Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community Hamid, Asrul; Ritonga, Raja; Siregar, Resi Atna Sari; Akhyar, Akhyar; Nasution, Suryadi
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.12598

The legal dualism in the Mandailing Natal community between the rules of school fiqh and the laws and regulations regarding divorce issues still leaves problems. This research aims to answer the phenomenon of divorce outside the Religious Courts in the Mandailing Natal community and the factors that influence it, then the legal consequences that occur in the Mandailing Natal community. This study uses sociological legal methods with a legislative approach and is analyzed philosophically. Data was collected by means of literature study and observation. The study found that the rules in fiqh state that divorce can be carried out anywhere and at any time without being limited by space and time as long as harmony and conditions are met, while the rules in legislation such as the Marriage Law, the Religious Courts Law and the Compilation of Islamic Law ( KHI) states that divorce can only be carried out in front of a court hearing, in other words, there are rules that must be fulfilled when seeking a divorce. The legal consequences of divorce outside the Religious Courts show that the legal rules were made with the aim of maintaining benefits and avoiding mafsadat. So the public needs to understand that even though divorce is a private matter, the presence of the government is an effort to guarantee the rights and legal protection of the community. So that Islamic law can be seen from various aspects of life, so that the goal of sharia, namely legal certainty and order, can be realized.

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Siregar, Resi Atna Sari
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.

OPTIMALISASI PERAN NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN PANYABUNGAN Ritonga, Raja; Siregar, Ilham Ramadan; Idris, Idris; Akhyar, Akhyar; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Hamid, Asrul; Suryadi, Suryadi; Harahap, Titi Martini; Siregar, Resi Atna Sari
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif. Namun, peran nazir sebagai pengelola wakaf seringkali belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan, manajemen, dan strategi pengembangan aset. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan dalam mengelola aset wakaf secara produktif melalui pendampingan, pelatihan, dan penyusunan model pengelolaan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan manajemen wakaf. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman nazir mengenai prinsip pengelolaan wakaf produktif, kemampuan perencanaan bisnis syariah, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau properti, sehingga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran nazir wakaf menjadi kunci utama dalam mewujudkan wakaf sebagai penggerak ekonomi umat di Kecamatan Panyabungan.

OPTIMALISASI PERAN NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN PANYABUNGAN Ritonga, Raja; Siregar, Ilham Ramadan; Idris, Idris; Akhyar, Akhyar; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Hamid, Asrul; Suryadi, Suryadi; Harahap, Titi Martini; Siregar, Resi Atna Sari
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif. Namun, peran nazir sebagai pengelola wakaf seringkali belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan, manajemen, dan strategi pengembangan aset. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan dalam mengelola aset wakaf secara produktif melalui pendampingan, pelatihan, dan penyusunan model pengelolaan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan manajemen wakaf. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman nazir mengenai prinsip pengelolaan wakaf produktif, kemampuan perencanaan bisnis syariah, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau properti, sehingga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran nazir wakaf menjadi kunci utama dalam mewujudkan wakaf sebagai penggerak ekonomi umat di Kecamatan Panyabungan.

Building Pesantren Independence Through Innovation in Pesantren Cooperatives Siregar, Erpiana; Harahap, Titi Martini; Siregar, Resi Atna Sari
Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Vol. 19 No. 2 (2025): Desember (2025)
Publisher : STAI Serdang Lubuk Pakam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51672/alfikru.v19i2.762

This research departs from the challenges of modernization that affect the moral and spiritual values of the younger generation, including in the context of Islamic education. Pesantren, as educational institutions that have an important role in shaping the character of santri, face the need to become economically independent so as not to depend on government assistance. The purpose of this study is to analyze the model of pesantren economic independence through the management of pesantren cooperatives, as well as how these cooperatives can support the economic empowerment of pesantren and the surrounding community. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results showed that Al-Abraar Islamic Boarding School succeeded in developing several effective cooperative business units, such as oil palm plantations and animal husbandry, to support its economic independence. On the other hand, Musthafawiyah Islamic Boarding School faces obstacles in cooperative management due to limited licensing and management quality. The implication of this study is the importance of strengthening the managerial capacity and governance of cooperatives to achieve sustainable economic independence of pesantren.

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Siregar, Resi Atna Sari
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v2i1.472

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search