Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Publika Journal Presumption of Law Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Collegium Studiosum Journal Justice Voice Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum
Verawati Br. Tompul
Universitas Krisnadwipayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Limits of the Concept of Fair Use in Law number 28 of 2014 concerning Copyright Sardjana Orba Manullang; Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Yessy Kusumadewi; Verawati Br Tompul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.251

Abstract

As social beings, people frequently run into intellectual property issues in their relationships. God created humans as complex beings with a variety of needs in order to function. The ingredients required by humans to sustain physiological and psychological equilibrium, which attempts to maintain life and health, are also basic human requirements. There are a number of things that might lead to copyright infringement in Indonesia, from lax government regulations to a lack of public understanding of the value of copyright and the protection of intellectual property rights. However, because of the fair use doctrine, copyright is not entirely controlled by the inventor or copyright holders. The Fair Use Limit Concept in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright is the formulation of the problem in this study, which seeks to determine how far the Fair Use Limit Concept is in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, the methodology utilized in This study employs a type of normative research that involves reading reviews of secondary sources of information. This study also takes into account and examines copyright laws and regulations. The study's findings demonstrate that Indonesia's fair use laws are appropriately evaluated by the presence of the author's name or the use's noncommercial intent. In Indonesia, fair use laws give more people the chance to work and develop their creativity by utilizing the works of others. This is consistent with the essence of copyright, which requires that individuals produce specific works, which in this instance can be accomplished through the modification of other individuals' copyrighted works.
PENINGKATAN KESADARAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA USAHA KULINER Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12543

Abstract

Pelanggaran hak konsumen di bidang jasa kuliner terjadi pada bulan Januari 2018. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta, dimana pihak yang dirugikan adalah seorang konsumen berusia 30 tahun. Konsumen harus dilindungi dari segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari penggunaan produk barang dan/atau jasa yang dalam hal ini berupa jasa pelayanan di bidang kuliner. Dalam hal telah terjadinya kerugian, konsumen mempunyai hak untuk melaporkan kerugian yang didapat melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Apabila konsumen yang dirugikan menggunakan prosedur litigasi dapat diawali dengan membuat laporan ke penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Berdasarkan laporan tersebut penyidik akan menindaklanjuti dengan memanggil pelaku usaha, pihak yang dirugikan beserta saksi untuk memberikan keterangan mengenai kasus terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 4, 16 dan 62 sebagai bentuk sanksinya. Sampai dengan saat ini proses mencari keadilan bagi konsumen masih berlangsung.
KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Dedi Dwi Pamungkas; Verawati Br Tompul; Iis Isnaeni Nurwanty
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.541

Abstract

Konstruksi dan pembentukan suatu peraturan perundangan di pengaruhi oleh faktor politik didalamnya. Politik hukum yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya membuat suatu aturan yang dihasilkan akan terasa tujuan pembuatnya, begitupula dengan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai turunan dari aturan diatasnya diharapkan dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Peraturan Perundangan dibuat agar masyarakat bisa menjadi sejahtera, terutama bagi perempuan dan anak yang dianggap sebagai masyarakat yang rentan. Penulisan tulisan ini menganalisis konstruksi politik hukum di wilayah daerah. Peraturan daerah yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah di Wilayah CIAYUMAJAKUNING. Harapan penulisan ini adalah agar dilihat salah satu contoh di daerah terkait bagaimana konstruksi politik hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI WILAYAH JAKASAMPURNA BEKASI Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.16262

Abstract

Masyarakat di wilayah Jakasampurna Bekasi Barat masih belum memahami pentingnya melakukan jual beli tanah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya sertifikat tanah, sehingga banyak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hasil data yang diperoleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) warga di Jakasampurna, Bekasi Barat melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang terkadang tidak adanya sertipikat sebagai bukti bahwa sudah beralihnya hak milik dari penjual ke pembeli oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga Jakasampurna mengenai proses jual beli tanah.
Analisis Asas Nilai Ekonomi dalam Sistem Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Agustian Budi Prasetya; Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Verawati Br Tompul; Iis Isnaeni Nurwanty
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah di wilayah daerah harus disroroti dan dilihat alurnya dengan baik, sebab melalui sistem ini pengelolaan sampah dapat memiliki nilai ekonomi yang baik. Lingkungan hidup bersifat dapat memperbaharui dirinya sendiri, namun dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah tertentu, selalu memerlukan manusia sebagai pemimpin ekosistem di dunia. Lingkungan hidup dalam keberlanjutannya tentu memerlukan kerjasama yang baik antar semua pihak, terutama pihak yang langsung ada di lapangan seperti para pemangku kepentingan di daerah, yakni pemerintah daerah. Pemerintah telah melaksanakan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam UU 32/2009 tentang PPLH dalam aturan tersebut sebagai landasan sistem pengelolaan lingkungan yang kemudian didalamnya termasuk juga terkait sampah. Penumpukan sampah tentu akan mengakibatkan permasalahan yang besar bagi semua pihak. Asas ekonomi bisa menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN HUKUM DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU Sardjana Orba Manullang; Mutiarany Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20876

