Articles
<![CDATA[Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai) ]]>
<![CDATA[Elisyah]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.962 KB)
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.208
<![CDATA[Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai). Rumusan masalah Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional. Hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu. Solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan pengungkapan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk melihat akibat hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Nasional. Untuk melihat hambatan – hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam pengungkapan penggunaan ijazah palsu. Untuk melihat solusi apa yang dilakukan penyidik kepolisian dalam menghadapi hambatan penggunaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun tempat penelitian ini di laksanakan pada Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara No. 60 Sei Rampah. Hasil dan Pembahasan penelitian Menyatakan Terdakwa Suhardi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu”, Hambatan yang ditemukan pihak kepolisian di kalangan masyarakat juga tidak faham akan adanya ijazah Palsu bahkan untuk membedakan yang asli dan palsu dikarenakan tidak adanya alat pendeteksi maka pelanggaran tersebut berjalan. Dan solusi yang bisa dipergunakan pihak kepolisian adalah mengetahui atau mendeteksi palsu atau tidaknya suatu surat palsu yaitu dapat dilihat dari stempel, tanda tangan, beserta kertas atau dokumen surat tersebut karena masing-masing stempel memiliki tekstur yang berbeda walaupun tulisan dan gambar sama.]]>
<![CDATA[Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai) ]]>
<![CDATA[Khoirunnisa]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.477 KB)
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.209
<![CDATA[Judul penelitian; “Kedudukan Visium et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)”. Rumusan Masalah: Bagaimana kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan? Hambatan apa yang di hadapi oleh penutut umum dalam menetapkan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan? Bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan.? Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan. Untuk mengetahui hambatan apa yang di hadapi oleh penutut umum dalam menetapkan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan Untuk mengetahui bagaimana Solusi hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap penetapan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil Penelitian bahwa Kedudukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana Perkosaan. Dapat dibuktikan pada Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Srh. Dan terdapat Hambatan Jaksa Penuntut umum, solusi yang diambil mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mencari dan menemukan alat bukti tambahan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai ]]>
<![CDATA[Rismanto Sipayung]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i04.286
<![CDATA[Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Serdang Bedagai diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Terjadi pemberhentian perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Kotarih yaitu Desa Bandar Bayu setelah beberapa bulan Kepala Desa baru terpilih. Jenis penelitian ini adalah peneilitan yuridis normatif dan yuridis empiris.Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode purposive sample yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan terkait dengan payung hukum pemerintahan desa termasuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 merupakan kendala yang dihadapi kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa agar tidak terjadi ketidakpahaman/kesalahpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Selain itu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 sebaiknya dilakukan perubahan yaitu : penambahan pasal terkait sanksi administrasi tersendiri, penambahan klasifikasi unsur penyebab dari pemberhentian perangkat desa sementara salah satunya dikarenakan sanksi administrasi, bab pembinaan dan sanksi sebaiknya dibuat di bagian terakhir setelah bab pengangkatan dan pemberhentian, penambahan penekanan pasal pengisian kekosongan jabatan perangkat desa selama-lamanya 2 (dua) bulan melalui perekrutan calon perangkat desa sesuai pasal sebelumnya.]]>
<![CDATA[LEGAL ANALYSIS OF SYSTEM IMPLEMENTATION REVIEWED EVIDENCE IN CRIMINAL ACTIONS MONEY LAUNDERING ]]>
