Garuda - Garba Rujukan Digital

Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana Wulandari, Widati; Putri, Nella Sumika; Sulistyani, Wanodyo; Chandra, Erika Magdalena
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 3 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Constitutional Court verdict have big impact for laws development including criminal law. In criminal law, the verdict caused change in norm both arranged inside Criminal Law Code and outside Criminal Law Code. Futhermore, this issue is interesting to study when it is connected with expansion authority of Constitutional Court from negative legislator to positive legislator. Constitutional Court verdict form as ‘conditional’ verdict either constitutional or conditional inconstitutional are example of the transformed Constitutional Court authority from negative legislator to positive legislator. As known, criminal law is basing on legality principle. Thus, the verdict especially ‘conditional’ verdict raises polemic in its implementation because not all the verdict can be followed by changing criminal law formally. This situation can inflict various difference in criminal law enforcement. Constitutional Court verdict evoke changing criminal law norm by decriminalization, depenalisation, offense transformation or interpretation criminal law elements that impact on material criminal law or formal criminal law. Without any follow up by changing criminal legislation, espesially when it is related with legalty principle, law enforcement officer can rule out Constitutional Court verdict. The inconsistency of law enforcement can provoke law uncertainty and violate citizen rights

Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal Justiasari, Intan; Somawijaya, Somawijaya; Sulistyani, Wanodyo
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i6.3537

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana penipuan dengan modus investasi ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan kerugian. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, di antaranya penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP dan permohonan restitusi sesuai Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, bagi kasus yang melibatkan tindak pidana pencucian uang, korban dilindungi melalui mekanisme pemulihan aset berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di masa depan, implementasi tindak pidana tambahan berupa ganti kerugian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diharapkan dapat memperkuat pemulihan bagi korban.

Dampak Hukum Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Andriyani, Fingky Ayu; Wanodyo Sulistyani; Atmaja, Budi Arta
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12012

This study aims to examine the validity of evidence obtained by the Indonesian National Police in investigating criminal offenses in the financial services sector during the transitional period between the enactment of the PPSK Law and the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XXI/2023. The urgency of the study lies in the absence of transitional legal norms, which have created legal uncertainty and a potential formal defect in the admissibility of evidence within the criminal justice process. This research adopts a normative juridical method by combining statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that police investigations during this period conflicted with the principles of legality and due process of law, rendering the resulting evidence formally invalid. The novelty of this research lies in its focus on the legal consequences of transitional normative gaps and the need for active judicial oversight in assessing the legality of investigative authority. Therefore, this study recommends the establishment of explicit transitional provisions for any shift in investigative authority and the issuance of judicial guidelines by the Supreme Court to ensure the integrity of evidentiary processes in the criminal justice system. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan alat bukti hasil penyidikan Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan selama masa transisi antara berlakunya UU PPSK hingga Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Urgensi penelitian ini terletak pada kekosongan norma transisional yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi cacat formil pada alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus konkret, dan konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyidikan oleh Polri dalam periode tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, sehingga alat bukti yang diperoleh seharusnya dinyatakan tidak sah secara formil. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap implikasi yuridis dari kekosongan norma transisional dan perlunya kontrol yudisial yang aktif dari hakim dalam memverifikasi kewenangan penyidik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma transisi eksplisit dalam setiap perubahan kewenangan penyidikan dan penyusunan pedoman yudisial oleh Mahkamah Agung guna menjamin integritas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

IMPLEMENTASI PASAL 162 UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MARXIST DAN POSMODERN Perpetua, Sepania Immanuella Magdalena; Wulandari, Widati; Sulistyani, Wanodyo
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18985

Abstrak Pro-kontra akibat janji ganti rugi, penolakan kegiatan tambang oleh masyarakat di areal tambang, dan lainnya kerap terjadi di bidang pertambangan. Pasal 162 UU Minerba secara spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang-orang yang “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin dan telah melaksanakan kewajiban pembebasan lahan. Pada kenyataannya, tindakan merintangi atau mengganggu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, Pasal 162 UU Minerba dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menggunakan teori kriminologi posmodern dan marxis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ekonomi dan penguasaan bahasa yang kental dalam pembentukan dan penerapan pasal ini yang menyebabkan tendensi penerapan pasal yang menyudutkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area pertambangan.

