Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi RIO LAW JURNAL Indonesian Community Journal Procedia of Social Sciences and Humanities Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Impulse: Journal of Research and Innovation in Physics Education Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Community Empowerment Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Puspitasari, Dara
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHAP Baru dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika Ulumudin, Mahirul; Basid, Abdul; Puspitasari, Dara
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1940

Abstract

ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang masih sangat bergantung pada pemenjaraan sebagai bentuk represi. Namun, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui pentingnya rehabilitasi pecandu narkoba sebagai sarana pemulihan sosial dan medis. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengadopsi KUHP memperkenalkan paradigma baru untuk melindungi hak-hak tersangka, membatasi metode paksaan, dan memperkuat gagasan proses hukum yang adil. Untuk memberikan model harmonisasi terbaik dalam menangani penyalahgunaan narkotika, penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU Narkotika dan KUHP menangani penyalahunaan narkotika. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif legislatif, konseptual, dan komparatif yang terbatas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat konflik dalam prosedur penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan pemenjaraan dan rehabilitasi pecandu narkotika. Untuk mewujudkan keadilan substantif, Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru harus diselaraskan dengan menekankan rehabilitasi sebagai alat utama, memperketat larangan terhadap taktik paksaan, dan memaksimalkan peran hakim pemeriksa pendahuluan.Kata Kunci: penyalahguna narkotika, harmonisasi hukum, rehabilitasi, KUHAP baru.
Peningkatan Legalitas Usaha dan Optimalisasi Produksi melalui Teknologi Tepat Guna pada Usaha Kering Kentang Dapur Bu Ardi Lova, Evi Fajriantina; Muslim, Shohib; Puspitasari, Dara
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 5 No 4 (2025): I-Com: Indonesian Community Journal (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/i-com.v5i4.8359

Abstract

Dapur Bu Ardi merupakan usaha katering yang berlokasi di Kota Surabaya dengan fokus pada produksi kering kentang. Meningkatnya gaya hidup praktis dan sehat masyarakat menjadi faktor pendukung utama keberlangsungan usaha ini. Namun, usaha tersebut masih menghadapi kendala pada proses produksi yang belum optimal serta aspek pemasaran yang terbatas, sehingga menghambat peningkatan kapasitas produksi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan solusi melalui edukasi dan pendampingan pengurusan legalitas serta penerapan teknologi tepat guna. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, pendampingan sertifikasi halal dan PIRT, serta penerapan mesin pengupas kentang, pemotong dan spinner peniris minyak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kualitas dan kapasitas produksi secara signifikan, disertai perluasan jangkauan pemasaran melalui legalitas yang lengkap. Dengan dukungan teknologi dan legalitas tersebut, Dapur Bu Ardi mampu meningkatkan daya saing, memperkuat keberlanjutan usaha, serta memperluas jaringan pasar secara lebih profesional.
Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana Indonesia: Antara Independensi Hakim dan Kepastian Hukum Lestari, Anita Puji; Agustalita, Dinda Heidiyuan; Puspitasari, Dara
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1973

Abstract

AbstrakDissenting opinion merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan perbedaan pendapat terhadap putusan mayoritas dalam majelis. Dalam sistem peradilan Indonesia, keberadaannya telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, namun pengaturannya dalam hukum acara pidana belum diatur secara komprehensif. Permasalahan yang muncul adalah belum jelasnya kedudukan dan kekuatan hukum dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis, implikasi praktis, serta relevansi dissenting opinion terhadap prinsip independensi hakim dan transparansi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion berkontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan, memperkuat akuntabilitas hakim, serta mendorong perkembangan hukum melalui dinamika interpretasi. Namun, ketiadaan pengaturan teknis dalam KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan pembaruan regulasi guna mempertegas kedudukannya dalam sistem peradilan pidana.Kata Kunci: dissenting opinion, independensi hakim, kepastian hukum, peradilan pidana
The Precarious State of Letter C: Land Registration Law Dynamics After PP Number 18 Year 2021 indriyawati, Naning; Suyanto, Suyanto; Puspitasari, Dara
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10545

