Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) JURNAL ILMU PEMERINTAHAN The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ARISTO Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Khadimul Ummah Journal of Social Dedication Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Sosial Humaniora Jurnal Agregasi Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Politicon : Jurnal Ilmu Politik Tourism Scientific Journal TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal Partisipatoris Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Abdimas Bina Bangsa Indonesian Journal of Tourism and Leisure JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Epicheirisi : Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran dan Kesekretariatan HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Jurnal Sosial-Politika Barista : Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Yusuf Adam Hilman
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MODEL SOLIDARITAS SOSIAL ORGANISASI PEREMPUANDI ERA PANDEMI COVID-19 Yusuf Adam Hilman; Eli Purwati
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 13 No. 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v13i2.4449

Abstract

Social solidarity in women's organizations is something unique to study, when collective awareness declines due to the ongoing COVID-19 pandemic, This study seeks to see the model of solidarity that is formed within the organization. This research is descriptive qualitative, with primary and secondary data sources. The results of this study show that the type of solidarity that is formed is organic solidarity, which occurs in modern times, with a high division of work specialization, and a dominant individualistic nature. Organizational values ​​are one of the important things that drive the emergence of collective consciousness, which then collects donations through the ta'awun or urunan model, for people affected by COVID-19.
Penguatan Kapasitas Desa dalam Menyusun Kontrak Pelayanan Citizen Carter di Desa Ngabar Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Yusuf Adam Hilman; Khoirurrosyidin; Robby Darwis Nasution
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 5 (2022): August 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i5.858

Abstract

Pasca lahirnya UU No 06 Tahun 2014 tentang desa, membawa konsekuensi logis terhadap kewenangan desa yang menjadi semakin luas dan spesifik, selain itu pemerintahan desa juga mendapatkan anggaran yang sangat besar sekitar 800 juta sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah dalam satu tahun anggaran,  kondisi ini kemudian menyebabkan pemerintah desa harus melakukan berbagai kegiatan, seperti: pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik secara efektif dan profesional, padahal kita mengetahui jika kualitas SDM Pemerintahan desa yang kita miliki masih sangat terbatas, dikarenakan pemerataan SDM pemerintahan yang masih sangat sangat minim dalam hal kinerja yang dilakukan, sebagai contoh dalam melakukan aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat, SDM Pemerintah belum memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai kontrak pelayanan yang dijadikan dasar dalam melakukan pelayanan yang diamanatkan oleh undang-undang. Keterbatasan tersebut menarik kami untuk melakukan workshop dan klinik dalam menyusun kontrak pelayanan yang berbasis citizen carter. Kegiatan ini menghasilkan beberapa poin, antara lain: a). formulir pelayanan, b). alur atau mekanisme pelayanan, c). membuat form evaluasi pelayanan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DALAM UPAYA PENGUATAN PARIWISATA MELALUI BRANDING “PARADISE OF JAVA” Titin Puji Saputri; Yusuf Adam Hilman; Robby Darwis Nasution
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2022): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v3i2.2530

Abstract

This study aims to find out how the Pacitan Regency Policy is, so the purpose of this study is to find out Pacitan Regency's Policy in realizing paradise of Java. This type of research is descriptive research aimed at describing what has been and is in effect. In addition, descriptive research is also a problem-solving procedure that is investigated by moving, describing the wealth of subjects, research objects (individuals, community institutions and others) currently based on visible facts. The results of this study are the implementation of the policy of the Tourism, Culture, Youth and Sports Department in realizing paradise of java in Pacitan Regency has been carried out through synergy with the Regent through the regent's decision on November 9 2018. This strategy is the task and function of all fields, in the field of culture, development, tourism promotion. because the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports is an integral part of promoting Pacitan tourism through Paradise of Java. Policy implementation is a synergy and cooperation between stakeholders in Pacitan Regency starting from tourism business actors, hotels.
Analysis of Human Resource Needs for the Government of Tulung Village, Sampung Sub-district, Ponorogo Regency Yusuf Adam Hilman; Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin; Irvan Nur Ridho
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 14, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v14i2.2576

Abstract

This research aims to map and analyze human resources needs in Tulung Village, Sampung Sub-district, Ponorogo Regency, based on law number (No) 6 of 2014. It uses descriptive and qualitative design to obtain primary and secondary data through interviews and documents, while triangulation obtained validity. The results showed that the average age of the village apparatus was around 33%, below 36-40. The replacement should be prepared because the impact on performance and mastery of technology is limited, and the distribution of education levels from senior high school is 62%. Therefore, skills improvement, educational level, and additional skills are needed to improve village apparatus. Keywords: Village Apparatus; Good Governance; Human Resources Abstrak Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan SDM Pemerintahan di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo berdasarkan regulasi atau undang-undang nomor 6 tahun 2014. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumen, peneliti melakukan uji triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perangkat desa yang berusia diatas 36-40 tahun sebanyak 33%, selain itu sebesar 62% perangkat desa lulusan Sekolah Menengah Atas, kemudian dari hasil wawancara dengan perangkat desa mereka menyatakan banyak kesulitan dalam upaya beradaptasi dengan kemutahiran teknologi, yang menggangu kinerja, kondisi ini harus di sikapi dengan melakukan persiapan penggantian perangkat desa yang sudah menginjak purna sesuai amanat undang-undang, sehingga akan memperoleh kandidat perangkat yang sesuai dengan kebutuhan lembaga, selain itu ada beberapa usulan dari pemerintah desa terkait update tambahan keterampilan, supaya dapat meningkatkan kecakapan apparat desa. Kata kunci: Perangkat Desa; Good Governance; Sumber Daya Manusia
PRAKTIK UPETI DALAM TRADISI HEGEMONI NUSANTARA (Tela’ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia) Yusuf Adam Hilman
HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Vol 6, No 2 (2018): HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.964 KB) | DOI: 10.24127/hj.v6i2.1268

