood in the digital context. The results of the discussion indicate that digital identities have received normative recognition as part of an individual's legal status. However, the effectiveness of legal protection remains weak due to the suboptimal implementation of the principles of transparency, accountability, and data security by electronic system administrators
IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PN DENPASAR Mitha Sakarani, Ni Nyoman; Ari Rama, Bagus Gede
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3199-3204

Abstract

Pengadilan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan mengenai bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terwujud dengan baik. Pengimplementasian mediasi untuk mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur mengenai ketentuan mediasi di Pengadilan. Implementasi mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keseriusan, kesungguhan, dan ittikad baik para pihak dan bahwa penyelesaian perkara perdata jauh lebih baik apabila dapat diselesaikan melalui jalur mediasi daripada melalui jalur litigasi. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, iktikad baik para pihak dan keahlian mediator menjadi penting. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang mediasi sebagai penyelesaian perkara perdata kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mediasi dapat dirasa dan dipercaya sebagai suatu proses yang sangat penting yang dapat menyelesaikan sengketa di antara para pihak
Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Bawah Standarisasi dalam Perspektif Keadilan Puspitasari, Ni Putu Sintiya; Ari Rama, Bagus Gede; Ngurah Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu; Sutrisni, Ketut Elly
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.601

Abstract

The increase in the number of vehicles in Indonesia shows that there is a dynamic growth of public transportation in line with economic development. This growth requires more efficient fuel distribution management so that people's energy needs can be met according to standardization. The problem arose when Pertalite fuel allegedly caused damage to the engine of the consumer's vehicle, so the consumer demanded compensation. The purpose of this study is to analyze the form of consumer losses and legal remedies in the perspective of justice. This research uses normative research methods based on primary and secondary legal sources, as well as legislative, factual, and conceptual approaches. The results of this study confirm that losses experienced by consumers include technical, economic, and social aspects, as well as weak business actors' accountability. ha katas Compensation, the realization of compensation by business actors has not run optimally. Legal remedies can be pursued through litigation and non-litigation through BPSK which is faster and more efficient, but the challenge of proving it is an obstacle. The principle of corrective justice according to Aristotle emphasizes the importance of reparation for losses in proportion. To ensure substantive justice, the state needs to strengthen oversight and improve access to information for consumers.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Konco Turu dalam Perspektif Keadilan Rindyartini, Ni Made Ayu Sukma; Ari Rama, Bagus Gede; Agus Kurniawan, I Gede; Julia Mahadewi, Kadek
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.602

Abstract

The development of digital technology makes it easier for people to access and distribute musical works, including through the translation of lag or lyrics into various languages. Although it is considered a creative expression, this practice raises legal problems because it has the potential to violate copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This study aims to analyze the legal regulation of the translation of song lyrics without permission and the legal protection of translation from the perspective of justice. The method used is normative juridical law research with a legal and conceptual approach. The results of the study show that the translation of song lyrics without permission is a violation of the economic and moral rights of the creator as stipulated in article 9 paragraph (1). Based on the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon, the copyright legal system has provided preventive and repressive protection through regulation and sanctions. Judging from Robert M. Sherwood's theory and Aristotle's justice, this study shows that the protection of copyright law has been aligned with the principle of justice, although it still requires increasing legal awareness of the community.
Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum Dwi Indah Jayanti, Ida Ayu; Ari Rama, Bagus Gede; Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah; Elly Sutrisni, Ketut
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.603

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital bernilai ekonomis yang berpotensi digunakan dalam transaksi pembiayaan. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan NFT sebagai objek hukum dan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis kualifikasi NFT sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukannya sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun belum dapat diakui secara optimal sebagai objek jaminan karena ketiadaan pengaturan eksplisit, sistem pendaftaran, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.
Upaya Hukum Bagi Wisatawan Terhadap Praktik Overcharge Pada Transportasi Online di Indonesia Wedayanti, Made Widya Dewi; Ari Rama, Bagus Gede; Putra, Komang Satria Wibawa; Prasada, Dewa Krisna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.642

Abstract

Praktik overcharge dalam layanan transportasi online merugikan wisatawan, terutama di destinasi pariwisata Indonesia. Penelitian ini menganalisis landasan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan sebagai konsumen terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepariwisataan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, yang menjamin hak atas transparansi tarif, keamanan, dan kompensasi. Praktik overcharge dilarang dengan ancaman sanksi administratif hingga Rp200 juta dan pidana penjara hingga lima tahun, serta penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa ketimpangan posisi tawar wisatawan, rendahnya kesadaran hukum pengemudi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana Melalui Phising Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri; Antari, Putu Eva Ditayani; Kurniawan, I Gede Agus; Ari Rama, Bagus Gede
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.649

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phishing sebagai bentuk kejahatan siber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab bank dalam kasus pencurian dana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK No.12/POJK.03/2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas batas tanggung jawab antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank bersifat relatif, bergantung pada letak kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang di era perbankan digital.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Andiniyanti, Dela Antari, Putu Eva Ditayani Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Bellinda, Ni Putu Wisna Nadya Baby Dwi Indah Jayanti, Ida Ayu Elly Sutrisni, Ketut Fernanda, Bagus Hoiru I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Putu Edi Rusmana Indraswari, Ni Made Mahayu Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Made Sinthia Sukmayanti Mitha Sakarani, Ni Nyoman Nanda Shinta Dewi, Ni Putu Ngurah Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Putu Sawitri Nandari Paramharta, I Putu Diptha Prasada, Dewa Krisna Puspitasari, Ni Putu Sintiya Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri Sukadana, Dewa Ayu Rafika Amalia Rindyartini, Ni Made Ayu Sukma Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sukadana, Dewa Ayu Putri Wedayanti, Made Widya Dewi Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri Yulian, Ni Kadek Melati Anggun