Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Wawasan Yuridika Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal La Sociale Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Sinergi International Journal of Law Intellectual Law Review (ILRE) Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies
Toto Tohir Suriaatmaja
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak Eva Noviana; Toto Tohir Suriaatmadja; Rini Irianti Sundary
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.785 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v6i1.533

Abstract

Tujuan dari asas keseimbangan pada perjanjian kerja adalah tercapainya bargaining position yang seimbang antara pengusaha dan pekerja. Selama ini, perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dalam bentuk kontrak baku yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menegosiasikan bentuk dan isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, serta konsep asas keseimbangan dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan asas keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung dengan data primer dari hasil wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa eksistensi asas kesimbangan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja sering diabaikan oleh para pihak, mengingat adanya ketidakseimbangan posisi (bargaining position) antara pekerja dan pengusaha. Kurangnya penegakan hukum ketenagakerjaan, ketidakpastian hukum, dan kurang jelasnya aturan perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak terkait dalam mewujudkan perjanjian yang ideal.
Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal Annisa Affandy; Toto Tohir Suriatmadja
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1298

Abstract

Abstract. One of the roles of the Capital Market in Indonesia is as a vehicle for investment for the community. The public, which in this case are investors, can channel their funds to securities traded in the Capital Market, one of which is bonds with the type of medium-term bonds or MediumTerm Notes (MTN). In fact, investing in bonds in the Capital Market is not only profitable for investors, but is also faced with the risk of loss, including because of the PKPU decision filed by a third party against the issuer, which then results in the non-fulfillment of investors' rights. This study examines the fulfillment of investors' rights in investing in bonds in the Capital Market, where the fulfillment of these rights is constrained because the issuer of bonds received a PKPU decision requested by a third party. This study uses a normative juridical approach with qualitative descriptive-analytical specifications. The results show that the rights of investors in investing in MTN bonds according to the trusteeship contract as outlined in the bond issuance prospectus are to get payment of principal and bonds payable, but in fact investors do not get the right to payment of principal and interest of the 6 bonds because of the PKPU decision to issuers. Abstrak. Salah satu peran Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah investor dapat menyalurkan dananya pada efek yang diperjualbelikan di Pasar Modal, salah satunya adalah obligasi dengan jenis obligasi jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN). Kenyataanya, berinvestasi pada obligasi di Pasar Modal bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi investor, tetapi juga dihadapkan risiko kerugian diantaranya karena putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga terhadap emiten, kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak investor. Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak investor dalam investasi pada obligasi di Pasar Modal yang pemenuhan hak-haknya tersebut terkendala karena emiten penerbit obligasi mendapat putusan PKPU yang dimohonkan oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak investor dalam investasi pada obligasi jenis MTN sesuai kontrak perwaliamanatan yang dituangkan pada prospektus penerbitan obligasi adalah mendapatkan pembayaran pokok dan utang obligasi, namun pada faktanya investor tidak mendapatkan hak atas pembayaran pokok dan bunga ke-6 obligasi karena putusan PKPU terhadap emiten.
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Laporan Keuangan PT Hanson International Tbk Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Muhamad Bintang Sahmada; Toto Tohir Suriaatmaja
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15749

