Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Studi Jender SRIKANDI JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Pandecta Acta Comitas Indonesia Prime Journal of Education Action Research Jurnal EDUTECH Undiksha Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Jurnal Ilmiah Hospitality Management Jurnal Hukum dan Sosial Politik Journal of Hotel Management
NI NYOMAN SUKERTI .
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA HUKUM ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF GENDER Bija, I Gusti Ngurah Ratma; Sukerti, Ni Nyoman
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan perempuan dalam hak waris pada hukum adat dalam perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum , dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa terdapat perkembangan hak mewaris anak perempuan,yang terbagi atas sebelum 1900 dan sesudah 1900 serta dikeluarkan Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, hasil pesamuhan MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali,sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis.Pada aspek kesetaraan gender telah tercermin secara normatif dengan dikeluarkannya Keputusan MUDP tersebut karena atas perubahan kedudukan inipun membawa konsekuensi perubahan hak atas perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan. Kata Kunci: Anak Perempuan, Hak Waris, Hukum Adat Bali, Gender ABSTRACT This paper aims to study the development of the position of women in the right to bequeath to customary law in the perspective of gender equality using normative law research. There are also approaches used, namely legal approaches, legal concept approaches, and case approaches and using primary and secondary legal materials to then use descriptive analysis techniques. The results of the discussion showed that there was a development of the right to bequeath girls, which was divided over before 1900 and after 1900 and issued the Decision of the General Assembly of MUDP Bali Number 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, the results of the mudp settlement can only be used as a reference by the judge in cases related to the inheritance of girls in Balinese customary law, so that the development is kasuistis. The aspect of gender equality has been reflected normatively with the issuance of the MUDP Decision because this change of position also brings the consequences of changing the right to women from the right to enjoy to the right to own property. Keywords: Woman, Inheritance Rights, Balinese Customary Law
Eksploitasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Adnyani, Ni Ketut sari; Windia, I Wayan; Sukerti, Ni Nyoman; Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30230

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas pengaturan pemanfataan ruang dan model ideal pengaturan pemanfaatan ruang dalam pembangunan kawasan wisata. Jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer dan sekunder menjadi sumber penunjang yang bersifat valid dalam penyelesaian permasalahan penelitian. Teknik hermenutika hukum menjadi acuan peneliti dalam melakukan interpretasi pasal-pasal berkenaan dengan isu hukum terkait eksploitasi pembangunan kawasan wisata dalam memanfaatan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang antara UUPR dan UUPPLH khususnya tataran asas yaitu asas kearifan lokal dan asas ekoregion. Model ideal pengendalian eksploitasi pemanfaatan ruang pada kawasan wisata, yakni menitikberatkan pembangunan pariwisata pada sektor ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah melalui instansi terkait melakukan pendekatan dengan pemberian insentif terhadap tanah-tanah masyarakat yang berada dalam kawasan lindung yang berpotensi sebagai penunjang kegiatan pariwisata.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ida Ayu Kade Karina Putri; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002, yang dimaksud dengan ekploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas tersebut. Anak sebagai korban tindak pidana perlu mendapat perlindungan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga kedepannya anak tersebut diharapkan mampu melanjutkan hidupnya seperti anak - anak pada umumnya dan tidak lagi memiliki perasaan bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan literatur terkait serta peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum secara umum bagi anak sebagai korban kejahatan dan secara khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual.
SUBROGASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP PENYELAMATAN BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI Ni Komang Nopitayuni; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.286 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi. Latar belakang penulisan ini adalah dalam perjanjian utang-piutang tidak jarang pihak debitur telah melupakan kewajibannya untuk melunasi utangnya tersebut sehingga menimbulkan kerugian selain bagi kreditur juga terhadap pihak ketiga karena barangnya dipinjam sebagai jaminan utang-piutang oleh debitur. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah Kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1402 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT-OBATAN MELALUI INTERNET Gst. Ngurah Arya Dharma Susila; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.321 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “The Role of the Consumer Protection Agency against the Sale of Drugs via the Internet”. This writing shall apply normative legal research method combined with several approaches of regulatory and factual approach respectively. This writing shall illustrate the role of consumer protection agencies in protecting the rights of consumers. Conclusion that can be drawn through this paper is the role of the competent institutions, namely the National Consumer Protection Agency, Institute for Consumer Protection Organization, the Indonesian Consumers Foundation, and the Consumer Dispute Settlement Board in providing legal protection for consumers, these institutions have its own role, such as receiving complaints about consumer protection of the public, in collaboration with relevant agencies in efforts to achieve consumer protection, to supervise the implementation of consumer protection and to resolve disputes relating to consumer protection. Tulisan ini berjudul “Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat-obatan melalui Internet”. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan jenis pendekatan berupa Pendekatan Peraturan dan Pendekatan Fakta. Tulisan ini akan menggambarkan peranan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah peran serta lembaga-lembaga yang berwenang, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, lembagalembaga tersebut memiliki perannya tersendiri, seperti menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta untuk menyelesaikan sengketa terkait perlindungan konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG LEMAH DALAM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) Cok Istri Essa Santhira Dalem; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.105 KB)

