Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge Mimbar Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Candra, Mardi
Pascasarjana, Universitas Jayabya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Julianto Nugroho; Hedwig Adianto Mau; Mardi Candra
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.243

Abstract

Salah satu lembaga negara yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, tujuan dari pada pembentukan Dewan penvakilan Daerah (DPD) semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di panitia Ad Hoc Perubahan UIJD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang disepakati adalah rumusan yang ada sekarang tidak dapat disebut sebagai menganut sistem bikameral sama sekali. Dalam ketentuan UUD 1945 dewasa ini, jelas terlihat bahwa peran DPD tidaklah mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR terutama dalam membentuk undang-undang.
MENGOPTIMALKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Mardi Candra; Ismail Ismail; Fally Avriantara
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.703

Abstract

Hubungan antara warga dengan negara merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam praktik keduanya seringkali berseberangan atau berbeda pandangan maupun pendapat, seperti ketika negara menerbitkan peraturan atau mengeluarkan kebijakan tertentu, sebagian warga negara melakukan penolakan karena tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Salah satu contoh sengketa yang sering terjadi karena adanya kepentingan yang saling berseberangan antara negara dan rakyat adalah sengketa di bidang tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif. Artinya, orang/atau badan hukum yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara secara tertulis ke suatu Pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya admnistratif itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu prosedur keberatan administratif dan prosedur banding administratif. Dalam rangka mengoptimalkan upaya administratif perlu ditumbuhkan kesadaran pejabat tata usaha negara untuk segera menindaklanjuti suatu keberatan administratif yang diajukan. Selain itu Pembentuk Undang-Undang perlu untuk mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan memasukkan norma yang sedikit lebih memaksa agar pejabat tata usaha negara serius untuk memberikan tanggapan dan menyelesaikan keberatan administrasi.
Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan tanpa Hak Tanggungan Alim Sako; Wira Franciska; Mardi Candra
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 10 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i10.770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari wanprestasi debitur dalam perjanjian pengakuan utang yang tidak disertai hak tanggungan serta perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan hak tanggungan dalam perjanjian utang-piutang membuat kreditur berada pada posisi yang rentan dan sulit untuk mengeksekusi jaminan. Kreditur harus melalui proses hukum yang panjang dan tidak pasti, yang sering kali berujung pada kerugian finansial. Penelitian ini menegaskan pentingnya hak tanggungan sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi debitur. Rekomendasi penelitian ini adalah agar pemasangan hak tanggungan di setiap perjanjian utang diperkuat, dan sosialisasi mengenai pentingnya hak tanggungan bagi kreditur harus ditingkatkan.
Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten Saiful Majid; Fahadil Amin Al Hasan; Mardi Candra; Arief Isdiman Saleh
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.13.2.2024.251-274

Abstract

Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process with the assistance of either a judge or a non-judge mediator. The Supreme Court of Indonesia set a nationwide aim of 25% for settling disputes by mediation in 2023. However, the actual implementation in the jurisdiction of the Banten Religious High Court is only around 20,7% of the defined target, below the national success rate for religious courts, which has reached 39.85%. One of the main factors is the over-reliance on non-judge mediators and the mediator's ability to lead the mediation. Thus, mediation management must be improved, and the capacity of mediators, particularly non-judges, must be increased. This study seeks to discuss the effectiveness of dispute resolution by non-judge mediators and how to maximize the level of success in settling disputes by non-judge mediators. This article is a descriptive qualitative study using normative juridical and empirical approaches. According to the findings of this study, the mediation process in religious court institutions, particularly in the jurisdiction of the Banten Religious High Court, has not been effective because most of the process is directed by non-judge mediators who are less qualified than judge mediators. To increase the success rate of the mediation implementation process, the court must take the following steps: Rewarding non-judge mediators, organizing coaching and training programs for non-judge mediators, determining national mediation settlement targets by involving non-judge mediators, implementing hybrid mediation (between judge mediators and non-judge mediators); and conducting regular evaluations of a non-judge mediator.
The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis Mardi Candra; Ramlani Sinaulan; Fahadil Al Hasan; Jelang Ramadhan
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.1.2023.77-96

Abstract

Marriage combines the husband-wife relationship and unifies two families of different ethnicities, cultures, and backgrounds. The consent of the wali is a significant function of the family, particularly the prospective bride's family. Marriage requires the permission of the wali because it is null and void without it. In actuality, the wali of the prospective bride may be hesitant to marry off the woman under his supervision for various reasons, both Shar'i and non-Shar'i. As a result, the prospective bride must apply to the Religious Court for wali adhal for the marriage to occur. This qualitative research employs a normative legal approach, which examines legal norms found in laws and regulations, judge judgments, and other legal sources. According to the findings of this study, wali adhal cases are currently evaluated by voluntary trials or unilaterally. However, because it is unilaterally assessed and there is no opponent, fulfilling the legal purpose of building integrative justice in this examination requires considerable effort. Therefore, wali adhal cases must be examined using a contentious trial.
Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan Siagian, Parulian Hasiholan; Mau, Hedwig Adianto; Candra, Mardi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28476

