Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JCRS (Journal of Community Research and Service) LEGAL BRIEF International Journal of Community Service Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Evidence Of Law Fiat Iustitia : Jurnal Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Journal Liaison Academia and Society Innovative: Journal Of Social Science Research UPMI Proceeding Series Journal Jurnal ABDIMAS MUTIARA JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL
Erma, Zetria
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-COMMERCE DI INDONESIA Erma, Zetria; Tulim, Anto; yuanita, Yuanita
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-commerce adalah bentuk bisnis baru yang penggunaannya sudah dianggap sebagai gaya hidup dengan menggunakan jaringan internet yang berbasis online. Pertumbuhan e-commerce sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional yang banyak dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Pelaksanaan bisnis ini menimbulkan banyak pelanggaran yang merugikan para pihak. Oleh sebab itu dibutuhkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran bisnis e-commerce di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan lainnya yang mendukung. Pelanggaran terhadap bisnis e-commerce dalam bentuk perdata dan pidana. Pelanggaran perdata yang biasanya adalah wantprestasi dalam perjanjian yang penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu mediasi dan arbitrase. Sedangkan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana hanya dapat dilimpahkan ke pengadilan.
PENEGAKAN HUKUM UNTUK PELAKU TERKAIT E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK DARI PERLUASAN EKONOMI Tulim, Anto; Yuanita, Yuanita; Erma, Zetria
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan bebas mempunyai arti khusus ketika perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak tanpa dibatasi ruang dan waktu. Aspek tanpa dibatasi ruang dan waktu menjadi penting dalam perdagangan bebas karena akibat dari perluasan perdagangan dunia yang terjadi sehingga bisa dikatakan perdagangan bebas muncul karena melihat adanya manfaat dari pengembangan arus teknologi. Perluasan ekonomi berdampak pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada pengembangan pasar bebas atau cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Wujud dari akibat perluasan perdagangan bebas adalah munculnya fenomena electronic commerce. Penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan bagaimana penegakan hukum untuk pelaku terkait e-commerce sebagai bentuk dari perluasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian desk study. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tantangan hukum dalam pembangunan e- commerce yaitu bentuk badan hukum, perizinan, aspek legalitas dan perlindungan hukum para pihak dalam komuniatas e-commerce dan kedua, peran pemerintah dalam pembangunan bisnis e- commerce adalah dengan melakukan perbaikan sistem hukum nasional sesuai dengan dinamika perkembangan telematika dan menerbitkan regulasi yang memuat aspek pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan atau sumber daya manusia, infrastruktur jaringan komunikasi, logistik, keamanan siber serta manajemen pelaksana peta jalan e-commerce.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. SME REGION 1 SUMATERA 1 Erma, Zetria; M. Sinaga, Mhd. Mahendra; Pili, Olanda Karla
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 2 No. 2 (2020): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang harus mendapat perlindungan hukum dan dijaga dengan baik oleh pihak bank. Kenyataannya banyak terjadi kasus dimana pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah dari oknum pegawai bank. Hal ini akan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi nasabah tetapi juga pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Pihak nasabahpun berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak bank. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 dalam bentuk bebas dan terpimpin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah terwujud melalui mekanisme layanan pengaduan nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan tanggung jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME Region 1 Sumatera 1 atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank adalah dapat dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Untuk itu disarankan agar pihak bank agar lebih memperketat pengawasan dalam menjaga kerahasiaan bank guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi nasabah pemerintah dan DPR perlu secepatnya mengeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN Tulim, Anto; Erma, Zetria; Yuanita, Yuanita
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Virus Corona (Covid-19) telah membawa dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya dan kota Medan khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan data sekunder. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Medan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2020 sebagai upaya yang bersifat preventif yaitu kebijakan tentang protokol kesehatan dengan teknik koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redudansi dengan melakukan stategi komunikasi kepada masyarakat dan bersifat represif yang memberikan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya sehingga masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cendrung sangat rendah dan menurun. Selain itu Pemko Medan juga melakukan kerjasama dengan KADIN untuk membangkitkan UMKM. Disarankan agar masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk mematuhi peraturan tentang protokol kesehatan dan pemerintah daerah beserta aparaturnya memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya sehingga bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama UMKM.
Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Pasal 1320 KUH Perdata Erma, Zetria; Tulim, Anto; Asmaiyani, Asmaiyani; Andi, Andi
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 3 No. 2 (2021): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sewa rahim (surrogate mother) adalah salah satu cara teknik bayi tabung yang merupakan cara non alamiah bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan keturunan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual). Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/Sk/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Keabsahan perjanjian sewa rahim (surrogate mother) ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah tidak sesuai dengan syarat syah yang ke 3 (tiga) yaitu adanya objek tertentu dimana rahim bukanlah barang yang bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian dan bertentangan dengan syarat syah yang ke 4 (empat) yaitu sebab (causa) yang halal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk itu disarankan bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan untuk tidak melakukan teknik sewa rahim (surrogate mother) dan dapat memilih cara lain yaitu dengan pengangkatan anak (adopsi) dan teknik bayi tabung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Socialization of Strengthening The Pancasila Virtue Movement To UPMI Students Hanafi Pasaribu, Yusuf; Nasution, Ramadhany; Ismayani, Ismayani; Erma, Zetria; Hayati, Winta; Siregar, Yulkarnaini
International Journal Of Community Service Vol. 5 No. 4 (2025): November 2025 ( Indonesia - Thailand - Malaysia - Timor Leste - Philippines )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v5i4.927

