Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMAHAMAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA SERDANG MELALUI PRORAM PKK PEDULI PEREMPUAN Rafiqa Sari; Yokotani; Darwance; Muhammad Syaiful Anwar; A.Cery Kurnia
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.559 KB)

Abstract In the Marriage Law in Indonesia, it is stated that one of the marriages is that a man and a woman who will become prospective husband and wife have matured and are physically and mentally ready to carry out the marriage, from this it can be concluded that mental, physical, and strong determination are needed to prepare for marriage. continue to live with a partner. The Province of the Bangka Belitung Islands is included in one of the provinces in Indonesia where the number of underage marriages is quite high. This is a separate legal problem for the lives of couples who carry out underage marriages. Due to this condition, the authors are interested in conducting community service with one of the existing problems, which is related to the importance of understanding the underage dispensation for the community in Serdang Village through the PKK Peduli Perempuan program. This paper aims to provide an understanding of the community regarding the dispensation of underage marriage, the method of implementing the service used is through counseling and socialization. The results based on the knowledge of understanding the dispensation of underage marriages are very important to be known by the public. Abstrak Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyebutkan salah satu asas perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon suami istri telah matang jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sangat dibutuhkan kesiapan mental, fisik, maupun tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Provinsi Kepualaun Bangka Belitung, masuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang angkat perkawinan dibawah umur cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Atas kondisi ini, maka penulis tertarik menyelenggarakan pengabdian kepada msyarakat dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu terkait pentingnya pemahaman dispensasi dibawah umur bagi masyarakat di Desa Serdang melalui program PKK Peduli Perempuan. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dispensasi perkawinan dibawah umur, metode pelaksanaan pengabdiaan yang digunakan adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemahaman dispensasi perkawinan dibawah umur sangat penting diketahui oleh masyarakat

Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Upaya Penguatan Reputasi Nanas Bikang Sebagai Indikasi Geografis Darwance Darwance; Rafiqa Sari; Aruna Asits
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v6i2.1655

Sebagai daerah bercorak kepulauan, Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak sumber daya alam yang di antaranya berpotensi didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya adalah Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Hanya saja, Nanas Bikang belum terdaftar sebagai indikasi geografis sampai saat ini. Nanas Bikang baru terdaftar sebagai varietas lokal, bukan indikasi geografis. Nanas Bikang terdaftar dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor: 1557/PVL/2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2020. Oleh sebab itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya penguatan reputasi Nanas Bikang sebagai indikasi geografis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, diketahui bahwa pada dasarnya Nanas Bikang memiliki karakter khas yang berpotensi diidaftarkan sebagai indikasi geografis. Oleh sebab itu, sejumlah langkah konkrit harus dilakukan, termasuk menjaga reputasi yang ada sekarang.

FULFILLMENT OF CIVIL RIGHTS FOR BELIEFS IN BANGKA DISTRICT Rafiqa Sari; Tiara Ramadhani; Darwance Darwance
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.8103

Adherents trust, at first no protected by law positive in Indonesia, with birth Decision Court Constitution No. 97/PU-XIV/2016 related Constitution Administration population. This thing give positive impact for adherents trust namely, protection and recognition by Indonesian law to adherents devotee trust, one related with recording marriage. Valid something marriage from adherents trust implications for rights civil law on child status as well as problem inheritance later. Destination from study this for knowing validity from marriage devotee trust in Bangka Regency based on law positive as well as fulfillment rights civil for adherents trust. Study this conducted with use method law juridical empirical through researching materials References as well as studies cases that develop in the community adherents trust. The results of the research produced in Bangka Regency are still there is marriage from devotee unreliable trust registered so that result in they no get rights civil law, such as right for get inheritance. Study this is very important conducted because still there is adherents trust whose marriage not yet legitimate nationally so that no protected rights civil from the parties, so that study this is very important done.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL INJUSTICE: IMPACT AND SUSTAINABILITY OF SMALL SCALE TIN MINING UNDER INDONESIAâ€™S NEW MINERAL AND COAL REGULATION Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal; Darwance Darwance; Komang Jaka Ferdian
Cepalo Vol 7 No 2 (2023): Issue In progress (August 2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no2.3137

