Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Lingua Cultura Jurnal Panorama Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum jurnal syntax admiration Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal of Law, Poliitic and Humanities Wijaya Putra Law Review Equalegum International Law Journal Jurnal Hukum Bisnis Law and Humanity Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Palangka Law Review Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science
Chamdani Chamdani
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
The Stereotyping Representation of Kensi Blye’s Character in Television Crime Drama Series NCIS: Los Angeles Nobella Indradjaja; Chamdani Chamdani; Syafi'i Syafi'i
Lingua Cultura Vol. 16 No. 1 (2022): Lingua Cultura
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/lc.v16i1.7671

Abstract

The research discussed a stereotyping representation of Special Agent Kensi Blye, one of the female characters in the crime drama series ‘NCIS: Los Angeles series’. In the crime drama genre, a very masculine genre, the notion of a female character having masculine traits was common. Another issue was how the other male characters in the television show saw Kensi Blye. Their willingness to openly accept that Kensi Blye had more masculine traits than her feminine traits would be discussed. To analyze the representation of Kensi Blye, the three-dimensional framework was used as the approach. The research data were gathered from the utterances expressed by Kensi Blye’s co-workers about Kensi. The textual analysis would be the analysis of obtained data using a social actor network. Then, the resulting data would be analyzed using the feminine and masculine traits to find out how the other co-workers represent Kensi Blye’s character. The finding suggests that as the only female field agent, Kensi Blye seems to have a strong character, but in certain situations, her male co-workers still question her femaleness. The stereotyping of femaleness in female characters is inevitable even in the masculine genre of television cinema. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Sekaring Ayumeida Kusnadi; Chamdani Chamdani; Starry Kireida Kusnadi; Vika Andarini; Husni Anggoro
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.23126

Abstract

Anak termasuk dalam kelompok rentan dari bagian masyarakat. Anak sebagai korban suatu tindak pidana tentu membutuhkan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal. Dewasa ini tindak pidana banyak yang melibatkan anak sebagai korban. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, tindak pidana saat ini banyak yang menyalahgunakan data pribadi seseorang guna kepentingan pribadi maupun kelompok. Data pribadi seorang anak juga banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan seseorang tanpa memikirkan dampak kerugian yang dialami anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, melalui  pendekatan konsep (conseptual approach). Langkah Penelitian ini adalah penyusunan konsep, prinsip atau asas yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ditentukan hubungan antara konsep, prinsip atau asas dan naskah akademik dengan menggunakan logika deduktif-induktif guna mendapat preposisi dan konsep baik definisi, deskripsi serta klasifikasi yang dapat dipercaya sebagai hasil penelitian yang bersumber dari penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diidentifikasi, klasifikasi konsep, prinsip atau asas, dan undang –undang yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana adalah hak konstitusional setiap anak yang melekat dan harus diwujudkan karena hak konstitusional adalah kewajiban bagi pemerintah, pemerintahan serta warga negara lain untuk turut mewujudkannya. (2) Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan khsuus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi termasuk perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang anak. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, maka dalam segi yuridis, Indonesia masih memiliki kekosongan norma. Children belong to a vulnerable group from this section of society. Children as victims of a crime certainly need proper and maximum legal protection. Today many criminal acts involve children as victims. With the rapid development of technology, many criminal acts are currently abusing a person's personal data for personal or group interests. Personal data of a child is also widely misused for the benefit of someone without thinking about the impact of the loss suffered by the child as a victim. The research method used in this research is normative juridical, through a conceptual approach. This research step is the preparation of concepts, principles or principles that are related to the relevant laws and regulations. Then determine the relationship between concepts, principles or principles and academic texts using deductive - inductive logic in order to get prepositions and concepts, both definitions, descriptions and classifications that can be trusted as research results sourced from primary legal materials, secondary legal materials, identified, classification concepts, principles or principles, and related laws are then grouped according to the legal system. (1) The nature of legal protection of children faced with the law in criminal acts is the constitutional right of every child that is inherent and must be realized because constitutional rights are an obligation for the government, government and other citizens to participate in making it happen. (2) Currently Indonesia does not have special laws and regulations regarding the legal protection of personal data including legal protection of the personal data of a child. In the absence of special rules governing the legal protection of children as victims of criminal acts of misuse of personal data, then in terms of juridical, Indonesia still has a void of norms.
Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Di Indonesia Chamdani Chamdani
Jurnal Syntax Admiration Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v3i2.393

