Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.013
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies SCLS
Asep Hakim Zakiran
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Penggunaan Bahan Beracun Formalin sebagai Bahan Tambahan Pangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Arsyaldi Dzikri Riza; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9777

Abstract

Abstract. Food Additional Material are ingredients that are added to food to affect the nature or shape of food. Food Additional Material are regulated in Law Nunber 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection and regulation of the Ministry of Health Number 033 Year 2012 Concerning Food Additional Material whose purpose is to provide legal protection for consumers such as toxic ingredients Formaldehyde in food. The research method used is juridical normative with article analysis and qualitative approach. The results showed that the need for Internal and external legal protection in order to prevent actions that harm consumers. Abstrak. Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Bahan Tambahan Pangan diatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan yang tujuannya untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen seperti dari bahan beracun Formalin pada pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis pasal dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlunya perlindungan hukum Internal dan Eksternal agar dapat mencegah tindakan yang merugikan Konsumen. Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Bahan Tambahan Pangan, dan Formalin.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Tato terhadap Konsumen yang Tertular Hiv melalui Jarum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Rangga Nugraha Henri Putra; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9947

Abstract

ABTSRAK-Tato merupakan gambar pada kulit tubuh dengan menggunakan alat tajam berupa jarum dan sebagainya yang diberi zat pewarna atau pigmen warna-warni. Efek samping yang dapat timbul dari pembuatan tato salah satunya adalah risiko infeksi dikarenakan penggunaan jarum yang tidak steril atau kandungan zat berbahaya pada tinta yang digunakan. Konsumen mulai terpapar Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih (limfosit) di dalam tubuh yang membuat sistem kekebalan tubuh manusia menurun. Virus HIV sampai saat ini belum ditemukan cara penyembuhannya. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu di kota Manado yaitu ada 23 orang yang tertular HIV melalui jarum suntik tato. Hal tersebut diduga dikarenakan jarum suntik yang digunakan oleh pelaku usaha jasa tato tidak steril dan tidak sesuai dengan SOP yang tertera sebelum melakukan praktik jasa tato. Ketika konsumen tertular HIV akibat penggunaan jarum tato yang tidak sesuai SOP tersebut, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan Hak sebagai Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlandaskan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 23. Hukum Perlindungan Konsumen itu diantaranya adalah pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana. ABSTRACT-Tattoos are drawings on the body's skin using sharp tools in the form of needles and so on which are filled with colored dyes or pigments. One of the side effects that can arise from tattooing is the risk of infection due to the use of non-sterile needles or the content of dangerous substances in the ink used. Consumers are starting to be exposed to the Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV is a virus that attacks white blood cells (lymphocytes) in the body, causing the human immune system to decline. Until now, no cure has been found for the HIV virus. One example of a case that occurred was in the city of Manado, where 23 people contracted HIV through tattoo needles. This is thought to be because the syringes used by tattoo service businesses are not sterile and do not comply with the SOPs stated before practicing tattoo services. When consumers contract HIV due to the use of tattoo needles that do not comply with the SOP, business actors have an obligation to be responsible in accordance with their rights as consumers as regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is based on the 1945 Constitution, Article 5 Paragraph (1), Article 21 Paragraph (1), Article 27, and Article 23. Consumer Protection Law includes civil liability and criminal liability.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Garini Listiana Dewi; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9998

