Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Kabar Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Sipakatau Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Celebes Journal of Community Services
IRMAN PUTRA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : INTELEKTIVA

 1 
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT TNI DAN PNS TNI SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA IRMAN PUTRA; ARIEF FAHMI LUBIS
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 1 No 01 (2019): INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan Hukum dinyatakan tidak secara tegas sebagai tanggung jawab negara, tetapi Pasal 1 ayat (3) Undang­Undang Dasar menegaskan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang termasuk hak atas Bantuan Hukum, termasuk kepada Prajurit TNI dan PNS TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis menggunakan metode pendekatan yuridis dengan kajian secara komprehensif bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji atas dasar kebutuhan organisasi TNI terhadap hak hak dari Prajurit TNI dan PNS TNI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer bahwa bagi Prajurit TNI Bantuan Hukum juga sebagai salah satu rawatan kedinasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang­undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 mengatur tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM PENANGANAN KONFLIK OLEH KODAM XVIII KASUARI DI PAPUA BARAT IRMAN PUTRA; ARIEF FAHMI LUBIS
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 1 No 05 (2019): INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora E-ISSN 2686-5661
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat yang berada didaerah konflik akan merasa ketakutan, terancam dan mengungsi ke hutan-hutan. Pengerahan personel Kodam XVIII Kasuari bukanlah operasi militer melainkan mencari para pelaku tindak pidana terorisme karena telah menyebabkan ketakutan luar biasa pada masyarakat setempat hingga mengungsi ke dalam hutan sehingga Kodam XVIII Kasuari mendapatkan tugas tambahan untuk menormalisasi psikologis masyarakat Papua ganh terkena konflik tersebut dengan pendekatan antropologi wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari subjek menggunakan pendekatan yuridis normatif sesuai ruang lingkup dan definisi masalah yang disebutkan di atas. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, peneliti juga akan melengkapi secara yuridis politis dan historis. Penelitian ini secara bersamaan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Namun, dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap penyelidikan hukum normatif, dan penyelidikan hukum empiris berfungsi sebagai informasi tambahan. Kodam XVIII Kasuari selalu berusaha menghilangkan kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak yang menjadikan kegiatan sehari hari berbenturan dengan tindakan kriminal atau kejahatan seperti senjata api sebagai mas kawin dengan berbagai cara pendekatan antropology. Pendekatan tersebut membantu masyarakatPapua Barat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh para prajurit sebagai bagian dari operasi teritorial dalam hal penggalangan serta pembinaan, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, serta menegakkan hukum nasional dilingkungan masyarakat Papua Barat.
HAKEKAT PEMROSESAN PERKARA MILITER DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI LINGKUNGAN MILITER ; DALAM KAJIAN BUDAYA KEADILAN PERLUHUTAN SAGALA; IRMAN PUTRA; ARIEF FAHMI LUBIS
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 6 No 03 (2024): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI SEPTEMBER - DESEMBER
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan keadilan di lingkungan militer memerlukan pengadilan militer tersendiri yang tidak hanya menegakkan keadilan militer murni, tetapi juga keadilan umum yang juga berlaku di militer. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang diperiksa dan diadili dalam suatu perkara vonis. Militer yang merupakan komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya masyarakat pada umumnya. Misalnya ada budaya yang mengharuskan bawahan menghormati atasannya, dan ada sanksi jika bawahan tidak menghormati atasannya. Metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data secara sistematis, objektif, dan tepat waktu, seperti yang dijelaskan pada saat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penuntutan melalui pengadilan militer merupakan upaya terakhir (last resort) ketika upaya individu komandan untuk meningkatkan disiplin dan menegakkan keadilan disiplin tidak lagi cukup untuk mengatasinya. Oleh karena itu, pengadilan militer merupakan alat yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit serta memastikan bahwa setiap prajurit siap menjalankan misi apa pun, kapan pun dan di mana pun.
Co-Authors Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Arief Fahmi Lubis Bambang Iriawan Dian Kemala Dewi Edy Sony Firdaus, Firdaus Firzhal Arzhi Jiwantara Hafizh Idri Purbajati Heri Budianto Indah Susilowati Karolus Charlaes Bego M. Aslam Fadli Munip, Al Parluhutan Sagala Ramlani Lina Sinaulan Zainol Hasan