Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : El-Iqtishady

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT KEPADA BAZNAS DI KABUPATEN PANGKEP Dini Amaliah Amry; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22139

Abstract

AbstractThis research discusses the effect of muzakki's knowledge and trust on interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district and BAZNAS Pangkep district's efforts in increasing muzakki's trust and interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district. This type of research is field research using qualitative methods where carried out with a normative, sociological and phenomenological theological approach with data sources from the Pangkep Regency Amil Zakat Agency, then the data collection methods carried out were observation, interviews, documentation, then data management techniques were carried out through several stages including: data reduction, data management and testing The validity of the data. The results of this study indicate that the National Amil Zakat Agency as an official zakat institution has an important influence in providing public knowledge about zakat, especially in Pangkep Regency. t is minimal, because there are still many people who are not interested in paying zakat to government institutions that are official or formal, one of which is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS).Keywords: Influence, Muzakki, National Amil Zakat Agency.Abstrak Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep dan upaya BAZNAS kabupaten Pangkep dalam meningkatkan kepercayaan dan minat muzaki untuk membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari  Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkep, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil zakat Nasional  sebagai lembaga zakat secara resmi  mempunyai pengaruh penting dalam memberikan pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya di kabupaten Pangkep bisa dikatakan masih sangat minim, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam membayar zakat kepada lembaga pemerintah yang secara resmi atau formal salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).Kata Kunci : Badan Amil Zakat Nasional, Muzakki, Pengaruh.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HANGUSNYA PANJAR DALAM SEWA-MENYEWA RUKO Nurul Islamiyah; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26079

Abstract

AbstrakIslam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berbekal kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan itu tersembunyi di balik dari manusia itu sendiri. Sewa menyewa (ijarah) merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Bertransaksi dengan akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif syar’i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: mekanisme dalam sistem sewa-menyewa tersebut diperlukan adanya pengecekan atas objek sewa-menyewa baik fisik bangunan maupun sertifikat. Ditinjau dari hukum Islam tentang sewa menyewa dianjurkan dikarenakan dapat memberikan manfaat terhadap orang lain hal ini termasuk dalam tolong menolong antar sesama manusia. Dalam sistem sewa menyewa diperlukan adanya akad karena hal tersebut akan mengikat dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa. Hukum Islam tentang kasus hangusnya uang panjar, hal yang dilakukan oleh pemilik ruko Kusuma Bangsa dalam melakukan penghangusan pada panjar dikarenakan penyewa telah mendapatkan manfaat dari ruko tersebut maka sudah sepatutnya penyewa membayar atas apa yang telah dirasakan berdasarkan dari pendapat Imam Malik apabila telah diperoleh manfaat maka panjar tersebut telah menjadi hak pemilik ruko tersebut.Kata Kunci: Hukum Islam, Panjar, Sewa-menyewa (Ijarah) AbstractIslam attaches great importance to muamalah affairs. Islam also regulates the relationship between humans and other humans. Humans were created by the creator with extraordinary powers. But that power is hidden behind from the man himself. Leasing (ijarah) is a type of contract to take benefits by way of replacement. Transactions with ijarah contracts are a form of muamalah activity carried out by humans to meet the needs of life. The purpose of the ijarah contract on the part of the lessee is the optimal use of the function of the goods. The type of research conducted is field research, using qualitative research methods. The approach taken in this study uses an empirical and syar'i normative approach. The results of this study indicate that: the mechanism in the leasing system requires checking of the object of the lease, both physical buildings and certificates. Judging from Islamic law regarding renting is recommended because it can provide benefits to others, this includes helping fellow human beings. In a leasing system, a contract is required because it will be binding in a lease agreement. Islamic law regarding the case of forfeiture of down payment, what is done by the owner of the Kusuma Bangsa shophouse in scorching the down payment because the tenant has benefited from the shop, then the tenant should pay for what has been felt based on Imam Malik's opinion, if the benefits have been obtained, then the down payment has become the right of the shop owner.Keywords: Down Payment, Islamic Law, Lease (Ijarah)
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE Sukrianti; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29685

