Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Report - Social Science Pandecta Diktum Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law Research Review Quarterly Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Perspektif Hukum Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Hamidah Abdurrachman
Universitas Pancasakti Tegal
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah asmarudin, imam; Sugiharto, Imawan; Riyanti, Ratna; Abdurrachman, Hamidah
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.823 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i2.100

Abstract

The purpose of this research is to explore how the potential of local native income from the sector of structuring the management of expertise in Tegal Regency. Taxes and levies are one of the sources of local income that can be returned to the community as a form of welfare, the form of return from local government are to provide good public services, orderly, safe and comfortable, one of which is in parking, management and arrangement of parking is a business that has income value. This research uses an empirical juridical approach where primary data is the main data, data obtained through observation and interview, then data processed descriptively analytically. Retribution is one of the sources of revenue Tegal regency should be selectively optimized. The arrangement of parking, management is expected to increase the income of the area as the original income of the region and vice versa for the community to feel its benefits, comfort, order, and security in parking. Based on data in 2020 Tegal district government has a total parking location point of 269 with parkers as many as 412 people, if the levy is carried out correctly and by the nominal deposited estimated Local Native Income from the parking management sector reaches Rp. 697,488,000,000. Seeing this potential requires policy breakthroughs for local governments in managing to park, one of which is by making Local Regulations on Parking Arrangement and Management
Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Dian Aryani, Fajar; Aditya Pratama, Erwin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.141

Abstract

The role of the Police in handling cases of sexual violence against children and women through the PPA Unit is quite strategic in providing services and legal protection for women and children. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection did not deny that the Indonesian National Police is the frontline in efforts to break the chain of violence against women and children. This research uses conceptual research methods. The results showed that there is a need for a comprehensive handling mechanism from the root of the problem until the victim gets justice and the perpetrator becomes a deterrent. efficiency and effectiveness of service. In handling women and children victims of violence, a quick and appropriate response is needed for victim services. Services for victims of violence should be prioritized and should not drag on in terms of administration and procedures. Second, the provision of services with a victim perspective. If so far the PPA Unit can be said to be moving in the phase after the occurrence of violence against children and women, in the sense of carrying out the law enforcement process while protecting victims, this activity seeks to provide strengthening and assistance downstream, namely when crime occurs, by early detection of potential violence in the region and providing education to the community to jointly carry out efforts to protect children and women from all forms of violence.
Analisis Penerapan Asas Dominus Litis untuk Menjaga Keseimbangan Kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Abdurrachman, Hamidah; Mufty, Abdul Malik
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1541

Abstract

Setiap institusi memiliki peran dan kewenangan saling terkait dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun, kompleksitas ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Keseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas kasus-kasus modern. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas Dominus Litis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia dan dampak penerapan asas Dominus Litis terhadap sinergi Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan asas Dominus Litis berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan persepsi, minimnya koordinasi, dan tekanan eksternal yang menghambat efektivitas sistem peradilan pidana. Diperlukan langkah inovatif seperti pelatihan bersama, pemanfaatan teknologi, dan reformasi struktural untuk memperkuat sinergi kedua institusi guna menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap tantangan modern.
Implikasi Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Zakat Dalam Tindak Pidana Korupsi Subihat, Ihat; Abdurrachman, Hamidah; Malik Mufty, Abdul
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6141

Abstract

The misuse of zakat funds for criminal acts of corruption represents a significant challenge in Indonesia, a country with the largest Muslim population in the world. Zakat, as one of the pillars of Islam, plays a crucial role in wealth redistribution, poverty alleviation, and social justice. The research employs a normative juridical approach, utilizing library research and qualitative analysis to explore the legal framework, challenges in law enforcement, and the socio-economic impacts of zakat fund corruption.The findings reveal that misuse of zakat funds, through embezzlement, budget mark-ups, and program diversion, not only violates positive law but also contravenes Islamic sharia principles. The study highlights the detrimental effects of such corruption on public trust, social solidarity, and the economic empowerment of mustahik (zakat recipients). Furthermore, it underscores the long-term consequences, including increased poverty, social inequality, and hindered economic development.
Aspek Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Korupsi, Pertanggungjawaban Korporasi, dan Status Pejabat serta Kekayaan BUMN Abdurrachman, Hamidah
BERDIKARI Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/berdikari.v8i2.8747

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kedudukan hukum pejabat dan kekayaan BUMN dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2025 belum memberikan pengaturan yang memadai terkait norma pidana, tidak mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tidak memberikan kepastian hukum terkait status pejabat BUMN sebagai subjek hukum pidana dan kedudukan kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan potensi kekosongan hukum dan menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi dan harmonisasi dengan ketentuan hukum pidana lainnya guna memperkuat perlindungan hukum bagi kepentingan keuangan negara.
Co-Authors Abdul Malik Mufty Aditya Pratama, Erwin Aryani, Fajar Dian Dyah Irma Permanasari Dyah Irma Permanasari Eddhie Praptono Fajar Ari Sadewo Fajar Ari Sudewo Imam Asmarudin Imawan Sugiharto Koerniatmanto Soetoprawiro Kus Rizkianto Malik Mufty, Abdul Nugraha, Rahmad Agung Rahmad Agung Nugraha Ratna Riyanti Ratna Riyanti Soesi Idayanti Subihat, Ihat