Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Penyuluhan Aspek Pidana di Dunia Maya: Studi Pengabdian di Desa Sembalun, Lombok Timur Almau Dudy, Aryadi; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JPMI - Desember 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.3207

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sembalun terkait aspek pidana dalam dunia maya dan memberikan pengetahuan mengenai ruang lingkup dan penegakan hukum terhadap masyarakat mitra apabila menjadi korban tindak pidana dalam dunia maya. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kejahatan dunia maya, termasuk perlindungan hukum bagi korban dan tindakan preventif. Dampak kegiatan terlihat dari partisipasi aktif peserta dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap ancaman cybercrime.
Power Relations in Domestic Violence in West Lombok Regency Nurfatlah, Titin; Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Taufik, Zahratul’ain
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.365

Abstract

This research aims to examine cases of domestic violence in West Lombok Regency and explore the connection between power relations and domestic violence in the region. The research methodology employed is empirical legal research, utilizing several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The findings reveal that from 2023 to July 2024, there were 37 reported cases of domestic violence in West Lombok Regency. These cases include physical abuse, psychological abuse, sexual violence, and neglect within households. The victims are predominantly women, particularly wives, and children. The factors influencing the relationship between power dynamics and domestic violence include gender bias and the authority or power held within the household. In terms of power relations, husbands tend to exert high levels of conflict, control, and violence over their wives. The power wielded by the husband often oppresses members of the household, creating a power imbalance that adversely affects both wives and children. Furthermore, the patriarchal system, which grants husbands the authority to make all household decisions, exacerbates this imbalance. The power held by husbands often manifests in abusive behaviour, regardless of the family's economic standing. Even those with sufficient economic means and social status can engage in domestic violence, driven by the belief that, as the head of the family, the husband has the right to do so.
Principles of Child Protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023 Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7874

Abstract

The protection of children is a state responsibility based on the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC). As a member state, Indonesia ratified the Convention through Presidential Decree No. 36 of 1990. This study aims to analyze the implementation of child protection principles within the National Penal Code (Law No. 1 of 2023), referencing the four main pillars of the CRC: Non-Discrimination, the Best Interests of the Child, the Right to Survival and Development, and Child Participation. In this context, the author examines the application of these principles within various provisions of the Penal Code relevant to child protection. The analysis is conducted by categorizing these provisions based on the four main pillars of the CRC. This approach seeks to assess the extent to which the Penal Code aligns with international child protection standards while identifying potential inconsistencies that could harm children as legal subjects. By categorizing these provisions, the study aims to provide a deeper understanding of the integration of CRC principles into national criminal law and their implications for child protection in Indonesia. The results indicate that these principles have been incorporated into the Penal Code through specific provisions, particularly those concerning child protection. This reflects a national commitment to safeguarding children as a vulnerable group and ensuring their rights are fulfilled in accordance with international standards.
Penyebaran Konten Seksual di Ruang Digital: Kajian Perbandingan Pendekatan Hukum Indonesia dan Singapura Almau Dudy, Aryadi; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.231

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang digital sebagai arena ekspresi sekaligus memunculkan tantangan hukum baru, terutama dalam hal penyebaran konten seksual. Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara dengan tradisi hukum yang berbeda, sama-sama menghadapi persoalan ini dengan strategi dan struktur hukum yang kontras. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum terhadap penyebaran konten seksual digital di kedua negara melalui pendekatan metodologi hukum perbandingan yang meliputi pendekatan historis, fungsional, struktural, analitis, dan law-in-context. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menggunakan pendekatan normatif-kultural berbasis nilai sosial dan tafsir aparat, sedangkan Singapura mengandalkan sistem teknokratik yang rasional, administratif, dan preskriptif. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi dalam norma hukum, tetapi juga dalam struktur kelembagaan dan orientasi ideologis terhadap moralitas digital. Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif kritis terhadap pembentukan hukum pidana digital yang seimbang antara perlindungan kesusilaan dan kebebasan berekspresi.
Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.) Ashady, Suheflihusnaini; Almau Dudy, Aryadi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.234

