Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Journal of Law and Nation Journal Research of Social Science, Economics, and Management Innovative: Journal Of Social Science Research Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Relasi Publik Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Realism: Law Review
Nur Arifudin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK Hidayatullah, Nur; Arifudin, Nur; Damanik, Amsari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unilateral cancellation of the agreement before the end of the agreement period is categorized as unlawful. In some cases of unilateral cancellation of lease agreements submitted to the District Court, there are differences in legal considerations by the Panel of Judges in interpreting elements of unlawful acts in unilaterally canceling agreements resulting in disparity in decisions. The research method used is doctrinal research based on a legal issue that is examined in several District Court decisions with a statutory approach and relevant legal theories. The results showed that the disparity in judges' decisions in Decision Number 760/Pdt.G/2017/PN.Dps, Decision Number 404/Pdt.G/2019/PN.Bdg, and Decision Number 196/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel in its legal consideration, the Panel of Judges considered that not all unilateral cancellation of agreements can be categorized as unlawful acts based on certain things that prove that there is strong evidence and clear reasons for one party to cancel the lease agreement unilaterally. Efforts to minimize the disparity of the three decisions are the establishment of a more specific agreement clause that regulates provisions related to matters that cause the cancellation of the lease agreement, the Panel of Judges is more optimal in assessing the facts revealed in the trial, the use of jurisprudence and improving guidance and evaluation for judges by the Supreme Court.
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Balo' Toraja Kota Samarinda Damantary, Sephia Ekaputri; Angelica, Angelica; Bungalangan, Fajar Dirgah; Arifudin, Nur
Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Vol. 3 No. 3 (2023): September
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/antropocene.v3i3.2088

Abstract

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Salah satu contoh koperasi simpan pinjam adalah Koperasi Balo’ Toraja yang berada di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa studi kepustakaan Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Koperasi Balo’ Toraja Kota Samarinda telah mengimplementasikan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini membahas tentang legalitas Koperasi Balo’ Toraja yang pendiriannya sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkoperasian. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang kewajiban adanya Rapat Anggota sesuai Pasal 22 ayat (1) UU Perkoperasian yang penerapannya dilaksanakan oleh Koperasi Balo’ Toraja untuk membahas hal-hal dalam Pasal 23 UU Perkoperasian dengan sistem perwakilan kelompok setiap satu tahun. Pemerintah juga berkontribusi dalam menyalurkan bantuan dana serta mengawasi jalannya koperasi ini.
ASPEK TEORITIK TENTANG RELEVANSI KAJIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sipayung, Baren; Hamongpranoto, Sarosa; Arifudin, Nur
Realism: Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i1.28

Abstract

Penelitian ini mengulas relevansi teoritis kajian hukum perundang-undangan dalam pembentukan peraturan. Hasilnya menyimpulkan peran strategis kajian hukum dalam memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan keberlanjutan sistem hukum negara. Selain itu, kajian hukum juga memastikan kebijakan pemerintah sesuai kepentingan rakyat, mengatasi masalah hukum, mengatur proses pembentukan hukum, dan menciptakan kepastian hukum serta stabilitas sosial. Tantangan dalam pembangunan hukum negara mencakup kompleksitas perubahan hukum, keterbatasan sumber daya, aksesibilitas hukum yang lebih baik, dan peran teknologi dalam kajian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kerjasama antara akademisi, birokrat, dan profesi hukum untuk membentuk sistem hukum negara yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum maksimal bagi warga negara.
Evaluasi Pembangunan Hukum di Kutai Kartanegara: Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum Arifudin, Nur; Furqoniah, Finnah; Alfian, Alfian; Wati, Agustina; Andini, Orin Gusta; Risco, Sofwan; Hetami, Adietya Arie; Putera, Muhammad Tommy Fimi; Sutopo, Tulus; Nur, Muhammad Subahan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18720

Abstract

Pembangunan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari upaya nasional untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Kutai Kartanegara tahun 2024 dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan sistem hukum di daerah ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi dari instansi penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan IPH Kutai Kartanegara berada pada skor 0.64 dengan predikat baik, namun masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap keadilan, terutama di daerah terpencil. Rekomendasi perbaikan meliputi penguatan kelembagaan hukum, harmonisasi hukum adat dengan hukum formal, peningkatan edukasi hukum, serta penguatan penegakan hukum lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel
Ratio Legis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Menuju Harmoni Interaksi Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat Deswina Maharani, Citra Ayu; Arifudin, Nur; Kurahman, Fauzi; Galih Ray Alfaries, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1728

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept that states an organization (Company) has a responsibility towards consumers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of the company's operations. For example, regarding problems that impact the environment, such as pollution, waste, product safety and labor. Based on Positive Law "Companies that carry out business activities in the field and/or related to natural resources are obliged to carry out Corporate Social Responsibility". This is because the company must have benefits that can be felt by the business environment and society. However, in reality, not all companies are able to realize Social and Environmental Responsibility is implemented it is not carried out well. The article with the title "Legis Ratio of Corporate Social and Environmental Responsibility towards Harmonious Interaction between Companies, Government and Society" was created for answering questions regarding how to implement Corporate Social Responsibility in companies in Indonesia, Why the Implementation of Corporate Social Responsibility in Companies in Indonesia is Still Many Obstacles and How to Create Harmony in the Interaction of Companies, Government and Society. Hoped that the results of this writing can be applied to create harmony in the interactions between companies, government and society.
Environmental Sustainability and Corporate Responsibility: A Legal Framework for Indonesian Business in the Future Arifudin, Nur; Purwanti, Purwanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4339