Abstract

Youth has a very important position in the history of the struggle for Indonesian independence. Youth development is Indonesia's strategic agenda in order to prepare future generations who are strong and able to play a role in the development of the nation as a whole. In the present, youth are expected to continue to be able to fulfill independence in order to support national development. Seeing the very high potential of youth, the Government then saw the need to formulate special policies related to youth development. The research method in this writing is qualitative. The type of research in this research is using normative juridical law research. The purpose of the establishment of the Youth Law which provides specificity for the implementation of affairs in the field of youth cannot be carried out optimally so that it also has an impact on the Government's efforts in implementing youth development which is expected to support national development.Keywords: Authority; Youth; National development AbstrakPemuda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Di masa sekarang, pemuda diharapkan terus dapat mengisi kemerdekaan guna mendukung pembangunan nasional. Melihat potensi kaum muda yang sangat tinggi, Pemerintah kemudian memandang perlu menyusun kebijakan khusus terkait dengan pembangunan kepemudaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif, jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normative. Tujuan pembentukan Undang-Undang Kepemudaan yang memberikan kekhususan penyelenggaraan urusan dibidang kepemudaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga berdampak pula terhadap upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.Kata Kunci: Kewenangan; Kepemudaan; Pembangunan Nasional
Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Andayani, Rizki; Chandra, Tofik Yanuar; Candra, Mardi
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i2.929

Abstract

Sexual harassment is a crime that often occurs in society. This problem can happen to anyone, especially adult women and children. Acts of violence range from sexual harassment to sexual assault such as rape. This research uses a qualitative research method which is an in-depth understanding of a social or cultural phenomenon, meaning it examines the principles and norms of law based on primary and secondary legal materials, focusing on the main issue of legal protection for victims of sexual violence and the application of restitution for victims. The approach used in this research is a statutory approach and a case approach. The analysis process begins by categorizing the data and analyzing it to find the principles of regulations in legislation by analyzing the content and interpreting primary legal materials according to their context at the time of their creation. The study found that victims of violent crimes against women have the right to receive restitution, as stated in Indonesian laws. Victims can request restitution before or after a court's final decision. However, this right is not absolute and can vary depending on the circumstances. The researcher analyzed three court cases and found inconsistencies. In two cases, victims received different amounts of restitution. In the third case, the victim did not receive restitution because they hadn't requested it. The judges in this case focused on following legal procedures rather than prioritizing the victim's protection
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS KAIN IMPOR Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha; Hedwig Adianto Mau; Mardi Candra
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i10.9852

Abstract

The Textile and Textile Products (TPT) industry is one of the vital sectors in international trade for Indonesia. With the issue of increased imported fabrics, the Directorate General of Customs and Excise, which holds the authority under Law Number 17 of 2006 on Amendments to Law Number 10 of 1995 on Customs, is tasked with regulating, supervising, and collecting import duties to protect the domestic industry from the negative impacts of international trade. One of the instruments used is the imposition of Safeguard Import Duties (BMTP), which is applied when a surge in imports of certain goods, such as fabrics, poses a serious threat to the sustainability of the domestic industry. The theories used in this study are the theory of the Pancasila state and the theory of legal certainty.The type of research used in this study is normative legal research utilizing secondary data sourced from library materials, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study, data processing was carried out by systematically organizing legal materials.The research findings indicate that the authority of the Directorate General of Customs and Excise in collecting Safeguard Duty (BMTP) on imported fabrics is in accordance with the provisions of Law Number 10 of 1995 in conjunction with Law Number 17 of 2006 and Minister of Finance Regulation (PMK) Number 48 of 2024. Articles 16 and 17 of Law Number 17 of 2006 on Customs grant customs officials and the Director General of Customs and Excise the authority to determine and collect Import Duty (BM) on imported goods, including BMTP. In the context of imposing BMTP on imported fabrics, customs officials and the Director General of Customs and Excise exercise their functions based on policies established by the Minister of Finance through PMK Number 48 of 2024, as stipulated in Article 23D, paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 on Customs. An ideal legal framework for BMTP collection policy on imported fabrics is realized through the principle of legal certainty, as reflected in PMK Number 48 of 2024 and Law Number 10 of 1995 in conjunction with Law Number 17 of 2006. This legal certainty encompasses a clear legal basis, transparent procedures, avoidance of overlapping policies, non-discrimination, and a well-defined objection and appeal mechanism. Furthermore, the implementation of BMTP policy emphasizes information transparency, periodic evaluations, and consistent supervision to enhance public trust in the legal system while maintaining a balance between protecting domestic industries and safeguarding consumer interests.
KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN Herdia Noor Hafnita; Hedwig Adianto Mau; Mardi Candra
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proffesionalism is one of the key factors in the success of civil servants (PNS) in implementing public policies, providing services to the community, and fostering unity in national life. Professionalism reflects a person's attitude and competence in a specific field when performing their duties. A civil servant's professionalism can be developed through various means, one of which is education, either through funded study assignments or self-financed study programs. In carrying out study assignments, national regulations are needed to provide legal guidelines for their implementation. These include requirements for study assignments, their execution, the rights and obligations of employees undertaking them, as well as monitoring and evaluation of the process. Currently, regulations related to study assignments for civil servants refer to Presidential Regulation Number 12 of 1961 and the Prime Minister's Decree Number 224/MP/1961. However, these regulations are no longer relevant to current conditions, and many aspects of employee competency development require updated provisions. Therefore, it is necessary to establish new national regulations to revise or replace Presidential Regulation Number 12 of 1961 and the Prime Minister's Decree Number 224/MP/1961.The research method used is normative juridical with a statute approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach, utilizing Gustav Radbruch's theory of legal certainty and competency theory.The research results indicate that the current national policy on civil servant competency development through education, as stipulated in Presidential Regulation Number 12 of 1961 and the Prime Minister's Decree Number 224/MP/1961, is no longer relevant or aligned with current developments. Additionally, the circular issued by the Ministry of State Apparatus Utilization, which serves as a guideline for competency development, lacks legal force. Therefore, a regulation governing the competency development of civil servants through education is necessary to align with existing laws and regulations, ensuring legal certainty in its implementation.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK TERTINGGAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA YANG DILAKUKAN SECARA TERPISAH. Isman, Muhammad Ismunanda; Candra, Mardi; Basuki, Basuki
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 6 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i6.2884