Abstract

Gugatan Plurium Litis Consortium atau gugatan kurang pihak mengakibatkan putusan Niet Ontvankelijke verklaard (NO), padahal persidangan yang telah dilalui menguras biaya, waku dan tenaga. Ketiadaan parameter penerapan prinsip kurang pihak dalam bentuk undang-undang perdata mengakibatkan ketidakseragaman penerapan dalam praktik oleh Hakim. Prinsip ini berkembang dalam putusan-putusan hakim yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi. Apabila putusan hakim adalah Niet Ontvankelijke verklaard maka tentu tidak sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitupula dengan prinsip litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasuistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gugatan yang dasarnya adalah perjanjian, maka yang dapat menjadi para pihak ketika terjadi sengketa hanyalah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, yang tertera didalam perjanjian tersebut. Selain itu, pada saat dibuatnya perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, hakim harus mempertimbangkan apakah prinsip pacta sun servanda dan itikad baik telah dilakukan oleh para pihak.
Law Enforcement of Sexual Violence Crimes Through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in West Lombok Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ardiansyah, Ruli; Nurfatlah, Titin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8787

Abstract

A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 100 to 200 words in length. The abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article.
Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024) Kota, Raides; Ashady, Suheflihusnaini
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4944

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut
Kebijakan Kriminal Terhadap Lansia Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif KUHP Nasional [Criminal Policy Toward the Elderly in Conflict with the Law from the Perspective of the National Criminal Code (KUHP)] Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251154

Abstract

Abstract. This study examines the legal protection of the elderly who come into conflict with the law through the lens of substantive justice and the implementation of sentencing policies under the new Indonesian Criminal Code (KUHP). Justice, as a fundamental legal value, requires equal and proportional treatment of every individual, particularly vulnerable groups such as the elderly. In practice, elderly individuals are often subjected to legal proceedings without adequate consideration of their physical, psychological, and social limitations. However, the Human Rights Law mandates special treatment for vulnerable groups. This research employs a normative juridical method by analyzing positive legal provisions, legal principles, and legal doctrines. The findings indicate that the new Criminal Code introduces a more humane penal paradigm through the principles of corrective and rehabilitative justice. Judges play a strategic role in ensuring that sentencing for elderly offenders is carried out fairly, with personal conditions considered as mitigating factors. Thus, the sentencing approach in the new Criminal Code is expected to strengthen legal protection for the elderly and contribute to a more inclusive and just criminal justice system. Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap lanjut usia (lansia) yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan substantif dan implementasi kebijakan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Keadilan, sebagai nilai dasar hukum, menuntut perlakuan yang setara dan proporsional terhadap setiap individu, terutama kelompok rentan seperti lansia. Dalam praktiknya, lansia sering kali diproses secara hukum tanpa mempertimbangkan keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Padahal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, prinsip hukum, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih humanis melalui prinsip keadilan korektif dan resosialitatif. Hakim memiliki peran strategis dalam memastikan pemidanaan terhadap lansia dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi personal sebagai faktor yang meringankan. Dengan demikian, pendekatan pemidanaan dalam KUHP baru diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi lansia dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Korban Kekerasan: (analisis konstruksi dakwaan dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.349

Abstract

Dengan berkembangnya undang-undang tindak pidana khusus saat ini, maka ketika terjadi suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat saja memenuhi rumusan beberapa pasal sekaligus. Dalam kondisi demikian, maka kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam pengenaan pasal terhadap pelaku akan berdampak pula terhadap pemenuhan hak-hak korban. Penerapan pasal yang tidak berorientasi terhadap korban dalam dakwaan tentu saja mengakibatkan tidak terpenuhinya dengan maksimal segala hak-hak korban sehingga korban tidak merasa puas dengan hasil penanganan perkara tersebut. Disamping itu, penerapan pasal yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban yang menginginkan keadilan. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pasal terhadap pelaku dan penyusunan surat dakwaan sangat penting karena berkaitan dengan hak pelaku, korban, keluarga korban dan rasa keadilan masyarakat. Dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, tidak diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakibatkan kerugian bagi korban dan kerugian juga terhadap keluarga korban, meskipun pelaku tetap mendapatkan hukuman karena dakwaan yang dikenakan terbukti di Pengadilan
Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10625

Abstract

Perdagangan orang dan penyelundupan orang merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun kedua tindak pidana tersebut berbeda baik dalam tujuannya ataupun pengaturannya secara definisi dan undang-undang yang mengatur, tetapi terdapat banyak persamaan yang bersinggungan antara tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang. Persamaan tersebut seringkali membuat bias aparat penegak hukum dalam penerapan penegakan hukumnya. Untuk itu penelitian ini menguraikan karateristik dari tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang serta beberapa titik singgung dari kedua tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan