Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN Subekti, Rahayu; Budyatmojo, Winarno
Yustisia Vol 4, No 2: August 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8662

AbstractThe objective of research was to anticipate and to analyze the Farming Land Protection in Anticipating the Land Function Shift Due to Land Procurement for Development. The problem of farming land compensation is an urgent to organize recalling that land procurement cases for development occurs widely and results in reduced farming land leading to decreased food product. The research method employed in this research was juridical sociological one with descriptive approach. Considering the result of research: The construction toll road in Sragen Regency involved farming and non-farming lands. Compensation was so far given in the form of money, cash and carry, corresponding to the agreement between land procurement committee and land owner. The sustainable food farming land policy was accommodated through local legal instrument, Local Regulation Number 11 of 2011 about Spatial Layout of Sragen Regency Area in 2011-2031, within which there was farming allocation area. The local Government of Sragen Regency should make policy on sustainable food farming land control. AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Men- gantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Persoalan kompensasi lahan pertanian merupakan hal yang urgen untuk ditata mengingat kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan banyak terjadi dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga akan mengu- rangi produk pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pembangunan jalan Tol di Kabupaten Sragen meliputi tanah pertanian dan tanah non pertanian . Pemberian ganti rugi se- lama ini di berikan dalam bentuk uang , cash dan carry sesuai dengan kesepakatan antara pihak panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan diakomodir melalui instrumen hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 , yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan

RIGHT TO SAFETY AND SECURITY FOR PASSENGERS TRAVELING BY THE PUBLIC ROAD TRANSPORTATION Madalina, Maria; Tejomurti, Kukuh; Budyatmojo, Winarno
Yustisia Vol 6, No 1: April 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i1.11510

This article aimed to observe the safety protection of public road transportation and some public areas in Yogyakarta and Surakarta. The Road and urban public transport terminals, station, and transshipment centres were mainly established at the meeting points of different traffic lines. If we compare the terror-threat against infrastructure, building, and vehicles, then we can see that much more terrorist attacks were directed against the vehicles, than against bridges or tunnels. Safety protection on public road transportation and its public areas is one of the efforts to enforce right to life and right to sustain life in line with article 28A of Indonesian Constitution of 1945. This issue is important to be observed because two cities are prone to be attacked by terrorist and sometimes passengers or visitors are not responsive to disasters as long as they are on public road transportation and public areas. This article have two important problem to be observed, first problem is how already passengers or visitors of public road transportation and its public areas understand safety procedures of those areas?; second problem is how policy of safety protection need to be enforced on two public road transportation and public areas in order to protect right to life safely of passengers? The normative and empirical legal research is used to this research by using interviews and field observation. The result of this research concisely state that at this time the bus station and rail station is still not implemented maximum safety and security procedures to passengers and passengers or visitors do not understand about safety procedures and are not responsive to dangerous circumtances surrounded them. Maximum safety protection is important to prevent terrorism crime, narcoticss crime, and prevent any casualties due disasters. Security officers should check the condition of bags and luggage of passengers or visitors in order to prevent any threats there. Safety briefing is also implemented to keep a passengers concer.

MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP) Pradipta, Rezky Bagas; Budyatmojo, Winarno; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47415

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi AbstractThis study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Setyawan, Edo Hendra; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47378

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tentang Implementasi Pemidaan Di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah diatur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana batas minimum 5 (lima) tahun pidana penjara.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pidana Minimum Khusus, NarkotikaAbstractThis Research aims to review the decision of Judge No.82/Pid.Sus/2016/PN.Skg about The Implementation Of Criminal Under The Special Minimum in Narcotics Criminal Acts whether has been appropriate or not with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is normative legal research that is prescriptive and applied properties. The approach that used are statute approach and case approach. The type of legal materials that used are primary law material and secondary law material. The technique of collecting data using document studies and library studies. The technique of analysis legal materials used by author is using syllogism method that used deductive thinking model. Based on the result of the research and disqussion it can be concluded that the decision of Sengkang District Court Number 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg is not appropriate with the prevailing laws and regulations namely Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 regarding narcotics. The decision deviates from special minimum limit that has been set in Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics that mention minimum limit the imposition of criminal 5 years.Keywords : criminal sanction, special minimum criminal, narcotics