Abstract

That the Company Law has provided protection to the weak, as well as the implementing regulations, which can be differentiated into structural protection, financial systems and the silent majority super majority, and the protection of the localization system;That the Company Law has also been applying the principles of appraisal rights, as one a form of protection to the weaker party in a merger, the contained in Article 102 in conjunction with the Company Law 123.
AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA ORANG ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti; Ni Nyoman Sukerti; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.172 KB)

Abstract

Jual beli hak milik atas tanah kepada orang asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menimbulkan permasalahan tentang akibat hukum dari jual beli hak milik atas tanah kepada orang asing. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang dimana mengacu pada pendekatan dengan aspek Undang-Undang dan buku/ bahan hukum.  Orang asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Insonesia, namun orang asing hanya memiliki hak pakai yang luasnya tertentu.Kesimpulan dari penulisan ini adalah peralihan hak milik dilakukan kepada orang asing maka perjanjian jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara.
KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN Ni Made Erawati; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat berdasarkan akta perjanjian jual beli. Peralihan hak dari penjual ke pembeli membutuhkan waktu sehingga demi tercapainya tujuan bersama dan adanya dasar hukum bagi kreditur sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat maka oleh Notaris/PPAT dibuatlah SKMHT yang selanjutnya disusul dengan pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka timbul masalah pertama, apakah Perjanjian Jual Beli dapat digunakan sebagai dasar dibuatnya SKMHT, kedua, bagaimana kedudukan kreditur terhadap obyek jaminan yang masih dalam proses balik nama. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian empiris dan bersifat deskriptif yaitu dilakukan dengan cara melihat dan meneliti fakta-fakta di lapangan (Field Research) tentang kedudukan SKMHT yang dibuat berdasarkanakta perjanjian jual beli di Kantor Notaris/PPAT.Hasil penelitian ini, pertama, Akta Perjanjian Jual Beli dapat digunakan sebagai dasar dibuatnya SKMHT yang kemudian diikuti penandatanganan Akta Jual Beli untuk dilakukan proses balik nama sertipikat. kemudian dipasang Hak Tanggungan. Dan kedua, kedudukan kreditur terhadap obyek jaminan yang masih dalam proses balik nama hingga proses penerbitan sertipikat hak tanggungan yang merupakan jaminan bank, maka oleh Notaris/PPAT mengeluarkan Cover Note yang menerangkan bahwa sertipikat (obyek jaminan) masih dalam kepengurusan balik nama yang selanjutnya dilakukan pemasangan hak tanggungan setelah selesai kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang debitur.
PENGATURAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA BERBASIS ONLINE Ni Made Asri Mas Lestari; I Made Dedy Priyanto; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.843 KB)

Abstract

Judul dari penulisan jurnal ini adalah Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online. Adapun masalah yang diangkat adalah pengaturan mengenai pendaftaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UHC), dan bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta secara online. Hasil analisa dari tulisan ini adalah, bahwa di dalam UHC hanya diatur mengenai ketentuan umum pencatatan ciptaan, dan secara lebih lanjut harus dituangkan dalam peraturan pemerintah. Mengenai pendaftaran hak cipta online pun tidak di jabarkan di dalam UHC tersebut. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa mengenai pencatatan ciptaan belumlah lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sehingga masih mengacu pada UHC saja. Sedangkan prosedur pendaftaran hak cipta secara online dapat dilihat dalam buku panduan E-Hak Cipta yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dalam didownload secara bebas.
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH BALI Ni Ketut Yuni Andayani; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.374 KB)

Abstract

Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali. Dalam prakteknya masih banyak ditemukan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas menyalahgunakan izin tinggal seperti bekerja di dua perusahaan berbeda, menduduki lebih dari satu jabatan di satu perusahaan ataupun bekerja tidak sesuai dengan jabatan yang tertera pada data Izin Tinggal Terbatas. Dalam penulisan ini motode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Kesimpulan dari penulisan ini adalah faktor yang mempengaruhi pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu berdasarkan kebijakan dan/atau wewenang Pejabat Imigrasi dalam melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas bagi tenaga kerja asing di Wilayah Bali serta upaya represif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian kurang efektif untuk menekan angka penyalahgunaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di wilayah Bali.
Co-Authors Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Ananda Putri, Made Anwar Nugraha Putra, I Wayan APHA, Journal Manager Ariani . Artawan, Putu Denny Bija, I Gusti Ngurah Ratma Cok Istri Essa Santhira Dalem Gst. Ngurah Arya Dharma Susila I G. A Bagus Agastya Pradnyana I G. A. Tirta Sari Dewi I G.A.A. Ari Krisnawati I Gede Hadi Susena, I Gede I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati I Gusti Ayu Agung Ariani I Gusti Ngurah Dharma Laksana I KETUT SUDANTRA I Made Dedy Priyanto I Made Surya Dharma I Wayan Novy Purwanto I WAYAN WINDIA Ida Ayu Kade Karina Putri Ida Bagus Gede Giri Putrayasa Ida Bagus Putra Atmadja Irene Hanna H Sihombing Krisnawati, I G. A. A. Ari Luh Melinia Eka Putri M. Nova Arifin Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Yuni Andayani Ni Komang Nopitayuni Ni Made Asri Mas Lestari Ni Made Erawati Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Purwanti Sri Sadjuni, Ni Luh Gede Titin Oktalina Safitri