Abstract

Kejahatan atau tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja dimungkinkan terjadi mengingat semakin meningkatnya persaingan usaha ditengah menyempitnya lapangan kerja. oleh karenanya penelitian ini  dibuat bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja dan cara penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum positif terkait ketenagakerjaan melalui logika berpikir deduktif-induktif dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana oleh korporasi dikategorikan berupa tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sedangkan penyelesaiannya belum dapat menjerat korporasi secara langsung karena tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja merupakan delik aduan yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi korban tindak pidana, selain itu profesionalitas dan kompetensi penegak hukum dibidang ketenagakerjaan tidak berimbang dengan tingkat kompleksitas tindak pidana serta inkonsistensi peraturan perundang-undangang mengakibatkan sulit terwujudnya penegakan hukum tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja sehingga dibutuhkan terobosan hukum atau cara yang dapat memulihkan hubungan diantara keduanya baik pelaku maupun korban
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP PEKERJA DI INDONESIA Chamdani Chamdani; Wawan Setiabudi; Vika Andarini
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i1.68

Abstract

Kejahatan atau tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja dimungkinkan terjadi mengingat semakin meningkatnya persaingan usaha ditengah menyempitnya lapangan kerja. oleh karenanya penelitian ini dibuat dalam bentuk paper bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja dan cara penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum positif terkait ketenagakerjaan melalui logika berpikir deduktif-induktif dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana oleh korporasi dikategorikan berupa tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sedangkan penyelesaiannya belum dapat menjerat korporasi secara langsung karena tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja merupakan delik aduan yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi korban tindak pidana, selain itu profesionalitas dan kompetensi penegak hukum dibidang ketenagakerjaan tidak berimbang dengan tingkat kompleksitas tindak pidana serta inkonsistensi peraturan perundang- undangang mengakibatkan sulit terwujudnya penegakan hukum tindak pidana oleh korporasi terhadap pekerja sehingga dibutuhkan terobosan hukum atau cara yang dapat memulihkan hubungan diantara keduanya baik pelaku maupun korban.
TINJAUAN FILOSOFIS BAB IV KETENAGAKERJAAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Chamdani Chamdani; Nobella Indradjaja; Joko Ismono
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i2.76

Abstract

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada Bab IV Ketenagakerjaan yang secara spesifik terkait dengan perubahan-perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui secara jelas dan sistematis tentang tinjauan filosofis dan problematika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data pendamping lain (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan logika berpikir deduktif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Dalam konteks tinjauan filosofis peraturan perundang-undangan di Indonesia maka dapat dipahami bahwa didalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempertimbangkan cita-cita dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD RI 1945. Bahwa perubahan peraturan tentang ketenagakerjaan yang secara filosofi untuk memberikan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja adalah hal sulit diterima karena secara substansi lebih menguntungkan pengusaha atau pemberi kerja dan menurunkan (mendegradasi) kesejahteraan pekerja serta bertolak belakang dengan filosofi dan tujuan negara.
PENERAPAN PUTUSAN SELA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 Chamdani Chamdani; Budi Endarto; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Nobella Indradjaja
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i2.5516

Abstract

Almost all of the employers who terminate the employment relationship of their workers terminate their rights and obligations as employers to the workers concerned because they are no longer responsible or have ended their employment relationship with the work so that their rights and obligations are also cut off, including the decision on termination of employment determined by the entrepreneur. The purpose of this study is to analyze and determine the form of obligations of workers and employers that must be carried out during disputes over the termination of employment and to analyze the application of decisions between cases of termination of work after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a normative legal research or document or literature study carried out or aimed only at Article 96 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes and Chapter IV Manpower Article 81 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The interlocutory decision, as referred to in Article 96 paragraph (1) of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, is an interlocutory decision with the type of Interlocutor decision. Still, in its application, it is often referred to as a provisional decision and the wages granted in the interlocutory decision are called the regulated suspension wages. In the provisions of article 81, number 46 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, namely Article 157A paragraph (2) of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.
Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah Akibat Covid-19 terhadap Status Hubungan Kerja Chamdani Chamdani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.742 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i2.6320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait dampak penerapan kebijakan pemerintah akibat Covid-19 terhadap status hubungan kerja yang berimplikasi pada pengupahan tenaga kerja dalam situasi pandemi covid-19 yang didasarkan pada perspektif pembaharuan hukum di perusahaan persepatuan Kota Surabaya. Adapun penelitian yang dilaukan saat ini yaitu penelitian yuridis normatif yang menekankan pada studi kepustakaan, perundang-undangan, karya ilmiah/jurnal, pendapat para pakar, dan juga mendekatkan pada yuridis sosiologis dengan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Untuk menghindari perselisihan antara pengusaha dengan pekerja yang disebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, maka sebaiknya pemutusan hubungan kerja dihindari atau setidaknya jadi upaya terakhir dalam keberlangsungan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, oleh sebab itu diperlukan penerimaan atau kesepakatan kedua belah pihak dengan ide dan pemikiran yang sama-sama memberikan solusi untuk menentukan jalan tengah, sehingga pekerja maupun pengusaha dapat menerima dengan baik atas keputusan pemutusan hubungan kerja atau kebijakan lain yang akan ditempuh. Relevansi penelitian menunjukan bahwa dalam hal perlindungan pengupahan dan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum), dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan, para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah preventif terkait risiko efisiensi pengurangan tenaga kerja dengan melakukan pekerjaan di rumah.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA AKIBAT TIDAK MEMBAYAR UPAH KERJA MINIMUM Mirel Casa Isaura; Suwarno Abadi; Chamdani Chamdani
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.122

Abstract

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, terkadang masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan terkau permasalahan upah yang dibayar dibawah sesuai ketentuan. Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum kota atau kabupaten dan bagaimana sistem penegakan hukum terkait upah kerja minimum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi pidana penjara atau denda bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum. serta dapat melakukan upaya hukum non litigasi seperti perundingan bipartite, musyawarah, mediasi, dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Upah Minimum Selama Masa Pandemi Covid 19 chamdani chamdani
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4208

Abstract

Kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahun menjadi persoalan tersendiri bagi pengusaha. Penerapan sanksi pidana pelanggaran ketentuan upah minimum menjadi dua mata pisau yang tajam bagi pengusaha. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana dalam penegakan ketentuan upah minimum di satu sisi dinilai memberatkan ditengah ketatnya persaingan usaha dan penurunan produktivitas kerja akibat kebijakan pembatasan dari pemerintah dalam rangka menanggulangi wabah covid-19. Jenis penelitian merupakan yuridis normative dengan metode statuta approach/ pendekatan Undang-Undang yang mengatur Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana dengan pendekatan deduktif berlandaskan teori-teori dari pendapat ahli hukum serta media internet guna mempertajam analisis dalam pembahasannya. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa point  yakni Kedudukan sosiologis pengusaha yang lebih tinggi dan lebih kuat dari pekerja maka perlu adanya kekuatan paksaan untuk melindunginya. Pelanggaran ketentuan upah minimum adalah keluhan mutlak. Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum selama masa covid-19, perlu dilakukan perlindungan terhadap pekerja dengan mengutamakan pengembalian upah sampai sesuai dengan ketentuan dan penyelesaian para pihak (restorative justice) dan pidana sanksi merupakan upaya terakhir (ultimum remidium).
Legal Responsibility Of Cooperative Management And Supervisors For PKPU Bankruptcy Decision Number 37/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby Chamdani Chamdani; Nobella Indradjaja; Budi Endarto; Suwarno Abadi; Joko Ismono
Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Vol. 3 No. 02 (2023): May, Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science
Publisher : Cita Konsultindo Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to understand the legal consequences of the dissolution of cooperatives that are declared bankrupt. In addition, this article discusses much more, related to the responsibilities of cooperative management for the dissolution of cooperatives, declared bankrupt. The method used in this study is a normative legal research method with a conceptual and legal approach with primary and secondary legal sources. The results of this study indicate that cooperatives have filed for bankruptcy because of their financial condition and their property is generally confiscated and cooperatives can be declared bankrupt and terminated by a decision by the government and a commercial judge. The legal consequences drawn by the Management of cooperatives for the liquidation of cooperatives that are declared bankrupt include: Bankruptcy is carried out at a meeting of cooperative members and lawsuits, Permission to complete the dissolution in other matters remains valid Dissolution of cooperatives by government decision, and there is no authority from the management to carry out dissolution . The management of the cooperative, in this case, is responsible individually or jointly for the losses of the cooperative where the cooperative management clearly fulfills the obligations of the cooperative management who acts intentionally or negligently
Co-Authors Ananta, Geovani Dirga Aprilia, Sherly Nanda Assyifa, Lilia Safitri Budi Endarto Ella Erwindah Yuliani Firnanda, Ongky Hikmal Husni Anggoro Indradjaja, Nobella Indrajaja, Nobella Joko Ismono Joko Ismono Kurniasandi, Domi Dwi Kusnadi, Sekar Ayumeida Mirel Casa Isaura Nobella indradjaja Nobella Indradjaja Nobella Indradjaja Nobella Indradjaja Putri, Aime Renata salsabila, safira Saptama, Damai Alan Savage, Eileen Sekaring Ayumeida Kusnadi Sitaputri, Kamila Maharani Starry Kireida Kusnadi Suciana, Suciana Suwarno Abadi Suwarno Abadi Syafi'i Syafi'i Syafii Syafii . Utama, M. Luthfi Alif Vika Andarini Vika Andarini Wawan Setiabudi