Abstract

Abstract. Service providers that play an important role in society are financial services, especially in the capital markets sector. Every company registered on the stock exchange, which becomes a public company, is required to carry out activities in the capital market guided by the principles of openness, including in the annual financial report (LKT). The application of the principle of transparency in the capital market is realized by analyzing Law No. 8 of 1995 supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015. One case related to manipulation of financial reports that did not apply the principle of transparency occurred in PT's annual financial report. Hanson International Tbk which was carried out by the Company Director with the initials BJ. The manipulation of financial reports was carried out by falsifying data records in the financial reports and using the full accrual method in recording the company's financial reports. The research results show that the application of the principles of openness implemented in the analysis of Law No. 8 of 1995 is supported by POJK regulations POJK14/POJK.04/2022 and POJK 31 /POJK.04/2015 on PT's annual financial reports. Hanson International Tbk has not complied with the guidelines for implementing financial reports, resulting in losses for investors. In this case PT. Hanson International Tbk committed unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code. Apart from that, BJ as Director violated the provisions in Law No. 8 of 1998 concerning capital markets. Abstrak. Penyedia layanan yang memainkan peran penting dalam masyarakat adalah layanan keuangan, terutama di sektor pasar modal. Setiap perusahaan yang terdaftar di bursa saham dan menjadi perusahaan publik diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal yang dipandu oleh prinsip keterbukaan, termasuk dalam laporan keuangan tahunan (LKT). Penerapan prinsip transparansi di pasar modal diwujudkan dengan menganalisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015. Salah satu kasus terkait manipulasi laporan keuangan yang tidak menerapkan prinsip transparansi terjadi pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan berinisial BJ. Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan memalsukan catatan data dalam laporan keuangan dan menggunakan metode akrual penuh dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dalam analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 didukung oleh peraturan POJK POJK14/POJK.04/2022 dan POJK 31/POJK.04/2015 pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk belum mematuhi pedoman pelaksanaan laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Dalam hal ini, PT. Hanson International Tbk melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, BJ sebagai Direktur melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang pasar modal.
WTO Subsidies Agreement on Fisheries (2022-2024): Agreed Terms and Implications for Indonesia Mucharom, Rully Syahrul; Suriaamadja, Toto Tohir; Januarita, Ratna; Jaya, Belardo Prasetya Mega; Maharani, Dwi Gita; Asari Taufiqurrohman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1394

Abstract

Indonesia has issued a fisheries subsidy policy to encourage the development of the fishing industry because this sector contributes to national development, but the subsidies applied must be in accordance with the provisions stipulated in the WTO. Indonesia is a member of the WTO and in the last few meetings held by the WTO in which the WTO prohibits subsidies, besides that fisheries subsidies can cause depletion of fish stocks and damage to marine biota. This is not in line with the UN program, namely Sustainable Development related to sustainable fisheries, so the implementation of fisheries subsidy policies can cause problems. the 12th WTO ministerial conference, a draft was drafted, but until now the draft has not been ratified, the draft fisheries subsidies at the WTO specifically regulate fisheries subsidies that are prohibited and exceptions in general. the 13th Ministerial Conference 2024 has not yet concluded negotiations on agricultural and fisheries subsidy issues, which remain key concerns for the conference organizers. Trade or Economic Ministers of the WTO engaged in negotiations are aware of the significant differences in positions among member states, necessitating further time for additional negotiations to be continued by permanent delegations in Geneva. The impact of the draft WTO fisheries subsidy, if successfully ratified, will have a negative impact on Indonesia in terms of the fishery market, fishery resources and employment.
Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) Based on a Review of the Job Creation Regulation Henlia Peristiwi Rejeki; Suriaatmaja, Toto Tohir; Yanto, Oksidelfa
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i3.793

Abstract

One form of employment agreement in Indonesia is a fixed-term employment agreement, or what we usually hear as a contract employment agreement. Recently, more and more business actors or companies have used a contract work system for their workers. It is suspected that in the implementation of the contract work agreement, it is more profitable for entrepreneurs or companies by ignoring the rights of workers that should be obtained. To obtain data, the method used in this study is the library research method, which is a research method carried out in the library, where data is obtained by reading, studying books, laws and regulations, scientific works, papers, the internet and other documents related to this. This article discusses How Legal Protection for workers whose contracts are continuously extended without a clear status. With the ratification of Perpu Number 02 of 2022 which is a replacement for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is hoped that it can help employees with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) to fulfill their rights at work, especially the payment of final PKWT compensation which should be paid when the Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) ends.
The Legal Status of Unborn Children as Heirs: A Comparative Study of Civil Law and Islamic Law Iriyanti; Suriaatmaja, Toto Tohir; Kartono
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i3.794

Abstract

The purpose of this study is to examine and compare the legal status of children as heirs based on the Civil Code and Islamic Law. The data collection process uses primary legal sources, including the principles and standards that have been set out in documents such as the Civil Code, Islamic jurisprudence, and the Compilation of Islamic Law on inheritance. Additional information is obtained from legal textbooks, academic journals, scientific articles, legal dictionaries, and relevant encyclopedic references. This study illustrates that there are significant differences in the procedures used to transfer inheritance to unborn children.
Perlindungan Hukum terhadap Para Penonton Konser yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Terselenggaranya Konser Fadhli Dwi Nur Fadhillah; Toto Tohir Suriaatmaja; Muhammad Ilman Abidin
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v5i1.6647

Abstract

Abstract. Music plays an important role in modern society, especially for young people as a medium of expression and entertainment. Music concerts are one form of entertainment that is in demand because it provides a direct experience. However, promoters often cancel concerts unilaterally without fulfilling obligations to consumer rights. This research aims to understand the legal protection for consumers due to concert cancellations and the refund mechanism for those who have purchased tickets. The approach used is normative juridical with analytical descriptive method, focusing on relevant laws and regulations and related legal theories. The results showed that the promoter did not fulfill its obligations according to Article 7 of the GCPL, such as providing clear information and compensation to consumers. In addition, the refund mechanism stipulated in Article 19 of GCPL is also often ignored. Therefore, stricter regulations are needed regarding the refund mechanism and sanctions for violating promoters. Promoter transparency and responsibility are essential to effectively protect consumer rights. Abstrak. Musik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern, terutama bagi anak muda sebagai media ekspresi dan hiburan. Konser musik menjadi salah satu bentuk hiburan yang diminati karena memberikan pengalaman langsung. Namun, sering terjadi pembatalan konser secara sepihak oleh promotor tanpa memenuhi kewajiban terhadap hak konsumen. Penelitian ini bertujuan memahami perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan konser serta mekanisme pengembalian dana bagi mereka yang telah membeli tiket. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan serta teori hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan pembatalan konser.Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor tidak memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 7 UUPK, seperti memberikan informasi yang jelas dan kompensasi kepada konsumen. Selain itu, mekanisme pengembalian dana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK juga sering diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait mekanisme pengembalian dana serta sanksi bagi promotor yang melanggar. Transparansi dan tanggung jawab promotor sangat penting untuk melindungi hak konsumen secara efektif. .
Legal Protection in Medical Disputes for Doctors in Relation to The Principle of Lex Specialist Zamrotul Damayanti, Lukluk; Tohir Suriaatmadja, Toto; Lucyati, Alma
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 1 No 2 (2023): October
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v1i2.48

Abstract

Health is one of the constitutional rights protected by law. The importance of health in everyday life makes many people hope to get a cure when they see a doctor. Patient expectations that differ from the results obtained sometimes lead to medical disputes. Conflicts that occur between doctors and patients if they cannot be resolved by mediation usually the patient or the patient's family will report to the authorities. Some law enforcers, in this case the police, still use the Criminal Code or Civil Code as the basis for charges without looking at other more specialised laws such as the Medical Practices Act (UUPK). The purpose of this thesis is to find out the procedures for legal protection for doctors in medical disputes and also to find out the application of the Lex Specialist principle of Article 79 letter (C) of the GCPL in relation to the lex generalis principle of the Civil Code in resolving medical disputes for doctors. This research uses a normative juridical approach and is analytically descriptive. From the results of this study, it can be concluded by the author that doctors will get legal protection in medical disputes if they have fulfilled administrative obligations, namely having STR and SIP as a condition for practicing medicine and performing actions according to SOPs, Professional Standards and conducting inform consent completely and clearly and filling out medical records in accordance with the actions performed.
Analysis of Overmacht Credit Agreements During Pandemic (Case Study of Loss Claims Rejections By Judges) Rully Syahrul Mucharom; Toto Tohir Suriaatmadja; Dey Ravena; M. Faiz Mufidi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2290

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze Covid-19 as a form of comparative advantage and the consequences of the advantage method in loan agreements and loan termination policies due to the Covid-19 pandemic. The research method is norm-law. It is a legal research method that examines and studies the provisions of legislation as a basis for subsequent analysis of the issues discussed. The research uses primary and secondary legal material for analysis through the study of relevant documents and literature. The analysis is a qualitative analysis that addresses the question in question. According to the research, Covid-19 is an unnatural disaster and thus can be classified as a measure of superiority. As a priority relationship, the laws governing the spread of Covid-19 result in a priority relationship with the loan agreement, which means that the debtor must continue to meet his obligations to the debtor even after Covid-19 is over. When it was implemented following POJK 11/2020, the debtor obtained credit relief through restructuring in the form of interest rate cuts, extension of maturity, reduction of funds owed, and interest reduction in arrears according to the restructuring table issued by the bank. After verification and analysis by the bank, the affected debtor Covid- 19
Gross split production sharing contracts in the oil and gas business creating imbalance and in justice Rani Fadhila Syafrinaldi; Toto Tohir Suriaatmadja; Chepi Ali Firman
Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies Vol. 3 No. 2 (2026): February
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jomabs.v3i1.3782

Abstract

Purpose: This study examines the implementation of Gross Split Production Sharing Contracts (PSCs) in Indonesia’s upstream oil and gas sector, with particular attention to whether the allocation of rights, obligations, and risks reflects the principles of balance and fairness in contract law. Research/methodology: The research adopts a normative juridical approach using qualitative analysis. Secondary legal materials are analyzed, including oil and gas legislation, government and ministerial regulations, and the contractual provisions of Gross Split PSCs. The analysis focuses on contractors’ obligations related to signature bonuses, firm commitments, and operating costs. Results: The findings indicate that Gross Split PSCs place excessive financial, operational, and technological burdens on contractors, while the government bears minimal risk. Contractors are fully responsible for signature bonuses, firm commitments, and operating costs without cost recovery mechanisms. This contractual structure creates an imbalance of rights and obligations and contributes to contractors’ difficulties in fulfilling firm commitments and achieving agreed production targets. Conclusions: Gross Split PSCs, as currently regulated, do not adequately uphold the principles of balance and fairness. The unequal distribution of risks and obligations undermines contractual justice and the sustainability of upstream oil and gas operations. Limitations: This study is limited to normative legal analysis and does not include empirical field data. Contribution: This research provides theoretical insight into the application of balance and fairness principles in energy contracts and offers practical considerations for improving the Gross Split PSC framework.
Co-Authors AH. Asari Taufiqurrohman Alin Ardinal Widjaksana Alya Pradhnyana Amel Salda Naskhila Annisa Affandy Chepi Ali Firman Z Cucu Sudrajat Dey Ravena Erni Rohaini Eva Noviana Fadhli Dwi Nur Fadhillah Farhan Bhadrika Arya Putra Frency Siska Gillang Achmad Riyadi Henlia Peristiwi Rejeki Indra Waspada Para Dirgantara Iriyanti Jaya, Belardo Prasetya Mega Kartono Laili Aristawati Lina Jamilah Lucyati, Alma Lukman Ilman Nurhakim M. Faiz Mufidi Maharani, Dwi Gita Muhamad Bintang Sahmada Muhammad Ilman Abidin Nurwindi Astrie Oksidelfa Yanto Rani Fadhila Syafrinaldi Ratna Januarita Rimba Supriatna Rini Irianti Sundary Rizki Amelia Firdaus Rully Syahrul Mucharom, Rully Syahrul Wirianingsih Wirianingsih Zamrotul Damayanti, Lukluk