Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) TERHADAP PENGENDARA YANG MENEROBOS LAMPU MERAH: (Suatu Penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh) Farhan, Alvin; Megawati, Cut; Nasution, Anhar; Putra Aguswandi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i2.5746

Tindakan menerobos lampu merah diatur secara tegas dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun sudah diatur secara tegas dalam undang-undang lalu lintas tetapi tetap saja pelanggaran tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh sehingga diperlukan tindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Ditlantas Polda Aceh guna mengatasi pelanggaran tersebut. Demikian Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan sistem Electronic Traffic Law Enforcement yang beroperasi sebagai sarana penindakan pelanggaran berbasis digital tanpa harus terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan wawancara. Hasil penelitian diketahui efektivitas penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Ditinjau dari beberapa faktor lainnya seperti: faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan kebudayaan dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sistem E-TLE ini belum efektif. Terdapat juga kendala dalam penerapan sistem E-TLE ini antara lain seperti kesalahan identifikasi dan terkadang mengalami error sehingga menghambat alur proses penindakan, serta kurangnya edukasi tentang E-TLE yang disosialisasikan oleh Ditlantas Polda Aceh kepada pengendara sehingga masih banyak yang menganggap sepele dan melakukan pelanggaran menerobos lampu merah. Disarankan kepada instansi terkait yakni Ditlantas Polda Aceh mengoptimalkan penerapan sistem E-TLE di Kota Banda Aceh, pengoptimalan tersebut bisa terwujud dengan cara penambahan jumlah unit CCTV pengawas serta rutin melakukan operasi satuan tugas (satgas) dalam menertibkan lalu lintas sebagai kegiatan pendukung, serta diperlukan adanya pemeliharaan sarana berkala agar sistem E-TLE dapat beroperasi tanpa ada hambatan dalam proses penindakan, disarankan juga pihak Ditlantas Polda Aceh mensosialisasikan terkait program E-TLE kepada masyarakat di semua kalangan pengguna jalan raya Kota Banda Aceh.Kata Kunci: Efektivitas, Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), Menerobos Lampu Merah. The act of breaking through a red light is strictly regulated in Article 287 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, although it has been strictly regulated in the traffic law, this violation is still widely committed by the people of Banda Aceh City so that strict action is needed by law enforcement officers in this case, namely the Aceh Police Traffic Directorate to overcome this violation. Thus, the Republic of Indonesia Police has implemented the Electronic Traffic Law Enforcement system which operates as a means of digital-based violation enforcement without having to be directly involved in the field. This study uses an empirical legal research method with data collection techniques through field research and interviews. The results of the study showed that the effectiveness of the application of the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system against drivers who break through red lights is in accordance with applicable procedures and regulations. Reviewed from several other factors such as: law enforcement factors, facilities and infrastructure, and culture, it can be concluded that the implementation of the E-TLE system is not yet effective. There are also obstacles in the implementation of the E-TLE system, such as identification errors and sometimes experiencing errors that hinder the flow of the enforcement process, as well as the lack of education about E-TLE socialized by the Aceh Police Traffic Directorate to drivers so that many still consider it trivial and commit violations by breaking through red lights. It is recommended that the relevant agencies, namely the Aceh Police Traffic Directorate, optimize the implementation of the E-TLE system in Banda Aceh City, this optimization can be realized by increasing the number of CCTV surveillance units and routinely carrying out task force operations (task force) in regulating traffic as supporting activities, and periodic maintenance of facilities is needed so that the E-TLE system can operate without any obstacles in the enforcement process, it is also recommended that the Aceh Police Traffic Directorate socialize the E-TLE program to the public in all levels of road users in Banda Aceh City. Keywords: Effectiveness, Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), Breaking Through Red Lights.

PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH Taniro, Suhada; Nasution, Anhar; Iqbal, Muhammad; Saputra, Jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15821

Ikhtilat merupakan tindakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak, sebab berkaitan dengan aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, pada faktualnya, terdapat banyak konten ikhtilat disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji permasalahan tersebut di dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya penyeberan konten ikhtilat yang ada di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam fikih klasik mengenai penyebaran konten ikhtilat, prinsip-prinsip umum hukuman ta'zir memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan mekanisme penghukuman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi hukum positif, UU ITE Pasal 27 Ayat (1) telah mengatur tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perlu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penyebaran konten ikhtilat perlu ditingkatkan. Melalui kampanye sosial, ceramah, dan media informasi lainnya, masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai agama dan etika yang melarang praktik tersebut.

