Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Indonesian Journal of Education and Learning DE'RECHTSSTAAT Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Repetisi) Wijayakusuma Law Review Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovation Research and Knowledge RechtIdee ANDREW Law Journal
Asri Wijayanti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
KALIMAT KOMPLEKS PARATAKTIK DAN HIPOTAKTIK SERTA FORMULASI MATERI AJARNYA Hairu Firdaus; Cahyo Yusuf; Asri Wijayanti
Repetisi: Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 2, No 1 (2019): REPETISI Volume 2 Nomor 1
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah (1) mengetahui kalimat kompleks parataktik dan hipotaktik yang terdapat pada cerita pendek, (2) menganalisis bentuk kalimat kompleks yang terdapat pada cerita pendek, dan (3) menghasilkan materi ajar kalimat kompleks dengan memanfaatkan media cerita pendek di SMA. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode simak, sementara teknik yang digunakan ialah teknik catat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode agih dan teknik yang digunakan ialah Bagi Unsur Langsung (BUL). Hasil penelitian ini ialah, (1) terdapat tiga jenis kalimat kompleks, yaitu kalimat kompleks parataktik, contohnya, Kedai kopi bermunculan di mana-mana, tetapi warung kopi Bu Trinil tetap menjadi favorit saya; kalimat kompleks hipotaktik, contohnya, Seandainya saya punya kucing, mungkin saya akan jual kucing juga; kalimat kompleks gabungan parataktik dan hipotaktik, contohnya, Setelah didera berbagai kegagalan, Marbangun memutuskan untuk berserah kepada Tuhan, menjauhkan diri dari godaan duniawi., dan (2) bentuk kalimat kompleks yang dianalisis berdasarkan fungsi dan kategori kalimat, contohnya, Kedai kopi bermunculan di mana-mana, tetapi warung kopi Bu Trinil tetap menjadi favorit saya. Hasil analisis kalimat kompleks berdasarkan fungsi sintaksis berupa: S-P-K-Konj-S-P-Pel, dan berdasarkan kategori sintaksis berupa: N-V-Pro.N-Konj-N-V-N. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi ajar kalimat kompleks dengan sumber data cerita pendek. Materi ajar ini dapat digunakan pada kelas XI SMA, khususnya Kompetensi Dasar 3.1 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan.Kata Kunci: kalimat kompleks, parataktik, hipotaktik, jenis kalimat
Tindak Tutur Ilokusi pada Gelar Wicara Mata Najwa Episode “PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini” Rosalia Aisyiah Rahmawati; Mursia Ekawati; Asri Wijayanti
Repetisi: Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 5, No 1 (2022): REPETISI VOLUME 5 NOMOR 1
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi pada Gelar Wicara Mata Najwa Episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini” dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan bahasa yang mengandung tindak tutur ilokusi pada tuturan Najwa Shihab dengan para narasumbernya di Mata Najwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu jenis-jenis tindak tutur ilokusi apa saja yang terdapat pada program gelar wicara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini? Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi jenis-jenis tindak tutur ilokusi pada gelar wicara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik dan desain penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian berwujud tuturan yang memiliki penanda tindak ilokusi dari hasil transkrip video Mata Najwa. Sumber data penelitian, yaitu video gelar wicara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-lagi Begini di Trans 7 yang diunggah pada akun youtube Najwa Shihab. Metode pengumpulan data simak dan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP).  Hasil penelitian ini ditemukan empat jenis-jenis tindak tutur ilokusi, yaitu (1) asertif meliputi memberitahu, menyebutkan, menjelaskan, meyakinkan, memastikan, dan menegaskan; (2) direktif meliputi meminta, menyarankan, dan memerintah; (3) ekspresif meliputi mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, mengeluh, memuji, menyindir, mengkritik, bersyukur, dan berharap; dan (4) komisif meliputi berjanji, menawarkan sesuatu, dan menolak. Jenis tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah tindak tutur asertif memberitahu, sedangkan jenis tindak tutur yang tidak ditemukan adalah deklarasi. Penelitian ini hanya berfokus pada tindak tutur ilokusi, padahal tuturan pada Mata Najwa ditemukan banyak data perlokusi. Penelitian tentang perlokusi merupakan tantangan bagi peneliti selanjutnya. Kata Kunci: gelar wicara, mata najwa, tindak tutur ilokusi 
