Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.418
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Law, Development and Justice Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity JURMA YUSTISI
Urbanisasi, Urbanisasi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA Urbanisasi, Urbanisasi; Octavia, Evellyn
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.19-23

Abstract

Wanprestasi dalam hubungan kontraktual merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya sengketa perdata, terutama ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif syarat dan dasar pengajuan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata serta bentuk ganti rugi yang dapat diminta kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menempatkan unsur kelalaian sebagai syarat utama sebelum tuntutan ganti rugi dapat diajukan, sehingga somasi menjadi instrumen penting untuk membuktikan bahwa debitur telah diberi kesempatan wajar namun tetap tidak memenuhi prestasi. Selain itu, bentuk ganti rugi yang dapat diminta mencakup kerugian nyata, keuntungan yang hilang, dan biaya tambahan yang secara langsung timbul akibat wanprestasi, sehingga bertujuan mengembalikan posisi kreditur seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan dengan benar. Penelitian juga menemukan bahwa dalam praktik, perbedaan pemahaman mengenai isi perjanjian, kualitas prestasi, dan waktu pemenuhan kewajiban merupakan faktor dominan yang memicu sengketa ganti rugi. Di samping itu, penggunaan klausula penalti dalam kontrak bisnis turut memperkuat posisi kreditur, meskipun hakim tetap dapat menilai kewajarannya berdasarkan asas proporsionalitas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata memberikan kerangka normatif yang jelas dan berfungsi menjaga keseimbangan hak-kewajiban para pihak dalam perjanjian.
KEDALUWARSA DALAM EKSEPSI SEBAGAI ALAT PEMBELAAN HUKUM PERKARA SENGKETA PERDATA Urbanisasi, Urbanisasi; Swietenia Maharani Imanto, Kesya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.24-28

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada mekanisme pengajuan kedaluwarsa sebagai dasar eksepsi berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, serta bagaimana hakim menilai dan memutus eksepsi tersebut selama proses persidangan. Keputusan kedaluwarsa, yang menghapus hak menuntut setelah jangka waktu tertentu, hanya dapat digunakan oleh Tergugat melalui eksepsi berdasarkan asas pasifitas hakim. Studi ini menunjukkan bahwa eksepsi kedaluwarsa memiliki peran penting sebagai alat pembelaan hukum untuk memastikan kepastian dan ketertiban beracara. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, dan yurisprudensi. Dalam memutus eksepsi kedaluwarsa, hakim harus melihat apakah unsur-unsur kedaluwarsa terpenuhi, seperti waktu, jenis hak yang diminta, dan kapan Penggugat mulai melanggar atau mengetahuinya. Apabila unsur kedaluwarsa terbukti, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga kedaluwarsa berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah sengketa lama diajukan kembali tanpa alasan yang sah.
Urgensi Pengaturan Rumah Sehat Berbasis Jamu Rempah Nusantara dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional: Telaah Hukum terhadap Perlindungan, Legalitas, dan Integrasi Pengobatan Tradisional Urbanisasi, Urbanisasi; Sabrina, Nur Aulia; Rahman Hakim, Much. Aris
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i1.4860

Abstract

Pengobatan tradisional berbasis jamu rempah nusantara merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga manfaat empiris dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam era modernisasi dan globalisasi pelayanan kesehatan, eksistensi rumah sehat yang mengedepankan pengobatan jamu menghadapi tantangan legal dan struktural. Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan hukum terhadap rumah sehat berbasis pengobatan tradisional di Indonesia, terutama dalam konteks integrasi ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan UU Cipta Kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rumah sehat tradisional memerlukan landasan hukum yang kuat agar memperoleh pengakuan, perlindungan hukum, dan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional.
Analisis Efektivitas Gugatan Konsumen terhadap Pelaku Usaha dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Daring di Indonesia: Analysis of the Effectiveness of Consumer Lawsuits against Business Actors in Resolving Online Service Disputes in Indonesia Urbanisasi, Urbanisasi; Adiningsih, Regista Cahya Siti
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 6 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i6.1078

Abstract

Teknologi digital di Indonesia telah mempermudah aktivitas konsumen, namun bersamaan dengan itu muncul pula peningkatan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana gugatan konsumen melalui jalur pengadilan efektif dalam menyelesaikan masalah layanan daring. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menelaah aturan perlindungan konsumen, mekanisme pembuktian elektronik, serta praktik peradilan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, efektivitas penyelesaian sengketa melalui litigasi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam membuktikan kerugian digital, ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, rendahnya literasi digital konsumen, serta proses peradilan yang lambat dan berbiaya. Selain itu, hakim kerap menuntut standar pembuktian elektronik yang tinggi sehingga bukti konsumen sering kali dianggap kurang memadai. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kompetensi penegak hukum, penyempurnaan aturan pembuktian elektronik, serta penguatan pengetahuan digital bagi konsumen agar penyelesaian sengketa digital dapat menjadi lebih efektif dan adil.
Co-Authors Adiningsih, Regista Cahya Siti Aprilia, Aurel Berliana, Marsela Claudia, Jean Daniel Batara, Surya Darmawan, Monica Virga Febriyanti, Valentina Go, Waty Gosal, Grace Anna Belle Halim, Hartaty Handono, Bintang Sabrina Indra, Joe Aprella Izulkha, Ayesha Tasya Kamelia Kamelia Kartika Wianti, Virgin Kirana, Kimmy Baby Lestari, Yunita Estu Mohamad*, Alwi Rany Mufid, Atalla Mutiara Putri, Mutiara Mutiara, Adelia Nelma Niuflapu, Elisabeth Novandria, Eugene Rangga Octavia, Evellyn Patricius, Priscilla Trinita Rahayu Setia N, Sakthi R Rahman Hakim, Much. Aris Ranadi, Gladys Felicia Refalia, Salsa Sabrina, Nur Aulia Sasmita, Rosnawati Simanjuntak, Indah Naomy Christian Yulianty Swietenia Maharani Imanto, Kesya William, Joseph