Articles
<![CDATA[Identity Fraud In Polygamy, A Review Of Court Decisions ]]>
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Erma, Zetria]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v13i1.944
<![CDATA[Marriage is a form of worship because it has a noble purpose to maintain human survival as stated in the Qur'an. It is hoped that a marriage will be carried out forever and without anything being hidden. In Islam, a husband is allowed to have more than one wife (polygamy) as long as he can act fairly and comply with applicable regulations. When you want to remarry, one of the conditions is the wife's consent and permission from the Religious Court. The husband committed the falsification of his identity when he was about to remarry. Through analytical descriptive research, this article aims to understand the terms and conditions of polygamous marriages and for husbands to understand the impact of the law on falsifying identities in marriage. The presence of identity falsification is one of the judge's considerations in handing down a decision to annul a marriage]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Abrar, Insanul]]>;
<![CDATA[Pasaribu, Yusuf Hanafi]]>;
<![CDATA[Erma, Zetria]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8816
<![CDATA[Pil reklona adalah salah satu jenis psikotropika yang berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan otak dan berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Penyalahgunaan psikotropika jenis pil reklona ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jenis pil reklona adalah termasuk dalam jenis psikotropika mengandung clonazepam yang terdaftar dalam golongan IV (empat), nomor urut 30. Untuk itu disarankan agar penggunaan pil reklona harus dijauhi karena sangat membahayakan terhadap kesehatan]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba ]]>
<![CDATA[Siregar, Yulkarnaini]]>;
<![CDATA[Erma, Zetria]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9098
<![CDATA[Per Perjanjian waralaba akan berjalan dengan baik apabila pemberi dan penerima waralaba melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad yang baik. Kalau penerima waralaba tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemberi waralaba. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah penerima waralaba harus membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian oleh pemberi waralaba dan pembayaran biaya lain sesuai kesepakatan. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah jalur nonlitigasi/ luar pengadilan seperti musyawarah dan mufakat/negosiasi, arbitrase, mediasi, konsolidasi dan jalur litigasi yaitu melalui pengadilan. Untuk itu disarankan agar pihak penerima waralaba melaksanakan prestasinya dengan baik untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan perselisihan dan agar kalau terjadinya wantprestasi dari pihak penerima waralaba diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan penberi waralaba.]]>
<![CDATA[CULTURIZATION OF LEGAL REVIEWS FOR VICTIMS OF ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE ]]>
<![CDATA[Erma, Zetria]]>
<![CDATA[ Journal of Community Research and Service Vol. 8 No. 2: July 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jcrs.v8i2.53510
<![CDATA[Legal protection for children who are victims of online sexual exploitation (online Child Sexual, Exploitation and Abuse or OCSEA) is an important issue in efforts to safeguard children's rights and welfare in the current era of digitalization. In an effort to overcome this problem, it is necessary to carry out community service by providing counseling for victims of child exploitation cases in the Medan Amplas District of Medan. This community service aims to provide understanding to the community about the importance of joint prevention efforts carried out by parents and teachers regarding the positive and negative impacts of the internet on children. The methodology involves a number of activities with a focus on outreach, training and campaigns to increase public awareness in collaboration with commissions and related institutions. The team also provides educational materials for using the internet to avoid negative risks which can be accessed by the public for free. The result of this community service is increased public awareness, namely the importance of parental and teacher supervision in optimizing internet use properly. Providing legal information related to crimes of sexual exploitation of children online. In conclusion, this community service is a proactive step in dealing with the serious problem of sexual exploitation crimes involving children online. By conducting this activity and the collaboration of several parties, it can jointly protect the younger generation from current technological advances.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Erma, Zetria]]>;
<![CDATA[Tulim, Anto]]>;
<![CDATA[yuanita, Yuanita]]>
<![CDATA[ JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[E-commerce adalah bentuk bisnis baru yang penggunaannya sudah dianggap sebagai gaya hidup dengan menggunakan jaringan internet yang berbasis online. Pertumbuhan e-commerce sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional yang banyak dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Pelaksanaan bisnis ini menimbulkan banyak pelanggaran yang merugikan para pihak. Oleh sebab itu dibutuhkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran bisnis e-commerce di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan lainnya yang mendukung. Pelanggaran terhadap bisnis e-commerce dalam bentuk perdata dan pidana. Pelanggaran perdata yang biasanya adalah wantprestasi dalam perjanjian yang penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu mediasi dan arbitrase. Sedangkan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana hanya dapat dilimpahkan ke pengadilan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM UNTUK PELAKU TERKAIT E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK DARI PERLUASAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Tulim, Anto]]>;
