Garuda - Garba Rujukan Digital

Principles of Child Protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023 Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7874

The protection of children is a state responsibility based on the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC). As a member state, Indonesia ratified the Convention through Presidential Decree No. 36 of 1990. This study aims to analyze the implementation of child protection principles within the National Penal Code (Law No. 1 of 2023), referencing the four main pillars of the CRC: Non-Discrimination, the Best Interests of the Child, the Right to Survival and Development, and Child Participation. In this context, the author examines the application of these principles within various provisions of the Penal Code relevant to child protection. The analysis is conducted by categorizing these provisions based on the four main pillars of the CRC. This approach seeks to assess the extent to which the Penal Code aligns with international child protection standards while identifying potential inconsistencies that could harm children as legal subjects. By categorizing these provisions, the study aims to provide a deeper understanding of the integration of CRC principles into national criminal law and their implications for child protection in Indonesia. The results indicate that these principles have been incorporated into the Penal Code through specific provisions, particularly those concerning child protection. This reflects a national commitment to safeguarding children as a vulnerable group and ensuring their rights are fulfilled in accordance with international standards.

Law Enforcement of Sexual Violence Crimes Through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in West Lombok Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ardiansyah, Ruli; Nurfatlah, Titin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8787

A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 100 to 200 words in length. The abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article.

Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024) Kota, Raides; Ashady, Suheflihusnaini
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4944

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut

Kebijakan Kriminal Terhadap Lansia Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif KUHP Nasional [Criminal Policy Toward the Elderly in Conflict with the Law from the Perspective of the National Criminal Code (KUHP)] Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251154

Abstract. This study examines the legal protection of the elderly who come into conflict with the law through the lens of substantive justice and the implementation of sentencing policies under the new Indonesian Criminal Code (KUHP). Justice, as a fundamental legal value, requires equal and proportional treatment of every individual, particularly vulnerable groups such as the elderly. In practice, elderly individuals are often subjected to legal proceedings without adequate consideration of their physical, psychological, and social limitations. However, the Human Rights Law mandates special treatment for vulnerable groups. This research employs a normative juridical method by analyzing positive legal provisions, legal principles, and legal doctrines. The findings indicate that the new Criminal Code introduces a more humane penal paradigm through the principles of corrective and rehabilitative justice. Judges play a strategic role in ensuring that sentencing for elderly offenders is carried out fairly, with personal conditions considered as mitigating factors. Thus, the sentencing approach in the new Criminal Code is expected to strengthen legal protection for the elderly and contribute to a more inclusive and just criminal justice system. Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap lanjut usia (lansia) yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan substantif dan implementasi kebijakan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Keadilan, sebagai nilai dasar hukum, menuntut perlakuan yang setara dan proporsional terhadap setiap individu, terutama kelompok rentan seperti lansia. Dalam praktiknya, lansia sering kali diproses secara hukum tanpa mempertimbangkan keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Padahal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, prinsip hukum, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih humanis melalui prinsip keadilan korektif dan resosialitatif. Hakim memiliki peran strategis dalam memastikan pemidanaan terhadap lansia dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi personal sebagai faktor yang meringankan. Dengan demikian, pendekatan pemidanaan dalam KUHP baru diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi lansia dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan

Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10625

Perdagangan orang dan penyelundupan orang merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun kedua tindak pidana tersebut berbeda baik dalam tujuannya ataupun pengaturannya secara definisi dan undang-undang yang mengatur, tetapi terdapat banyak persamaan yang bersinggungan antara tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang. Persamaan tersebut seringkali membuat bias aparat penegak hukum dalam penerapan penegakan hukumnya. Untuk itu penelitian ini menguraikan karateristik dari tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang serta beberapa titik singgung dari kedua tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan

Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Very Important Person (Studi Kasus Di Ditpamobvit Polda Sulawesi Selatan) Muddin, Muh. Asrul Aswar; ashady, suheflihusnaini
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024841

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel) memiliki peran penting dalam pengamanan tamu Very Important person (VIP) di wilayah Sulawesi Selatan Peran tersebut yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada pengunjung atau peserta kegiatan tamu VIP dan menjadi tim pengawal pribadi (walpri) pada tamu VIP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengamanan tamu VIP dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh personil Ditpamobvit Polda Sulsel dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel masih menemukan kendala dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP yaitu dalam hal banyaknya lokasi pengamanan dalam waktu yang bersamaan membuat alat yang digunakan dalam pengamanan tamu VIP seperti Secdoor masih kurang, masih kurangnya personil pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perubahan jadwal kegiatan oleh tamu VIP yang secara mendadak, keinginan tamu VIP yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, serta lokasi pengamanan yang terbuka.

Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024) Kota, Raides; Ashady, Suheflihusnaini
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4944

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut

Constitutional Dynamics of Employment Copyright Law in a Legal Sociology Perspective Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6803

The Constitutional Court on November 25 2021 in its decision stated that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation must be declared conditionally unconstitutional. The government then made improvements through Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation which was then promulgated with Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. In principle, the existence of law is to create order and order in society, this is in direct contrast to the process of drafting the Job Creation Law which was filled with various criticisms and efforts to prevent the a quo Law from being passed by the Government and the House of Representatives. Sociology of Law views that society must have access to justice. Law refers to a rule of life that is in accordance with the ideals of living together, namely justice. An order in which only the public interest takes priority, namely the participation of everyone in the idea of justice will be achieved perfectly.

Peran Apip Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5018

Acts of corruption are rife in government agencies both at the central and regional levels, one of the efforts to prevent corruption within the internal bodies of the government is the establishment of the APIP institution as a supervisor of policies carried out by government officials, especially in terms of abuse of office authority which results in state losses. There are two rules related to acts of abuse of office authority, namely the preventive realm in government administration which is regulated in the Act. No. 30 of 2004 and the realm of criminalization of corruption as regulated in the Act. 31 of 1999. This research departs from the point of intersection of the two laws which view the relationship between the two regulations and mutual support between one law and another. with abuse of power.The purpose of this research is to find out the role of the APIP audit in acts of abuse of authority that cause losses to the state in the perspective of corruption and how the role of the results of the APIP audit in supporting the enforcement of criminal acts of corruption and as legal evidence in the abuse of authority.

Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan; Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul’ain; Rahmania, Nunung
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1223

Sexual violence is a serious violation of human dignity and the fundamental rights of every individual. This act not only causes physical injury but also leads to psychological trauma and long-term social consequences for victims. In the perspective of legal philosophy, sexual violence against children constitutes a form of dehumanization that disregards human worth and substantive justice, aligning with the view of natural law theory that every person is entitled to protection and respect. Therefore, legal protection for child victims of sexual violence represents the State’s responsibility as mandated by the Constitution. The urgency of this community service initiative is grounded in the idea that law is not merely a set of written rules, but also a means of empowering society, as emphasized in Satjipto Rahardjo’s theory of progressive law. By strengthening legal literacy, communities can function as legally aware subjects. Collaboration between society, law-enforcement authorities, and social institutions is essential to building a responsive and humanistic child-protection system in accordance with Lawrence Friedman’s legal system theory.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search