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang dan negara maju. Dengan metode studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam pendekatan pendidikan hukum, tantangan yang dihadapi, dan potensi perbaikan dalam sistem pendidikan hukum. Hasil penelitian menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan tinggi, transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Kolaborasi internasional dan pendekatan inklusif dalam pengajaran hukum juga ditekankan. Implikasi kebijakan melibatkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan mendukung perkembangan hukum dan keadilan. Penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang cara meningkatkan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang.
MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT Mutiarany Mutiarany; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati BR Tompul; Sardjana Orba Manullang
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3: September-Desember 2023
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v3i3.2821

Abstract

Keberadaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan sejarahnya bahkan harus dapat hidup berdampingan dan selaras dengan Hukum Positif yang ada mengingat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku yang masing-masing memiliki ketentuan adatnya termasuk dalam hal jika terjadi sengketa atau konflik dan dilindungi serta diakui oleh Pasal 18 (B)UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam Masyarakat Hukum Adat adalah melalui pendekatan Mediasi Komunitas dimana dalam Mediasi Komunitas, Pemimpin (Tokoh Adat) memiliki peran penting serta harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan ritual-ritual adat yang terdapat dalam Masyarakat Adat. Adapun tujuan dari adanya Mediasi Komunitas ini adalah untuk tetap menjaga keseimbangan dan harmoni Masyarakat Adat dengan lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank Verawati BR Tompul
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.300

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah agar nasabah lebih berhati-hati dalam menerima bukti-bukti tertulis dari pihak manapun terkait simpanan di bank. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang didasarkan pada data sekunder berupa instrumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dasar bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Atas dasar kepercayaan ini, kita menitipkan uang kita ke bank. Uang hanyalah alat pembayaran dari jual beli kepercayaan. Apabila bank sudah memahami prinsip tersebut, maka seorang bankir harus menunjukkan kepercayaan yang tulus dan ikhlas serta tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah, sehingga sudah seharusnya para bankir bekerja dengan asas kehati-hatian. Dengan kepercayaan dari nasabahlah akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Penelitian ini membahas kebocoran data nasabah merupakan kelalaian bank di mana kebocoran data nasabah bisa terjadi karena adanya kerja sama oknum pegawai bank dengan orang yang meminta data bank nasabah. Pada pertengahan tahun 2021, seorang nasabah berinisial AP dipanggil oleh Internal Audit Perusahaannya di tempat ia bekerja. Lalu, Internal Audit Perusahaan memperlihatkan foto rekening hasil cetak yang di screenshot dan yang terjadi adalah bagaimana bisa seseorang yang bukan pegawai bank bisa mengakses komputer bank dan pihak bank terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2012 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
Strategi Penyelamatan Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Titip Kelola: Studi Kasus pada PT Amarta Karya Sihaloho, Hendri BM; Setyowati, Retno Kus; Tompul, Verawati Br.
Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i1.1133

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dalam sektor pelayanan publik maupun komersial. Namun, tidak sedikit BUMN yang mengalami tekanan keuangan signifikan sehingga memerlukan mekanisme restrukturisasi, seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi. Salah satu strategi penyelamatan yang diinisiasi pemerintah adalah mekanisme titip kelola, yakni pengalihan sementara pengelolaan BUMN bermasalah kepada BUMN lain yang memiliki kinerja lebih baik. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tata kelola, serta daya saing BUMN yang mengalami kesulitan. Studi ini menganalisis aspek hukum mekanisme titip kelola, kinerja BUMN yang terlibat dalam proses tersebut, serta potensi diversifikasi produk dan layanan sebagai upaya perluasan segmen pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme titip kelola berpotensi mendukung stabilisasi keuangan dan operasional, meskipun keberhasilannya sangat ditentukan oleh transparansi implementasi dan strategi pengelolaan yang tepat. Selain itu, diversifikasi produk dan layanan menjadi elemen krusial dalam memperkuat daya saing serta keberlanjutan bisnis BUMN pasca-restrukturisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan mengenai indikator keberhasilan dan kebijakan pendukung guna mengoptimalkan kontribusi titip kelola terhadap pemulihan dan pertumbuhan BUMN.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Tompul, Verawati BR
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1671

Abstract

Women human rights defenders are agents of change, defending the interests of citizens and groups who often have no access to justice. When women human rights defenders assist a community or group, they are highly vulnerable to threats, including sexual harassment, rape threats, death threats, frequent reporting to the police by the other party, cyber attacks, physical, psychological and verbal abuse, defamation, attacks on family and murder. The vulnerability experienced by PPHAMs is a form of structural violence rooted in a patriarchal legal and social system. The state has a duty to protect PPHAM, i.e. to create a safe and comfortable environment for them. To protect PPHAM from criminalisation. The legal protection of PPHAM must be a priority for the state and civil society to ensure a safe and just space.
Co-Authors ADE RISNA SARI Agustian Budi Prasetya Ayu Sulviani Mega Saputri Baren Sipayung Bilmart Girsang Dedi Dwi Pamungkas Farah Dina Harum Handy Ferdiansyah Hartono Widodo Hendra Haryanto Hendro Siburian Henry Kristian Siburian Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Nurwanty Louisa Yesami Krisnalita Mutiarany Retno Kus Setyowati Sardjana Orba Manullang Sherlina Permata Sihaloho, Hendri BM Sophar Maru Hutagalung Titin Samsudin Yessy Kusmadevi Yessy Kusumadewi