Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Constitutional Dynamics of Employment Copyright Law in a Legal Sociology Perspective Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6803

Abstract

The Constitutional Court on November 25 2021 in its decision stated that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation must be declared conditionally unconstitutional. The government then made improvements through Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation which was then promulgated with Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. In principle, the existence of law is to create order and order in society, this is in direct contrast to the process of drafting the Job Creation Law which was filled with various criticisms and efforts to prevent the a quo Law from being passed by the Government and the House of Representatives. Sociology of Law views that society must have access to justice. Law refers to a rule of life that is in accordance with the ideals of living together, namely justice. An order in which only the public interest takes priority, namely the participation of everyone in the idea of justice will be achieved perfectly. 
Peran Apip Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5018

Abstract

Acts of corruption are rife in government agencies both at the central and regional levels, one of the efforts to prevent corruption within the internal bodies of the government is the establishment of the APIP institution as a supervisor of policies carried out by government officials, especially in terms of abuse of office authority which results in state losses. There are two rules related to acts of abuse of office authority, namely the preventive realm in government administration which is regulated in the Act. No. 30 of 2004 and the realm of criminalization of corruption as regulated in the Act. 31 of 1999. This research departs from the point of intersection of the two laws which view the relationship between the two regulations and mutual support between one law and another. with abuse of power.The purpose of this research is to find out the role of the APIP audit in acts of abuse of authority that cause losses to the state in the perspective of corruption and how the role of the results of the APIP audit in supporting the enforcement of criminal acts of corruption and as legal evidence in the abuse of authority.
Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Manado Hasan, Muhammad Iksan; Ashady, Suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan E-Tilang, atau penilangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membantu satuan kepolisian dalam penindakan penilangan di mana akan memudahkan manajemen pembayaran denda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengefektivitaskan kegiatan berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Diharapkan dengan adanya manajemen penilangan secara online dapat menjadikan semuanya lebih transparan serta terakomodasi dengan baik dan terstruktur, menghilangkan citra yang tidak baik serta pungli dan pembayaran dijalan yang tidak transparan. Pada artikel ilmiah yang disusun oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif di mana, pada penelitian kualitatif memiliki kerangka berpikir seperti Empiris di mana penelitian kualitatif memiliki keyakinan dalam meneliti dan mengamati suatu fenomena yang terjadi melihat situasi sosiologi dalam masyarakat sehingga harus menemukan kesepakatan bersama. Adapun simpulan dari hasil yang diteliti oleh penulis yaitu Polresta Manado dalam melakukan atau menerapkan sistem penilangan online merupakan suatu inovasi atau terobosan baru dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi pungli atau biasa disebut dengan pungutan liar serta memiliki tujuan agar pengendara tertib dalam berlalu lintas, dan adapun dasar Hukum yang digunakan oleh Pihak Kepolisian berbagai macam Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Surat Keputuan Kepala Kepolisian, dan berbagai peraturan lainnya yang beriakitan dengan tatacara atau aturan dalam berkendara.
Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong) Pratama, Andi; Ashady, Suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In carrying out its functions, the Women's Correctional Institution faces challenges related to the role of male security officers who work in it. The limited number of male security officers is a sensitive and complex issue that affects aspects of security, privacy and the human rights of women. In conducting this research the author used empirical research methods with juridical, conceptual and sociological approaches. The research results show that one important aspect in securing women's prisons is the availability of male security officers because they have greater physical strength, which can help in controlling situations that may require physical force. A lack of male security officers can make women's prisons more vulnerable to conflict, violence or chaos that is difficult to control. The implementation of security activities carried out at the Tenggarong Class II A Women's Correctional Institution is slightly different from prisons in general, especially in securing the main door. Firstly, there are no clear legal regulations or regulations regarding standards regarding the minimum number of male security officers in women's prisons and secondly, the lack of male security officers in women's prisons shows that there is a gap in the understanding and implementation of regulations relating to the number and placement. officer. So this condition needs to be immediately addressed through revision of regulations that are more comprehensive and responsive to the needs of the Women's Correctional Institution for male security officers.
Peranan Bhabinkamtibmas terhadap Penanganan Produksi Sopi di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur Blasius, Jener; Ashady, Suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sopi is a traditional drink that contains alcohol. Its existence raises pros and cons among the people of East Nusa Tenggara. Sociologically, Sopi is considered to have certain values that are respected by the local community, but if consumed excessively, the alcohol content contained can also be the cause of criminal acts. In this research, the author conducted a sociological study of the existence of Sopi in Fat village, East Nusa Tenggara and the role of Bhabinkamtibmas in efforts to handle Sopi production. The research results show that social, cultural and economic problems are very complex factors that are always considered in relation to the existence of sopi in society
Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law Lalu Teguh Atma Wijaya; Jumadi, Joko; ashady, suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v2i2.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait laporan korban tindak pidana yang tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena tidak cukup alat bukti dan bagaimana penerapan prinsip due process of law untuk pelapor dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Perbedaan pandangan antara Jaksa dan Penyidik dalam menentukan cukupnya alat bukti kerap kali menjadi masalah hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pengaturan mengenai penghentian perkara akibat kurangnya alat bukti diatur dalam Pasal 77, 109, 110, 138, 140, dan 183 KUHAP. Penerapan prinsip due process of law bagi pelapor dalam penyidikan dan penuntutan menjamin hak atas informasi, perlindungan hukum, dan keterlibatan dalam proses hukum. Hak tersebut rata-rata saat ini tidak diakomodir dalam KUHAP. KUHAP saat ini lebih mencerminkan crime control model daripada due process model. Kepentingan Pelapor bergantung pada bagaimana Aparat Penegak Hukum menangani laporan sesuai prosedur. Praperadilan dapat menguji keabsahan SP3, dan jika dinyatakan tidak sah, penyidikan harus dilanjutkan. Namun, putusan ini hanya mengikat Penyidik meskipun penghentian penyidikan juga melibatkan Jaksa melalui forum koordinasi dan konsultasi. Agar sistem lebih seimbang, putusan praperadilan seharusnya mengikat Jaksa sehingga perkara dapat berlanjut ke penuntutan demi kepastian hukum. KUHAP saat ini tidak mengakomodir mekanisme yang jelas untuk memutuskan perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa terkait cukupnya alat bukti, yang sering berujung pada penghentian perkara.
Pernikahan Campuran dalam Perspektif Masyarakat Suku Sasak dan Hukum Nasional Huda, Miftakhul; ashady, suheflihusnaini
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v2i3.82

