Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS PUNGUTAN LIAR (STUDI PUTUSAN NOMOR. 19/PID/TPK/2012/PN.TK) Dewi Puji Rejeki; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40618

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/ TPK/2012/PN.TK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke segala aspek kehidupan bangsa. Korupsi sudah berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Hal ini menunjukkan nilai luhur suatu individu atau yang disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat termasuk tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Banyak kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, namun kebanyakan kasus pungutan liar yang tidak diproses atau di biarkan saja, terlebih bukan hanya tidak di proses di Pengadilan namun biasanya oknum yang terbukti melakukan pungutan liar hanya akan dikenai sanksi atau tindakan dari instansi terkait. Maka dari itu belum ada tindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atas nama terdakwa Farid Wijaya adalah berdasar dakwaan alternative ke-3 yaitu Pasal 11 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ringannnya hukuman yang diberikan bagi terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang diterapkan secara maksimal terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar.AbstractThis research aims to know the application of eradication laws of Corruption criminal acts against criminal acts of corruption with the illegal levies mode on the verdict number. 19 / PID / TPK / 2012 / PN.TK. This research is a descriptive normative research. This research is conducted in the library of Universitas Sebelas Maret Surakarta. The type of data used is secondary data consisting of primary law and secondary law materials. Data collection technique used is literature study of legislation, books, and so on. Data analysis technique used is deductive syllogism method. The criminal act of corruption in Indonesia has entered into all aspects of the nation’s life. Corruption has developed among the upper class to lower class. It shows that the noble value of an individual called as moral has decreased. The absence of an individual’s awareness of ethics and the rule of law prevailing has increased corruption, including corruption with illegal levies. Myriad illegal levies case occurred in Indonesia, but cases of illegal levies are not processed or ignored, not only in court proceedings but usually the person who proved to do illegal levies will only subject to sanctions or actions from the relevant agencies. Thus there has been no decisive action against the perpetrators of the illegal levies criminal act. Legal consideration of the judges used in deciding the criminal acts of corruption with the mode of illegal levies on behalf of the defendant’s assertion was based Farid Wijaya the 3rd alternative, namely article 11 Law No. 31 of the year 1999 about the eradication of Corruption Criminal acts as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 year of the eradication of criminal acts of corruption. The remission of penalty that is given for the defendant looks with criminal detention of imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp RP 50,000,000 (fifty million rupiah) with provisions in the fine is not paid changed with criminal confinement for 2 (two) months. So the application of the legislation the eradication of criminal acts of Corruption less optimally applied especially in cases of criminal acts of corruption with the illegal levies mode of the verdict number. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Keywords: Criminal Acts of Corruption, Illegal Levies.

ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPORE PENAL CODE CHAPTER 224 Putu Diana Andriyani; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40534

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan pengaturan percobaan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Persamaan pengaturan percobaan tindak pidana menurut KUHP Indonesia dan Singapore Penal Code adalah tidak ada penjelasan pengertian percobaan; sanksi pidana bila tindak pidana selesai dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup; serta sama-sama ada unsur niat. Sedangkan perbedaannya ada pada penjatuhan sanksi, pengaturan percobaan pelanggaran yang diatur di Indonesia tapi tidak di Singapura, unsur tidak selesainya percobaan, serta penjelasan tentang percobaan tidak mampu.Kata kunci: Percobaan Tindak Pidana, KUHP Indonesia, Attempts to Commit Offences, Singapore Penal Code.AbstrakThis study aims to find out the similarities, differences, advantages, and disadvantages of Attempts under the Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code. This research is a normative legal reasearch wich is technical and prescriptive. With the statue approach and comparative approach. The data that used is secondary data with primary legal materials, secondary, and tertiary. Data collection techniques used is the syllogism deductive method. The similarities between attempts to commit offences under Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code is no explanation what attempt is; the punishment if the crimes that commit is sentences by death or imprisonmet for life, and subject intention. The differences are the punishment, incomplete and impossible attempts.Keywords: Attempts of Crimes, Indonesia Penal Code, Attempts to Commit Offenses, Singapore Penal Code.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ETIOLOGI KRIMINAL Weka Wirastuti; ' Sulistyanta; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58871

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui etiologi kriminal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul dan upaya-upaya untuk mengurangi kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul meliputi ketidakadilan gender, ekonomi, perselingkuhan dan kecemburuan, lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil, pengonsumsi miras atau alkoholisme, rendahnya kecerdasan intelektual dan emosional, dan perkawinan dini. Teori Cesare Lombrosso dan Enrico Ferri, serta The Dominance atau Radical Feminism Theory telah sesuai untuk menganalisis fakor-faktor tersebut. Upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi upaya preventif dan upaya represif yang bersifat persuasif maupun koersif.Kata Kunci: Etiologi kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, istri.AbstractThis research aims to determine criminal etiology of domestic violence against wives in Bantul Regency and efforts to minimize the cases. This research is a descriptive empirical legal research. This study uses a qualitative approach with primary data and secondary data. Data collection techniques, namely through interviews and literature study. The data analysis technique used an interactive analysis model. The results of this research indicate the factors that cause domestic violence against wives in the Bantul Regency include gender inequality, low socio-economy, affair and jealousy, family environment and childhood experiences, alcoholism, low intellectual and emotional intelligence, and early marriage. The theory of Cesare Lombroso and Enrico Ferri, as well as The Dominance or Radical Feminism Theory are suitable for analyzing these factors. There are efforts to reduce domestic violence against wives in Bantul Regency which include preventive and repressive which are persuasive and coercive.Keywords: Criminal etiology, domestic violence, wives.

PERAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA , Supanto; Tika Andarasni Parwitasari; , Sulistyanta; Winarno Budyatmojo; , Ismunarno; Budi Setiyanto; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58968

AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah para siswa melakukan penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudah pasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.Kata kunci : Undang-Undang Narkotika, narkoba, pelajar, penyuluhan hukumAbstractThis community service activity is to socialize Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to teachers and students at SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. This activity aims to prevent students from abusing narcotics. The rise of narcotics abuse among the younger generation, including school students, both as users and as dealers. Therefore, to prevent the increasing number of drug users among students, it is necessary to socialize the dangers of narcotics abuse. The method of this service activity is in the form of legal counseling on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is followed by an interactive dialogue about drugs between students and the legal advisory team, namely the Lecturers of the Criminal Section of the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Drugs in terms of religion are definitely something that is forbidden, and in terms of the future of a nation, drugs are the most powerful weapon to destroy a country. It is hoped that with this legal counseling activity, more students will have insight into the dangers of drugs.Keywords: Narcotics Law, drugs, students, legal counseling

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Edo Hendra Setyawan; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47378

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tentang Implementasi Pemidaan Di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah diatur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana batas minimum 5 (lima) tahun pidana penjara.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pidana Minimum Khusus, NarkotikaAbstractThis Research aims to review the decision of Judge No.82/Pid.Sus/2016/PN.Skg about The Implementation Of Criminal Under The Special Minimum in Narcotics Criminal Acts whether has been appropriate or not with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is normative legal research that is prescriptive and applied properties. The approach that used are statute approach and case approach. The type of legal materials that used are primary law material and secondary law material. The technique of collecting data using document studies and library studies. The technique of analysis legal materials used by author is using syllogism method that used deductive thinking model. Based on the result of the research and disqussion it can be concluded that the decision of Sengkang District Court Number 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg is not appropriate with the prevailing laws and regulations namely Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 regarding narcotics. The decision deviates from special minimum limit that has been set in Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics that mention minimum limit the imposition of criminal 5 years.Keywords : criminal sanction, special minimum criminal, narcotics

MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP) Rezky Bagas Pradipta; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47415

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi AbstractThis study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten melalui Metode Sosialisasi Interaktif Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Parwitasari, Tika Andarasni; Budyatmojo, Winarno; Fitriono, Riska Andi; Widiyanti, Siwi
Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20954

Kemajuan teknologi memengaruhi perilaku masyarakat dan dampak dari penggunaan teknologi mengindikasi kemunculan suatu tindak pidana. Phising merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang mana seseorang dapat menyamar lalu menghubungi korbannya untuk memberikan data sensitif seperti informasi data pribadi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Permasalahan maraknya kejahatan teknologi informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum merupakan sarana perubahan, sehingga hukum dapat memicu perubahan dalam masyarakat dimana hukum mempunyai kekuatan sosial yang mengikat. Kegiatan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi wajib untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada para peserta tentang bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah peserta memahami materi dengan baik.

Analysis of Freedom of Speech and Human Rights Winarno Budyatmojo; Itok Dwi Kurniawan
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 1 (2024): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i1.1081

Indonesia's written constitution in the 1945 Constitution regulates the human rights of its citizens. One form of human right is the right to speak and express opinions. This article discusses the implementation of the right to freedom of speech and expression in national legal practice. This article was written using normative legal research methods with a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that freedom of opinion is regulated and guaranteed by the constitution. The implementation of the right to freedom of expression is guaranteed by law and statute.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI INDONESIA Parwitasari, Tika Andarasni; Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Fitriono, Riska Andi; Budyatmojo, Winarno
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.25330

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah mempengaruhi perilaku komunikasi remaja di Indonesia, menyebabkan peningkatan kasus cyberbullying. Pengguna media sosial meningkat drastis dari 10 juta pada 2019 menjadi 160 juta pada 2020, dengan remaja usia 13-17 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit setiap hari di media sosial. Cyberbullying, yaitu perilaku agresif melalui media elektronik, berdampak negatif seperti kesedihan dan kecemasan pada korban. Meskipun regulasi ini tepat, diperlukan modifikasi dan upaya lebih menyeluruh untuk meningkatkan pencegahan cyberbullying. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting. Langkah-langkah krusial meliputi pendidikan etika digital di sekolah, program konseling bagi korban, dan pengawasan orang tua. Implementasi Undang-Undang ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan analisis literatur hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur etika dan perilaku siswa dalam penggunaan media sosial serta pencegahan cyberbullying. Undang - Undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku cyberbullying, termasuk pidana penjara dan denda, serta mengatur distribusi informasi yang menghina atau mengancam.

THE URGENCY OF IMPLEMENTING PLEA BERGAINING IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Kurniawan, Itok Dwi; Budyatmojo, Winarno
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6488

Plea Bargaining is a legal process in which a accused in the process of examining a criminal case voluntarily admits his guilt or is willing to admit his guilt or is willing to admit his guilt or several charges filed by the public prosecutor. This process aims to reach an agreement between the public prosecutor and the accused regarding the confession of sin and the sentence imposed, without going through a complete trial. Plea Bargaining was implemented for the first time in the United States which adheres to the common law legal system. Indonesia, through its KUHAP reform plan, intends to implement plea bargaining, but it has a different concept from that found in the United States. The writing of this article will analyze the concept of Plea Bargaining contained in the reform of the Criminal Procedure Code and the realization of protection for the rights of suspects and accuseds at every stage of the criminal investigation process. This article was written using a normative research method with a conceptual approach. The results of this research are that the application of Plea Bargaining in criminal procedural law in the future will result in fair law enforcement and legal certainty if it pays attention to the rights of suspects and accuseds. The concept of plea bargaining in the draft KUHAP needs to be based on the principle of protecting the rights of suspects and accuseds.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search