Bentuk dan Fungsi Deiksis dalam Cerpen Terbitan Surat Kabar Kompas Singgih Adi Nugroho; Irsyadi Shalima; Asri Wijayanti
Repetisi: Riset Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol 5, No 1 (2022): REPETISI VOLUME 5 NOMOR 1
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahasa yang digunakan dalam cerpen termasuk fenomena kebahasaan yang bersifat deiktis. Fenomena deiksis dalam cerpen dapat berupa kata ataupun ungkapan yang mengandung referen dan berpindah-pindah. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh deskripsi bentuk dan fungsi deiksis dalam cerpen terbitan surat kabar Kompas Edisi Desember 2021. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan teknik catat. Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode padan referensial dengan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) serta Hubung Banding Menyamakan (HBS). Sumber data penelitian ini adalah cerpen surat kabar Kompas Edisi Desember tahun 2021. Data dalam penelitian ini berupa morfem, kata, frasa, maupun kalimat yang mengandung deiksis. Hasil penelitian menunjukkan deiksis persona, deiksis ruang, deiksis waktu, deiksis dengan pemarkah anafora, dan deiksis dengan pemarkah katafora. Bentuk-bentuk deiksis yang ditemukan adalah bentuk berupa morfem, kata, dan frasa yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan konteksnya.Kata kunci: bentuk dan fungsi, cerpen, deiksis, pragmatik, surat kabar kompas.
Hak Pekerja Yang di PHK Karena Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dio Aprilianto; Asri Wijayanti
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa pandemi COVID-19 terdapat banyak pekerja yang di putus hubungan kerjanya karena alasan perusahaan melakukan efisiensi dengan tidak menerima hak sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 dan UU 11/2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perkerja atas PHK karena perusahaan melakukan efisiensi ditengah pandemi COVID-19 pasca berlakunya UU 11/2020 beserta upaya hukum apabila hak pekerja tidak diberikan. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum pekerja atas PHK oleh perusahaan karena alasan efisiensi ditengah pandemi COVID-19 yaitu pemberi kerja wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan alasan perusahaan mengalami kerugian atau untuk mencegah kerugian (Pasal 156 UU 13/2003 jo. Pasal 154A ayat (1) huruf b UU 11/2020 jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP 35/2021). Ada sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan diatas yaitu dapat diancam pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan Pasal 185 UU 11/2020. Hasil penelitian kedua adalah upaya hukum apabila hak pekerja tidak diberikan haknya sesuai ketentuan diatas, maka dapat dilakukan upaya non litigasi dan litigasi. Upaya non litigasi berupa perundingan bipartit sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (1) UU 13/2003 jo. Pasal 3 UU 2/2004 atau upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 8 UU 2/2004. Upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 UU 2/2004. Pada kasus ketenagakerjaan upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi, tidak ada upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
KESALAHAN BERBAHASA DALAM SKRIPSI MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS TIDAR Irsyadi Shalima; Asri Wijayanti
Indonesian Journal of Education and Learning Vol 3, No 2 (2020): VOL 3, NO 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/ijel.v3i2.3244