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA Tamara, Andini L; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47781

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dari segi kriminologi tindak pidana Pelecehan seksual yang dilakukan wanita pada pria dan upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa obyek kajian kriminologi mencakup tiga hal, yaitu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. kemudian obyek kajian tersebut dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi.Pelecehan Seksual ini dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensial. Pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui faktor-faktor tersebut dikaji menggunakan teori Social Anomalies. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana Pelecehan seksual. Pertama, masyarakat yang berada disekitar pelaku memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori Social interactionist. Kemudian dari ketiga obyek penelitian tersebut penulis menganalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat diatasi, dalam hal ini upaya penanggulangan tersebut adalah upaya preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan dini yang dilakukan sebelum upaya preventif yaitu dengan penyuluhan. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan tindakan penyuluhan dan layanan pengaduan masyarakat. Upaya represif yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Wanita terhadap PriaAbstractTechnique of This legal writing intended for knowing sexual abuse committed by woman against man in criminology views and the efforts that have been done by Klaten regency police department to overcome this criminal act. This study included empirical research that using primary and secondary data. The primary data obtained from scientific journals and printed refence books. The collecting data are by interview and study of literature. The technique of analyzing data that using descriptive analyze. Based on the results of the research, the object of criminology studies is concerns in three aspects; the criminal act, the subject, and the social reaction. The object of criminology study can be analyzed using theories in criminology.Sexual abuse can be analyzed using Asosiasi Differential. The subject of sexual abuse can be happen because of some factors, it’s the internal and external factors. Those factors later can be analyzed using Social Anomalies theory. Social interaction of sexual abuse and the cyber sexual abuse. There are two social reaction according of this crime. The first, our society have a permissive tendency and less care to this concern about this crime by initiating a forum or being an activist. Analysis of this social reation using Social Interactionist theory. The writer then analyzing those three object using criminology theories. To ward off this crime, the Klaten Regency Police Departement is doing some efforts to overcome by using preemptive, preventive, and repressive way. Preemptive effort is early prevention before preventive, that is by giving education. Preventive is prevention efforts with extension actions and public complaints service. Repressive is reduction efforts by inquiries and investigations.Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Sexual Abuse Committed by Woman Against Man.

HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL Basworo, Naufal Nabawi; Budyatmojo, Winarno; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47412

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang didapati serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional, seperti dalam problematika dalam peraturan tindak pidana narkotika, kurangnya sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal mengupayakan agar rehabilitasi dapat sesuai sasaran dan tujuan disamping hambatan yang ditemukan, Badan Narkotika Nasional tengah berupaya untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengedukasi sumber daya manusia yang terdapat di Lembaga Permasyarkatan agar dapat melakukan rehabilitasi, serta meningkatankan anggaran rehabilitasi dan menyusun program-program rehabilitasi sesuai dengan anggaran.Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis study aims to determine the obstacles encountered and what efforts are made by the National Narcotics Board in implementing criminal sanctions for the rehabilitation of narcotics abusers and addicts. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. Data collection techniques through interviews and literature study. Research location at the National Narcotics Board. The results of this study, it is known that in implementing criminal sanctions for rehabilitation against narcotics abusers and addicts, there are several obstacles encountered by the National Narcotics Board, such as problems in the regulation of narcotics crime, lack of facilities and infrastructure, and financing. In terms of making the rehabilitation work according to the targets and objectives in addition to the obstacles found, the National Narcotics Board is trying to submit a revision of Law Number 35 of 2009 on Narcotics to the president and the House of Representatives, educating human resources in the Penitentiary carry out rehabilitation, as well as increase the rehabilitation budget and prepare rehabilitation programs according to the budget.Keywords : Narcotics Crime, Rehabilitation, Research.