Abstract

Abstrak. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tentu saja menjadi salah satu ancaman bagi konsumen serta para pengguna kosmetik, terlebih kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia khususnya bagi kaum wanita. Saat ini, banyak beredar kosmetik yang ilegal baik itu tidak terdapat izin edar maupun mengandung bahan berbahaya termasuk kosmetik lokal maupun impor. Maka dari itu diperlukan adanya Perlindungan Hukum terhadap konsumen agar hak-hak mereka tetap terpenuhi atas kerugian yang mereka alami. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Produk kosmetik dan makanan serta obat-obatan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik maupun obat-obatan dan makanan di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini ialah Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Pelaku Usaha di Indonesia terkait dengan Peredaran Kosmetik ilegal. Metode penelitian pada skripsi ini adalah : Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam Penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara Wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal adalah dengan cara melakukan pengawasan terus-menerus dan konsumen dapat mengadukan permasalahan yang dialaminyasecara langsung atau membuat laporan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan diberikan sanksi pidana maupun adminsitratif sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku. Pengaturan hukum terkait dengan peredaran kosmetik di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dll. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yakni melalui Pengadilan (Litigasi) dan BPSK (Non-Litigasi). Abstract. Cosmetics that contain harmful ingredients are certainly a threat to consumers and cosmetic users, especially since cosmetics have now become a basic necessity for humans, especially for women. Currently, there are many illegal cosmetics that do not have distribution permits or contain hazardous ingredients, including local and imported cosmetics. Therefore, it is necessary to have legal protection for consumers so that their rights are still fulfilled for the losses they experience. Consumer protection aims to raise awareness for business actors of the importance of consumer protection so that an honest and responsible attitude in business grows. Cosmetic products and food and medicines are supervised by the Food and Drug Supervisory Agency or abbreviated as BPOM which is in charge of overseeing the circulation of cosmetics and medicines and food in Indonesia. The problem raised in this research is how is the legal protection of consumers on the circulation of illegal cosmetic products containing hazardous ingredients. How is the legal liability of business actors in Indonesia related to the circulation of illegal cosmetics. The research methods in this thesis are: Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this thesis. In this research there are primary data and secondary data. Field Research, namely by conducting research directly into the field. In this case, researchers directly conducted research at the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) by means of interviews. The result of the research obtained is that the legal protection of consumers regarding the circulation of illegal cosmetic products is by conducting continuous supervision and consumers can complain about the problems they experience directly or make reports to the Food and Drug Supervisory Agency so that they can be followed up legally and given criminal and administrative sanctions in accordance with the provisions of the applicable law. Legal regulations related to the circulation of cosmetics in Indonesia include Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 36 Year 2009 on Health, BPOM Regulation Number 2 Year 2020 on the Supervision of Production and Distribution of Cosmetics, etc. Legal efforts that can be taken by the public are through the Court (Litigation) and BPSK (Non- Litigation).
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim dalam Pendaftaran Merek Dagang sebagai Instrumen Perlindungan Hukum: Persfektif Urgensi Dan Tantangan Implementasi Alika Fitria Rahmanda; Asep Hakim Zakiran
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11549

Abstract

Abstrak. Kesadaran Hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terkandung dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Normatif dan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Balubur Town Square Tergolong Rendah, karena kurangnya pengetahuan mengenai merek. Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim di Balubur Town Square masih cukup banyak yang belum mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Yang menganggap bahwa tidak mengetahui cara mendaftar merek, mengagap merek tidak penting dan biaya yang tidak sesuai pendapatan atau mahal. Sedangkan akibat hukum dari tidak didaftarkannya merek yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Merek, UMKM, Busana Muslim Abstract. Legal Awareness is awareness of the values ​​contained in humans regarding existing laws. Legal awareness can be interpreted as the awareness of a person or group of people regarding the applicable rules or laws. The research method used in this research is the Normative Juridical method and the approach to studying the problem to be researched is a qualitative approach, which is carried out to explain and analyze individual or group phenomena, events, social dynamics, attitudes, beliefs and perceptions. Based on the results of this research, the Legal Awareness of Muslim Clothing Micro, Small and Medium Enterprises Owners Regarding the Importance of Brand Registration in Balubur Town Square is relatively low, due to a lack of knowledge about brands. There are still quite a lot of Muslim Clothing Micro, Small and Medium Enterprises owners in Balubur Town Square who have not registered their brands with the Director General of Intellectual Property Rights. Those who think that they don't know how to register a brand, think that brands are not important and the costs are not commensurate with income or are expensive . Meanwhile, the legal consequence of not registering a trademark is that it does not receive legal protection. Keywords: Legal Awareness, Trademark, MSMEs, Muslim Clothing
Law Enforcement in the Recovery of State Funds from Corruption Crimes Kartika, Arie; Jaya, Arizon Mega; Zakiran, Asep Hakim; Jastisia, Mentari; Ashady, Suheflihusnaini; Z.S, Edi Mulyadi; Sabatira, Febryani
LAW REFORM Vol 20, No 2 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i2.63799

Abstract

Corruption are not adequately addressed by the current legal framework, which fails to provide appropriate sanctions or follow the Constitution in dealing with such crimes. Simply imposing prison sentences is insufficient; efforts must also be made to recover state losses incurred due to corruption. there are still significant constraints in the implementation and enforcement of the law. This study aim to analyze how the applicable laws are enforced to recover financial losses incurred by the state in cases of criminal corruption; and identify the factors inhibiting the effective implementation of laws related to the recovery of these financial losses. This study employs both normative legal methods and empirical research. The research results suggest that to restore the country's economy affected by criminal corruption, it is necessary to undertake measures such as the foreclosure of assets owned by the convicted individuals. Sanctions should include not only monetary compensation equivalent to the value of the assets obtained through corruption but also criminal fines and decisions on the confiscation of goods. One major internal constraint in recovering state finances is the tendency of convicts to opt for prison sentences rather than paying damages as determined by the court.
ANALYSIS OF CORRUPTION ERADICATION COUNTERMEASURES AGAINST FLEEING CORRUPTORS UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF EXTRADITION TREATY BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE) Ramadhan, Athallah Ariq; Alim, Fikri Nur; Jaelani, Achmad; Fasyehhudin, Mohamad; Irawan, Benny; Zakiran, Asep Hakim
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 2 Issue 2 December 2024
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v2i2.4044