CONSUMER PROTECTION FOR FLIGHT DELAYS (FLIGHT DELAY) ON AIRLINES Lastin, Juniant; Iqbal, Muhammad; nasution, anhar; saputra, jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.16735

The development of the times has changed the pattern of people's mobility, and aviation has become one of the popular modes of air transportation. However, flight delays that are sometimes experienced by passengers can cause both material and immaterial losses. Therefore, consumer protection is important to be guaranteed by the airline. The research method used is quantitative with a normative-empirical legal approach. Empirical research was conducted through interviews with the Directorate General of Civil Aviation to obtain primary data, while normative research was carried out by reviewing laws and regulations and related legal materials. The results of the study show that flight delays are a problem that is often experienced by passengers at SIM Aceh Besar Airport. From the results of the interviews and data collected, it was found that airlines do not always treat passengers well in dealing with delay situations, which should be in accordance with applicable regulations. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation emphasizes the obligation of airlines to provide proper service to passengers, including in overcoming flight delays, and providing appropriate compensation if the delay is caused by the airline. In addition, the results of the study also revealed that Article 146 of the Law states that airlines are liable for losses suffered due to delays, unless caused by weather and operational technical factors. However, from interviews with passengers who experienced delays at SIM Aceh Besar Airport, it can be seen that they do not always provide compensation in accordance with the provisions, so they do not fulfill their obligations in providing consumer protection.

Sosialisasi Bahaya Narkotika Pada Dayah Darul Aman Desa Lubok Sukon Kabupaten Aceh Besar saputra, Jummaidi Saputra; Nasution, Anhar; Iqbal, Muhammad; Yovano Gilbert Sinurat, Ignatius
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (Juni 2024)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v3i1.2279

The dangers of narcotics among teenagers really need serious attention. As a generation that continues the nation's ideals, we should equip teenagers with good morality. The existence of various factors that cause them to fall into these deviant things certainly worries many parents and society in general. The role of Dayah, religion, and family here is of course very important in providing teenagers with an understanding of the impacts resulting from violating or deviant behavior carried out by teenagers. By holding socialization at Dayah Darul Aman, it is hoped that the students will be able to broaden their thinking horizons and understand the meaning of juvenile delinquency and the dangers of narcotics, so that they can be more careful when socializing in society.

Integrasi Agama dan Sains Pada Mata Pelajaran IPA di MIN 1 Labuhanbatu Sundari, Ika; Nasution, Anhar
Rayah Al-Islam Vol 8 No 4 (2024): Rayah Al Islam November 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v8i4.1259

Integrasi antara agama dan sains merupakan isu penting dalam pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di MIN 1 Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi tersebut dapat dilakukan dan dampaknya terhadap pemahaman siswa dan Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi agama dan sains tidak hanya memperkaya pemahaman siswa, tetapi juga membantu mereka dalam mengembangkan sikap kritis dan reflektif terhadap fenomena alam. Selain meningkatkan pemahaman siswa terhadap fenomena alam berdasarkan pendekatan ilmiah, integrasi ini juga memberikan kerangka spiritual yang membantu siswa memaknai ilmu pengetahuan dalam konteks iman.Temuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pendidik dalam mengembangkan kurikulum yang harmonis antara nilai-nilai agama dan pengetahuan ilmiah. The integration of religion and science is an important issue in education, particularly in the subject of Natural Sciences (IPA) at MIN 1 Labuhanbatu. This study aims to explore how such integration can be implemented and its impact on students' understanding. Through a qualitative approach, data was collected from observations, interviews, and relevant document studies. The results show that the integration of religion and science not only enriches students' understanding but also helps them develop a critical and reflective attitude toward natural phenomena. In addition to enhancing students' understanding of natural phenomena based on scientific approaches, this integration also provides a spiritual framework that helps students interpret knowledge in the context of faith. The findings highlight the importance of collaboration among educators in developing a curriculum that harmonizes religious values and scientific knowledge.