Abstract

Tradisi pemberian Upeti di era kerajaan, yang hadir melalui konsep penundukan dan juga perwujudan rasa kesetiaan terhadap kerajaan, memiliki relevansi terhadap aktivitas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sedang terjadi di Indonesia beberapa dekade terakhir. persoalan yang muncul dan terjadi dalam praktik Upeti, merupakan pelaksanaan praktik hegemoni secara fisik ataupun kebudayaan, kondisi ini menyebabkan tidak sadarnya individu atau masyarakat yang sedang di hegemoni oleh Negara atau pemerintah yang memiliki kekuasaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya praktik hegemoni yang menyebabkan tidak sadarnya masyarakat dalam melaksanakan praktik – praktik Upeti yang akhirnya memperkuat praktik KKN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis historis, yang mencoba melihat prilaku masyarakat secara teratur berdasarkan pembabakan waktu. Tradisi upeti yang telah di temukan dalam beberapa pembabakan waktu, memberikan pola terhadap beberapa konsep, yakni kekuasaan dalam perspektif jawa, yakni: “manunggaling kaula gusti”, konsep ini menempatkan bentuk penghormatan terhadap raja atau kalangan bangsawan dalam posisi tinggi dan juga sangat di hormati, sehingga berkembang kepercayaan bahwa kalangan priyayi atau bangsawan bisa membawa rakyat jelata menuju surga dan kemakmuran di dunia, praktik upeti dalam kondisi saat itu, masih berada dalam pengaruh kebudayaan hindu – budha yang sangat kuat dalam tradisi sistem kelas sosial, sehingga pemerintah kolonial belanda, yang mencoba menekan masyarakat nusantara dengan cara kekerasan dan budaya, supaya struktur kelas tetap terjaga, sehingga kepentingan pemerintah kolonial, yakni: “Glory, Gold, dan Gospel”, dapat tetap terlaksana. Padahal dalam ajaran agama hindu tidak mengenal sistem kasta varnas melainkan model caturvanas yang lebih menekankan pada peranan, bukan pembagian kelas. Hal ini yang kemudian tereduksi dalam penyelenggaraan pemerintah di nusantara sebagai wujud  budaya yang diyakini kebenaranyya, hingga dalam praktik kehidupan masyarakat pemberian upeti, sogokan, uang pelicin, gratifikasi, menjadi salah tafsir dan makna, hal ini yang membuat Indonesia mengalami kondisi darurat KKN.
TATA KELOLA LINGKUNGAN GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNMENT MELALUI PEMANFAATAN SAMPAH (STUDI KASUS TPA MRICAN JENANGAN PONOROGO) Ariska Rahayuningtyas; Robby Darwis Nasution; Jusuf Harsono; Yusuf Adam Hilman
Journal Social Politica Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Jurnal Sosial-Politika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.104 KB)

