Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah Erma, Zetria; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Siregar, Yulkarnaini; Hidayati, Taufika; Rambe, Saima; Dalimunte, Nurul
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.569

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa yang mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa termasuk dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini belum memahami tentang kewenangan dan tugas kepala desa dalam penanggulangan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh aparatur desa dan masyarakat berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa dan aparatur desa. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di desa Pekan Bandar Khalifah. Kata Kunci : Sosialisasi, peran, kepala desa, pencemaran, lingkungan

Pelatihan Implementasi Budaya Olahraga di Kawasan Wisata Puncak Siosar Tanah Karo Nasution, Alwi Fachruzy; Daulay, Dicky Edwar; Pane, Armyen; Safrawali, Safrawali; Yusri, Yusri; Erma, Zetria
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Pariwisata memberikan andil yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu daerah tak terkecuali Puncak Siosar Tanah Karo. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya wisatawan yang datang di Puncak Siosar Tanah Karo sehingga dapat membuka kesempatan masyarakat dalam melakukan usaha, terciptanya lapangan kerja, menambah pendapatan bagi daerah serta masyarakat. Metode Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dimuai dengan observasi kemduian melakukan wawancara kepada pengelola tempat wisata, kemudian kepada masyarakat kawasan wisata, pedagang dan pengunjung. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kebiasaan baik berolahraga kepada pengelola dan Pengunjung di Kawasan Wisata tersebut. Hasil kegiatan PKM yaitu kegiatan PKM di kawasan wisata puncak siosar tanah karo telah direncanakan, dilakukan dan mendapat respon sangat baik oleh pengelola, pengunjung dan masyarakat kawasan wisata puncak siosar tanah karo dan berjalan lancar sesuai harapan. Hasil survey diketahui, kegiatan PKM tentang Budaya olahraga di kawasan wisata yaitu 67 % mengatakan “sangat menarik”, kemudian 33% mengatakan “menarik” dan sisanya 0, ini artinya budaya olahraga di kawasan wisata mendapat dukungan penuh dari semua kalangan.Kata Kunci: Pelatihan; Implementasi; Budaya Olahraga; Kawasan Wisata.

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata adalah sangat ditentukan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata adalah sangat ditentukan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

Socialization Of Land Dispute Resolution Based On Agreements Between Parties In Serdang Bedagai Regency Siregar, Yulkarnaini; Hanafi Pasaribu, Yusuf; Erma, Zetria; Ismayani, Ismayani; Hidayati, Taufika; Ingan Mahuli, Jenda; Annisa, Widya
International Journal Of Community Service Vol. 5 No. 3 (2025): August 2025 (Indonesia - Rusia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v5i3.850

Land disputes are a complex problem that frequently occurs in Indonesia, including in Serdang Bedagai Regency. Land, as a strategic resource, is often the object of disputes due to unclear ownership, inheritance that is not properly resolved, land purchases that do not comply with legal procedures, and conflicts between communities and the government or companies in land acquisition. The problem faced by the people of Serdang Bedagai Regency is the lack of understanding of the mechanism for resolving land disputes through inter-party agreements as a more effective and efficient alternative to out-of-court settlement. Many land dispute cases drag on and end in social conflict due to the community's lack of understanding of the procedures and benefits of dispute resolution through agreements. To address this problem, socialization activities were conducted through counseling for the people of Pematang Kuala Village using presentations, group discussions, and interactive question and answer methods. The material presented included types of land disputes, settlement mechanisms through inter-party agreements, and their implementation and challenges. This activity was attended by residents experiencing land disputes, traditional leaders, village officials, and related stakeholders. This program is expected to increase public understanding about peaceful land dispute resolution, reduce the level of land conflict, and increase social harmony in Serdang Bedagai Regency.

Land Grant To Adopted Children, A Court Case Study Erma, Zetria; Hidayati, Taufika
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.866

A gift is a free and irrevocable gift from one person to another person regarding movable goods through a Notarial deed or immovable goods under a deed from the Land Deed Official (PPAT) while the grantor is still alive. Gifts can only be made on existing objects, in contrast to inheritance which makes it possible to inherit existing assets, for example insurance coverage money. Even though the rules regarding gifts are clear, problems still often arise where heirs do not agree if the heir's assets are gifted to other people who are not related to the heir, including adopted children. Through descriptive analytical research, the article aims to find out the conditions regarding grants and the maximum share that grant recipients are entitled to get even if they are not heirs such as adopted children

Identity Fraud In Polygamy, A Review Of Court Decisions Hidayati, Taufika; Erma, Zetria
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.944

Marriage is a form of worship because it has a noble purpose to maintain human survival as stated in the Qur'an. It is hoped that a marriage will be carried out forever and without anything being hidden. In Islam, a husband is allowed to have more than one wife (polygamy) as long as he can act fairly and comply with applicable regulations. When you want to remarry, one of the conditions is the wife's consent and permission from the Religious Court. The husband committed the falsification of his identity when he was about to remarry. Through analytical descriptive research, this article aims to understand the terms and conditions of polygamous marriages and for husbands to understand the impact of the law on falsifying identities in marriage. The presence of identity falsification is one of the judge's considerations in handing down a decision to annul a marriage

Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Abrar, Insanul; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Erma, Zetria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8816

Pil reklona adalah salah satu jenis psikotropika yang berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan otak dan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jenis pil reklona adalah termasuk dalam jenis psikotropika mengandung clonazepam yang terdaftar dalam golongan IV (empat), nomor urut 30. Untuk itu disarankan agar penggunaan pil reklona harus dijauhi karena sangat membahayakan terhadap kesehatan

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9098

Per Perjanjian waralaba akan berjalan dengan baik apabila pemberi dan penerima waralaba melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad yang baik. Kalau penerima waralaba tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemberi waralaba. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah penerima waralaba harus membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian oleh pemberi waralaba dan pembayaran biaya lain sesuai kesepakatan. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah jalur nonlitigasi/ luar pengadilan seperti musyawarah dan mufakat/negosiasi, arbitrase, mediasi, konsolidasi dan jalur litigasi yaitu melalui pengadilan. Untuk itu disarankan agar pihak penerima waralaba melaksanakan prestasinya dengan baik untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan perselisihan dan agar kalau terjadinya wantprestasi dari pihak penerima waralaba diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan penberi waralaba.

CULTURIZATION OF LEGAL REVIEWS FOR VICTIMS OF ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE Erma, Zetria
Journal of Community Research and Service Vol. 8 No. 2: July 2024
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v8i2.53510

Legal protection for children who are victims of online sexual exploitation (online Child Sexual, Exploitation and Abuse or OCSEA) is an important issue in efforts to safeguard children's rights and welfare in the current era of digitalization. In an effort to overcome this problem, it is necessary to carry out community service by providing counseling for victims of child exploitation cases in the Medan Amplas District of Medan. This community service aims to provide understanding to the community about the importance of joint prevention efforts carried out by parents and teachers regarding the positive and negative impacts of the internet on children. The methodology involves a number of activities with a focus on outreach, training and campaigns to increase public awareness in collaboration with commissions and related institutions. The team also provides educational materials for using the internet to avoid negative risks which can be accessed by the public for free. The result of this community service is increased public awareness, namely the importance of parental and teacher supervision in optimizing internet use properly. Providing legal information related to crimes of sexual exploitation of children online. In conclusion, this community service is a proactive step in dealing with the serious problem of sexual exploitation crimes involving children online. By conducting this activity and the collaboration of several parties, it can jointly protect the younger generation from current technological advances.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search