Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JURNAL CENDEKIA HUKUM Recital Review JOURNAL EQUITABLE Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Sosiohumaniora Kodepena (JSK) Jurnal Ekonomi Jurnal Kolaboratif Sains Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Easta Journal Law and Human Rights West Science Law and Human Rights ANDREW Law Journal Jotika Research in Business Law Journal of Juridische Analyse Rechtsnormen: Journal of Law
Andrew Shandy Utama
Universitas Lancang Kuning
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
THE EFFECT OF PROFITABILITY MEDIATION ON INCREASING COMPANY VALUE THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Mahdi Mahdi; Irwan Moridu; Teguh Setiawan Wibowo; Andrew Shandy Utama; Iwan Adinugroho; Amalia Amalia
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 7, No 1 (2023): IJEBAR, VOL. 07 ISSUE 01, MARCH 2023
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v7i1.8414

Abstract

This research is motivated by the importance of corporate value as an indicator of prosperity for shareholders. This study aims to identify and analyze the effect of mediating profitability on increasing firm value through corporate social responsibility. The population of this study are all manufacturing companies listed on the IDX for 2019-2021. Using the purposive sampling technique, a sample of 15 companies was obtained. The measurement of the profitability variable uses an indicator from Hartono (2018), namely Return on Equity (ROE). The measurement of corporate social responsibility variables uses seven indicators from Sembiring (2005), namely environment, energy, occupational health and safety, workforce, products, community involvement, and the general public. The measurement of firm value variables uses indicators from Weston and Copeland (2008), namely the Price Earning Ratio (PER). The collected data were then analyzed using descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The results of this study indicate that 1) Corporate Social Responsibility has a positive and significant effect on firm value, and 2) Profitability is able to mediate the effect of Corporate Social Responsibility on firm value. The results of this research indicate that if the company wants to increase the value of the company, the company must increase Corporate Social Responsibility and be strengthened by Profitability.
Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat Fenny Bintarawati; Arief Fahmi Lubis; Rai Iqsandri; Andrew Shandy Utama
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.871

Abstract

Penelitian ini menyelidiki tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya di Indonesia dari sudut pandang masyarakat Indonesia, dengan menggunakan analisis kualitatif. Melalui wawancara mendalam dengan para pengungsi Rohingya, ahli hukum, perwakilan LSM, dan anggota masyarakat Indonesia, penelitian ini menyoroti berbagai dimensi dari pengalaman pengungsi. Temuan-temuan yang ada menunjukkan adanya tantangan hukum yang signifikan, termasuk rintangan birokrasi, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, dan masalah dokumentasi. Situasi hak asasi manusia ditandai dengan hambatan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan, ditambah dengan diskriminasi dan tantangan sosial-ekonomi. Meskipun ada optimisme yang hati-hati untuk perbaikan, kekhawatiran tentang kemauan politik tetap ada. Perspektif masyarakat bervariasi, dipengaruhi oleh pembingkaian media, pendidikan, dan eksposur. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan, advokasi, dan pelibatan masyarakat yang disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan integrasi pengungsi Rohingya di Indonesia.
PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 Andrew Shandy Utama
Journal of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v1i2.1314

Abstract

Pension Fund is a legal entity that manages and runs a program that promises pension benefits. The legal basis that regulates Pension Funds in Indonesia is Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds. The method used in this research is normative legal research. Based on Article 58 of Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds, it is regulated that anyone is prohibited from intentionally causing the payment of an amount of Pension Fund money that deviates from Pension Fund regulations or participating in transactions involving Pension Fund assets. One of the legal problems that occur in the Pension Fund is the misuse of the Pension Fund by the Pension Fund manager. The sanction is a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN DUMAI TIMUR Sandra Dewi; Ade Pratiwi Susanty; Andrew Shandy Utama
Jotika Research in Business Law Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai. Pada tahun 2007, terjadi pergeseran paradigma mengenai CSR di Negara Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan yang menjalankan usaha di Kota Dumai berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Dumai Timur belum terlaksana. Kendalanya yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pemerintah Kota Dumai seharusnya memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah diperbarui melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2024. perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Kebebasan Berpendapat Herman Herman; Andrew Shandy Utama
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3271