The transformation of mining law policy in Law No. 3 of 2020 concerning Minerals and Coal has broad implications for mining law, including illegal tin mining. The high dependence of the tin extractive economy in Bangka Belitung has changed the landscape of this archipelago province as an area with a high level of natural damage and social disasters. The ability of governments through regulatory instruments to tackle illegal mining is an important ideal goal. This research was conducted using socio-legal methods, to produce a comprehensive analysis related to the environmental and social impacts of illegal tin mining after the renewal of the mineral and coal law. This study found that the transition of mining authority from the central government to the regional government directly has an impact on the proliferation of illegal mining activities. Substantive changes in the mineral and coal law have not provided a strategic solution because the tug-of-war over authority ends with the continued delegation of authority to grant community mining permits to local governments. Meanwhile, the unpreparedness of local governments has resulted in the continued marginalization of mining communities and has an impact on widespread environmental damage. The lack of fair decision-making processes for people mining licences is indicative of an immature tin mining management in Bangka Belitung. The purpose of this study is to provide a comprehensive overview of the implications of the latest mineral and coal policies on illegal tin mining activities, as a reference and consideration in strategic policy making to create an ideal and sustainable tin mining ecosystem.

INVENTARISASI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Darwance Darwance; Rafiqa Sari; Tiara Ramadhani
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2294

Sampai saat ini, ada sekitar 92 indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi di antaranya inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Hanya saja, bila merujuk pada Lada Putih Muntok yang menjadi satu-satunya indikasi geografis terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, timbul pertanyaan terkait pembinaan berupa inventarisasi potensi produk indikasi geografis, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yang sudah disusun sedemikian rupa, yakni bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota belum melakukan upaya optimal terkait inventarisasi. Belum optimalnya upaya inventarisasi diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi yang dianggap tidak ada kaitanya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi georafis, tidak ada program kerja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, secara kelembagaan terjadi miss-persepsi instansi mana yang dianggap berwenang.

Marketing of Muntok White Pepper as a Certified Geographical Indication Product (Legal, Economic and Business Perspective) Darwance Darwance; Rafiqa Sari; Muhammad Syaiful Anwar; Darman Saputra
Integrated Journal of Business and Economics (IJBE) Vol 7, No 3 (2023): Integrated Journal of Business and Economics
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/ijbe.v7i3.750

Abundant and diverse natural resources are an extraordinary gift for the Indonesian people. From the perspective of intellectual property rights, the product in question can be legally protected as a geographical indication, such as pepper in the Bangka Belitung Islands under the name Muntok White Pepper. One of the purposes of using a product as a geographical indication is for the price of the product to be high, or at least stable, and controlled by the manufacturer. In fact, this was not the case with Muntok White Pepper. This research was conducted empirically with an economic and business approach, aiming to study the marketing of Muntok White Pepper after being certified or registered as a geographical indication. Based on the results of the research, there are obligations that must be carried out by applicants as rights holders after a product is registered as a geographical indication, namely maintaining a reputation so that the product remains of high value. It's just that, the marketing that has been done so far has not been enough to control prices. Based on marketing management science, it can be done using several marketing strategies that are commonly used in marketing management. One strategy that can be used is market segmentation, namely dividing the market into smaller groups based on the same characteristics, such as age, gender, or product preference.

Edukasi Politik melalui Simulasi dan Deklarasi Pemilih Pemula Millenial Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Serentak 2024 yang Berkualitas Dwi Haryadi; Darwance Darwance; Reza Adriantika Suntara
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i4.9711

Pesta demokrasi lima tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 tinggal hitungan bulan. Generasi millenial yang sebagian merupakan pemilih pemula akan turut mencoblos. Namun berkaca dari alias tidak mencoblos atau berpartisipasi namun karena tidak memahami secara teknis pencoblosan sehingga surat suara menjadi tidak sah. Pada sisi yang lain masih ada yang pragmatis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali pemilih pemula di Belitung Timur yang sedang duduk dibangku SMA/SMK kemampuan teknis kepemiluan dan wawasan kepemiluan agar menjadi pemilih cerdas dan mencoblos dengan benar. Kegiatan dilakukan dengan simulasi pencoblosan sekaligus deklarasi sebagai pemilih cerdas dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen. Kegiatan dilaksanakan di KPU Belitung Timur pada Selasa 30 Mei 2023 dengan peserta 20 pelajar perwakilan dari SMA/SMK. Hasilnya dapat menambah wawasan kepemiluan dan dapat mencoblos dengan benar serta punya komitmen menjadi pemilih pemula yang cerdas.The five-year democratic party, which will be held in 2024, is only months away. The millennial generation, some first-time voters, will also vote. However, reflecting on aliases, they did not vote or participate, but because they did not understand voting technically, the ballots became invalid. On the other hand, there is something pragmatic. This community service activity aims to equip first-time voters in East Belitung who are currently in high school/vocational school with electoral technical skills and electoral insight to become smart voters and vote correctly. The activity was carried out with a voting simulation and a declaration as a smart voter by affixing a signature as a form of commitment. The activity was carried out at the East Belitung KPU on Tuesday, 30 May 2023, with 20 student representatives from SMA/SMK participating. The result can add electoral insight, vote correctly, and commit to being a smart beginner voter.

Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung: Environmental Law Awareness as Social Capital Strategic in Unconventional Tin Mining Activities in the Bangka Belitung Islands Dwi Haryadi; Ibrahim Ibrahim; Darwance Darwance
Society Vol 10 No 2 (2022): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v10i2.455

Since ancient times, the Bangka Belitung Islands have been known as one of the world’s largest tin producers. Mining has taken place massively since tin is no longer a strategic commodity, marked by the issuance of several policies that grant permits to anyone to mine tin. Mining, which was originally mostly carried out on land, over time and needed in the economic aspect, has also been carried out at sea. As a result, mining, mostly carried out without permits, impacts environmental damage and other legal and social aspects. In fact, from a regulatory standpoint, the government has issued laws and regulations that serve as references in environmental management, including its relation to the mining sector. This study aims to determine awareness of environmental law in unconventional tin mining activities in the Bangka Belitung Islands. Judging from its type, this research is analytical descriptive research, describing an object through which the data obtained is processed and analyzed to conclude. The research was conducted in all regencies/municipalities in the Bangka Belitung Islands. From the research that has been done, the result is that even though they know, the fact is that most of the mining is carried out without permits, plus there has never been, and there has been no socialization regarding tin mining permits. In addition, most of them also know that their mining activities damage the environment and admit that mining activities damage the habitat of living things. This means that, based on the theories and concepts used, miners are more towards ecocentrism because they make nature an object, not ecocentrism, which pays attention to environmental sustainability.

KEBIJAKAN INTERNAL SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KRIMINALISASI GURU Yulistia Akbari; Dwi Haryadi; Darwance
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/8k4wkx72

Fenomena kriminalisasi guru dalam pelaksanaan fungsi pendisiplinan peserta didik menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta kasus-kasus kriminalisasi guru yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola internal sekolah menyebabkan konflik antara guru, siswa, dan orang tua cenderung diselesaikan melalui jalur pidana tanpa optimalisasi mekanisme dialogis dan restoratif. Padahal, regulasi nasional telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik internal melalui tata tertib, SOP, dan penguatan tata kelola sekolah. Penelitian ini menawarkan model kebijakan internal berbasis restorative justice melalui pembentukan SOP penyelesaian konflik, perumusan batas tindakan pedagogis, serta institusionalisasi Tim Restorative Justice Sekolah (TRJS) yang melibatkan organisasi profesi guru. Kebijakan tersebut menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sekaligus memperkuat perlindungan profesi guru dan hak peserta didik secara proporsional. Keywords: kebijakan internal, satuan pendidikan, restorative justice; kriminalisasi

KEBIJAKAN INTERNAL SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KRIMINALISASI GURU Yulistia Akbari; Dwi Haryadi; Darwance
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/8k4wkx72

Fenomena kriminalisasi guru dalam pelaksanaan fungsi pendisiplinan peserta didik menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta kasus-kasus kriminalisasi guru yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola internal sekolah menyebabkan konflik antara guru, siswa, dan orang tua cenderung diselesaikan melalui jalur pidana tanpa optimalisasi mekanisme dialogis dan restoratif. Padahal, regulasi nasional telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik internal melalui tata tertib, SOP, dan penguatan tata kelola sekolah. Penelitian ini menawarkan model kebijakan internal berbasis restorative justice melalui pembentukan SOP penyelesaian konflik, perumusan batas tindakan pedagogis, serta institusionalisasi Tim Restorative Justice Sekolah (TRJS) yang melibatkan organisasi profesi guru. Kebijakan tersebut menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sekaligus memperkuat perlindungan profesi guru dan hak peserta didik secara proporsional. Keywords: kebijakan internal, satuan pendidikan, restorative justice; kriminalisasi

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search