Nilai Nilai Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Pembelajaran PAI di SD 05 Binanga Dua Labuhanbatu Selatan Hafni Rambe, Rizki; Nasution, Anhar
Rayah Al-Islam Vol 8 No 4 (2024): Rayah Al Islam November 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v8i4.1276

Penelitian ini mengkaji penerapan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD 05 Binanga Dua. Pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan faktor-faktor yang menghambat atau mendukung penerapannya, serta dampaknya terhadap sikap dan perilaku siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kesetaraan gender dalam pembelajaran PAI, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tersebut, serta menilai dampaknya terhadap sikap dan perilaku siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan orang tua, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan materi ajar di sekolah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami dinamika penerapan kesetaraan gender dalam pembelajaran PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender telah diintegrasikan dalam pembelajaran melalui pemilihan materi ajar yang seimbang dan pelatihan bagi guru. Namun, terdapat faktor penghambat seperti pengaruh budaya patriarkal dan pemahaman yang terbatas tentang kesetaraan gender di kalangan beberapa guru dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan kesetaraan gender ini berdampak positif terhadap sikap siswa, terutama dalam meningkatkan rasa saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, serta menumbuhkan sikap inklusif yang lebih adil. Kesimpulannya, penerapan kesetaraan gender dalam pembelajaran PAI di SD 05 Binanga Dua sudah mulai berjalan dengan baik, meskipun masih membutuhkan dukungan yang lebih intensif dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan yang ada. This study examines the application of gender equality values in the management of Islamic Religious Education (PAI) learning at SD 05 Binanga Dua. The main problem raised is how gender equality values are integrated into the learning process and the factors that hinder or support its implementation, as well as its impact on students' attitudes and behavior. The purpose of this study is to analyze the application of gender equality in PAI learning, identify factors that influence the implementation, and assess its impact on students' attitudes and behavior. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews with teachers, students, and parents, and analysis of documents related to policies and teaching materials at the school. The data obtained were analyzed descriptively to understand the dynamics of the application of gender equality in PAI learning. The results of the study indicate that gender equality values have been integrated into learning through the selection of balanced teaching materials and training for teachers. However, there are inhibiting factors such as the influence of patriarchal culture and limited understanding of gender equality among some teachers and the community. Nevertheless, the implementation of gender equality has a positive impact on students' attitudes, especially in increasing mutual respect between men and women, as well as fostering a more just inclusive attitude. In conclusion, the implementation of gender equality in Islamic Religious Education learning at SD 05 Binanga Dua has started to run well, although it still requires more intensive support from various parties to overcome existing obstacles.

PAI Teacher's Perspective on Educational Democracy in Elementary School 200515 Padangsidimpuan Hasibuan, Kholidah Hannum; Nasution, Anhar
Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/cognoscere.242

The purpose of this article is to examine how is the PAI teachers’ perspective on Educational Democracy. Where this article used qualitative as an approach. Education as a right for all mankind, is seen as a unifier in social life. Education is not only a way to become a better individual, but also seen as an increase in a person's status. In this case, it becomes an interesting discussion related to educational democracy which views education as being for everyone without siding with one group only. Educational democracy is also in line with Islamic views. This is an important study on how to implement educational democracy from the perspective of teachers, especially Islamic Religious Education teachers in schools. A teacher's perspective on equitable education is a benchmark for the success of educational democracy in schools. This article presents interviews with two Islamic Religious Education teachers at elementary school 200515 Padangsidimpuan as a form of their perspective on educational democracy and also observations as a form of deepening information about educational democracy in schools.

Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Santri di Pesantren Ishlahiyah Abu Lambhuk Iqbal; Wiratmadinata; Nasution, Anhar; Saputra, Jummaidi; Iqbal, Muhammad
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No.2 (Desember 2022)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

KPK dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi berbagai upaya dilakukan, terlihat telah banyak perubahan, Namun peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai Negara yang bersih dari korupsi. Tentunya usaha ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Makanya kita membutuhkan pencegahan dari dini, agar korupsi di negara kita tidak menjadi wabah yang terus menular ke anak cucu kita. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pencegahan korupsi sangat dibutuhkan, termasuk para pelajar. Para pelaku korupsi akan dikenakan denda, pidana penjara, bakan pidana mati. perlunya memberikan pemahaman kesadaran perilaku anti korupsi kepada para santri. Kesadaran anti korupsi perlu ditanamkan kepada setiap santri untuk mencegah praktik tindak korupsi.