Abstract

This study examines how legal frameworks, corporate responsibility, and environmental sustainability interact with one another in the Indonesian industry. The study evaluates business behavior, legal frameworks, and environmental governance through a normative analysis to find ways to improve sustainability and responsibility. The results highlight the positive aspects of Indonesia's legal system, including its extensive legislation and corporate responsibility-promoting programs. Nonetheless, there are still issues, such as lax regulations and ineffective enforcement systems. Stakeholder viewpoints highlight how crucial it is to promote sustainability through openness, public involvement, and multi-stakeholder cooperation. The suggestions include bolstering capacity-building initiatives, encouraging transparency, aligning regulations, enforcing stricter enforcement, and rewarding sustainable behaviors. By implementing these ideas, Indonesia may establish a more sustainable and conscientious corporate environment, striking a balance between environmental stewardship and economic growth.
Legal Construction that Strengthens Individual Legal Responsibility in Corporate Leadership Regarding Practices Social and Environmental Responsibility in Indonesia Arifudin, Nur; Purwanti, Purwanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4354

Abstract

In the realm of corporate leadership, the integration of Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) practices has gained increasing attention as organizations seek to align their operations with sustainable development goals. This paper delves into the legal constructs aimed at strengthening individual legal accountability within corporate leadership concerning TJSL practices. The study engages in a comprehensive analysis of the evolving legal landscape, highlighting mechanisms designed to foster responsible decision-making and governance within corporations. A focal point of the investigation is the examination of legal frameworks that establish a direct connection between individual executives and their fiduciary duties towards social and environmental considerations. The paper explores various jurisdictional approaches to holding corporate leaders accountable, ranging from fiduciary duties extensions to the incorporation of TJSL principles into directorial responsibilities. By scrutinizing case law, statutory provisions, and international standards, the research uncovers patterns in legal precedents that uphold the principle of individual accountability. Furthermore, the paper scrutinizes the challenges inherent in enforcing such legal constructs, especially in transnational contexts. It addresses issues of jurisdictional reach, cross-border liability, and the harmonization of diverse legal frameworks to ensure cohesive accountability standards. The study also assesses the role of corporate governance mechanisms, internal policies, and external incentives that interact with legal provisions to motivate proactive TJSL practices. In conclusion, this paper sheds light on the transformative potential of legal mechanisms in fostering a culture of responsible corporate leadership aligned with social and environmental values. It emphasizes the synergy between legal mandates and ethical imperatives, ultimately contributing to the advancement of sustainable business practices within a global context. 
Legal Protection of Regional Athletes' Rights in Retirement (Study of East Kalimantan Provincial Athletes) Fiqri, Muhammad Zilmy; Kurnia, Mahendra Putra; Arifudin, Nur
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 5 No. 4 (2025): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v5i4.1201

Abstract

Using a socio-legal methodology, this study seeks to identify two primary discussion points: The author's first goal is to understand and examine how Indonesia's legal system protects athletes' rights in East Kalimantan upon their retirement. Second, how is the creation of equitable legal protection in the province of East Kalimantan doing in terms of maximizing the rights and assurances offered to athletes upon their retirement. Based on the results of the study, it shows that the legal protection of athletes in East Kalimantan province is caused by negligence by government institutions and private parties in fulfilling the rights of athletes in retirement or retirement. The protection refers to Articles 99 to 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, Law No. 24 of 2011 and Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the implementation of Sports. However, in its implementation, there is no explicit regulation that regulates the amount of social security rights that athletes can obtain in retirement. The protection refers to Articles 99 to 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, Law No. 24 of 2011 and Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the implementation of Sports. However, in its implementation, there is no explicit regulation that regulates the amount of social security rights that athletes can obtain in retirement. Settlement can be done through mediation and revising the relevant laws.
Co-Authors Alfian Alfian Alifia Nur Iddhiyan Amanda, Aprillia Angel, Dayang Angelica, Angelica Arafah, Andi Zohrah Zahiroh Az - Jahra, Syabrina Azra, Azzumardi Bungalangan, Fajar Dirgah Damanik, Amsari Damantary, Sephia Ekaputri Deny Slamet Pribadi Desi Wilda Rizki Amelia Deswina Maharani, Citra Ayu Erna Susanti Fiqri, Muhammad Zilmy Furqoniah, Finnah Galih Ray Alfaries, Muhammad Hamongpranoto, Sarosa Hetami, Adietya Arie Kurahman, Fauzi M. Yasri Fauzil Adhim Mahendra Putra Kurnia Markus, Jessy Swetenia Audina Norparidah, Norparidah Nur hidayatullah, Nur Nur, Muhammad Subahan NURUL HIDAYAH Orin Gusta Andini PURWANTI PURWANTI Putera, Muhammad Tommy Fimi Ramadhan, M. Suarga Nabil Akbar Revan Rachmad Ramadhan Rhemilda Nazwa Rindananto, David Aji Rosmini Rosmini Sahrir, Igund Farhan Sipayung, Baren Siti Faricha Andi Adkha Sofwan Rizko Ramadoni Sugiharto, Grisela Mawa Aqilah Sur Fadila Surfadila Surfadila Sutopo, Tulus Vitara, Berlin Anugie Wati, Agustina Wendy A. A , Muhammad Yessi Rahmawati Yunitasari, Karina ZIANA WALIDAH