Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ALFAGIFT PADA TRANSAKSI BELANJA DI ALFAMART TALANG BABAT Naufal Hidayat; M. Arif Musthofa; Kurniawan; Haeran
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan aplikasi Alfagift dalam transaksi belanja di Alfamart Talang Babat, Kelurahan Talang Babat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta membandingkan keselarasannya dengan hukum islam yang selaras dengan Al Qur’an dan Sunnah. Penggunaan aplikasi Alfagift ini dalam transaksi belanja suatu produk di toko Alfamart sebagai alat untuk mengumpulkan poin belanja yang dikumpulkan oleh member Alfamart, lalu poin tersebut menjadi diskon atau potongan harga untuk produk tertentu, namun banyak dari member yang tidak mengetahui sistem dari penggunaan aplikasi Alfagift dalam mengelola poin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prosedur pegumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Alfagift dalam transaksi belanja di Alfamart Talang Babat, telah selaras dengan akad jual beli dalam Islam, yaitu kerelaan antaran kedua belah pihak (at-tharadiy), Kejelasan objek dan harga, serta tidak adanya unsur merugikan. Penggunaan aplikasi Alfagift membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu membantu Perusahaan dalam personal branding dan pembeli dalam memudahkan untuk mengetahui info terkait produk toko dan potongan harga atau diskon. Oleh karena itu, tinjauan hukum Islam, dalam penggunaan aplikasi Alfagift pada transaksi belanja di Alfamart Talang Babat diperbolehkan selama tetap selaras dengan hukum Islam dalam akad jual beli.
OPTIMALISASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DI KUA GERAGAI TANJUNG JABUNG TIMUR Anisbar Anhar; Al Munip; Haeran
Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses optimalisasi pelayanan sistem informasi administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi administrasi di KUA Geragai telah meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperkuat transparansi birokrasi. Digitalisasi membantu mempercepat proses pelayanan seperti pencatatan nikah, pengarsipan dokumen, dan laporan keagamaan. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, kompetensi SDM, dan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, KUA Geragai menerapkan strategi penguatan melalui pelatihan pegawai, peningkatan infrastruktur teknologi, serta kerja sama dengan lembaga eksternal. Secara keseluruhan, optimalisasi sistem informasi administrasi ini berhasil menciptakan layanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Transformasi Penyusunan Dokumen Manual Ke Sistem Digital Muhammad Fatchurrahman; Al Munip; Haeran
Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses transformasi penyusunan dokumen manual ke sistem digital di PetroChina International Jabung Ltd. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, melalui observasi langsung, wawancara dengan staf administrasi, serta analisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital mampu mempercepat proses penyusunan, pencarian, dan penyimpanan dokumen secara signifikan. Selain itu, sistem digital meningkatkan keamanan data, mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik, dan mendukung efisiensi kerja lintas departemen. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam hal adaptasi sumber daya manusia serta kebutuhan pelatihan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Transformasi ini membuktikan bahwa digitalisasi dokumen tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan berkelanjutan.
An Islamic Legal Review of Profit-Sharing Practices in Shrimp Fishing Erlangga, Erlangga; Haeran; Triyana Wulandari
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.21

Abstract

This study explores the practice of profit-sharing between boat owners (juragan) and shrimp fishermen in Kampung Laut, Kuala Jambi District, through the lens of Islamic law. Rooted in a traditional system based on verbal agreements and mutual trust, this cooperation reflects a localized adaptation of the mudharabah contract, wherein the juragan provides the capital and the fishermen supply labor. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observation, and documentation involving key actors in the shrimp fishing sector. The findings reveal that while the operational model broadly aligns with the principles of mudharabah, several key aspects such as the absence of written agreements, the burden of loss occasionally falling on fishermen, and moral risks like dishonesty diverge from Islamic legal norms. These deviations highlight a gap between local economic practices and the doctrinal requirements of Sharia, particularly regarding justice, transparency, and equitable risk-sharing. Despite these shortcomings, the model remains effective and culturally resilient. This study contributes to the scholarly discourse by bridging empirical field insights with normative Islamic economic thought, offering a critical yet context-sensitive perspective on how Islamic principles are negotiated in real-world fishing economies.
The Practice of Buying and Selling Used Clothes According to the Perspective of Islamic Law Suryo Noto Pratama; Haeran; Reza Okva Marwendi; Daud; Siti Fatimah
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.41