<![CDATA[Dwiki Rafli Pasha]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 01 (2023): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[SEAN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Application is an act of practicing a theory, method, to achieve a certain goal. I n this case the intended application is how to apply the reverse verification system to money iaundering crimes. In general, money iaundering has been classified as a crime and classified as a white-collar crime, and is considered an extraordinary crime or even a serious crime because it has a different and more dangerous modus operandi than conventional crimes known in law. crime in Indonesia. in eradicating money iaundering, the most i mportant thing is ihe process of proof. The process of proving money iaundering is different from examining criminal cases in general, because money laundering is an extraordinary crime. extraordinary efforts as well (extraordinary enforcement). One form of ihis extraordinary effort is i n ihe context of proving money iaundering cases i n court using a limited and balanced mechanism of reversing ihe burden of proof or reversed proof. In this study, normative legal research methods were used, namely legal research carried out by examining literature or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature related io ihe problem io be studied.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Akte Kelahiran Pada Setiap Anak ]]>
<![CDATA[Halimatul Maryani]]>;
<![CDATA[Adawiyah Nasution]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>;
<![CDATA[Mahzaniar Mahzaniar]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 3, No 2: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JULI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v3i2.4449
<![CDATA[Akta Kelahiran adalah suatu dokumen Negara atau catatan penting bagi lembaga pencatat catatan sipil yang mengatur hak sipil anak dalam memberikan status kewarganegaraan bagi seorang anak yang baru lahir. Anak juga merupakan amanah dan sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, karena manusia adalah subjek hukum. Konsep Negara, jika dilihat dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya sebagai warga Negara hidup layak, tumbuh, berkembang, berprestasi serta mendapat perlindungan hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak, maka anak tersebut wajib tercatat dalam dokumen Negara dengan bukti ada “Sertifikat Akta Kelahiran bagi si Anakâ€. Berkaitan dengan hal tersebut, satu contoh misalnya desa Bagan Bilah dan desa Sungai Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kebupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah desa yang terletak jauh dari segala akses dan masyarakatnya mayoritas berpenghasilan rendah, sehingga dalam hal untuk mengurus akta kelahiran bagi anak dianggap belum penting. Melihat kondisi tersebut, oleh Tim Pengabdian berupaya untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan lewat pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di lingkungan desa tersebut tentang “kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran bagi anak dengan solusi yang akan ditawarkan adalah membantu dan memudahkan biaya administrasi proses kepengurusan akta lahir anak, serta dapat memiliki sertifikat Akta Kelahiran bagi anak tersebut.]]>
<![CDATA[Upaya Menanggulangi Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penimbunan Beras (Studi pada Polres Serdang Bedagai) ]]>
<![CDATA[Tantri Suherli]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i03.2500
<![CDATA[Dalam negara Indonesia, beras adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dikesampingkan, karena beras adalah bagian dari kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi, akan tetapi pada saat ini banyak bermunculan pihak-pihak penjual beras yang melakukan kecurangan dengan melakukan penimbunan beras yang mana tindakannya itu dimaksudkan agar dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya Rumusan Masalah dalam penelitian ini terdiri dari. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) juga metode penelitian lapangan (Field Research) Pengaturan mengenai larangan sekaligus ancaman hukum bagi pelaku usaha penimbun pangan atau pelaku usaha yang menyimpan pangan pokok seperti beras melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Satgas pangan dan Ditreskrimsus berperan sebagai aparat penegak hukum untuk penindakan hukum secara Bersama-sama dengan penyidik pegawai negeri sipil instansi terkait Kasus tindak pidana penimbunan beras memiliki kendala untuk pemberantasaannya diantaranya Skala Monopoli alamiah mafia beras pada tingkat distributor, dan mekanisme pasar yang tidak terkontrol.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus pada Polres Serdang Bedagai) ]]>
<![CDATA[Dayu Andini]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 04 (2023): Call for Paper July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2501
