Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Indonesian Journal of Education and Learning DE'RECHTSSTAAT Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Repetisi) Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovation Research and Knowledge RechtIdee ANDREW Law Journal
Asri Wijayanti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Tindak Tutur Ilokusi pada Gelar Wicara Mata Najwa Episode “PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini” Rosalia Aisyiah Rahmawati; Mursia Ekawati; Asri Wijayanti
Repetisi: Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 5, No 1 (2022): REPETISI VOLUME 5 NOMOR 1
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi pada Gelar Wicara Mata Najwa Episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini” dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan bahasa yang mengandung tindak tutur ilokusi pada tuturan Najwa Shihab dengan para narasumbernya di Mata Najwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu jenis-jenis tindak tutur ilokusi apa saja yang terdapat pada program gelar wicara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini? Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi jenis-jenis tindak tutur ilokusi pada gelar wicara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik dan desain penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian berwujud tuturan yang memiliki penanda tindak ilokusi dari hasil transkrip video Mata Najwa. Sumber data penelitian, yaitu video gelar wicara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini di Trans 7 yang diunggah pada akun youtube Najwa Shihab. Metode pengumpulan data simak dan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP).  Hasil penelitian ini ditemukan empat jenis-jenis tindak tutur ilokusi, yaitu (1) asertif meliputi memberitahu, menyebutkan, menjelaskan, meyakinkan, memastikan, dan menegaskan; (2) direktif meliputi meminta, menyarankan, dan memerintah; (3) ekspresif meliputi mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, mengeluh, memuji, menyindir, mengkritik, bersyukur, dan berharap; dan (4) komisif meliputi berjanji, menawarkan sesuatu, dan menolak. Jenis tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah tindak tutur asertif memberitahu, sedangkan jenis tindak tutur yang tidak ditemukan adalah deklarasi. Penelitian ini hanya berfokus pada tindak tutur ilokusi, padahal tuturan pada Mata Najwa ditemukan banyak data perlokusi. Penelitian tentang perlokusi merupakan tantangan bagi peneliti selanjutnya. Kata Kunci: gelar wicara, mata najwa, tindak tutur ilokusi 
Bentuk dan Fungsi Deiksis dalam Cerpen Terbitan Surat Kabar Kompas Singgih Adi Nugroho; Irsyadi Shalima; Asri Wijayanti
Repetisi: Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 5, No 1 (2022): REPETISI VOLUME 5 NOMOR 1
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahasa yang digunakan dalam cerpen termasuk fenomena kebahasaan yang bersifat deiktis. Fenomena deiksis dalam cerpen dapat berupa kata ataupun ungkapan yang mengandung referen dan berpindah-pindah. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh deskripsi bentuk dan fungsi deiksis dalam cerpen terbitan surat kabar Kompas Edisi Desember 2021. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan teknik catat. Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode padan referensial dengan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) serta Hubung Banding Menyamakan (HBS). Sumber data penelitian ini adalah cerpen surat kabar Kompas Edisi Desember tahun 2021. Data dalam penelitian ini berupa morfem, kata, frasa, maupun kalimat yang mengandung deiksis. Hasil penelitian menunjukkan deiksis persona, deiksis ruang, deiksis waktu, deiksis dengan pemarkah anafora, dan deiksis dengan pemarkah katafora. Bentuk-bentuk deiksis yang ditemukan adalah bentuk berupa morfem, kata, dan frasa yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan konteksnya.Kata kunci: bentuk dan fungsi, cerpen, deiksis, pragmatik, surat kabar kompas.
Hak Pekerja Yang di PHK Karena Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dio Aprilianto; Asri Wijayanti
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa pandemi COVID-19 terdapat banyak pekerja yang di putus hubungan kerjanya karena alasan perusahaan melakukan efisiensi dengan tidak menerima hak sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 dan UU 11/2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perkerja atas PHK karena perusahaan melakukan efisiensi ditengah pandemi COVID-19 pasca berlakunya UU 11/2020 beserta upaya hukum apabila hak pekerja tidak diberikan. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum pekerja atas PHK oleh perusahaan karena alasan efisiensi ditengah pandemi COVID-19 yaitu pemberi kerja wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan alasan perusahaan mengalami kerugian atau untuk mencegah kerugian (Pasal 156 UU 13/2003 jo. Pasal 154A ayat (1) huruf b UU 11/2020 jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP 35/2021). Ada sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan diatas yaitu dapat diancam pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan Pasal 185 UU 11/2020. Hasil penelitian kedua adalah upaya hukum apabila hak pekerja tidak diberikan haknya sesuai ketentuan diatas, maka dapat dilakukan upaya non litigasi dan litigasi. Upaya non litigasi berupa perundingan bipartit sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (1) UU 13/2003 jo. Pasal 3 UU 2/2004 atau upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 8 UU 2/2004. Upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 UU 2/2004. Pada kasus ketenagakerjaan upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi, tidak ada upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
KESALAHAN BERBAHASA DALAM SKRIPSI MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS TIDAR Irsyadi Shalima; Asri Wijayanti
Indonesian Journal of Education and Learning Vol 3, No 2 (2020): VOL 3, NO 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/ijel.v3i2.3244