IMPLEMENTASI PASAL 162 UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MARXIST DAN POSMODERN Perpetua, Sepania Immanuella Magdalena; Wulandari, Widati; Sulistyani, Wanodyo
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18985

Abstrak Pro-kontra akibat janji ganti rugi, penolakan kegiatan tambang oleh masyarakat di areal tambang, dan lainnya kerap terjadi di bidang pertambangan. Pasal 162 UU Minerba secara spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang-orang yang “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin dan telah melaksanakan kewajiban pembebasan lahan. Pada kenyataannya, tindakan merintangi atau mengganggu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, Pasal 162 UU Minerba dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menggunakan teori kriminologi posmodern dan marxis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ekonomi dan penguasaan bahasa yang kental dalam pembentukan dan penerapan pasal ini yang menyebabkan tendensi penerapan pasal yang menyudutkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area pertambangan.

Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon Sulistyani, Wanodyo; Nulhaqim, Soni A.
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 5 No. 1 (2016): Empati Edisi Juni 2016
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v5i1.9773

Debt bondage is a relation pattern between Bakul (the capital owner) and Langgan (fishers who are indebted to Bakul) in Gebang Mekar Village, Cirebon District. This debt bondage are imperishable because the lack of Langgan’s ability to pay their debt to Bakul; while Bakul as the capital owner has power to determine the price of fish and other fisheries products, where the fishers have obligation to sell their harvest to their Bakul. Yet, Bakul’s price is lower than the market price. As a result, to increase the fishers’ profit, they sold their harvest to other Bakul; this behavior is potentially raised a conflict between fishers and their Bakul also among Bakul. Study of Criminology explained the relation between the powerful and the powerless in making law in their favor. Unfair law has encouraged the powerless to breaking the law, and creating conflict. In this article, initially, the lack of fishers’ welfare related to the role of the state will be reviewed; next, the criminology theories which explain about violation and the causes of conflict will be outlined; furthermore, the relation between Bakul and Langgan in Gebang Mekar Village, Cirebon District will be described; lastly, potential conflict that arise because of Bakul and Langgan relation will be analyzed with criminology theories.Keywords: Conflict, social Relation, Fishery Community.

The Urgency of Regulating Trading in Influence: An Analysis of the Doctrine of Participation in Indonesian Criminal Law Sitorus, Talenta; Rusmiati, Elis; Sulistyani, Wanodyo
Corruptio Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v5i2.4025

Trading in influence is a non-mandatory offense regulated under the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia ratified the UNCAC through Law Number 7 of 2006. In practice, trading in influence has been prevalent in Indonesia; however, it is often prosecuted as bribery. Perpetrators are typically charged under Article 55 of the Criminal Code (concerning participation) in conjunction with bribery or gratuity provisions under the Corruption Eradication Act. This research employs a normative legal research method, analyzing laws, legal literature, and doctrines related to the concept of influence trading. The findings indicate an urgent need for explicit regulation of trading in influence within Indonesia’s legal framework. The current anti-corruption laws, particularly when applied alongside Article 55, do not comprehensively address cases where influence trading occurs without direct bribery but still results in financial losses to the state. Establishing clear legal provisions on trading in influence is essential to prevent legal uncertainty and close existing regulatory gaps.

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERILAKU ANTI KORUPSI Manurung, Elsa Debora; Rahmayani Sembiring, Shafira Nadya; Sulistyani, Wanodyo
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3614

Advancement in the information and communication technology make possible the development of e-government. The Indonesian government already grasped the opportunity to develop its own e-government system in providing public services. The obvious intent is to increase the quality of public service provision by the bureaucracy. This is hoped to be achieved by securing transparency and accountability of public officials. It is also to be expected that e-governance will be able to eradicate or at least decrease the possibility of corruptive behaviour. Unfortunately, fact speaks differently. Cases to be analysed here are: corruption committed by public officials working at the Investment and One Stop Service Office of the Bandung Municipality and those performed by public officials managing e-procurement services. In particular, this article shall discuss the issue how to develop e-government as to better at eradicating and preventing corruption by public officials.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search