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA Tamara, Andini L; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40625

Abstrak Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dari segi kriminologi tindak pidana Pelecehan seksual yang dilakukan wanita pada pria dan upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa obyek kajian kriminologi mencakup tiga hal, yaitu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. kemudian obyek kajian tersebut dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi. Pelecehan Seksual ini dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensial. Pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui faktor-faktor tersebut dikaji menggunakan teori Social Anomalies. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana Pelecehan seksual. Pertama, masyarakat yang berada disekitar pelaku memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori Social interactionist. Kemudian dari ketiga obyek penelitian tersebut penulis menganalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat diatasi, dalam hal ini upaya penanggulangan tersebut adalah upaya preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan dini yang dilakukan sebelum upaya preventif yaitu dengan penyuluhan. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan tindakan penyuluhan dan layanan pengaduan masyarakat. Upaya represif yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Wanita terhadap Pria Abstract Technique of This legal writing intended for knowing sexual abuse committed by woman against man in criminology views and the efforts that have been done by Klaten regency police department to overcome this criminal act. This study included empirical research that using primary and secondary data. The primary data obtained from scientific journals and printed refence books. The collecting data are by interview and study of literature. The technique of analyzing data that using descriptive analyze. Based on the results of the research, the object of criminology studies is concerns in three aspects; the criminal act, the subject, and the social reaction. The object of criminology study can be analyzed using theories in criminology. Sexual abuse can be analyzed using Asosiasi Differential. The subject of sexual abuse can be happen because of some factors, it’s the internal and external factors. Those factors later can be analyzed using Social Anomalies theory. Social interaction of sexual abuse and the cyber sexual abuse. There are two social reaction according of this crime. The first, our society have a permissive tendency and less care to this concern about this crime by initiating a forum or being an activist. Analysis of this social reation using Social Interactionist theory. The writer then analyzing those three object using criminology theories. To ward off this crime, the Klaten Regency Police Departement is doing some efforts to overcome by using preemptive, preventive, and repressive way. Preemptive effort is early prevention before preventive, that is by giving education. Preventive is prevention efforts with extension actions and public complaints service. Repressive is reduction efforts by inquiries and investigations.Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Sexual Abuse Committed by Woman Against Man.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Istiqomah, Aziza; Budyatmojo, Winarno; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67444

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dengan meninjau berdasarkan ketentuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Hasil Penilitian menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan terhadap barang memenuhi unsur pasal 170 KUHP dengan terpenuhinya unsur barangsiapa; dengan terang-terangan/secara terbuka; dan, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; menggunakan/melakukan kekerasan; terhadap orang/manusia atau barang.Kata Kunci: Kekerasan ; Hukum Pidana ; Pasal 170 KUHPAbstract: This article aims to analyze acts of violence against persons or goods committed jointly by reviewing under the provisions of the criminal law. This research is normative law research is prescriptive. Data is obtained from primary data and secondary data. This research uses a statutory approach. The results of the study showed that acts of violence against goods meet the elements of article 170 of the Criminal Code with the fulfillment of the element of Whoever; Overtly/openly; and, With energy together/ together; Using/committing violence; Against people/people or goods.Keywords: Violence; Criminal Law; Article 170 of the Criminal Code

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Wardani, Dessy Kusuma; Budyatmojo, Winarno; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40601

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupun Malaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Malaysia Penal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci: Perkosaan, KUHP Indonesia, Malaysia Penal CodeAbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, Malaysia Penal Code

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.PDG) Alifia, Dhania; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40576

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh ayah kandungnya dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan ayah kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai hal terkait perlindungan bagi anak sebagai korban. Namun dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, hakim nampak kurang memperhatikan aspek perlindungan bagi anak sebagai korban karena dalam putusan hakim tidak menjatuhkan pemberatan pidana kepada pelaku sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak ada penetapan restitusi.Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Anak sebagai Korban, Perlindungan AnakAbstractThe aim of this research is to know the legal protection for children who are the victims of abuse by his father in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. This study is a doctrinal law or normative legal research. Legal materials that used in this legal writing is a primary legal material such as child protection laws and other legislation that relating to the protection of children as victims, and also secondary legal materials, such as journals, books, and other literatures. This research provides the argumentation based on the research result about the legal protection for children who are victims of abusement by his father. The statte approach and case approach are used in this study. This research used literature review tecnique of data collection and deductive syllogism tecnique of data analysis. Based on the results of research and discussion, many legislation in Indonesia has been set various things that related to legal protection for children as victim. But, in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/ PN/Pdg, the judge appears not pay to attention to aspects of child legal protection as a victim because in the verdict, the judge did not impose criminal weighting for perpetrators and there’s no restitution.Keywords: Domestic Violence, Child as Victims, Child Protection

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search