Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.121
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Unram Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan GANEC SWARA CERMIN: Jurnal Penelitian Indonesia Berdaya JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Ashady, Suheflihusnaini
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Very Important Person (Studi Kasus Di Ditpamobvit Polda Sulawesi Selatan) Muddin, Muh. Asrul Aswar; ashady, suheflihusnaini
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024841

Abstract

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel)  memiliki peran penting dalam pengamanan tamu Very Important person (VIP) di wilayah Sulawesi Selatan Peran tersebut yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada pengunjung atau peserta kegiatan tamu VIP dan menjadi tim pengawal pribadi (walpri) pada tamu VIP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengamanan tamu VIP dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh personil Ditpamobvit Polda Sulsel dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel masih menemukan kendala dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP yaitu dalam hal banyaknya lokasi pengamanan dalam waktu yang bersamaan membuat alat yang digunakan dalam pengamanan tamu VIP seperti Secdoor masih  kurang, masih kurangnya personil pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perubahan jadwal kegiatan oleh tamu VIP yang secara mendadak, keinginan tamu VIP yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, serta lokasi pengamanan yang terbuka.
Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024) Kota, Raides; Ashady, Suheflihusnaini
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4944

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut
Constitutional Dynamics of Employment Copyright Law in a Legal Sociology Perspective Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6803

Abstract

The Constitutional Court on November 25 2021 in its decision stated that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation must be declared conditionally unconstitutional. The government then made improvements through Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation which was then promulgated with Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. In principle, the existence of law is to create order and order in society, this is in direct contrast to the process of drafting the Job Creation Law which was filled with various criticisms and efforts to prevent the a quo Law from being passed by the Government and the House of Representatives. Sociology of Law views that society must have access to justice. Law refers to a rule of life that is in accordance with the ideals of living together, namely justice. An order in which only the public interest takes priority, namely the participation of everyone in the idea of justice will be achieved perfectly. 
Peran Apip Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5018