Criminal Liability for the Use of Electrified Cables: Legal Implications in Death Cases in Aceh Rahmalisa, Rahmalisa; Wiratmadinata, Wiratmadinata; Nasution, Anhar
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.227

The installation of electrical cables in community gardens is carried out to protect crops from wild animal disturbances. However, this practice sometimes results in casualties due to individuals unknowingly coming into contact with the electric cables in the vicinity of the gardens. This was the case in Bireuen and Aceh Timur, where fatalities occurred as a result of the installation of electrical cables in agricultural areas. This phenomenon becomes interesting to analyze from the perspective of criminal liability for the perpetrators. This study aims to analyze the criminal responsibility of individuals who install electrical cables that cause death and the resolution mechanisms employed in these cases. The research uses a normative legal research approach. The purpose of this method is to analyze legal norms and principles. The legal materials used in this study include primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Law No. 30 of 2009. The results of the study show that the installation of electrical cables leading to loss of life was caused by the perpetrator's negligence in adhering to safety standards. Although the initial intention of the installation was to protect the garden, this negligence resulted in the unforeseen consequence of causing someone's death. This act fulfills the elements of criminal negligence as regulated under Indonesian criminal law, thus the perpetrator can be held criminally responsible. The resolution pattern used in these cases follows the litigation route, using formal procedures as stipulated in the criminal justice system. [Pemasangan kabel listrik di kebun masyarakat dilakukan untuk melindungi hasil panen dari gangguan binatang buas. Praktik ini adakalanya memakan korban yang tidak mengetahui adanya pemasangan arus listrik di sekitar kebunnya. Seperti kasus yang terjadi di Bireun dan Aceh Timur di mana adanya kematian masyarakat akibat pemasangan kabel listrik di wilayah perkebunan. Fenomena tersebut menjadi menarik dianalisis dalam perspektif pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan kabel listrik yang menyebabkan kematian dan penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode ini bertujuan menganalisis norma dan kaidah hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP dan UU Nomor 30 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemasangan kabel beraliran listrik yang berujung pada hilangnya nyawa disebabkan oleh kelalaian pelaku dalam mematuhi standar keselamatan. Meskipun tujuan awal pemasangan adalah untuk melindungi kebun, kelalaian tersebut menimbulkan dampak yang tidak terduga, yakni kematian orang lain. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana kelalaian sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pola penyelesaian yang digunakan yaitu melalui jalur litigasi yakni menggunakan jalur formal sebagaiaman yang berlaku dalam mekanisme sistem peradilan pidana].

Pelanggaran Pemberitahuan Penyampaian Pendapat dimuka Umum: Studi di Wilayah Hukum Kepolisian resort Kota Banda Aceh Nasution, Anhar; Megawati, Cut; Saputra, Jummaidi; Iqbal, Muhammad; Nasution, Kausar; Irwansyah, Irwansyah
Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Vol 8, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Center for Research and Community Service (LPPM) University of Abulyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30601/humaniora.v8i1.5562

Protests or demonstrations are the right for every community or certain group to express their opinions in public by paying attention to procedures and not contrary to laws and regulations. However, there are still several protests that violate the administration of the notification of public opinion submission. The purpose of this study is to examine the factors that cause notification violations and efforts to handle them. This study uses an empirical juridical method (field research) with data collection techniques through interviews. The results of this study are the factors that cause the notification of demonstrations that are not in accordance with the procedures because the participants of the demonstration do not want to be bound by the procedures for the implementation of the notification of demonstrations and because the coordinators who want to avoid being responsible for the demonstrations that occur. The efforts made are by providing socialization of certain communities and groups. It is recommended that protesters can follow the procedures of the provisions of the notification of public opinion submission and the police more regularly in fostering relationships with the community.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search