Abstract

The enactment of Government Regulation (PP) No. 18 of 2021 has triggered a major transformation in Indonesia’s land registration framework. The primary focus of this study is to evaluate the current legal status of "Letter C" and determine whether it still functions as robust evidence of ownership or merely as proof of physical possession. Under the latest regulations, the role of Letter C has undergone a significant shift, moving from a primary form of evidence to a transitional or temporary document within the national land registration process. This study employs a normative legal research method, examining various regulatory layers, including the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, the Job Creation Law No. 11 of 2020, and specific provisions in PP No. 18 of 2021 regarding mandatory land registration. Furthermore, a conceptual approach is used to compare the administrative weight of Letter C against the absolute legal certainty provided by a formal land certificate. Data was gathered through an analysis of legal documents from the BPN Legal Documentation and Information Network (JDIH), agrarian law journals, and court rulings involving customary land disputes. The analysis reveals that after 2026, Letter C documents will hold a very weak legal position if they are not promptly converted through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. From a legal standpoint, Letter C is now classified only as a temporary basis of right (alas hak) that requires re-verification by Land Deed Officials (PPAT) and the National Land Agency (BPN). To address this vulnerability, it is recommended that the government provide subsidies for verification costs and conduct extensive public outreach to ensure legal certainty and agrarian justice for the community. 
Keseimbangan Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen Berbasis Keadilan Moch. Dewa Yando Nazula; Puspitasari, Dara; Wachidiyah Ningsih, Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4647

Abstract

Penelitian ini menganalisis antinomi hukum bagi pelaku usaha mikro dalam UU 5/1999 dan perlindungan hak konsumen dalam UU 8/1999. Meski Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan perlindungan UMKM sebagai instrumen demokrasi ekonomi, pengecualian pada Pasal 50 huruf h UU PM memicu dilema yuridis berupa distorsi pasar dan moral hazard. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, ditemukan bahwa sinkronisasi kedua regulasi tersebut belum mencapai titik ekuilibrium ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imunitas normatif bagi UMKM tanpa batasan omzet yang presisi mencederai asas keadilan komutatif melalui praktik kolusi harga artifisial. Sebaliknya, penegakan UUPK terhadap entitas kecil cenderung eksesif, sehingga berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keadilan distributif memerlukan keseimbangan antara proteksi sektoral dan akuntabilitas hukum.
Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan Mudlofar, Ahmad; Puspitasari, Dara; Setjoatmadja, Sylvia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5020

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha dominan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT), yang bertujuan menyeimbangkan fleksibilitas bisnis dengan tata kelola yang baik. Namun, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT sering kali menimbulkan ambiguitas norma. Frasa seperti "kesalahan", "kelalaian", dan "itikad baik" menciptakan ketidakpastian hukum dan berisiko melumpuhkan doktrin Business Judgment Rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dari keputusan bisnis berisiko namun wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma pada Pasal 97 ayat (3) UU PT dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban direksi, serta merumuskan upaya harmonisasi dengan doktrin BJR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT mengakibatkan yurisprudensi yang tidak konsisten, di mana pengadilan cenderung berfokus pada dampak kerugian daripada pembuktian unsur itikad baik. Hal ini menimbulkan risiko litigasi tinggi bagi direksi profesional dan berpotensi menghambat iklim investasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UU PT untuk mengklasifikasikan derajat kesalahan direksi secara eksplisit dan mengadopsi doktrin Business Judgment Rule secara tertulis. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum, membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian berat, serta menyeimbangkan perlindungan aset perseroan dengan hak-hak hukum direksi dalam menjalankan fungsinya.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Basid Agustalita, Dinda Heidiyuan ANITA PUJI LESTARI Effendi, Prihatin Ika Sartika indriyawati, Naning Lova, Evi Fajriantina Mashudi , Moch. Dewa Yando Nazula Mudlofar, Ahmad Munijam, In Am Muslim, Shohib Ningsih, Dwi Wachidiyah Noer, Zakiah Nurhidayah, Maulida Rizki Kurniawan, Rizki Rowa, Hyronimus Setjoatmadja, Sylvia Suyanto Suyanto Thohir, Roma Toni Kus Indratno Ulumudin, Mahirul Wachidiyah Ningsih, Dwi