Abstract

Students of the Indonesian Language and Literature Education Study Program (PBSI) should master scientific writing in Indonesian. However, the facts on the ground are different. There are many language errors found in student theses. This study aims to describe the language errors of PBSI students in their thesis. By knowing the types of students' language errors in their thesis, Indonesian language learning, especially writing skills, can be improved in the future. Therefore, this research is beneficial for students, teachers, and lecturers. This research was conducted qualitatively with data sources obtained through population and sampling techniques. The data source is the student's thesis of PBSI, so the data is in the form of written language. Meanwhile, the research data analysis used the agih method with the lesap technique, the ganti technique, and the ubah wujud technique. The results of this study are the existence of language errors at various linguistic levels, namely phonology, morphology, and syntax. Language errors at the morphological level are in the form of errors in the use of punctuation marks. Errors at the morphological level are in the form of errors in the affixation process. Meanwhile, errors at the syntactic level are in the form of errors in the sentence composing process.
Penegakan Pidana Ketenaagkerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Silvia Agustin Suyandi; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.827 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.128

Abstract

Abstract Labor law is functional. Having a civil, criminal and administrative side. The criminal labor arises because of state interference in providing criminal sanctions for an action in an employment relationship. The enforcement of sanctions on labor crimes is often not optimal to be applied. This research aimed to determine the enforcement of labor crimes by Employee Inspectors. This research was a normative juridical with a statutory approach. The results showed labor criminal sanctions that can be applied to criminal offenders after going through the stages of existing procedures in the labor field. There were the reports from parties that feel aggrieved over violations of labor norms to the Labor Inspectors Employees. Based on the assessment of the labor inspector, an action can be determined whether or not it violates the labor crime. The recommendation result was a revised labor regulation that had a mandatory nature accompanied by legal sanctions.Keywords: Criminal, Supervisors, Employment, Sanctions. AbstrakHukum ketenagakerjaan bersifat fungsional. Memiliki sisi bidang perdata, pidana dan administrasi. Pidana ketenagakerjaan muncul karena adanya campur tangan negara dalam memberikan sanksi pidana atas suatu perbuatan di dalam hubungan kerja. Penegakan sanksi pada pidana ketenagakerjaan seringkali kurang maksimal untuk dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan pidana ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah sanksi pidana ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada  pelaku pidana setelah melalui tahapan prosedur yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran norma ketenagkerjaan ke Pegawai Pengawas Ketenagkerjaan. Atas penilaian dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, maka suatu perbuatan dapat ditentukan apakah melanggar pidana ketenagkerjaan atau tidak. Rekomendasi yang dihasilkan adalah direvisi nya aturan ketenagakerjaan yang memiliki sifat mewajibkan dengan diiringi sanksi hukum.Kata Kunci : pidana, pengawas, ketenagakerjaan,  sanksi.
Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Proses Penetapan Upah Minimum Anas Santoso; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.553 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.124

Abstract

Abstract An existence of Wage Council in the process of setting minimum wages is currently less than optimal. This research aimed to analyze the existence of Wage Councils in the process of setting minimum wages based on an analysis of substance and procedures in legislation. This research was a normative juridical with statute approach. The results showed that the differences in the implementation of the provisions of Article 88 paragraph (4) of Law 13/2003 with the implementing regulations contained in Article 43 paragraph (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Article 1 Permenaker 15/2018. The resulting recommendation made a revision of the rule of law that can optimize the Wage Council's performance in the process of setting minimum wages.Keywords:  Minimum Wage; Wage Council; Openness. AbstrakEksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum, saat ini kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum berdasarkan analisis substransi dan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan statute approach. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan implementasi ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan peraturan pelaksananya  yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) PP 78/2015 jo Keppres 107/2004 jo Pasal 1 Permenaker 15/2018.  Rekomendasi yang dihasilkan adalah dibuatkan revisi aturan hukum yang dapat mengoptimalkan kinerja Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum.Kata Kunci : upah minimum; Dewan Pengupahan; keterbukaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri Fitri Hardianti Solicha; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.567 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.125

Abstract

Abstract Every worker must get a guarantee for occupational safety and health while carrying out the work relationship. This research aimed to find out the form of legal protection for workers for their personal protection devices and legal remedies. This research was a normative juridical with statute approach. The first research result showed that every worker was guaranteed their right to occupational safety and health integrated with the company's management system. Employers were required to provide explanations and self-protective equipment to workers who were obliged to use them. There was a threat of criminal sanctions for violating entrepreneurs. The second research result showed a civil law effort. It can be done by workers if they do not get an explanation and personal protective equipment that can conduct bipartite deliberation or mediation and continue to the PHI for the harm caused. Criminal legal remedies can be undertaken by workers by reporting K3 violations to local labor inspector employees. It was concluded that the employer had the obligation to provide an explanation and self-protective equipment. The workers were entitled and obliged to use self-protective equipment. There were criminal sanctions for employers who violated but there were not criminal sanctions for workers who violate. The resulting recommendations were the sanctions for workers.Keywords: Legal Protection, Protection Tools, Workers. Occupational Health and Safety AbstrakSetiap pekerja harus mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan hubungan kerja penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas alat perlindungan diri beserta upaya hukumnya. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach hasil penelitian yang pertama adalah setiap pekerja dijamin haknya atas keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemaan perusahaan. Pengusaha diwajibkan memberikan penjelasan dan APD terhadap pekerja ,pekerja berkewajiban menggunakannya. Ada ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar. Hasil penelitian yang kedua adalah upaya hukum keperdataan yang dapat dilakukan pekerja apabila tidak mendapatkan penjelasan dan alat pelindung diri dapat melakukan musyawarah bipartite atau mediasi dan berlanjut ke PHI untuk kerugian yang ditimbulkannya. Upaya hukum kepidanaan dapat dilakukan oleh pekerja dengan melaporkan pelanggaran K3 kepaada pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Kesimpulannya pengusaha memiliki kewajiban memberikan penjelasan dan APD ,pekerja berhak dan berkewajiban menggunakan APD, ada sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar tetapi tidak sanksi pidana bagi pekerja yang melanggar. Rekomendasi yang dihasilkan adalah pemberian sanksi kepada pekerja.Kata Kunci : perlindungan hukum, alat perlindungan , pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja
Eksistensi Alat Bukti Formal Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Hasan Al Munir; Asri Wijayanti
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.288 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.127

