Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM AMANNA GAPPA Sriwijaya Law Review Lex Renaissance Undang: Jurnal Hukum Jurnal de jure PROGRESIF: Jurnal Hukum Legal Spirit Mendapo: Journal of Administrative Law Justisi : Jurnal Ilmu Hukum RIO LAW JURNAL DATIN LAW JURNAL AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Karya Abdi Masyarakat Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Harry Setya Nugraha
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal de jure

 1 
Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Harry Setya Nugraha
Jurnal de jure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i2.570

Abstract

Artikel ini membahas penyebab terjadinya anomali hubungan pusat dan daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Artikel ini berkesimpulan bahwa terdapat lima kondisi yang menjadi penyebab terjadinya anomali hubungan pusat dan daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut adalah pertama, inproporsionalitas pembagian urusan pemerintahan konkuren yang patut diduga melanggar prinsip otonomi seluas-luasnya; kedua, Peraturan Pemerintah yang mengatur soal kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak memperjelas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud; ketiga, realita vis a vis antara Menteri dan Gubernur; keempat, persoalan hirarkisitas kedudukan Perda terhadap peraturan menteri atau sebaliknya; dan kelima, adalah soal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah, terdapat setidaknya lima tindakan solutif yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah daerah secara mandiri maupun bersama-sama dengan pemerintah pusat.
Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi Nugraha, Harry Setya; Fitriani, Novita
Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.874

Abstract

Artikel ini membahas urgensi dan relevansi penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi oleh hakim tunggal. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendektaan perundang-undangan dan konseptual. Artikel ini berkesimpulan bahwa pertama secara filosofis, persidangan oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum menjadi penting sebagai ikhtiar untuk mengembalikan semangat prinsip speedy trial dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum dengan tetap memperhatikan perwujudan nilai-nilai keadilan pemilihan. Dalam perspektif sosiologis, sidang oleh hakim tunggal adalah alternatif untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang potensial muncul sebagai akibat dari berbagai tantangan yang telah menanti Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2024 nanti. Sementara dalam perspektif yuridis dapat dinilai bahwa hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum merupakan gagasan yang tidak memiliki persoalan konstitusional. Kedua, jika komposisi materi sidang dipahami dalam perspektif tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dapat disampaikan bahwa sidang oleh hakim tunggal hanya akan dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pengucapan ketetapan. Sementara sidang panel ataupun sidang pleno dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan.
Co-Authors Al Hidayah, Rahmawati Alfian Alfian Allan Fatchan Gani Wardhana, Allan Fatchan Gani Andri Yanto Andri Yanto Aulia, M. Zulva Despan Heryansyah Dimar Simarmata Fauzi Syam Fikri, Mhd Zakiul Fitriani, Novita Grizelda Grizelda Haris Retno Susmiyati Hayya, Nur Mila Helmi Helmi Imentari Siin Sembiring Indah Satria Johni Najwan M. Yasin Al Arif M. Zulva Aulia Novita Fitriani Retno Kusniati Sahuri Lasmadi Setiyo Utomo Sri Hastuti Puspitasari Wiwik Harjanti Yudiana Dewi Prihandini Zayanti Mandasari _, Rosmini