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli pada online marketplace Shopee, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sistem jual beli pada online marketplace, dan Bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan Hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem jual beli pada online marketplace shopee, dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, kitab fiqih, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya-karya tulis lainnya yang dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Transaksi jual beli online marketplace Shopee untuk dapat melakukan transaksi jual beli, maka calon pengguna terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau login di aplikasi, transaksi jual beli pada online marketplace Shopee memiliki beberapa metode transaksi pembayaran seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket, SpyLater, Cicilan kartu Kredit. Sehingga setiap metode pembayaran memiliki hukum masing-masing untuk digunakan seperti transfer, COD, Shopeepay, pembayaran di gerai minimarket itu sah digunakan atau halal karena metode ini menggunakan akad salam sebagai dasar hukum sedangkan SPyLater, Cicilan kartu Kredit itu tidak boleh atau haram karena didalamnya mengandung unsur riba diamana ada bunga di setiap keterlambatan pembayaran. Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, Online Marketplace Abstract This study discusses the views of Islamic economic law on buying and selling transactions on the Shopee online marketplace, with the following problem formulation: How is the buying and selling system in the online marketplace, and How are the terms of buying and selling based on Islamic economic law. The purpose of this study is to find out the buying and selling system in the online marketplace shopee, and to find out how the terms of buying and selling are based on sharia economic law. The type of research method used is library research, which is a research whose data sources are obtained from written sources, including books, fiqh books, journals, encyclopedias, internet, and other written works collected by citing and analyze the literature that has relevance to the problems discussed, then review and conclude. Shopee marketplace online buying and selling transactions to be able to make buying and selling transactions, prospective users first register or log in to the application, buying and selling transactions on the Shopee online marketplace have several payment transaction methods such as transfers, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets, SpyLater , Credit card installments. So that each payment method has its own laws to use such as transfer, COD, Shopeepay, payments at minimarket outlets are legal or halal because this method uses a salam contract as the legal basis while SPyLater, Credit card installments are not allowed or forbidden because it contains element of usury where there is interest in each late payment. Keywords: Buying and selling, Online Marketplace, Sharia Economic Law.
ISLAMIC LAW REVIEW OF THE VALIDITY OF SELF-DECLARATION IN THE HALAL CERTIFICATION PROCESS OF MICRO AND SMALL BUSINESSES (MSEs) Apra Muthiah Azizah Amatullah; Hadi Daeng Mapuna; Suriyadi
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.54542

Abstract

Abstract This research is entitled Islamic Law Review of the Validity of Self declare in the halal certification process of micro and small businesses (MSEs). The main problem of this research is How is the Islamic Law Review of the validity of self-declaration in the halal certification process of micro and small businesses (MSEs)? From this main problem, sub- problems can be formulated, namely (1) What is the concept of self-declaration in halal certification in Indonesia? (2) How are the provisions of Islamic law regarding certification given on the statement of business actors? The objectives of this study are (1) to find out how the concept of self-declaration in halal certification in Indonesia, (2) to find out how the provisions of Islamic law on certification are given on the statement of business actors. The type of research used is library research or library research. The method used is data collection which is done by reading references and literature with the aim of supporting this research. The research approach used is the Shari'i Theological Approach with a normative juridical approach. The results of the study indicate that halal certification with a self- declaration scheme in the perspective of Islamic law is said to be valid, because the concept of self-declaration in Indonesia does not necessarily mean that business actors can declare that their products are halal, but there are still mechanisms that regulate the self-declaration such as products that are not risky or use materials that have been confirmed halal and PPH assistance is carried out. In addition, the presence of self-declaration has fulfilled the three basic principles of muamalah fiqh, namely the Principle of Tawhid, the Principle of Mubah, the Principle of Maslahah. The implication of this research is to help ensure that products claimed to be halal by micro and small businesses (MSEs) through the self-declaration scheme actually meet halal standards recognized by Islamic law, so that consumers can have greater confidence in the products in circulation, besides that this research is also expected to be the basis for improving regulations related to halal certification of self-declaration schemes, including improving supervision and monitoring mechanisms to prevent unauthorized self-declaration practices. Keywords: Validity, Halal Certification, Self declare