Abstract

Abstract Formal evidence in industrial relations disputes is very important in fact the parties (workers) are unable to provide sufficient formal evidence during the process of resolving industrial relations. The purpose of this research found out the substance of legal subjects and legal objects of formal evidence in the process of resolving industrial relations disputes.  This legal research was a normative juridical with a statute approach. The results showed the substance of formal evidence in industrial relations disputes, consisting of the substance of the legal subject and the legal object of the evidence. formal evidence in disputes over industrial relations was very important to achieve truth. The resulting recommendations were that special arrangements that needed to be made to require employers / laborers to provide evidence of industrial relations they carried out.Keywords: Evidence, Industrial Relations Disputes AbstrakAlat bukti formal dalam perselisihan hubungan industrial sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat memberikan alat bukti formal yang cukup saat proses penyelesaian hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti formal dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach.Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti formal dalam perselisihan hubungan indusrtial,terdiri atas substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti.alat bukti formal dalam perselisihan hubungan idustrial sangat penting untuk mencapai kebenaran. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam memberikan alat bukti formal atas hubungan industrial yang dilaksanakannya.Kata Kunci : Alat Bukti, Perselisihan Hubungan Industrial 
Responsibility of States About Pandemic COVID-19: International Law Review Satria Unggul Wicaksana Prakasa; Lilik Puja Rahayu; Abrari Abrari; Muallimin Mochammad Sahid; Asri Wijayanti
Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v13i2.a21964

Abstract

Introduction to The Problem: This research focused on analyzing responsibility of States about COVID-19 pandemic. The concept of international responsibility could be interpreted as a relation between the state sovereignty in national legal mechanism, and also implementation of the principles of the international law in the other sides to fix it about internationally wrongful act. Especially how states contribution to prevent, vaccines, prosperity/ social aid, and health services for people in its states.Purpose/Objective Study: This research would answer the following questions: (1). How the responsibility of states about COVID-19 pandemic under international law ?; (2). What is the dispute settlement mechanism for the fulfillment of international law? obligations by states?Design/Methodology/Approach: This research used socio-legal studies to identify between political, economy, and law approach to understanding what states responsibility regarding COVID-19 pandemic under international law.Findings: This article argued that strong relations regarding state responsibility in the face of international legal mechanisms, through international cooperation mechanisms as well as diplomatic approaches shall be prioritized, to identification regarding internationally wrongful act. Then the fulfilment of basic rights of citizens during COVID-19 pandemic such as access to health services, vaccines, and socio-economic consequences are responsible for the country. Parties that can sue the state in international liability can be from state actors and non-state actors. China as a based on Covid-19 are spread around the world are bears some international responsibility for the unquantifiable damage sustained as a direct result of the state having failed to contain the virus, and to notify the international community of its existence. Therefore, judicial mechanisms through the UN mechanism or outside the UN Mechanism to dispute settlement mechanism.Paper Type: Research Article
Co-Authors Abrari Abrari Ahmad Heru Romadhon Aldiansah Pratama Alif Tiwi Estriyanti Anas Santoso Antonius Sarozame Duha Astuty Astuty Atif Solehudin Azizoel Metiadini Budiono Budiono Cahyo Yusuf Dini Ernawati Dio Aprilianto Eny Kustyorini Erlina Widhi Astuti Fajar Rachmad Dwi Miarsa Fitri Hardianti Solicha Fransiscus Xaverius Samingin Galih Allam Ilafi Hairu Firdaus Hasan Al Munir Lilik Puja Rahayu M. Zamroni Milatul Hidayah Muallimin Mochammad Sahid Mursia Ekawati Rosalia Aisyiah Rahmawati Satria Unggul Wicaksana Prakasa Shalima, Irsyadi Silvia Agustin Suyandi Singgih Adi Nugroho Sukarno Wahyuni Asri Minarti Yolanda Dwi Alfianti Yulia Esti Katrini