Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT TERKAIT DENGAN WANPRESTASI PASIEN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Alfiansyah, Novan]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v10i8.10784
<![CDATA[Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Menurut Pasal 53 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Akibat hukum wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap dilihat dari ERS berdasarkan SIMRS untuk pembayaran dan pengobatan pasien diantaranya pembatalan atau penghentian perawatan, ganti rugi secara materiil kerugian finansial dan immateriil kerugian atas reputasi atau citra rumah sakit, penggunaan asuransi untuk membayar biaya yang belum dibayar dan implikasi lain dari wanprestasi pasien. Tujuan hukum yang hendak dicapai dengan penggunaan SIMRS terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pasien diantaranya melindungi dan memastikan terpenuhinya hak rumah sakit dan pasien, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menghindari penyalahgunaan dan penyelesaian sengketa, mewujudkan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi semua pihak.]]>
<![CDATA[Voices Unveiled: Law Students Speak Out on the Vital Significance of ESP Courses in Legal Education ]]>
<![CDATA[Laksmita Rachmawati, Dwita]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ EJI (English Journal of Indragiri): Studies in Education, Literature, and Linguistics Vol. 8 No. 1 (2024): EJI (English Journal of Indragiri): Studies in Education, Literature, and Lingu ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61672/eji.v8i1.2682
<![CDATA[This study embarks on an exploration of the paramount significance of English for Specific Purposes (ESP) courses tailored for law students. A total of 40 second semester students taking ESP for law students at Universitas Merdeka Pasuruan participated in the survey after completing foundational legal English courses. Respondents were instructed to complete the questionnaires in 30 minutes to an hour to ensure a careful consideration of all survey issues before responding. The majority of respondents (33 students) expressed a high degree of agreement regarding the importance of ESP courses in enhancing their language proficiency. 55% or 22 students indicating highly content and 38% or 15 students expressing total satisfaction with the materials of the English for law class. 50% or 20 students stated that speaking is the most difficult skill among other 3 English skills. Essentially, it is advisable to mandate that students acquire a foundational understanding of legal knowledge before delving into the study of English for law. While law major needs to master the law paradigm, it is imperative when instructing an English for law class, instructors furnish information about their respective law concept.]]>
<![CDATA[Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia ]]>
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 3, No 1 (2020): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/jmm.v3i1.46
<![CDATA[Pengabdian masyarakat merupakan salah satu program yang efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang soft skill. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Miftakhul Ulum. Kegiatan pengabdian masayarakan merupakan kegiatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan namun memiliki dampak yang besar pada masa depan anak. Lembaga kesejahteraan Sosial Anak dipilih dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini karena sesuai dengan keputusan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dengan diberikannya alat yang berupa mesin jahit. Sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sejalan dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut, khususnya untuk anak-anak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi kedalam beberapa tahapan yaitu mengetahui bahan yang akan digunakan, Pratik pembuatan, pengemasan, dan juga pemberian merek pada produk tersebut. Kegiatan ini disambut dengan Bahagia oleh warga binaan dimana mereka juga berharap kegiatan ini menjadi kegiatan yang dapat berkelanjutan.Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Masyarakat]]>
<![CDATA[PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI KEGIATAN “ANUGERAH BANGKIT DESAKU TAHUN 2017” ]]>
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 1, No 1 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.84 KB)
|
DOI: 10.51213/jmm.v1i1.7
<![CDATA[Anugerah Bangkit Desaku tahun 2017 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan atas kerjasama antara Radar Bromo-Jawa pos dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Agar hasil kegiatan dapat berhasil dengan maksimal maka Tim Juri diambilkan yang independen, yaitu 1. Dari Akademisi (Universitas Merdeka Pasuruan), 2. Dari Peneliti JPIP, dan 3. Dari Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan Anugerah Bangkit Desaku tahun 2017 diikuti oleh 24 Kecamatan yang terdiri dari 341 Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kegiatan terdiri dari pemaparan oleh pihak Desa, pembuktian lapang oleh tim Juri dan yang terakhir adalah masukan dari Tim Juri untuk membuat desa yang bersangkutan lebih berkembang. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh hasil bahwa Dana Desa yang diserap oleh masing-masing desa telah dipergunakan secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat di semua bidang. Sedangkan hasil yang paling menonjol adalah pada bidang ekonomi dengan banyaknya mumcul UMKM dan juga bidang pendidikan. Namun dari semua pemberdayaan masyarakat tersebut, masyarakat desa masih perlu pembinaan dan pengawasan. Sehingga pemberdayaan masyarakatnya menjadi optimal. Disinilah peran Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan.Kata Kunci : Desa, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah]]>
<![CDATA[TINDAKAN BUNUH DIRI KORBAN PERUNDUNGAN DIKAJI DARI PASAL 345 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Pranama, Diaz Anang Wahyu]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.190
<![CDATA[Tindakan perundungan merupakan fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat, di mana pelaku melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap korban untuk memenuhi kepuasan pribadi mereka. Dalam banyak kasus, pelaku akan terus mencari korban tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan. Hal ini sangat serius karena efeknya dapat sangat luas dan berdampak negatif yang mendalam. Korban perundungan seringkali mengalami depresi yang berkepanjangan dan terpuruk secara emosional, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa tindakan perundungan bukan hanya masalah perilaku individual, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan kesejahteraan sosial. Pelaku perundungan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan penting untuk memahami bagaimana tindakan mereka dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius, seperti kematian korban akibat bunuh diri. Oleh karena itu, penulisan jurnal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur-unsur Pasal 345 KUHP serta teori kausalitas untuk memahami hubungan sebab-akibat dalam kasus perundungan yang berujung pada tindakan bunuh diri korban.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT). ]]>