Abstract

Acts of corruption are rife in government agencies both at the central and regional levels, one of the efforts to prevent corruption within the internal bodies of the government is the establishment of the APIP institution as a supervisor of policies carried out by government officials, especially in terms of abuse of office authority which results in state losses. There are two rules related to acts of abuse of office authority, namely the preventive realm in government administration which is regulated in the Act. No. 30 of 2004 and the realm of criminalization of corruption as regulated in the Act. 31 of 1999. This research departs from the point of intersection of the two laws which view the relationship between the two regulations and mutual support between one law and another. with abuse of power.The purpose of this research is to find out the role of the APIP audit in acts of abuse of authority that cause losses to the state in the perspective of corruption and how the role of the results of the APIP audit in supporting the enforcement of criminal acts of corruption and as legal evidence in the abuse of authority.
Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Manado Hasan, Muhammad Iksan; Ashady, Suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan E-Tilang, atau penilangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membantu satuan kepolisian dalam penindakan penilangan di mana akan memudahkan manajemen pembayaran denda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengefektivitaskan kegiatan berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Diharapkan dengan adanya manajemen penilangan secara online dapat menjadikan semuanya lebih transparan serta terakomodasi dengan baik dan terstruktur, menghilangkan citra yang tidak baik serta pungli dan pembayaran dijalan yang tidak transparan. Pada artikel ilmiah yang disusun oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif di mana, pada penelitian kualitatif memiliki kerangka berpikir seperti Empiris di mana penelitian kualitatif memiliki keyakinan dalam meneliti dan mengamati suatu fenomena yang terjadi melihat situasi sosiologi dalam masyarakat sehingga harus menemukan kesepakatan bersama. Adapun simpulan dari hasil yang diteliti oleh penulis yaitu Polresta Manado dalam melakukan atau menerapkan sistem penilangan online merupakan suatu inovasi atau terobosan baru dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi pungli atau biasa disebut dengan pungutan liar serta memiliki tujuan agar pengendara tertib dalam berlalu lintas, dan adapun dasar Hukum yang digunakan oleh Pihak Kepolisian berbagai macam Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Surat Keputuan Kepala Kepolisian, dan berbagai peraturan lainnya yang beriakitan dengan tatacara atau aturan dalam berkendara.
Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong) Pratama, Andi; Ashady, Suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In carrying out its functions, the Women's Correctional Institution faces challenges related to the role of male security officers who work in it. The limited number of male security officers is a sensitive and complex issue that affects aspects of security, privacy and the human rights of women. In conducting this research the author used empirical research methods with juridical, conceptual and sociological approaches. The research results show that one important aspect in securing women's prisons is the availability of male security officers because they have greater physical strength, which can help in controlling situations that may require physical force. A lack of male security officers can make women's prisons more vulnerable to conflict, violence or chaos that is difficult to control. The implementation of security activities carried out at the Tenggarong Class II A Women's Correctional Institution is slightly different from prisons in general, especially in securing the main door. Firstly, there are no clear legal regulations or regulations regarding standards regarding the minimum number of male security officers in women's prisons and secondly, the lack of male security officers in women's prisons shows that there is a gap in the understanding and implementation of regulations relating to the number and placement. officer. So this condition needs to be immediately addressed through revision of regulations that are more comprehensive and responsive to the needs of the Women's Correctional Institution for male security officers.
Peranan Bhabinkamtibmas terhadap Penanganan Produksi Sopi di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur Blasius, Jener; Ashady, Suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sopi is a traditional drink that contains alcohol. Its existence raises pros and cons among the people of East Nusa Tenggara. Sociologically, Sopi is considered to have certain values that are respected by the local community, but if consumed excessively, the alcohol content contained can also be the cause of criminal acts. In this research, the author conducted a sociological study of the existence of Sopi in Fat village, East Nusa Tenggara and the role of Bhabinkamtibmas in efforts to handle Sopi production. The research results show that social, cultural and economic problems are very complex factors that are always considered in relation to the existence of sopi in society
Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law Lalu Teguh Atma Wijaya; Jumadi, Joko; ashady, suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait laporan korban tindak pidana yang tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena tidak cukup alat bukti dan bagaimana penerapan prinsip due process of law untuk pelapor dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Perbedaan pandangan antara Jaksa dan Penyidik dalam menentukan cukupnya alat bukti kerap kali menjadi masalah hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pengaturan mengenai penghentian perkara akibat kurangnya alat bukti diatur dalam Pasal 77, 109, 110, 138, 140, dan 183 KUHAP. Penerapan prinsip due process of law bagi pelapor dalam penyidikan dan penuntutan menjamin hak atas informasi, perlindungan hukum, dan keterlibatan dalam proses hukum. Hak tersebut rata-rata saat ini tidak diakomodir dalam KUHAP. KUHAP saat ini lebih mencerminkan crime control model daripada due process model. Kepentingan Pelapor bergantung pada bagaimana Aparat Penegak Hukum menangani laporan sesuai prosedur. Praperadilan dapat menguji keabsahan SP3, dan jika dinyatakan tidak sah, penyidikan harus dilanjutkan. Namun, putusan ini hanya mengikat Penyidik meskipun penghentian penyidikan juga melibatkan Jaksa melalui forum koordinasi dan konsultasi. Agar sistem lebih seimbang, putusan praperadilan seharusnya mengikat Jaksa sehingga perkara dapat berlanjut ke penuntutan demi kepastian hukum. KUHAP saat ini tidak mengakomodir mekanisme yang jelas untuk memutuskan perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa terkait cukupnya alat bukti, yang sering berujung pada penghentian perkara.
Pernikahan Campuran dalam Perspektif Masyarakat Suku Sasak dan Hukum Nasional Huda, Miftakhul; ashady, suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campur seringkali terjadi, antar status sosial yang berbeda dimasyarakat. Tentunya aka nada konsekuensi yang harus diterima akibat melakukan perkawinan campur tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pernikahan campur yang terjadi di suku sasak, Lombok dan akibatnya dalam hal pewarisan. Pada masyarakat suku sasak, masih terdapat stratifikasi sosial sampai dengan saat ini dan sangat berpengaruh terhadap cara interaksi masyarakat antar kelas sosial tersebut. Tradisi kawin lari juga masih dilakukan meskipun sebagian kalangan lebih memilih menggunakan cara-cara yang lebih modern seperti lamaran dan resepsi. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari masih banyak dilakukan di suku sasak dan dilakukan pula dalam perkawinan campur. Perkawinan campur tidak hanya berdampak terhadap Perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan, namun kepada anak keturunan mereka. Akibat lebih berat akan diterima jika yang melakukan perkawinan campur adalah Perempuan bangsawan, yang berdampak pada tidak berhaknya memperoleh pewarisan dari keluarganya.
Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan; Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul’ain; Rahmania, Nunung
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1223

Abstract

Sexual violence is a serious violation of human dignity and the fundamental rights of every individual. This act not only causes physical injury but also leads to psychological trauma and long-term social consequences for victims. In the perspective of legal philosophy, sexual violence against children constitutes a form of dehumanization that disregards human worth and substantive justice, aligning with the view of natural law theory that every person is entitled to protection and respect. Therefore, legal protection for child victims of sexual violence represents the State’s responsibility as mandated by the Constitution. The urgency of this community service initiative is grounded in the idea that law is not merely a set of written rules, but also a means of empowering society, as emphasized in Satjipto Rahardjo’s theory of progressive law. By strengthening legal literacy, communities can function as legally aware subjects. Collaboration between society, law-enforcement authorities, and social institutions is essential to building a responsive and humanistic child-protection system in accordance with Lawrence Friedman’s legal system theory.
Co-Authors Ahwan Ahwan, Ahwan Almau Dudy, Aryadi Andi Pratama Ardiansyah, Ruli Arie Kartika, Arie Atika Zahra Nirmala Blasius, Jener Budiarta, Gusti Putu Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Grindulu, Lewis Hasan, Muhammad Iksan Islam, M.Hotibul Jastisia, Mentari Jaya, Arizon Mega Jumadi, Joko Kota, Raides Lalu Teguh Atma Wijaya Miftakhul Huda Muddin, Muh. Asrul Aswar Muhammad Zainuddin Mulyana, Septira Putri nurfatlah, titin Rahmania, Nunung Raodah, Putri Sabatira, Febryani Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Taufik, Zahratul’ain Z.S, Edi Mulyadi Zakiran, Asep Hakim