Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) TERHADAP PENGENDARA YANG MENEROBOS LAMPU MERAH: (Suatu Penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) Farhan, Alvin; Megawati, Cut; Nasution, Anhar; Putra Aguswandi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i2.5746

Tindakan menerobos lampu merah diatur secara tegas dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun sudah diatur secara tegas dalam undang-undang lalu lintas tetapi tetap saja pelanggaran tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh sehingga diperlukan tindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Ditlantas Polda Aceh guna mengatasi pelanggaran tersebut. Demikian Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan sistem Electronic Traffic Law Enforcement yang beroperasi sebagai sarana penindakan pelanggaran berbasis digital tanpa harus terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan wawancara. Hasil penelitian diketahui efektivitas penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Ditinjau dari beberapa faktor lainnya seperti: faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan kebudayaan dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sistem E-TLE ini belum efektif. Terdapat juga kendala dalam penerapan sistem E-TLE ini antara lain seperti kesalahan identifikasi dan terkadang mengalami error sehingga menghambat alur proses penindakan, serta kurangnya edukasi tentang E-TLE yang disosialisasikan oleh Ditlantas Polda Aceh kepada pengendara sehingga masih banyak yang menganggap sepele dan melakukan pelanggaran menerobos lampu merah. Disarankan kepada instansi terkait yakni Ditlantas Polda Aceh mengoptimalkan penerapan sistem E-TLE di Kota Banda Aceh, pengoptimalan tersebut bisa terwujud dengan cara penambahan jumlah unit CCTV pengawas serta rutin melakukan operasi satuan tugas (satgas) dalam menertibkan lalu lintas sebagai kegiatan pendukung, serta diperlukan adanya pemeliharaan sarana berkala agar sistem E-TLE dapat beroperasi tanpa ada hambatan dalam proses penindakan, disarankan juga pihak Ditlantas Polda Aceh mensosialisasikan terkait program E-TLE kepada masyarakat di semua kalangan pengguna jalan raya Kota Banda Aceh.Kata Kunci: Efektivitas, Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), Menerobos Lampu Merah. The act of breaking through a red light is strictly regulated in Article 287 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, although it has been strictly regulated in the traffic law, this violation is still widely committed by the people of Banda Aceh City so that strict action is needed by law enforcement officers in this case, namely the Aceh Police Traffic Directorate to overcome this violation. Thus, the Republic of Indonesia Police has implemented the Electronic Traffic Law Enforcement system which operates as a means of digital-based violation enforcement without having to be directly involved in the field. This study uses an empirical legal research method with data collection techniques through field research and interviews. The results of the study showed that the effectiveness of the application of the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system against drivers who break through red lights is in accordance with applicable procedures and regulations. Reviewed from several other factors such as: law enforcement factors, facilities and infrastructure, and culture, it can be concluded that the implementation of the E-TLE system is not yet effective. There are also obstacles in the implementation of the E-TLE system, such as identification errors and sometimes experiencing errors that hinder the flow of the enforcement process, as well as the lack of education about E-TLE socialized by the Aceh Police Traffic Directorate to drivers so that many still consider it trivial and commit violations by breaking through red lights. It is recommended that the relevant agencies, namely the Aceh Police Traffic Directorate, optimize the implementation of the E-TLE system in Banda Aceh City, this optimization can be realized by increasing the number of CCTV surveillance units and routinely carrying out task force operations (task force) in regulating traffic as supporting activities, and periodic maintenance of facilities is needed so that the E-TLE system can operate without any obstacles in the enforcement process, it is also recommended that the Aceh Police Traffic Directorate socialize the E-TLE program to the public in all levels of road users in Banda Aceh City. Keywords: Effectiveness, Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), Breaking Through Red Lights.

PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH Taniro, Suhada; Nasution, Anhar; Iqbal, Muhammad; Saputra, Jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15821

Ikhtilat merupakan tindakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak, sebab berkaitan dengan aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, pada faktualnya, terdapat banyak konten ikhtilat disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji permasalahan tersebut di dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya penyeberan konten ikhtilat yang ada di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam fikih klasik mengenai penyebaran konten ikhtilat, prinsip-prinsip umum hukuman ta'zir memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan mekanisme penghukuman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi hukum positif, UU ITE Pasal 27 Ayat (1) telah mengatur tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perlu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penyebaran konten ikhtilat perlu ditingkatkan. Melalui kampanye sosial, ceramah, dan media informasi lainnya, masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai agama dan etika yang melarang praktik tersebut.