Abstract

Extradition treaties are agreements between countries worldwide that involve the extradition of suspects or perpetrators of crimes, including economic crimes. Extradition treaties are between two countries to prevent transnational or cross-border crimes where the perpetrators flee to another country because they do not want to take responsibility for what they did. Extradition treaties have binding legal force following international law because they are international treaties. The extradition treaty made by Indonesia and Singapore is evidence of their positive cooperation in protecting law enforcement. Over the past few years, suspected Indonesian economic criminals have fled to Singapore with large amounts of money and capital. While Indonesian law cannot be applied to Singaporean territory, in the event of an extradition treaty between Indonesia and Singapore, it would have significant consequences. Suspected economic criminals can be brought back to Indonesia to be sentenced per applicable laws, while Singapore cannot. So this research aims to analyze the Extradition Treaty between Indonesia and Singapore According to International Law (Case Study of Tackling Corruption). 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Iklan yang Tidak Sesuai dengan Produk yang Dijual Melalui E-Commerce Azkiya Syibhani Saunindiaz; Asep Hakim Zakiran
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6648

Abstract

Abstract. The rapid development of globalization has resulted in significant changes in various fields of life, including in the business sector. This results in business actors engaged in e-commerce business. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection contains consumer rights, namely the right to obtain correct, clear and honest information and the right to compensation, compensation. In buying and selling products in e-commerce, business actors often promote by advertising products that do not match the actual goods. This can result in harm to consumers. Advertising products that are not suitable is done by business actors so that consumers are interested in buying products with a product description that promises that the product is 100% original. The purpose of this research is to analyze and describe legal protection for consumers as well as legal remedies that can be filed by consumers regarding business actors who use advertisements that are not in accordance with the products sold through e-commerce. This research is a descriptive analysis with a qualitative research approach that uses secondary data as its data source. The results of this study conclude that legal protection for consumers, legal remedies for consumers and business liability can be in the form of civil legal liability sanctions, criminal legal liability, and administrative liability. Abstrak. Perkembangan pesat arus globalisasi telah mengakibatkan perubahan yang signifikan di dalam sektor bisnis. Hal tersebut menghasilkan pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis e-commerce. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memuat mengenai hak konsumen yaitu hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi. Dalam jual beli produk dalam e-commerce pelaku usaha sering kali mempromosikan dengan mengiklankan produk yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Mengiklankan produk yang tidak sesuai dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen tertarik untuk membeli produk dengan sebuah deskripsi produk yang menjanjikan bahwa produk 100% original. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menggambarkan perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh konsumen mengenai pelaku usaha yang menggunakan iklan yang tidak sesuai dengan produk yang dijual melalui e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum bagi konsumen, upaya hukum bagi konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha dapat berupa sanksi pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana, dan pertanggungjawaban administrasi.
Co-Authors Achmad Jaelani Adinda Mutiara I Alika Fitria Rahmanda Alim, Fikri Nur Althaf Naufal Romero Althaf Naufal Romero Arham Bima Amantana Arie Kartika, Arie Arsyaldi Dzikri Riza Ashady, Suheflihusnaini Azkiya Syibhani Saunindiaz Benny Irawan Desitasari Riswayana Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faisal, M. Pharrel Fauzhia Sya’bani Putra Farhan Ramadhiansyah Fasyehhudin, Mohamad Garini Listiana Dewi Jastisia, Mentari Jaya, Arizon Mega Jaya, Belardo Prasetya Mega Kabir, Syahrul Fauzul Liza Dzulhijjah Lucky Bil Barkah Mentari Jastisia Muhamad Rafli Tri Putra Pamungkas Muhammad Reza Subhan Nandiny Pratiwi Ariandi Neni Sri Imaniyati Nugraha, Muhammad Raihan Ramadhan, Athallah Ariq Rangga Nugraha Henri Putra Riefa Adzany Riska Andina Putri Sabatira, Febryani Sandi Gunawan Sadda Sarah Judith Putri Santosa Sri Ratna Suminar Sudaryat Viony Yulia Putri Wicaksana Dramanda Yogi Suprayogi Z.S, Edi Mulyadi