Abstract

Studi ini mengkaji implikasi hukum penodaan agama di media sosial di Indonesia, dengan fokus pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan interaksinya dengan hak konstitusional kebebasan berekspresi. Dengan menganalisis teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik, studi ini mengeksplorasi keseimbangan antara melindungi perasaan keagamaan dan menjaga kebebasan berbicara di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur konten berbahaya di internet, bahasa yang kabur dan penerapan yang luas seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang. Artikel ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan standar hukum internasional, menyoroti tantangan dalam menerapkan hukum lokal pada platform media sosial global. Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan reformasi hukum untuk memperjelas ketentuan undang-undang dan menyeimbangkan dengan lebih baik kebebasan berekspresi dengan perlindungan harmoni agama di ruang digital.
Comparative Analysis of the Use of Customary Law in Land Dispute Resolution: Case Study Approach Loso Judijanto; Andrew Shandy Utama; Abdul Sahib; M. Ibnu Sumarna; Muh. Reza Zulfikar
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i2.796

Abstract

Background. Background Customary law is a legal system that has existed since ancient times in many communities in Indonesia. However, with modernization and globalization, the use of customary law in land dispute resolution is often overlooked or defeated by positive law. Therefore, it is important to conduct a comparative analysis of the use of customary law in land dispute resolution to understand its relevance in the context of modern law. Purpose. The purpose of this study is to investigate the comparative use of customary law and positive law in land dispute resolution. The specific objective is to evaluate the effectiveness, fairness and sustainability of each approach in resolving land conflicts. Method. The research method used is a case study approach. Case studies were conducted on several cases of land dispute resolution in various regions in Indonesia involving the use of customary law and positive law.   Results. The results show that the use of customary law in land dispute resolution often provides solutions that are more in line with local needs and traditional values of the community. However, positive law also has an important role in providing legal certainty and protection of individual rights. Conclusion. Based on the results of the comparative analysis, it is concluded that both approaches have their own advantages and disadvantages. Therefore, the integration between customary law and positive law can be a more optimal solution in resolving land disputes in Indonesia, by taking into account the local context and individual rights in a balanced manner.  
Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional: Pancasila Just Political System: Real Efforts to Increase National Legal Resilience Andrew Shandy Utama; Lubis; Arief Fahmi Lubis; Jana Milia; I Gede Agus Krisna Warmayana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem politik berkeadilan berdasarkan Pancasila dan upaya peningkatan ketahanan hukum nasional di Indonesia. Menggunakan metode literatur review, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik sangat penting untuk mencapai keadilan sosial, dengan sila kedua yang menekankan hak asasi manusia dan sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sistem politik berkeadilan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peningkatan ketahanan hukum nasional memerlukan reformasi yang mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan pengawasan serta akuntabilitas, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan hukum berbasis Pancasila dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan hukum nasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dan berbagai peraturan hukum yang relevan merupakan langkah kunci dalam menciptakan sistem politik yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Analyzing the Efficacy of Restorative Justice Practices in Criminal Law Makkah HM; Andrew Shandy Utama; Bucky Wibawa Karya Guna; Andri Kurniawan; Aat Ruchiat Nugraha; Suhardy Suhardy; Ahmad Zain Sarnoto; Alex Irawan Triantho
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5226

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice practices in the context of criminal law. Restorative justice is an alternative approach that focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and society through dialogue and out-of-court settlements. With the growing idea that traditional criminal justice systems are often more repressive than rehabilitative, restorative justice offers a new paradigm that emphasizes perpetrator responsibility, victim recovery, and active community involvement. This study uses case study methods and literature reviews to evaluate the extent to which restorative justice practices are able to achieve their main goals, namely reducing recidivism, recovering victims, and reintegrating perpetrators. The results show that, while restorative justice is effective in some contexts, its implementation is often hampered by a lack of understanding, a supportive legal framework, and resistance from traditional legal systems. In conclusion, although restorative justice has great potential in improving the weaknesses of the conventional criminal justice system, further development is needed in policy and application to ensure its success more broadly.
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Abdul Sahib Ade Pratiwi Susanti Ade Pratiwi Susanty Ahmad Zain Sarnoto Alex Irawan Triantho Amalia Amalia Andri Kurniawan Arben, Ali Arief Fahmi Lubis Bagio Kadaryanto, Bagio Bucky Wibawa Karya Guna Eddy Asnawi Eko Sudarmanto Fahrial Fahrial Fenny Bintarawati Fitri Angelia Permana Hasnati, Hasnati herman herman I Gede Agus Krisna Warmayana Irwan Moridu Iwan Adinugroho Jana Milia Kaharudin Kaharudin Koko Komaruddin, Koko Loso Judijanto Lubis M. Ibnu Sumarna Mahdi Mahdi Makkah HM Maria Lusiana Yulianti Muh. Reza Zulfikar Rai Iqsandri Rizana, Rizana Sandra Dewi Sugiono Sugiono Suhardy Suhardy Suhendro Suhendro . Teguh Setiawan Wibowo Yasrif Yakub Tambusai Zainuddin Zul Hendrial