Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) PRoMEDIA Polinter Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Jurnal Lemhannas RI PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Jerry Indrawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Jaminan pada Transaksi Fintech Lending: Kajian Hukum Normatif Yuridis Andreas Saryadi; Eka Deviana; Putri Valentine; Jovan Revaldo; Jerry Indrawan
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya teknologi digital menyebabkan transformasi signifikan dalam kerangka kontrak, khususnya di sektor keuangan berbasis teknologi seperti fintech lending. Dalam penerapannya di dunia nyata, perjanjian elektronik menggunakan tanda tangan digital biasanya digunakan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan efisiensi secara keseluruhan, termasuk dalam perjanjian terkait agunan. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan tantangan hukum mengenai keaslian dan bobot pembuktian tanda tangan elektronik, terutama karena undang-undang jaminan di Indonesia masih kaku dan bergantung pada dokumen yang berwujud. Kajian  ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif. dengan mengevaluasi langkah-langkah perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta POJK Nomor 10/POJK. 05/2022 dan POJKiNomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan merepresentasikan tanda tangan digital mempunyai pengakuan hukum; namun penggunaannya dalam kontrak penjaminan digital masih memerlukan keselarasan antara undang-undang digital dan undang-undang penjaminan. Pembaruan peraturan, kolaborasi antar institusi, dan pedoman bukti digital sangat penting untuk menciptakan kejelasan hukum dan melindungi konsumen dalam lanskap fintech di Indonesia.
Pengaturan dan Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Kajian Hukum Jaminan Ariza Fachrur Razak; Berlian Suryo Putra Hia; Sudrajat; Tika Julaika; Jerry Indrawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3320

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan serta bentuk perlindungan hukum terhadap aset kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Aset kripto sebagai aset keuangan digital memiliki karakteristik tidak berwujud, berbasis teknologi blockchain, dan bernilai ekonomi, sehingga berpotensi digunakan sebagai objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum aset kripto sebagai objek jaminan dapat ditelusuri melalui regulasi sektor perdagangan berjangka, keuangan digital, serta hukum perdata, khususnya konsep benda tidak berwujud dan jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto diberikan melalui perlindungan preventif dan represif, baik melalui perjanjian, pengamanan teknologi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, pengaturan jaminan aset kripto masih tersebar dan belum terintegrasi secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi agar perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto dapat terwujud secara optimal.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Jaminan pada Perjanjian Kredit di Indonesia Fidelis Kevin Yudhistira; Ester Piskah; Yanuarius Pratama Hamput; Bunga Tiara; Jerry Indrawan
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus menegakkan jaminan dalam perjanjian kredit memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap entitas keuangan. Kajian ini berupaya mengkaji jenis dan landasan perlindungan hukum bagi kreditor, menemukan hambatan dalam penerapannya, dan mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi perlindungan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan kajian pustaka, dengan konsentrasi pada kajian undang-undang seperti KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum mengenai jaminan, keberhasilan implementasi masih menghadapi tantangan seperti tertundanya pelaksanaan, peraturan yang bertentangan, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat kebutuhan untuk merevisi undang-undang yang ada, memperkuat kerangka administratif, dan meningkatkan tingkat keterampilan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan mengenai penjaminan digital juga penting untuk mengimbangi kemajuan teknologi keuangan. Dengan melakukan tindakan tersebut diharapkan dapat tercapai perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan
TANTANGAN CYBER DEFENSE DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER TERHADAP INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DI INDONESIA Callista Diandra Athaillah; Devita Tupen; Alya Julianti Sari; Fadhia Chalisha Adzzahra; Jerry Indrawan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i2.653

Abstract

The massive digital transformation in Indonesia's government sector has presented new challenges in maintaining the security of national cyber infrastructure. Although digitization brings efficiency and transparency in the delivery of public services, it also expands the potential for cyber attacks that could threaten the stability and vital functions of the state. The research method used was a qualitative approach with a literature study oriented towards in-depth analysis of various scientific sources, government regulations, and official reports from institutions such as the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). The data was analyzed using content analysis techniques to interpret patterns, trends, and challenges in the national cyber defense system. The results of the study show that Indonesia experienced a significant surge in cyber attacks with 3.64 billion traffic anomalies recorded from January to July 2025. Keywords: cyber security; e-government; digital infrastructure; BSSN ABSTRAK Transformasi digital yang masif di sektor pemerintahan Indonesia telah menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keamanan infrastruktur siber nasional. Meskipun digitalisasi membawa efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, hal ini juga memperluas potensi serangan siber yang dapat mengancam stabilitas dan fungsi vital negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur yang berorientasi pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah, regulasi pemerintah, serta laporan resmi lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Data dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk menafsirkan pola, kecenderungan, dan tantangan dalam sistem pertahanan siber nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami lonjakan signifikan serangan siber dengan 3,64 miliar anomali trafik tercatat pada Januari–Juli 2025. Kata kunci: keamanan siber; e-government; infrastruktur digital; BSSN
Co-Authors Alya Julianti Sari Andreas Saryadi Ariza Fachrur Razak Arnis Desgita Eka Putri Aulia Putri Maharani Berlian Suryo Putra Hia Bunga Tiara Callista Diandra Athaillah Devita Tupen Eka Deviana Ester Piskah Fadhia Chalisha Adzzahra Fairuz Arkan Fatihah Fathani, Aqil Teguh Fathur Rizqi Ramadhan Fidelis Kevin Yudhistira Hesti Rosdiana Isa Sabriana Jovan Revaldo Khairunisa Putri Maizia Hariyanti Zahra Mohammad Rayhan Hidayat Muhammad Prakoso Aji Putri Valentine Reja Reja Salma Zulfa Nur Habibah Sayyid Verrel Simanjuntak, David Jonathan Kristian Sisilia Candra Tridjaja Sudrajat Tika Julaika Widiyatmoko, Faris Yanuarius Pratama Hamput