Abstract

Students of the Indonesian Language and Literature Education Study Program (PBSI) should master scientific writing in Indonesian. However, the facts on the ground are different. There are many language errors found in student theses. This study aims to describe the language errors of PBSI students in their thesis. By knowing the types of students' language errors in their thesis, Indonesian language learning, especially writing skills, can be improved in the future. Therefore, this research is beneficial for students, teachers, and lecturers. This research was conducted qualitatively with data sources obtained through population and sampling techniques. The data source is the student's thesis of PBSI, so the data is in the form of written language. Meanwhile, the research data analysis used the agih method with the lesap technique, the ganti technique, and the ubah wujud technique. The results of this study are the existence of language errors at various linguistic levels, namely phonology, morphology, and syntax. Language errors at the morphological level are in the form of errors in the use of punctuation marks. Errors at the morphological level are in the form of errors in the affixation process. Meanwhile, errors at the syntactic level are in the form of errors in the sentence composing process.
Responsibility of States About Pandemic COVID-19: International Law Review Satria Unggul Wicaksana Prakasa; Lilik Puja Rahayu; Abrari Abrari; Muallimin Mochammad Sahid; Asri Wijayanti
Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v13i2.a21964

Abstract

Introduction to The Problem: This research focused on analyzing responsibility of States about COVID-19 pandemic. The concept of international responsibility could be interpreted as a relation between the state sovereignty in national legal mechanism, and also implementation of the principles of the international law in the other sides to fix it about internationally wrongful act. Especially how states contribution to prevent, vaccines, prosperity/ social aid, and health services for people in its states.Purpose/Objective Study: This research would answer the following questions: (1). How the responsibility of states about COVID-19 pandemic under international law ?; (2). What is the dispute settlement mechanism for the fulfillment of international law? obligations by states?Design/Methodology/Approach: This research used socio-legal studies to identify between political, economy, and law approach to understanding what states responsibility regarding COVID-19 pandemic under international law.Findings: This article argued that strong relations regarding state responsibility in the face of international legal mechanisms, through international cooperation mechanisms as well as diplomatic approaches shall be prioritized, to identification regarding internationally wrongful act. Then the fulfilment of basic rights of citizens during COVID-19 pandemic such as access to health services, vaccines, and socio-economic consequences are responsible for the country. Parties that can sue the state in international liability can be from state actors and non-state actors. China as a based on Covid-19 are spread around the world are bears some international responsibility for the unquantifiable damage sustained as a direct result of the state having failed to contain the virus, and to notify the international community of its existence. Therefore, judicial mechanisms through the UN mechanism or outside the UN Mechanism to dispute settlement mechanism.Paper Type: Research Article
MENUJU SISTEM HUKUM PERBURUHAN INDONESIA YANG BERKEADILAN Asri Wijayanti
Arena Hukum Vol. 5 No. 3 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.813 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.7

Abstract

Indonesia belum memiliki sistem hukum perburuhan yang adil. Terjadi dilema kepentingan buruh,pemberi kerja dan Pemerintah. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem hukum perburuhanbelum berjalan. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan statute approachdan sociolegal. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pertama, substansi pengaturan hukum di bidanghubungan kerja, khususnya upah minimum, outsourcing dan TKI masih terdapat inkonsistensi. Strukturhukum perburuhan belum berjalan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KementrianTenaga Kerja dan Kementrian Dalam Negeri di bidang perburuhan berkaitan dengan otonomi daerah.Terjadi kekosongan hukum dalam upaya hukum bagi masalah perburuhan kolektif. Ketiga, budayahukum dalam hubungan industrial yang lebih baik belum berjalan. Sangat dibutuhkan peran pemerintahdalam menciptakan mekanisme perlindungan buruh yang berpijak pada Konvensi dan Rekomendasi ILO.Kata kunci: sistem hukum perburuhan, keadilan substansi, hubungan industrial.
KEABSAHAN PERINTAH LISAN ATAS PENGHILANGAN WAKTU ISTIRAHAT MINGGUAN DAN UPAH LEMBUR Asri Wijayanti; Aldiansah Pratama
RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i1.10767

