Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.801
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Morality :Jurnal Ilmu Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan GANEC SWARA CERMIN: Jurnal Penelitian Indonesia Berdaya JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Parhesia
Ashady, Suheflihusnaini
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Teknologi diujung Jari, Bahaya dibaliknya: Sosialisasi Hukum tentang Judi Online bagi Masyarakat Desa Taufik, Zahratul'ain; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1229

Abstract

The development of digital technology has brought tremendous convenience to various aspects of human life, ranging from work and education to lifestyle transformation. However, this advancement also opens opportunities for the misuse of technology, one of which is the rising phenomenon of online gambling that has become increasingly prevalent and difficult to control. This issue not only affects urban communities but has also spread to rural areas, including housewives and adolescents, who are particularly vulnerable to the negative impacts of the internet. This community service activity aimed to increase the legal awareness of the residents of Korleko Selatan Village regarding the dangers of online gambling from legal, social, and psychological perspectives. The method used was descriptive qualitative with an educational and participatory approach, in which the community actively participated in socialization sessions, discussions, and question-and-answer activities. The results showed an improvement in participants’ legal understanding and digital awareness concerning the impacts and legal consequences of online gambling. Moreover, this activity fostered a stronger community commitment to using technology wisely and avoiding illegal activities in the digital space.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 [Law Enforcement Against Narcotics Crimes Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General's Guidelines No. 11 of 2021] Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261388

Abstract

Law enforcement against narcotic crimes in Indonesia requires a proportional and layered approach. Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General’s Guideline No. 11 of 2021, the enforcement system is built on a differentiation of offenders, whereby users, addicts, and victims of drug abuse are directed toward rehabilitative mechanisms, while dealers, manufacturers, couriers, and network actors are subjected to a repressive approach. The Integrated Assessment serves as a key instrument to determine the legal and medical status of the offender, preventing excessive criminalization and ensuring an appropriate legal response. This study demonstrates that the effectiveness of law enforcement depends heavily on consistent implementation of assessments, the professionalism of law enforcement officers, and cross-agency coordination. In conclusion, Indonesia’s narcotics law enforcement model integrates human rights protection, substantive justice, and firm action against drug trafficking, while positioning the assessment as the primary filter in determining the case handling pathway. Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menuntut pendekatan yang proporsional dan berlapis. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021, sistem penegakan hukum dibangun dengan diferensiasi pelaku, di mana penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan diarahkan pada mekanisme rehabilitatif, sedangkan pengedar, pembuat, kurir, dan pelaku jaringan ditindak melalui pendekatan represif. Asesmen Terpadu menjadi instrumen kunci untuk menentukan status pelaku secara medis dan yuridis, sehingga mencegah kriminalisasi berlebihan dan memastikan respons hukum yang tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan asesmen, profesionalitas aparat, serta koordinasi lintas-instansi. Kesimpulannya, model penegakan hukum narkotika Indonesia telah mengintegrasikan perlindungan HAM, keadilan substantif, dan penindakan terhadap ancaman peredaran gelap, sekaligus menempatkan asesmen sebagai penyaring utama dalam menentukan jalur penanganan perkara.
Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Kepatuhan dan Profesionalitas Kepolisian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025) [Holding Multiple Positions by Members of the Indonesian National Police (A Juridical Review of Police Compliance and Professionalism Post Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025)] Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261389

Abstract

The Directorate of Vital Object Security of the South Sulawesi Regional Police (Ditpamobvit Polda Sulsel) plays an important role in securing Very Important Person (VIP) guests in the South Sulawesi region. This role includes conducting inspections of visitors or participants attending VIP guest events and serving as a personal escort team (walpri) for VIP guests. This study aims to understand the role of the Directorate of Vital Object Security of the South Sulawesi Regional Police in securing VIP guests and to identify obstacles faced by Ditpamobvit Polda Sulsel personnel in carrying out VIP guest security in South Sulawesi. The study found several challenges in securing VIP guests, including the large number of security locations occurring simultaneously which results in insufficient security equipment such as Secdoor, a shortage of personnel in the Directorate, sudden changes in VIP guest schedules, VIP guests’ desire to interact more closely with the public, and the open nature of security locations. Abstrak. Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel)  memiliki peran penting dalam pengamanan tamu Very Important person (VIP) di wilayah Sulawesi Selatan Peran tersebut yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada pengunjung atau peserta kegiatan tamu VIP dan menjadi tim pengawal pribadi (walpri) pada tamu VIP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengamanan tamu VIP dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh personil Ditpamobvit Polda Sulsel dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel masih menemukan kendala dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP yaitu dalam hal banyaknya lokasi pengamanan dalam waktu yang bersamaan membuat alat yang digunakan dalam pengamanan tamu VIP seperti Secdoor masih  kurang, masih kurangnya personil pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perubahan jadwal kegiatan oleh tamu VIP yang secara mendadak, keinginan tamu VIP yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, serta lokasi pengamanan yang terbuka.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 2249/Pdt. G/2023/PA.Smd mengenai pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Ardiansyah, Ruli; Taufan, Taufan; Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1010

