Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik RIO LAW JURNAL Indonesian Community Journal Procedia of Social Sciences and Humanities Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Impulse: Journal of Research and Innovation in Physics Education Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Community Empowerment Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Puspitasari, Dara
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo, Gresik Puspitasari, Dara; Effendi, Prihatin; Basid, Abdul
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): PRAXIS Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v2i2.787

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Berdasrkan observasi di lapangan, hingga saat ini masih banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika tidak diatasi sejak awal, hal ini dapat berpotensi memengaruhi kelancaran implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsipprinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini memakai metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa’’ selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa; dan (2) dan adanya persamaan persepsi serta peningkatan Kerjasama yang bersinergi antara perangkat Desa dengan BPD dalam menyusun peraturan desa.
Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan KUHAP Baru dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika Ulumudin, Mahirul; Basid, Abdul; Puspitasari, Dara
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1940

Abstract

ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang masih sangat bergantung pada pemenjaraan sebagai bentuk represi. Namun, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui pentingnya rehabilitasi pecandu narkoba sebagai sarana pemulihan sosial dan medis. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengadopsi KUHP memperkenalkan paradigma baru untuk melindungi hak-hak tersangka, membatasi metode paksaan, dan memperkuat gagasan proses hukum yang adil. Untuk memberikan model harmonisasi terbaik dalam menangani penyalahgunaan narkotika, penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU Narkotika dan KUHP menangani penyalahunaan narkotika. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif legislatif, konseptual, dan komparatif yang terbatas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat konflik dalam prosedur penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan pemenjaraan dan rehabilitasi pecandu narkotika. Untuk mewujudkan keadilan substantif, Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Baru harus diselaraskan dengan menekankan rehabilitasi sebagai alat utama, memperketat larangan terhadap taktik paksaan, dan memaksimalkan peran hakim pemeriksa pendahuluan.Kata Kunci: penyalahguna narkotika, harmonisasi hukum, rehabilitasi, KUHAP baru.
Peningkatan Legalitas Usaha dan Optimalisasi Produksi melalui Teknologi Tepat Guna pada Usaha Kering Kentang Dapur Bu Ardi Lova, Evi Fajriantina; Muslim, Shohib; Puspitasari, Dara
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 5 No 4 (2025): I-Com: Indonesian Community Journal (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/i-com.v5i4.8359

Abstract

Dapur Bu Ardi merupakan usaha katering yang berlokasi di Kota Surabaya dengan fokus pada produksi kering kentang. Meningkatnya gaya hidup praktis dan sehat masyarakat menjadi faktor pendukung utama keberlangsungan usaha ini. Namun, usaha tersebut masih menghadapi kendala pada proses produksi yang belum optimal serta aspek pemasaran yang terbatas, sehingga menghambat peningkatan kapasitas produksi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan solusi melalui edukasi dan pendampingan pengurusan legalitas serta penerapan teknologi tepat guna. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, pendampingan sertifikasi halal dan PIRT, serta penerapan mesin pengupas kentang, pemotong dan spinner peniris minyak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kualitas dan kapasitas produksi secara signifikan, disertai perluasan jangkauan pemasaran melalui legalitas yang lengkap. Dengan dukungan teknologi dan legalitas tersebut, Dapur Bu Ardi mampu meningkatkan daya saing, memperkuat keberlanjutan usaha, serta memperluas jaringan pasar secara lebih profesional.
Keseimbangan Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen Berbasis Keadilan Moch. Dewa Yando Nazula; Puspitasari, Dara; Wachidiyah Ningsih, Dwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4647

Abstract

Penelitian ini menganalisis antinomi hukum bagi pelaku usaha mikro dalam UU 5/1999 dan perlindungan hak konsumen dalam UU 8/1999. Meski Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan perlindungan UMKM sebagai instrumen demokrasi ekonomi, pengecualian pada Pasal 50 huruf h UU PM memicu dilema yuridis berupa distorsi pasar dan moral hazard. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, ditemukan bahwa sinkronisasi kedua regulasi tersebut belum mencapai titik ekuilibrium ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imunitas normatif bagi UMKM tanpa batasan omzet yang presisi mencederai asas keadilan komutatif melalui praktik kolusi harga artifisial. Sebaliknya, penegakan UUPK terhadap entitas kecil cenderung eksesif, sehingga berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keadilan distributif memerlukan keseimbangan antara proteksi sektoral dan akuntabilitas hukum.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Basid Effendi, Prihatin Ika Sartika Lova, Evi Fajriantina Mashudi , Moch. Dewa Yando Nazula Munijam, In Am Muslim, Shohib Ningsih, Dwi Wachidiyah Noer, Zakiah Nurhidayah, Maulida Rizki Kurniawan, Rizki Rowa, Hyronimus Setjoatmadja, Sylvia Thohir, Roma Toni Kus Indratno Ulumudin, Mahirul Wachidiyah Ningsih, Dwi