Abstract

Perkawinan campur seringkali terjadi, antar status sosial yang berbeda dimasyarakat. Tentunya aka nada konsekuensi yang harus diterima akibat melakukan perkawinan campur tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pernikahan campur yang terjadi di suku sasak, Lombok dan akibatnya dalam hal pewarisan. Pada masyarakat suku sasak, masih terdapat stratifikasi sosial sampai dengan saat ini dan sangat berpengaruh terhadap cara interaksi masyarakat antar kelas sosial tersebut. Tradisi kawin lari juga masih dilakukan meskipun sebagian kalangan lebih memilih menggunakan cara-cara yang lebih modern seperti lamaran dan resepsi. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari masih banyak dilakukan di suku sasak dan dilakukan pula dalam perkawinan campur. Perkawinan campur tidak hanya berdampak terhadap Perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan, namun kepada anak keturunan mereka. Akibat lebih berat akan diterima jika yang melakukan perkawinan campur adalah Perempuan bangsawan, yang berdampak pada tidak berhaknya memperoleh pewarisan dari keluarganya.
Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan; Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul’ain; Rahmania, Nunung
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1223

Abstract

Sexual violence is a serious violation of human dignity and the fundamental rights of every individual. This act not only causes physical injury but also leads to psychological trauma and long-term social consequences for victims. In the perspective of legal philosophy, sexual violence against children constitutes a form of dehumanization that disregards human worth and substantive justice, aligning with the view of natural law theory that every person is entitled to protection and respect. Therefore, legal protection for child victims of sexual violence represents the State’s responsibility as mandated by the Constitution. The urgency of this community service initiative is grounded in the idea that law is not merely a set of written rules, but also a means of empowering society, as emphasized in Satjipto Rahardjo’s theory of progressive law. By strengthening legal literacy, communities can function as legally aware subjects. Collaboration between society, law-enforcement authorities, and social institutions is essential to building a responsive and humanistic child-protection system in accordance with Lawrence Friedman’s legal system theory.
Teknologi diujung Jari, Bahaya dibaliknya: Sosialisasi Hukum tentang Judi Online bagi Masyarakat Desa Taufik, Zahratul'ain; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1229

Abstract

The development of digital technology has brought tremendous convenience to various aspects of human life, ranging from work and education to lifestyle transformation. However, this advancement also opens opportunities for the misuse of technology, one of which is the rising phenomenon of online gambling that has become increasingly prevalent and difficult to control. This issue not only affects urban communities but has also spread to rural areas, including housewives and adolescents, who are particularly vulnerable to the negative impacts of the internet. This community service activity aimed to increase the legal awareness of the residents of Korleko Selatan Village regarding the dangers of online gambling from legal, social, and psychological perspectives. The method used was descriptive qualitative with an educational and participatory approach, in which the community actively participated in socialization sessions, discussions, and question-and-answer activities. The results showed an improvement in participants’ legal understanding and digital awareness concerning the impacts and legal consequences of online gambling. Moreover, this activity fostered a stronger community commitment to using technology wisely and avoiding illegal activities in the digital space.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 [Law Enforcement Against Narcotics Crimes Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General's Guidelines No. 11 of 2021] Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261388

Abstract

Law enforcement against narcotic crimes in Indonesia requires a proportional and layered approach. Based on Law No. 35 of 2009 and the Attorney General’s Guideline No. 11 of 2021, the enforcement system is built on a differentiation of offenders, whereby users, addicts, and victims of drug abuse are directed toward rehabilitative mechanisms, while dealers, manufacturers, couriers, and network actors are subjected to a repressive approach. The Integrated Assessment serves as a key instrument to determine the legal and medical status of the offender, preventing excessive criminalization and ensuring an appropriate legal response. This study demonstrates that the effectiveness of law enforcement depends heavily on consistent implementation of assessments, the professionalism of law enforcement officers, and cross-agency coordination. In conclusion, Indonesia’s narcotics law enforcement model integrates human rights protection, substantive justice, and firm action against drug trafficking, while positioning the assessment as the primary filter in determining the case handling pathway. Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menuntut pendekatan yang proporsional dan berlapis. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021, sistem penegakan hukum dibangun dengan diferensiasi pelaku, di mana penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan diarahkan pada mekanisme rehabilitatif, sedangkan pengedar, pembuat, kurir, dan pelaku jaringan ditindak melalui pendekatan represif. Asesmen Terpadu menjadi instrumen kunci untuk menentukan status pelaku secara medis dan yuridis, sehingga mencegah kriminalisasi berlebihan dan memastikan respons hukum yang tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan asesmen, profesionalitas aparat, serta koordinasi lintas-instansi. Kesimpulannya, model penegakan hukum narkotika Indonesia telah mengintegrasikan perlindungan HAM, keadilan substantif, dan penindakan terhadap ancaman peredaran gelap, sekaligus menempatkan asesmen sebagai penyaring utama dalam menentukan jalur penanganan perkara.