Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pertanggungjawaban Jabatan Penyidik dalam Perlindungan Hukum Hak Pemilik Barang Bukti Berdasarkan KUHAP di Polda Sulteng Hery Warson; Abdul Wahid; Abdullah Iskandar
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7888

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik barang bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulawesi Tengah), serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, petugas pengelola barang bukti, jaksa, penasihat hukum, serta melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pertanggungjawaban penyidik dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Sulawesi Tengah telah menerapkan berbagai mekanisme untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti, antara lain melalui prosedur administrasi yang ketat, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Tahanan dan Barang Bukti (SIMPATI), penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti secara aman, serta pengawasan internal melalui inspeksi dan audit berkala. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan akses informasi bagi pemilik barang bukti, belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait, serta belum tersedianya mekanisme ganti rugi yang jelas dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban penyidik masih lebih banyak terbatas pada aspek administratif dan disipliner, sedangkan pertanggungjawaban perdata maupun pidana belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, mekanisme penanganan pengaduan, dan sistem kompensasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan bagi pemilik barang bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengelolaan barang bukti di Polda Sulawesi Tengah telah menunjukkan perkembangan yang baik, pelaksanaan perlindungan hukum yang komprehensif serta pertanggungjawaban
FULFILLMENT OF PRISONERS SEXUAL RIGHTS AND NEEDS: AN INTEGRATIVE ANALYSIS FROM A HUMAN RIGHTS AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Yusran; Abdul Wahid; Sitti Fatimah Maddusila; Kartini Malarangan
Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2026): FEBRUARY
Publisher : Academic Bright Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66053/ri.v4i2.1038

Abstract

This study examines the fulfillment of the sexual needs of married prisoners through an integrative framework combining Human Rights principles and maqāṣid al-syarī‘ah. Using Class IIA Palu Penitentiary as a case study, it analyzes the legal, institutional, and socio-cultural factors contributing to the absence of policies regulating the maintenance of lawful marital relationships within the Indonesian correctional system. This research employed a qualitative socio-legal approach. Empirical data were collected through in-depth interviews with married prisoners and correctional officers, field observations, and analysis of relevant legal documents and correctional regulations. The empirical findings were integrated with normative legal analysis based on Human Rights principles and the maqāṣid al-syarī‘ah framework. The study reveals that neither Indonesian correctional regulations nor Class IIA Palu Penitentiary provides explicit legal or institutional mechanisms for fulfilling the sexual needs of married prisoners. This regulatory gap is shaped by the absence of specific legal provisions, institutional constraints, security considerations, and prevailing socio-cultural perspectives. The findings further demonstrate that maintaining lawful marital relationships contributes to protecting human dignity, preserving family integrity, and supporting prisoners' psychological well-being, provided that any future policy is implemented proportionately and remains consistent with correctional objectives, institutional security, and applicable legal principles. This study is limited to a single correctional institution; therefore, its findings cannot be generalized to all Indonesian prisons. Nevertheless, it provides a conceptual foundation for developing correctional policies that accommodate family relationship maintenance while balancing prisoners' fundamental rights, rehabilitation, institutional security, and public interests. This study contributes to the literature by integrating Human Rights principles and maqāṣid al-syarī‘ah within a socio-legal framework to examine the fulfillment of married prisoners' sexual needs in Indonesia. It proposes an Integrated Family Relationship Maintenance Framework to strengthen family preservation, human dignity, and rehabilitation within the Indonesian correctional system.
Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Abdul Wahid
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5793

Abstract

Substantive justice is an idea of justice that seeks to present it comprehensively and completely in society. Substantive justice in this case does not only interpret the law as limited to rules and procedures, but also interprets the law more holistically, including the value of justice in society. In the criminal justice system, the presence of restorative justice is one of the efforts to realize substantive justice. This study aims to explore aspects of restorative justice as an effort to realize substantive justice as a new development in the idea of a state of law and justice. The approach used in this research is a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach related to philosophical aspects. The results of the study confirm that the essence of restorative justice is a balanced relationship between the interests and harmonization of the community, perpetrators, and victims simultaneously. In addition, after the aspect of community harmonization is fulfilled, restorative justice seeks to implement a proportional relational relationship between the victim and the perpetrator. The application of substantive justice through restorative justice in the context of legal discovery, namely the presence of the inclusion of restorative justice in Book I of the Draft Criminal Code can be used as an orientation and legal method for legal apparatus in the criminal justice system through anticipatory interpretation and teleological interpretation. The recommendation offered in this study is the need for the application and practice of restorative justice through further regulation and implementation in each law enforcement institution to optimize the restorative justice-based criminal justice system.Keadilan substantif merupakan gagasan keadilan yang berupaya menghadirkan secara komprehensif dan paripurna di masyarakat. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya memaknai hukum sebatas aturan dan prosedur, tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana hadirnya restorative justice merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menggali aspek restorative justice sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif sebagai perkembangan baru dalam gagasan negara hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian gagasan keadilan substantif dan konsep restorative justice. Hasil penelitian menegaskan esensi dari restorative justice adalah relasi yang seimbang antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan. Selain itu, setelah aspek harmonisasi masyarakat terpenuhi maka restorative justice berupaya menerapkan hubungan relasional yang proporsional antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan susbtantif melalui restorative justice konteks penemuan hukum yaitu dengan hadirnya pencantuman restorative justice dalam Buku I Rancangan Undang-Undang KUHP dapat dijadikan sebagai orientasi serta cara berhukum bagi aparatur hukum dalam sistem peradilan pidana melalui interpretasi antisipatif dan interpretasi teleologis. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penerapan dan praktik restorative justice melalui adanya pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut di masing-masing institusi penegak hukum untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana berbasis restorative justice.