Abstract

Pancasila, as the foundation of the state, plays a vital role in shaping the character of the nation. However, the practice of its values among students has begun to fade due to the challenges of globalization, technological advances, and the influence of foreign ideologies. The problem faced by students at the UPMI in Medan is that their understanding of Pancasila is limited to memorization without appreciation and practice in their daily lives. The phenomena of intolerance, individualistic attitudes, and a decline in social awareness indicate that the internalization of Pancasila values has not been successful. To overcome these problems, activities to promote the Pancasila Virtue Movement were carried out in coordination with the UPMI rectorate and student organizations. The implementation methods included interactive lectures, group discussions, inspirational video screenings, and question and answer sessions. The material covered Pancasila as the foundation of the state and the Pancasila Virtue Movement, the implementation of Pancasila values in student life, and strategies for becoming agents of change. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the practice of Pancasila values and the formation of a community of Pancasila-minded students who are committed to carrying out real acts of virtue. This program is expected to strengthen the character of students and make them pioneers of the Pancasila Virtue Movement on campus and in the community.
Perlindungan Wajib Pajak dalam Perspektif Administrasi Publik: Analisis Peran Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai Representasi Kepentingan Publik Setiyawan, Rinto; Erma, Zetria; Ismayani, Ismayani; Yanti, Novi
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5596

Abstract

Taxation constitutes a primary instrument for financing government administration and public development. However, the relationship between the state and taxpayers is not always balanced. Tax authorities possess extensive powers in tax assessment, collection, and enforcement, while taxpayers often occupy a structurally weaker position. This imbalance creates conditions for administrative domination and potential abuse of authority. This article analyzes taxpayer protection from a public administration perspective by examining the role of the Indonesian Taxpayers Association (IWPI) as a form of public interest representation. The study adopts a conceptual review and policy analysis approach, utilizing documentary analysis of tax regulations, public administration literature, and IWPI’s institutional framework. The findings indicate that mechanisms for taxpayer representation are essential to strengthening accountability in tax administration and rebalancing power relations between the state and citizens. From a legal standpoint, IWPI faces no formal barriers, as it is established as a legally recognized association. However, its effectiveness is constrained by structural obstacles, particularly limited access to tax policymaking processes and information. These constraints are closely linked to the authoritarian character of Indonesia’s tax administration, where normative and technical authority is highly centralized under the Minister of Finance. This centralization is reflected in the extensive delegation of regulatory authority through ministerial regulations, as well as in the institutional positioning of the Directorate General of Taxes and the Tax Court, which remains administratively under the Ministry of Finance until 31 December 2026. The article argues that taxpayer protection is an integral component of democratic governance and underscores the need for institutional reform to reduce power asymmetries within tax administration.
Legal Consequences Of Breach Of Contract In Mobile Phone Sale And Purchase Agreements (A Study Of Malang District Court Decision Number 149/Pdt.G/2023/PN.Mlg) Martiza Matondang, Michella; Khoiri Harahap, Syaiful; Erma, Zetria
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2276

Abstract

Technological growth in Indonesia is advancing rapidly as public demand for communication devices increases, driving significant growth in the mobile phone market—both online and offline. However, the high demand for quality technology has led to the emergence of disputes in mobile phone sales. This is exemplified by the Malang District Court Decision Number 149/Pdt.G/2023/PN.Mlg regarding a sales agreement between PT. Sentral Global Mitra Sejahtera and FitraArdhitaNurullisha Putra, in which the debtor defaulted. Based on this, the author focuses the research as follows: 1) Factors causing breach of contract in mobile phone sales agreements; 2) How judges consider the case when adjudicating mobile phone sales agreements; and 3) The legal consequences of breach of contract in mobile phone sales agreements. The type of research used is normative legal research, which involves analyzing, observing, and examining legal materials obtained from primary, secondary, and tertiary sources. The results of this study indicate that the legal consequences of breach of contract in a mobile phone sales agreement, as seen in Malang District Court Decision Number 149/Pdt.G/2023/PN.Mlg, arose due to the defendant’s delay in making the final payment to the plaintiff, even though the plaintiff had attempted to contact the buyer personally. The plaintiff also attempted to issue a formal notice, but the defendant did not demonstrate good faith. The defendant, having been found in breach of contract, must pay the plaintiff the sum of IDR146,594,500.00, as well as court costs amounting to IDR 267,700.00.
Co-Authors Abrar, Insanul Andi Andi Annisa, Widya Asmaiyani, Asmaiyani Daulay, Dicky Edwar Elisabeth Sitepu Hanafi Pasaribu, Yusuf Hayati, Winta Ingan Mahuli, Jenda Ismayani Ismayani Khoiri Harahap, Syaiful M. Sinaga, Mhd. Mahendra Mahuli, Jenda Ingan Manullang, Marihot Martiza Matondang, Michella Nasution, Alwi Fachruzy Nasution, Ramadhany Nurul Dalimunte Nurwijayanti Pane, Armyen Pasaribu, Yusuf Hanafi Pili, Olanda Karla Rambe, Saima Rambe, Saimah Razali, Muhammad RINI RINI Robiyanti, Dewi Safrawali, Safrawali Setiyawan, Rinto Siswahyudianto Tampubolon, Manner Taufika Hidayati Tulim, Anto Yuanita . Yuanita, Yuanita Yulkarnaini Siregar Yusri Yusri