Abstract

It is not uncommon for the perpetrator of a crime to commit several crimes, meaning that the perpetrator of the crime commits a crime more than once, the crime itself must be tried by law, and it is the responsibility of law enforcement officials, usually to account for the actions of the perpetrator of the crime itself, the investigator conducts split case handling, meaning that crimes that have not been tried in the handling of the case are handled separately, this also results in different court decisions. In its application, it often contradicts Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code which regulates the maximum imprisonment for a certain period of time and Article 71 of the Criminal Code which regulates the calculation of the offense left behind, so that in its application it contradicts the theory of legal objectives and law enforcement. As happened in the Robert Tantular case. The method in this research uses normative juridical, because the approach taken is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations and can also describe, situations, phenomena, or problems that refer to legal norms contained in various laws and regulations, court decisions. The author also uses case studies as a research strategy to investigate carefully about a program, event, activity, process, or group of individuals. The data used in this research includes primary data and secondary data. In practice in Indonesia, there are still mistakes in the application of law made by law enforcers, especially by the Panel of Judges, even though the provisions of underdeveloped offenses have also been regulated in the Criminal Code to limit the arbitrariness of law enforcement officials in enforcing the law related to underdeveloped offenses. Thus, in order to avoid mistakes in its application, technical guidance is needed related to the handling of underdeveloped criminal offenses by law enforcement officials so that law enforcement can run in accordance with the provisions of the legislation
Co-Authors Achmad Fitrian Adianto Mau, Hedwig Adji, Agung Bayu Agung Bayu Adji Ahmad Ahsan Ahsan, Ahmad Ahsanta Maulana Al Hasan, Fahadil Alim Sako Aman, Rifai s. Andayani, Rizki Apriandy Iskandar Dalimunthe Arief Isdiman Saleh Arifien, Bustanul Aristo Prabowo, Isnandar Basuki , Basuki Basuki Chandra, Tofik Yanuar Cicilia Julyani Tondy Damanhury, Ardhy Eka Sakti Panca Indraningsih Fahadil Al Hasan Fahadil Amin Al Hasan Fahadil Amin Al Hasan Fally Avriantara Franciska, Wira Gugun Gumilar, Gugun Hartanto, Gunawan Hedwig A. Mau Hedwig Adianto Mau Herdia Noor Hafnita Ismail Ismail Isman, Muhammad Ismunanda Isnandar Aristo Prabowo Joko Sriwidodo Joko Widodo Julianto Nugroho Loisa Merlin Tegay Majid, Saiful Mau, Hedwig Adianto Mau, Hedwiq Adianto Maulana, Hedwig A. Muhammad Ismunanda Isman Mutiah, Fifi Nugrahani, Ellen Lutya Putri Parulian Hasiholan Siagian Ramadhan, Jelang Ramlani Sinaulan Rifai s. Aman Riki Kristianto Sagala, Rotua Valentina Saiful Majid Sako, Alim Saleh, Arief Isdiman Salsabila, Aulia Siagian, Parulian Hasiholan Sibuea, Hotma Sinaulan, Ramlani Suadi, Amran Taufiqurrohman Syahuri Tondy, Cicilia Julyani Wijonarko, Reqi Endar Wira Franciska Yanto Yanto Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha