Toto Tohir Suriaatmaja
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PROMOSI LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DAN PERUSAHAAN REKAMAN YANG DIWAARMERKING OLEH NOTARIS Indra Waspada Para Dirgantara; Toto Tohir Suriaatmadja; Alin Ardinal Widjaksana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2565

Abstract

Perjanjian promosi lagu antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman menimbulkan persoalan hukum ketika kewajiban promosi tidak dilaksanakan dan perjanjian hanya dibukukan melalui waarmerking oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian promosi lagu yang dibukukan pada buku khusus (waarmerking) serta perlindungan hukum para pihak ketika terjadi wanprestasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian. Instrumen penelitian berupa dokumen dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waarmerking tidak mengubah perjanjian di bawah tangan menjadi akta autentik, tetapi perjanjian tetap sah dan mengikat apabila memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Kesimpulannya, tanggung jawab pelaksanaan perjanjian berada pada para pihak, sedangkan perlindungan hukum dapat ditempuh secara preventif dan represif.
Checks and Balances in Two Systems of Government: Indonesia and Japan Wirianingsih Wirianingsih; Toto Tohir Suriaatmaja
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 2 (2027): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i2.505

Abstract

Checks and balances constitute a fundamental principle of modern constitutionalism, evolving from the separation of powers to prevent the concentration of governmental authority and ensure institutional accountability. This study comparatively examines the design and effectiveness of legislative oversight over the executive in Indonesia’s presidential system and Japan’s parliamentary system. Using a normative-juridical method, the study applies statutory, conceptual, and comparative approaches through analysis of constitutional provisions, legislation, institutional documents, and legal scholarship. The findings show that Indonesia adopts a relative separation of powers, with the House of Representatives (DPR) exercising legislative, budgetary, and oversight functions to constrain executive authority. Japan, by contrast, employs a parliamentary system characterized by a fusion of powers, in which the Cabinet is politically accountable to the National Diet. The effectiveness of checks and balances depends on political configurations, institutional capacity, and constitutional arrangements. Thus, checks and balances are context-dependent mechanisms shaped by each system’s constitutional and political structure.