<![CDATA[Sebagai salah satu perbuatan berupa pidana adalah main hakim sendiri yang dilakukan oleh masa sebagai suatu upaya memberikan hukuman diluar hukum itu sendiri kepada pelaku tindak kejahatan. Untuk mengkaji perbuatan yang dilakukan masa tersebut bagaimana kebijakan kepolisian Bantul dalam menegakkan Hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri di Wilayah Polres Serdang Bedagai. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (Field research) dengan metode analisis deskriptif berjenis kualitatif pendekatan yang digunakan adalah pendeketan Yuridis-Empiris dan teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, due proses model, dan teori alasan Pendiadaan Pidana. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa Kepolisian Serdang Bedagai memiliki kebijakan atau tindakan kepada Pelaku berupa penyidikan dengan mencatat data dan meminta keterangan-ketarangan serta melakukan penyidikan yang berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan asasasas kemanfaatan dan keadilan, para pelaku satu sisi ditindak untuk mendapatkan shcok therapy sisi lain pelaku tidak ditindak untuk kepentingan umum. Sedangkan pada korban polisi melakukan pengamanan, penanganan korban dan melakukan mengkondusifkan wilayah tempat kejadian perkara serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Serdang Bedagai dalam menangani atau mengurasi perbuatan main hakim sendiri berupa Penyuluhan Terpadu dan Penyuluhan Insidental.]]>
<![CDATA[PKM Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin ]]>
<![CDATA[Dani Sintara]]>;
<![CDATA[Halimatul Maryani]]>;
<![CDATA[Tri Reni Novita]]>;
<![CDATA[Anwar Sadat Harahap]]>;
<![CDATA[Samsul Bahri]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>;
<![CDATA[Muhammad Dwi Fahri Lubis]]>
<![CDATA[ Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 2 (2023): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPI UMN AL WASHLIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32696/ajpkm.v7i2.2577
<![CDATA[Telah dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin. Sebagian lahan atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat tak jarang belum ada sertifikatnya, yang berpotensi menimbulkan sengketa di masyarakat pada kemudian hari. Oleh karena itu, lahan atau tanah wajib memiliki sertifikat yang diakui negara. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Hasil yang diperoleh dari terlaksananya kegiatan PKM ini adalah tanah merupakan benda yang memiliki nilai sangat tinggi dan harganya juga sangat mahal, artinya secara nilai historis tanah bagi orang yang memiliki tanah akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai kesimpulan bagi seseorang yang memiliki tanah sangat penting untuk mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh persertifikatan tanah yang dimiliki segai bukti sah kepemilikannya serta untuk memperoleh kekuatan hukum atau legalitas sahnya kepemilikan tanah yang dimiliki.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI REHABILITASI VERSUS PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SESUAI UU NOMOR 35 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[SRI WENI REVIANTI]]>;
<![CDATA[Mahzaniar]]>;
<![CDATA[Halimatul Mariyani]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8597
<![CDATA[Penyalahguna Narkotika pada lingkungan masyarakat sangat kerap dijuluki sebagai sampah masyarakat yang sangat merusak generasi bangsa. Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika salah satunya diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tentang Narkotika dengan penjatuhan Hukuman Rehabilitasi ataupun Pidana Penjara. Pasal 127 Undang-undangNomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan agar mereka yang merupakan pecandu dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil Penelitian menunjukkan di Pengadilan Negeri Langsa pada Tahun 2021 terregistrasi sebanyak 27 putusan perkara Narkotika dengan pasal 127 dalam penjatuhan hukuman pidana penjara hal ini menunjukkan adanya tanda tanya bagaimana seseorang penegak hukum mengimplikasikan suatu aturan. Penelitian ini dilakukan secara Kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, melalui pengambilan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier]]>
<![CDATA[Law Enforcement Against The Crime Of Vandalism In The Jurisdiction Of The Medan Polrestabes ]]>
<![CDATA[Alam Pratama Harahap]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 4 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/birokrasi.v1i4.752
<![CDATA[Vandalism is closely related to social problems in general (social panthology), the causes of which can occur due to economic, political, or even smaller scope factors, namely the family. The subjects of this vandalism are all people involved in the culture of destruction, destruction carried out together by a group or individual. Their targets are usually in general public spaces such as bus stops, traffic signs, highway signs, walls, and so on. In Indonesia vandalime is considered a form of activity that is often ignored by society because it is considered a form of petty mischief that has little impact on life. However, vandalism is a serious problem , if it is not handled quickly and appropriately it will become a big problem. The problem in this research regarding law enforcement against acts of vandalism is that there are still things that deviate from the law , for example the absence of complete assignment letters when carrying out investigations. The aim of this research is to determine a series of acts of vandalism. The method used in this research is an empirical juridical method, namely a case study of vandalism in the jurisdiction of the Medan Police.]]>