CONSUMER PROTECTION FOR FLIGHT DELAYS (FLIGHT DELAY) ON AIRLINES Lastin, Juniant; Iqbal, Muhammad; nasution, anhar; saputra, jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.16735

The development of the times has changed the pattern of people's mobility, and aviation has become one of the popular modes of air transportation. However, flight delays that are sometimes experienced by passengers can cause both material and immaterial losses. Therefore, consumer protection is important to be guaranteed by the airline. The research method used is quantitative with a normative-empirical legal approach. Empirical research was conducted through interviews with the Directorate General of Civil Aviation to obtain primary data, while normative research was carried out by reviewing laws and regulations and related legal materials. The results of the study show that flight delays are a problem that is often experienced by passengers at SIM Aceh Besar Airport. From the results of the interviews and data collected, it was found that airlines do not always treat passengers well in dealing with delay situations, which should be in accordance with applicable regulations. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation emphasizes the obligation of airlines to provide proper service to passengers, including in overcoming flight delays, and providing appropriate compensation if the delay is caused by the airline. In addition, the results of the study also revealed that Article 146 of the Law states that airlines are liable for losses suffered due to delays, unless caused by weather and operational technical factors. However, from interviews with passengers who experienced delays at SIM Aceh Besar Airport, it can be seen that they do not always provide compensation in accordance with the provisions, so they do not fulfill their obligations in providing consumer protection.

Sosialisasi Bahaya Narkotika Pada Dayah Darul Aman Desa Lubok Sukon Kabupaten Aceh Besar saputra, Jummaidi Saputra; Nasution, Anhar; Iqbal, Muhammad; Yovano Gilbert Sinurat, Ignatius
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (Juni 2024)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v3i1.2279

The dangers of narcotics among teenagers really need serious attention. As a generation that continues the nation's ideals, we should equip teenagers with good morality. The existence of various factors that cause them to fall into these deviant things certainly worries many parents and society in general. The role of Dayah, religion, and family here is of course very important in providing teenagers with an understanding of the impacts resulting from violating or deviant behavior carried out by teenagers. By holding socialization at Dayah Darul Aman, it is hoped that the students will be able to broaden their thinking horizons and understand the meaning of juvenile delinquency and the dangers of narcotics, so that they can be more careful when socializing in society.

PAI Teacher's Perspective on Educational Democracy in Elementary School 200515 Padangsidimpuan Hasibuan, Kholidah Hannum; Nasution, Anhar
Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/cognoscere.242

The purpose of this article is to examine how is the PAI teachers’ perspective on Educational Democracy. Where this article used qualitative as an approach. Education as a right for all mankind, is seen as a unifier in social life. Education is not only a way to become a better individual, but also seen as an increase in a person's status. In this case, it becomes an interesting discussion related to educational democracy which views education as being for everyone without siding with one group only. Educational democracy is also in line with Islamic views. This is an important study on how to implement educational democracy from the perspective of teachers, especially Islamic Religious Education teachers in schools. A teacher's perspective on equitable education is a benchmark for the success of educational democracy in schools. This article presents interviews with two Islamic Religious Education teachers at elementary school 200515 Padangsidimpuan as a form of their perspective on educational democracy and also observations as a form of deepening information about educational democracy in schools.

Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Santri di Pesantren Ishlahiyah Abu Lambhuk Iqbal; Wiratmadinata; Nasution, Anhar; Saputra, Jummaidi; Iqbal, Muhammad
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No.2 (Desember 2022)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

KPK dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi berbagai upaya dilakukan, terlihat telah banyak perubahan, Namun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai Negara yang bersih dari korupsi. Tentunya usaha ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Makanya kita membutuhkan pencegahan dari dini, agar korupsi di negara kita tidak menjadi wabah yang terus menular ke anak cucu kita. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pencegahan korupsi sangat dibutuhkan, termasuk para pelajar. Para pelaku korupsi akan dikenakan denda, pidana penjara, bakan pidana mati. perlunya memberikan pemahaman kesadaran perilaku anti korupsi kepada para santri. Kesadaran anti korupsi perlu ditanamkan kepada setiap santri untuk mencegah praktik tindak korupsi.

Criminal Liability for the Use of Electrified Cables: Legal Implications in Death Cases in Aceh Rahmalisa, Rahmalisa; Wiratmadinata, Wiratmadinata; Nasution, Anhar
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.227

The installation of electrical cables in community gardens is carried out to protect crops from wild animal disturbances. However, this practice sometimes results in casualties due to individuals unknowingly coming into contact with the electric cables in the vicinity of the gardens. This was the case in Bireuen and Aceh Timur, where fatalities occurred as a result of the installation of electrical cables in agricultural areas. This phenomenon becomes interesting to analyze from the perspective of criminal liability for the perpetrators. This study aims to analyze the criminal responsibility of individuals who install electrical cables that cause death and the resolution mechanisms employed in these cases. The research uses a normative legal research approach. The purpose of this method is to analyze legal norms and principles. The legal materials used in this study include primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Law No. 30 of 2009. The results of the study show that the installation of electrical cables leading to loss of life was caused by the perpetrator's negligence in adhering to safety standards. Although the initial intention of the installation was to protect the garden, this negligence resulted in the unforeseen consequence of causing someone's death. This act fulfills the elements of criminal negligence as regulated under Indonesian criminal law, thus the perpetrator can be held criminally responsible. The resolution pattern used in these cases follows the litigation route, using formal procedures as stipulated in the criminal justice system. [Pemasangan kabel listrik di kebun masyarakat dilakukan untuk melindungi hasil panen dari gangguan binatang buas. Praktik ini adakalanya memakan korban yang tidak mengetahui adanya pemasangan arus listrik di sekitar kebunnya. Seperti kasus yang terjadi di Bireun dan Aceh Timur di mana adanya kematian masyarakat akibat pemasangan kabel listrik di wilayah perkebunan. Fenomena tersebut menjadi menarik dianalisis dalam perspektif pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan kabel listrik yang menyebabkan kematian dan penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode ini bertujuan menganalisis norma dan kaidah hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP dan UU Nomor 30 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemasangan kabel beraliran listrik yang berujung pada hilangnya nyawa disebabkan oleh kelalaian pelaku dalam mematuhi standar keselamatan. Meskipun tujuan awal pemasangan adalah untuk melindungi kebun, kelalaian tersebut menimbulkan dampak yang tidak terduga, yakni kematian orang lain. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pola penyelesaian yang digunakan yaitu melalui jalur litigasi yakni menggunakan jalur formal sebagaiaman yang berlaku dalam mekanisme sistem peradilan pidana].