<![CDATA[Yuanita, Yuanita]]>;
<![CDATA[Erma, Zetria]]>
<![CDATA[ JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perdagangan bebas mempunyai arti khusus ketika perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak tanpa dibatasi ruang dan waktu. Aspek tanpa dibatasi ruang dan waktu menjadi penting dalam perdagangan bebas karena akibat dari perluasan perdagangan dunia yang terjadi sehingga bisa dikatakan perdagangan bebas muncul karena melihat adanya manfaat dari pengembangan arus teknologi. Perluasan ekonomi berdampak pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada pengembangan pasar bebas atau cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Wujud dari akibat perluasan perdagangan bebas adalah munculnya fenomena electronic commerce. Penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan bagaimana penegakan hukum untuk pelaku terkait e-commerce sebagai bentuk dari perluasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian desk study. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tantangan hukum dalam pembangunan e- commerce yaitu bentuk badan hukum, perizinan, aspek legalitas dan perlindungan hukum para pihak dalam komuniatas e-commerce dan kedua, peran pemerintah dalam pembangunan bisnis e- commerce adalah dengan melakukan perbaikan sistem hukum nasional sesuai dengan dinamika perkembangan telematika dan menerbitkan regulasi yang memuat aspek pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan atau sumber daya manusia, infrastruktur jaringan komunikasi, logistik, keamanan siber serta manajemen pelaksana peta jalan e-commerce.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. SME REGION 1 SUMATERA 1 ]]>
<![CDATA[Erma, Zetria]]>;
<![CDATA[M. Sinaga, Mhd. Mahendra]]>;
<![CDATA[Pili, Olanda Karla]]>
<![CDATA[ JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 2 No. 2 (2020): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang harus mendapat perlindungan hukum dan dijaga dengan baik oleh pihak bank. Kenyataannya banyak terjadi kasus dimana pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah dari oknum pegawai bank. Hal ini akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi nasabah tetapi juga pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Pihak nasabahpun berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak bank. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 dalam bentuk bebas dan terpimpin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah terwujud melalui mekanisme layanan pengaduan nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan tanggung jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank adalah dapat dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Untuk itu disarankan agar pihak bank agar lebih memperketat pengawasan dalam menjaga kerahasiaan bank guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi nasabah pemerintah dan DPR perlu secepatnya mengeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Tulim, Anto]]>;
<![CDATA[Erma, Zetria]]>;
<![CDATA[Yuanita, Yuanita]]>
<![CDATA[ JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Virus Corona (Covid-19) telah membawa dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya dan kota Medan khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan data sekunder. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Medan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2020 sebagai upaya yang bersifat preventif yaitu kebijakan tentang protokol kesehatan dengan teknik koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redudansi dengan melakukan stategi komunikasi kepada masyarakat dan bersifat represif yang memberikan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya sehingga masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cendrung sangat rendah dan menurun. Selain itu Pemko Medan juga melakukan kerjasama dengan KADIN untuk membangkitkan UMKM. Disarankan agar masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk mematuhi peraturan tentang protokol kesehatan dan pemerintah daerah beserta aparaturnya memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya sehingga bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama UMKM.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Pasal 1320 KUH Perdata ]]>
<![CDATA[Erma, Zetria]]>;
<![CDATA[Tulim, Anto]]>;
<![CDATA[Asmaiyani, Asmaiyani]]>;
<![CDATA[Andi, Andi]]>
<![CDATA[ JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 3 No. 2 (2021): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sewa rahim (surrogate mother) adalah salah satu cara teknik bayi tabung yang merupakan cara non alamiah bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan keturunan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual). Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/Sk/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Keabsahan perjanjian sewa rahim (surrogate mother) ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah tidak sesuai dengan syarat syah yang ke 3 (tiga) yaitu adanya objek tertentu dimana rahim bukanlah barang yang bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian dan bertentangan dengan syarat syah yang ke 4 (empat) yaitu sebab (causa) yang halal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk itu disarankan bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan untuk tidak melakukan teknik sewa rahim (surrogate mother) dan dapat memilih cara lain yaitu dengan pengangkatan anak (adopsi) dan teknik bayi tabung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]]>
