Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Very Important Person (Studi Kasus Di Ditpamobvit Polda Sulawesi Selatan) Muddin, Muh. Asrul Aswar; ashady, suheflihusnaini
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024841

Abstract

Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel)  memiliki peran penting dalam pengamanan tamu Very Important person (VIP) di wilayah Sulawesi Selatan Peran tersebut yaitu melaksanakan pemeriksaan kepada pengunjung atau peserta kegiatan tamu VIP dan menjadi tim pengawal pribadi (walpri) pada tamu VIP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengamanan tamu VIP dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh personil Ditpamobvit Polda Sulsel dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP di wilayah Sulawesi Selatan. Ditpamobvit Polda Sulsel masih menemukan kendala dalam melaksanakan pengamanan tamu VIP yaitu dalam hal banyaknya lokasi pengamanan dalam waktu yang bersamaan membuat alat yang digunakan dalam pengamanan tamu VIP seperti Secdoor masih  kurang, masih kurangnya personil pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perubahan jadwal kegiatan oleh tamu VIP yang secara mendadak, keinginan tamu VIP yang ingin berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat, serta lokasi pengamanan yang terbuka.
Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024) Kota, Raides; Ashady, Suheflihusnaini
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4944

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut
Constitutional Dynamics of Employment Copyright Law in a Legal Sociology Perspective Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6803

Abstract

The Constitutional Court on November 25 2021 in its decision stated that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation must be declared conditionally unconstitutional. The government then made improvements through Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation which was then promulgated with Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. In principle, the existence of law is to create order and order in society, this is in direct contrast to the process of drafting the Job Creation Law which was filled with various criticisms and efforts to prevent the a quo Law from being passed by the Government and the House of Representatives. Sociology of Law views that society must have access to justice. Law refers to a rule of life that is in accordance with the ideals of living together, namely justice. An order in which only the public interest takes priority, namely the participation of everyone in the idea of justice will be achieved perfectly. 
Peran Apip Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5018

Abstract

Acts of corruption are rife in government agencies both at the central and regional levels, one of the efforts to prevent corruption within the internal bodies of the government is the establishment of the APIP institution as a supervisor of policies carried out by government officials, especially in terms of abuse of office authority which results in state losses. There are two rules related to acts of abuse of office authority, namely the preventive realm in government administration which is regulated in the Act. No. 30 of 2004 and the realm of criminalization of corruption as regulated in the Act. 31 of 1999. This research departs from the point of intersection of the two laws which view the relationship between the two regulations and mutual support between one law and another. with abuse of power.The purpose of this research is to find out the role of the APIP audit in acts of abuse of authority that cause losses to the state in the perspective of corruption and how the role of the results of the APIP audit in supporting the enforcement of criminal acts of corruption and as legal evidence in the abuse of authority.