Legal liability of livestock owners for accidents on public roads in Aceh Jaya Daniel Fajri, Muhammad; Nasution, Anhar; Aguswandi, Putra; Wiratmadinata, Wiratmadinata
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i1.396

This study explores the legal liability of livestock owners for traffic accidents caused by wandering animals on public roads in Aceh Jaya Regency. The background of the study is the increasing number of road accidents involving livestock, which not only endanger road users but also reflect weak implementation of local regulations. Although Qanun No. 11 of 2021 on Livestock Control has been enacted as a legal instrument to regulate and enforce animal ownership responsibilities, its implementation is still far from optimal. The problem lies in the legal gap between the formal norms stated in the qanun and the customary legal practices that dominate in the community. This research uses an empirical juridical method by combining normative analysis with field data through interviews with livestock owners, accident victims, law enforcement officers, and local government officials. The findings reveal that legal responsibility is often resolved through informal channels such as family deliberation or customary sanctions, which are not recorded as formal legal processes. The lack of public legal awareness, weak law enforcement, absence of livestock identification systems, and limited infrastructure have hindered the enforcement of the qanun. Meanwhile, the local government has made several efforts, including socialization, animal impoundment, auctions, and applying administrative and criminal sanctions. However, these efforts still face structural and cultural challenges. Therefore, to optimize livestock control and reduce accidents, this study recommends a more integrated approach involving the synchronization of formal and customary laws, digital registration of livestock, development of collective livestock shelters, and strengthening public legal education. This research contributes to the discourse on legal accountability in decentralized governance areas and emphasizes the need for regulatory reform that is sensitive to local socio-cultural contexts. A collaborative model involving local governments, traditional leaders, and civil society is essential for creating an effective and sustainable legal framework to protect public safety on roads

The Role of Aceh Truth and Reconciliation Commission in Addressing Past Human Rights Violations Juliandika, Adam; Saputra, Jummaidi; Rahmah, Siti; Nasution, Anhar; Fazzan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.459

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of KKR Aceh as a localized mechanism of transitional justice, particularly in promoting truth-seeking, victim rehabilitation, and reconciliation. Employing a normative–empirical legal approach, the research analyzes both the regulatory foundations and the practical implementation of KKR Aceh’s mandate as outlined in Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh and Qanun Aceh No. 17 of 2013. Data were obtained from statutory regulations, official reports, and scholarly literature. The normative analysis focuses on the institutional design, legal legitimacy, and alignment of KKR Aceh with Indonesia’s constitutional principles and international human rights standards. Meanwhile, the empirical analysis evaluates its achievements in documenting human rights abuses, organizing public hearings, and recommending reparations for victims. The findings indicate that KKR Aceh has made substantial progress in restoring victims’ dignity and encouraging societal healing. However, its capacity remains limited due to legal, financial, and institutional challenges, including dependency on special autonomy funds and lack of coordination with national agencies. The study concludes that reinforcing KKR Aceh’s legal framework, ensuring continuous funding, and integrating reconciliation education are vital for strengthening transitional justice and sustaining peace in Aceh. [Tujuan penelitian ini adalah menilai efektivitas KKR Aceh sebagai mekanisme keadilan transisional di tingkat lokal, terutama dalam memajukan pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan rekonsiliasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini menganalisis landasan hukum serta implementasi praktis mandat KKR Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik. Analisis normatif menitikberatkan pada legitimasi hukum, desain kelembagaan, serta kesesuaian KKR Aceh dengan prinsip konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. Sementara itu, analisis empiris menilai pencapaian lembaga ini dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM, menyelenggarakan sidang kesaksian publik, serta memberikan rekomendasi reparasi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKR Aceh telah berkontribusi signifikan dalam memulihkan martabat korban dan memperkuat rekonsiliasi sosial. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat kendala hukum, keuangan, dan kelembagaan, termasuk ketergantungan pada dana otonomi khusus dan lemahnya koordinasi dengan lembaga nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dasar hukum, dukungan pendanaan berkelanjutan, dan pendidikan rekonsiliasi diperlukan untuk memperkuat keadilan transisional dan menjaga perdamaian di Aceh.]

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search