Abstract

This article examines the dynamics of the second-hand clothing trade in Indonesia, which has grown significantly in response to rising demand for affordable apparel while simultaneously raising concerns related to hygiene, consumer protection, and compliance with Islamic principles. The main objective of this study is to analyze the legal, economic, and religious dimensions of this practice, particularly its implications for consumer rights and alignment with maqasid shariah. Employing a systematic literature review, the research systematically maps recent studies from reputable journals over the past five years, classifies their findings into key themes, and synthesizes insights to highlight research gaps. The results reveal that while the trade in second-hand clothing provides economic opportunities and fulfills social needs, it also carries substantial risks in terms of health, safety, and halal assurance. These findings underscore the need for more comprehensive regulation and awareness to ensure that this practice remains both safe and compliant with Islamic values. The study’s contribution lies in its integrative approach, which connects economic accessibility with ethical and legal accountability, offering a valuable reference for policymakers, academics, and practitioners concerned with sustainable consumption and Islamic economic law.
The Practice of Fish Trading Using the Mid-Sea Pickup System (Nyepai) in Kampung Laut Subdistrict: An Islamic Law Perspective Firman Saputra; Haeran; Erwina Kartikadevi
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.50

Abstract

This study examines the practice of fish trading conducted via the mid-sea pickup system (nyepai) in Kampung Laut Subdistrict, Tanjung Jabung Timur, from the perspective of Islamic law. Nyepai is a local trading arrangement in which buyers collect fishermen’s catches at sea prior to the vessels’ return to shore. The research aims to (1) describe the operational mechanisms of nyepai transactions and (2) evaluate their conformity with core Islamic sale principles such as clarity of the object, fairness, mutual consent, and the prohibition of gharar (excessive uncertainty). Employing a qualitative descriptive-analytic approach, data were gathered through semi-structured interviews, direct observation, and documentary review, and were analyzed through iterative data reduction, thematic presentation, and interpretive synthesis. Findings indicate that nyepai transactions are typically concluded verbally at sea, involve delayed physical delivery and payment, and rely heavily on interpersonal trust, factors that introduce varying degrees of transactional uncertainty. While some elements of nyepai may conflict with strict interpretations of Islamic contract principles, local mitigation practices (e.g., post-delivery inspection and compensation mechanisms) can reduce perceived unfairness and uncertainty. The study contributes empirical insights to contemporary fiqh of commercial transactions and offers a basis for developing contextually appropriate, sharia-compliant trading guidelines for coastal communities.
Retail Practice of Pertalite Fuel in Small-Scale Sales: A Perspective from Islamic Law and Presidential Regulation No. 117 of 2021 Kasri; Haeran; Alisyah Pitri
Zabags International Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Islamic Studies
Publisher : Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijis.v2i2.51

Abstract

This study examines the retail sale of Pertalite fuel in Kelurahan Kampung Singkep from the perspectives of Islamic law and Presidential Regulation No. 117 of 2021. The phenomenon arises from limited public access to official fuel stations and local economic needs that give rise to informal retailing practices. Employing a qualitative phenomenological approach, the research draws on interviews, participant observation, and documentary evidence involving retailers, consumers, and community leaders engaged in these transactions. Findings indicate that small-scale Pertalite retailing operates without formal authorization, relies on simple informal distribution mechanisms, and reflects generally low legal awareness among participants. From the standpoint of Islamic jurisprudence, such transactions may be permissible when they meet standards of fairness, transparent measurement, and mutual consent, yet they risk involving gharar (uncertainty) where ownership and distribution legitimacy are unclear. Under positive law, these practices conflict with Perpres No. 117/2021, which reserves distribution and retailing of designated fuel types to authorized entities. The study contributes to Islamic economic jurisprudence and public policy debates by highlighting the need to reconcile normative fiqh principles with pragmatic regulatory frameworks to ensure equitable, legal, and accessible fuel distribution for underserved communities.