Abstract

Overtime pays and work agreements between workers and outsourcing companies are often not enforceable. This study aims to determine the form of legal protection for overtime wages in outsourcing companies and their legal remedies. This research is normative juridical, especially on legal systematics and the level of legal synchronization. The results showed that there must be overtime orders and worker approvals. Overtime work is given after working more than 40 hours/week, a maximum of 4 hours/day and 18 hours/week. Employers are required to provide adequate rest time and minimum consumption of 1400 kilo calories. Guarantees for overtime pay are difficult to apply to outsourcing companies because work orders are given by employers to workers, not based on contracts that workers have made with outsourcing companies.. The legal remedy that can be taken by workers who do not receive overtime pay at the outsourcing company is to conduct bipartite negotiations with the entrepreneur who runs the outsourcing company. If it fails, you can apply for mediation; the lawsuit will be submitted to the Industrial Relations Court.
Upaya Hukum oleh Pekerja Harian di Perusahaan Alih Daya atas Pemotongan Upah: Legal Action by Daily Workers in Outsourcing Companies against Wage Deductions Sukarno; Asri Wijayanti; M. Zamroni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6227

Abstract

Dampak pertumbuhan dunia usaha dan teknologi yang pesat telah meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Perusahaan cenderung menerapkan praktik Alih Daya untuk mengurangi jumlah karyawan dan memperoleh keuntungan maksimal dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan non-inti kepada perusahaan lain. Alih Daya merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan asal ke perusahaan penyedia jasa. Hal ini bertujuan untuk menangani tugas-tugas yang tidak terkait langsung dengan inti bisnis. Perlindungan hukum bagi pekerja harian di perusahaan Alih Daya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk perlindungan upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hubungan industrial di PT. Kemasan Lestari. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya sistem hukum dan kurangnya pengawasan pemerintah menyebabkan pelanggaran hak-hak pekerja di perusahaan Alih Daya terkait perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting bagi para pekerja di perusahaan Alih Daya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Dini Ernawati; Asri Wijayanti; Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9782

Abstract

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah menandai era digitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah elektronik (Sertipikat-el) sebagai alat bukti hak yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, khususnya dalam aspek keamanan, keabsahan, dan mitigasi risiko hukum bagi pemegang hak. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sertipikat-el memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertipikat tanah fisik serta dilengkapi dengan sistem keamanan berbasis tanda tangan elektronik dan QR code. Namun, tantangan dalam penerapannya mencakup kesiapan infrastruktur, potensi ancaman siber, dan perlunya peningkatan literasi hukum masyarakat.
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPALA DESA GILANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 10/G/TF/2023/PTUN.SBY Antonius Sarozame Duha; Asri Wijayanti; Ahmad Heru Romadhon
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.56

Abstract

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang ada didalam putusan nomor 10/G/TF/2023/PTUN.SBY. ada pun rumusan masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana rasiolegis putusan dan 2) bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum kepala desa Gilang dalam putusan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif analisi, dengan bahan hukum primer berupa putusan nomor 10/G/TF/2023/PTUN.SBY dan bahan hukum sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur hukum yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) putusan tersebut bermanfaat untuk memberikan kepastian bagi penggugat dan masyarakat umum. 2) bentuk PMH yang dilakukan kepala desa Gilang yaitu PMH berupa tindakan faktual karena tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai pejabat pelayan publik.
Co-Authors Abrari Abrari Ahmad Heru Romadhon Aldiansah Pratama Alif Tiwi Estriyanti Anas Santoso Antonius Sarozame Duha Astuty Astuty Atif Solehudin Azizoel Metiadini Budiono Budiono Cahyo Yusuf Dini Ernawati Dio Aprilianto Eny Kustyorini Erlina Widhi Astuti Fajar Rachmad Dwi Miarsa Fitri Hardianti Solicha Fransiscus Xaverius Samingin Galih Allam Ilafi Hairu Firdaus Hasan Al Munir Lilik Puja Rahayu M. Zamroni Milatul Hidayah Muallimin Mochammad Sahid Mursia Ekawati Rosalia Aisyiah Rahmawati Satria Unggul Wicaksana Prakasa Shalima, Irsyadi Silvia Agustin Suyandi Singgih Adi Nugroho Sukarno Wahyuni Asri Minarti Yolanda Dwi Alfianti Yulia Esti Katrini