Abstract

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Environmental Government di TPA desa Mrican Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendieskripsikan pelaksanaan Good Environmental Government. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu: Kepala bagian Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Bagian ketua atau Pegawai Pengelolaan Sampah TPA Mrican, Pegawai TPA Mrican Kecamatan Jenangan, Masyarakat sekitar TPA Mrican Kecamatan Jenangan. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa tata kelola lingkuang melalui konsep Good Environmental Government belum kamsimal, karena di lingkungan sekitar tempat pembuangan sampahmenyebabkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, di TPA Mrican sendiri sudah overload, menurut Undang-undang seharunya sudah tutup dikarenakan sudah 25 tahun lamanya dan tidak ada perluasan pada TPA Mrican.
Kebijakan Reforma Konflik Hukum Politik Agraria di Era Pemerintahan Jokowi Hernanda Ayudya Rizky Rahma; Intan Fransisca Fitriani; Lisa Dwi Fitriani; Yusuf Adam Hilman
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya kita membahami tentang Agraria, Khususnya di Indonesia. Agraria atau sering kita samakan dengan pertanahan yang secara tidak langsung berperan penting terhadap meningkatkan strategi dalam meningkatkan masalah pertanian, tentunya meningkatkan produktivitas dan meningkatkan ekonomi para petani. Agraria sendiri mempunyai cakupan yang sangat kompleks mulai dari hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Banyak kesenjangan terkait agraria dikarenakan kesenjangan yang sumber daya, Banyak konflik terjadi daintaranya antar individu, kelompok, ataupun Lembaga berwenang, Tidak lain pihak pihak tertentu berupaya terhadap menangani konflik yang terjadi. Peraturan dasar pokok pokok agraria diatur dalam rancangan Undangan Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria adalah kemakmuran rakyat terutama kaum petani, dan yang pasti tidak adanya konflik dalam masalah pertanahan ini. Seiring pertumbuhan dan perkembangan manusia hendaknya kita lebih melek akan keadaan sekitar karena manusia merupakan sumber daya natural yang ada di setiap masanya dan terus bertambah.
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMILUPRESIDEN 2024 (Studi Kasus: DI Desa Jebeng Kecamatan Slahung) Yusuf Vreda Adi Wardana; Yusuf Adam Hilman; Jusuf Harsono; Bambang Widyahseno
Interaktif : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 14, No 2 (2022): December
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Presidential election is a form of democracy that is implemented in Indonesia. In this case, the community responds with various perceptions. People's attitudes in responding to the presidential election that will be held in 2024 have various kinds. This study uses a qualitative descriptive method with interview techniques with informants, namely the people of Jembeng Village, Slahung District. The use of this method as a way to strengthen the data that will be obtained by researchers. And the use of the documentation method is to match the findings in the field with community responses. The results of this study are the people of Jebeng Village, Slahung District, know about the presidential election through billboards that are installed on the side of the road. The public also has knowledge about the 2024 presidential election and the chances of a candidate pair winning.
Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo Yusuf Adam Hilman; Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin; Robby Darwis Nasution; Aldy Sony Ramadhan; Ahsana Taufiqi Robby; Tirta Nyssa Salsabila
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No 3 (2023)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v6i3.2520

Abstract

Village asset management is an alternative that can be carried out by the village government, to maximize the creation of prosperity for village communities, good asset management, can open business opportunities for village communities, so as to create economically productive activities. This study aims to reveal the extent of the efforts made by the village administration to carry out an inventory of assets. This research uses descriptive qualitative type, using primary and secondary data sources, in the form of interviews and documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary and also Village Officials, with a purposive sampling model on the basis that these informants were directly involved actors so that they provided a lot of important information. The results of this study show that the process of inventorying assets does not come from the initiation of the village government, but from the local government and is top down in nature, in carrying out the process it only reaches the reporting process and is only administrative in nature. Apart from that, there are obstacles related to government human resources in charge of asset inventory, so that it has not had much effect on people's welfare.
IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK KEGIATAN KEBUDAYAAN GUMELARING KADIPATEN DI DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN Yusuf Adam Hilman; Fachrudin Chollil
Barista : Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata Vol. 6 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Unit Bahasa, Politeknik Pariwisata NHI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskrupsikan Tentang implementasi dana desa untuk kegiatan kebudayaan Di desa purwodadi kecamatan barat kabupaten magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sumber datanya bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, obserfasi dan catatan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panitia selaku penyelenggara Acara gumelaring kadipaten dan pihak desa purwodadi selaku penyedia lahan terjalin baik. Hasil dari di adakannya gumelaring kadipaten bagi panitia yaitu bisa melestarikan budaya dan juga sejarah yang patut di lestarikan dan hasil yang di dapat Pihak desa purwodadi dengan diadakannya acara gumelaring kadipaten yaitu mempromosikan desanya sebagai desa wisata dan mengajak masyarakat ikut gotong royong dalam menjaga aset yang di miliki desa tersebut. secara normatif dan administratif Pengelolaan alokasi dana desa di lakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna implementasi yang sesungguhnya.
Co-Authors Adelia Dwi Cahyani Ahsana Taufiqi Robby Aldy Sony Ramadhan Amartuvshin Sukhee Ariska Rahayuningtyas Bambang Triono Bambang Widiyahseno, Bambang Bambang Widyahseno Dian Suluh KD Dian Suluh Kusuma Dewi Eli Purwati Elok Putri Nimasari Fachrudin Chollil Fitri Agus Tiani Fitriana Fitriana Galuh Istu Sripambudi Herlambang Septa Nugraha Hernanda Ayudya Rizky Rahma Insyira Yusdiawan Azhar Intan Fransisca Fitriani Irvan Nur Ridho Irvan Nur Ridho Jusuf Harsono Jusuf Harsono Jusuf Harsono Kartika, Titing Khoirunnisa Khoirunnisa Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin Krisna Megantari La Ode Sugianto Lisa Dwi Fitriani Lisa Kusuma Wardani Mahyuda Dwi Maheswara Muhamad Chairul Basrun Umanailo Niken Lestarini Nurul Amsori Redi Lutvian Alfrianto Renaldi Rizki Pradana Robby Darwis Nasution Roin Khasanah Samsul Arifin Santoso, Slamet Sherly Nouvita Riyanto Sindy Novia Ardana Singgih Choirul Rizki Siti Hawa Nurjannah Tatik Rohmawati Tirta Nyssa Salsabila Titin Puji Saputri Wakhidah Agustin Rahayu Widya Satria Ayu Widodo Yusuf Vreda Adi Wardana