Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.184
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum PAX HUMANA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) PERSPEKTIF JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL ILMIAH SIMANTEK NOMOI Law Review Jurnal Kewarganegaraan Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Jurnal Media Informatika Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Golden Ratio of Data in Summary Innovative: Journal Of Social Science Research Advokasi Hukum & Demokrasi Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Budiman N.P.D Sinaga
Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum PATIK

 1 
ANALISIS YURIDIS SPIN OFF DALAM PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS threesy agustina; Budiman NPD Sinaga; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), pemisahan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan passive perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum spin-off justru dapat menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) bagi unit syariah yang hendak dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, syarat pemenuhan dana peserta sebesar 50 persen dari induknya dalam melakukan spin-off sulit untuk dipaksanakan, karena dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu bagi penurunan kinerja perusahaan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative. Spin Off diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yang mana pada Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Huruf (b) “disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan (pemisahan tidak murni) lazim disebut spin off.” Sehingga secara tidak langsung ketentuan tentang spin off berlandasakan pada pasal 135 ayat (1) huruf (b). Akibat hukum dilakukanya spin offf dijelaskan pada pasal 135 ayat (3)Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT) Reine Sinaga; Budiman NPD Sinaga; Marthin Simangungsong
Jurnal Hukum PATIK Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perpajakan dewasa ini semakin marak dilakukan oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan. Tetapi hanya segelintir kasus yang berhasil terungkap dan diadili oleh badan yang berwenang salah satunya penggunaan faktur pajak fiktif PT Satria Artha Pendawa atas nama terdakwa The Tjoen Han. pajak merupakan sumber pendapatan vital setiap negara, oleh karenanya penting untuk merealisasikan target penerimaan negara dari pajak. Aktivitas wajib pajak perlu mendapat sorotan tajam oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memperkecil bahkan meniadakan celah manipulasi pajak akibat dari penyelewengan sistem self assesment, sebab korporasi termasuk kontributor pajak terbesar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library reseach). Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan pidana yang merugikan negara dari sektor pajak.
Co-Authors Adirman Budi Nduru Bahtiar Girsang Baru Tulus Obtain Siambaton Cantika, Trielvani Margaretha Dimpos Manalu Eliyanti, Roulita Elya July Ananta Sihombing Ewin Simbolon Hisar Siregar Hutabarat, Bonita Minarti E. Iren Tina br Ginting Januari Sihotang Jherry Napitupulu Johnson Pasaribu Kasman Siburian Kasman Siburian LAIA, NELI ROSMARIYANA Lintong S. Situmorang Manalu, Iren Betti Manihuruk, Teresa Akgriana Putri Manullang, Elika Marbun, Enjelika Marlan Hutahaean Marthin Simangungsong MONALISA, VERONICA Pasaribu, Jhonson Pasaribu, Kondios M Pasaribu, Kondios M D Raymando, Samuel Reine Sinaga Rina Fisensia Simamora Sahat H. M. T. Sinaga Samuel Raja A.S Manurung Sianturi, Widia Kartika Sari Siburian, Kasman Siburian, Manuel Martin Sihombing, Lexmana SILABAN, CHARLES ROMUAL Simamora, Rina Fisensia Simbolon, Martina Sipakkar, Rika Yanti Sitanggang, Putri Adila Sitepu, Desy Febrina threesy agustina Yanti J. Nababan