<![CDATA[Baidowi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.195
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju memberi ruang bagi kejahatan yang lebih banyak bentuk maupun cara yang digunakan. Salah satunya pencurian modem wifi yang dilakukan mantan pegawai teknisi WiFi. Terkait permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini yaitu pencurian Optical Network Terminal (ONT) oleh mantan teknisi jaringan internet wifi, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk melakukan tindak pidana pencurian. Salah satunya adalah menyamarkan diri dengan melakukan pencurian sambil mengenakan seragam dan membawa kartu tanda pengenal, status pelanggar adalah mantan karyawan (mantan teknisi). Kajian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi pelaku pencurian optical network terminal (ONT) serta tindakan untuk mengidentifikasi modus operandi yang digunakan pelaku.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NOMOR 601/PID.B/2021/PN BTM TENTANG PEMALSUAN HASIL POLYMERASE CHAIN REACTION ]]>
<![CDATA[Amrillah, Amrillah]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.199
<![CDATA[Penulisan jurnal ini mengkaji perihal tindak pidana pemalsuan hasil Polymerase Chain Reaction (PCR). Penulis melakukan kajian terkait permasalahan ini dengan maksud untuk memahami pertimbangan hakim tentang pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP serta untuk mengetahui terjadi konflik norma terhadap pemalsuan hasil Polymerase Chain Reaction putusan pengadilan nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm. Maka, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk memudahkan dalam pemecahan problem yang menjadi inti dari permasalahan ini diperlukan adanya pendekatan kasus, yang melibatkan melihat kasus yang relevan dengan masalah saat ini dan memiliki efek hukum yang berkuatan tetap. Bahwa hakim harus bertindak tegas mengenai pemalsuan surat hasil PCR yang dilakukan pada pandemi covid-19, karena seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan guna untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Oleh karena itu, penegak hukum harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan negara saat ini. Ada peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh majelis hakim yang saling bertentangan.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Terhadap Pengesahan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan ]]>
<![CDATA[Illah, Ainul Atok]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.109
<![CDATA[Anak merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang dilahirkan di luar kawin dapat diubah statusnya menjadi anak sah dari suatu perkawinan yang telah diakui oleh negara. Pembuatan akta kelahiran anak merupakan salah satu cara memberikan status hukum bagi anak. Anak haram dapat diperlakukan sebagai anak sah melalui proses hukum yang dikenal dengan istilah “legalisasi” (rechts middle). Penelitian ini ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap status anak. Dengan menggunakan tipologi riset hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, digunakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk memberikan analisis deskriptif, proses berpikir formal dan argumentatif, serta kesimpulan, selanjutnya proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk tertib andministrasi kependudukan maka diperlukan dan pencatatan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Selain itu, permintaan validasi dapat diajukan melalui perintah pengadilan daerah. Hak-hak sipil anak harus dilindungi oleh orang tuanya, masyarakat dan dengan diakui secara hukum sebagai keturunannya yang sah.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Gemilang, Hernando Dian]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.126
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji terkait pemungutan suara ulang yang terjadi pada TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Pondok Pesantren Darullughah Wadda`wah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui analisis secara yuridis dari sistem pemungutan suara serta penanganan pelanggaran dari kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum dan pendapat para ahli. Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis empiris juga digunakan sebagai pelengkap atau pendukung penelitian. Pendekatan secara empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang terlibat pada kasus tersebut. Dalam hasil analisis yang berbasis pada data pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. penulis mengungkapkan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bangil bersama Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tetapi untuk proses pelaksanaan pemungutan suara masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena petugas yang ada di TPS tidak dapat mengontrol dan mengkondisikan para pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb atau DPK pada waktu hari pemungtan suara. Disamping itu Bawaslu dengan KPU akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada peserta pemilu dan para pemilih secara masif dan berkelanjutan, agar semuanya mendapat pemahaman yang sama tentang pemilihan umum.]]>
<![CDATA[Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Aziz, Ahmad Yusril]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Istijab, Istijab]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.128
<![CDATA[Presidential threshold merupakan ambang batas penentuan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Presidential threshold merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20 persen kursi dari DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Aturan presidential threshold menjadi pro dan kontra karena aturan ini membatasi hak politik secara bebas mencalonkan atau memilih calon presiden. Kemudian koalisi yang dominan terhadap calon presiden tertentu sehingga memunculkan dua calon saja sehingga masyarakat tidak disajikan adanya calon alternatif. Presidential threshold menjadi pro kontra bagi partai politik karena besarnya persentase ambang batas presiden yang terlalu besar. Kemudian parpol yang belum berhasil lolos ambang batas parlemen pada pemilu yang lalu belum dapat mengusung kandidat presiden karena membutuhkan hasil suara legislatif. Parpol baru bergabung juga tidak memiliki kemampuan untuk mengusulkan kandidat presiden karena juga belum memiliki hasil suara legislatif untuk memenuhi besaran angka presidential threshold sehingga haknya sebagai partai politik mengikuti ajang pemilihan presiden terhambat aturan presidential threshold. Pada penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenai kedudukan presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengenai dampak ditimbulkan dari presidential threshold dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap partai politik.]]>