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi masalah serius di wilayah Mandalika, Lombok, meskipun telah ada pengaturan hukum yang ketat mengenai batasan usia pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keberadaan alat penegakan hukum dan mekanisme pengendalian sosial dalam pencegahan pernikahan anak. Masalah utama yang diidentifikasi adalah bagaimana merumuskan hukum dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Bagaimana keberadaan alat penegakan hukum dan pengendalian sosial dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk melihat hukum sebagai fenomena sosial. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan koordinasi lintas sektor, pembatasan ketat terhadap pemberian izin pernikahan, dan integrasi penegakan hukum formal dengan pengendalian sosial berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak secara berkelanjutan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Barat Almau Dudy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Ashady, Suheflihusnaini; Nurfatlah, Titin; Salsabila, Dina
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6179

Abstract

 Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Negara merespons persoalan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui UPTD PPA Lombok Barat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola UPTD PPA serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum melalui UPTD PPA Lombok Barat dilaksanakan melalui tahapan pengaduan, penjangkauan korban, perencanaan intervensi dan pendampingan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, hingga penutupan kasus, dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya standard operating procedure (SOP) mikro khusus TPKS, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi teknis, dan edukasi publik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban 
Kebijakan Pidana Terkait Cyberbullying terhadap Wisatawan Mancanegara Ashady, Suheflihusnaini; Almaududy, Aryadi; Ardiansyah, Ruli; Anantawijaya Mandragiri, I Gde
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6178

Abstract

Pendapatan negara dari sektor pariwisata sangat bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga penting dilakukan kajian kebijakan hukum pidana terkait cyberbullying terhadap wisatawan mancanegara, apakah telah memberikan pengaturan perlindungan hukum yang komprehensif saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan cyberbullying terhadap wisatawan mancanegara dalam perspektif UU ITE dan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode normative, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi wisatawan mancanegara terhadap cyberbullying telah terakomodasi melalui keberadaan UU ITE dan UU TPKS. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan wisatawan mancanegara sebagai subjek hukum, hal tersebut telah diakomodasi dalam unsur “setiap orang”. Temuan dari penelitian ini akan sangat penting dalam pembuatan kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan pemenuhan perlindungan terhadap hak asasi manusia para wisatawan yang sedang berkunjung ke Indonesia. 
Balancing International Legal Obligations, Human Rights, and National Interests: Indonesia’s Response to Rohingya Refugees in Aceh Asphianto, Aan; Jaya, Belardo Prasetya Mega; Wicaksono, Agung Satrio; Ashady, Suheflihusnaini; Weku, Robert Lengkong; Anggita, Dila; Risyawan, Alief
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.73197

Abstract

The principle of non-refoulement in international law obliges states to refrain from returning refugees to places where they face persecution. Indonesia, as a state that upholds human rights, has applied this principle in receiving Rohingya refugees who are displaced from their country of origin. Nevertheless, its implementation encounters tensions between international obligations, national interests, and human rights considerations. This study aims to examine how international law influences Indonesia’s response to the Rohingya refugee situation and to analyze the government’s stance in balancing these competing interests. A mixed-method approach is employed, combining empirical research through focus group discussions and interviews with normative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention, Indonesia continues to adhere to the non-refoulement principle. However, regulatory improvements are necessary, particularly regarding Presidential Regulation No. 125 of 2016, to ensure fulfillment of refugees’ basic rights and adequate financial support, especially in Aceh. In conclusion, Indonesia must adopt prudent legal reforms to strengthen legal certainty, protect refugee rights, and balance international, national, and humanitarian interests effectively. Such measures will also enhance coordination among institutions, improve policy implementation, and promote sustainable humanitarian governance in addressing future refugee challenges comprehensively nationwide.
Co-Authors Ahwan Ahwan, Ahwan Almau Dudy, Aryadi Almaududy, Aryadi Anantawijaya Mandragiri, I Gde Anggita, Dila Ardiansyah, Ruli Arie Kartika Asep Hakim Zakiran Asphianto, Aan Atika Zahra Nirmala Budiarta, Gusti Putu Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Grindulu, Lewis Islam, M.Hotibul Jastisia, Mentari Jaya, Arizon Mega Jaya, Belardo Prasetya Mega Kota, Raides Muddin, Muh. Asrul Aswar Muhammad Zainuddin Mulyana, Septira Putri nurfatlah, titin Rahmania, Nunung Raodah, Putri Risyawan, Alief robert lengkong weku Sabatira, Febryani Salsabila, Dina Taufan, Taufan Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain WICAKSONO, AGUNG SATRIO Z.S, Edi Mulyadi