Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Andrew Shandy Utama; Sandra Dewi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5652

Abstract

Initially the scope of copyright protection only focused on conventional objects of creation. However, along with technological developments and advances, the object of copyright protection is expanding on the forms of creation in the form of science, art, and literature are digitized. Copyright Laws that are currently still experiencing some problems in order to provide protection to the creative works expressed through the internet media. Therefore, it is interesting to examine the legal protection against copyright infringement through internet media based on Law Number 28 Year 2014. The method used in this research is normative legal research. Sources of data used in this research are secondary data, namely data obtained from legislation, scientific journals, and legal literature. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results of this research indicate that the development and advancement of technology increasingly facilitate the occurrence of violations of Copyright through the internet media are hijacked, copied, and traded in the midst of society. Although in Law Number 28 Year 2014 has been set about bans and strict criminal sanctions, but due to weak regulation and lack of legal awareness of the public make law enforcement of Copyright is not running optimally.
Islamic Perspectives on Cybersecurity and Data Privacy: Legal and Ethical Implications Koko Komaruddin; Andrew Shandy Utama; Eko Sudarmanto; Sugiono Sugiono
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 04 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i04.323

Abstract

In the rapidly evolving landscape of cybersecurity and data privacy, the interface between culture, ethics, and law plays a pivotal role. This study delves into "Islamic Perspectives on Cybersecurity and Data Privacy: Legal and Ethical Implications" to investigate how Islamic principles and values intersect with contemporary cybersecurity practices. Combining qualitative content analysis of Islamic texts with a quantitative survey, the research reveals a strong alignment between Islamic principles and modern cybersecurity norms, particularly in areas of privacy, honesty, and the prevention of harm. However, it also highlights the legal and ethical challenges that arise, such as reconciling the prohibition of 'gharar' and addressing the intersection of Islamic finance with digital transactions. The findings emphasize the need for inclusive and culturally sensitive approaches to cybersecurity, informed by a deeper understanding of Islamic ethics and jurisprudence.
Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-source and Creative Commons in Indonesia Andrew Shandy Utama; Ade Pratiwi Susanty
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2023): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v2i01.149

Abstract

This study navigates Indonesia's shifting IP protection landscape by examining the advantages and challenges of coexisting traditional IP regimes with open-source projects and Creative Commons license. In this age of collaborative innovation, the article focuses on legal strategies for adjusting to the dynamic interplay between proprietary and open models. This study employs a mixed-methods approach, combining legal analysis, case studies, interviews, and surveys, to explore the impact of open-source dynamics, provide flexible legal solutions, and highlight the benefits and drawbacks of existing intellectual property laws. The study's findings contribute to the ongoing discussion about establishing a harmonious atmosphere that fosters innovation while upholding the rights of those who create. The creative community, lawmakers, and companies can all benefit from the recommendations.
PENYELESAIAN HAK-HAK BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT MALINDO KARYA LESTARI Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
ANDREW Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v1i1.4

Abstract

Berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena buruh tersebut mendirikan dan menjadi anggota atau pengurus serikat buruh. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2018, PT Malindo Karya Lestari melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 23 orang buruh karena buruh tersebut mendirikan dan menjadi anggota atau pengurus serikat buruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian hak-hak buruh dalam pemutusan hubungan kerja di PT Malindo Karya Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib membayar hak-hak buruh yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak buruh. Namun, PT Malindo Karya Lestari juga tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak buruh. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT Malindo Karya lestari dan para buruh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit secara musyawarah antara buruh dan perusahaan, perundingan tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada tanggal 20 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr menghukum PT Malindo Karya Lestari untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak para buruh.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA PEKANBARU HASNATI; ANDREW SHANDY UTAMA
ANDREW Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v1i2.9

Abstract

Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukaneksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaanjuga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak. Namun, dariobservasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru, penulis melihat secara langsung anak-anak yangdipekerjakan pada beberapa titik traffic light. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anakdi Kota Pekanbaru pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic lightJalan Jenderal Sudirman di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Anak-anak tersebut ada yang melakukan pekerjaan sebagai penjual koran,ada yang bekerja sebagai pengamen, ada yang bekerja sebagai penjual tissue, ada yang bekerja sebagaipembersih kaca mobil, dan bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Hambatannya adalah kurangnyatanggung jawab dari orang tua anak serta tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yangdilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebabterjadinya eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anakditegaskan bahwa siapapun yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana denganpidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Sejalan dengan itu,Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa siapapun yang mempekerjakananak dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda minimalRp200.000.000 dan maksimal Rp500.000.000.
THE EFFECT OF PROFITABILITY MEDIATION ON INCREASING COMPANY VALUE THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Mahdi Mahdi; Irwan Moridu; Teguh Setiawan Wibowo; Andrew Shandy Utama; Iwan Adinugroho; Amalia Amalia
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 7, No 1 (2023): IJEBAR, VOL. 07 ISSUE 01, MARCH 2023
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v7i1.8414

Abstract

This research is motivated by the importance of corporate value as an indicator of prosperity for shareholders. This study aims to identify and analyze the effect of mediating profitability on increasing firm value through corporate social responsibility. The population of this study are all manufacturing companies listed on the IDX for 2019-2021. Using the purposive sampling technique, a sample of 15 companies was obtained. The measurement of the profitability variable uses an indicator from Hartono (2018), namely Return on Equity (ROE). The measurement of corporate social responsibility variables uses seven indicators from Sembiring (2005), namely environment, energy, occupational health and safety, workforce, products, community involvement, and the general public. The measurement of firm value variables uses indicators from Weston and Copeland (2008), namely the Price Earning Ratio (PER). The collected data were then analyzed using descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The results of this study indicate that 1) Corporate Social Responsibility has a positive and significant effect on firm value, and 2) Profitability is able to mediate the effect of Corporate Social Responsibility on firm value. The results of this research indicate that if the company wants to increase the value of the company, the company must increase Corporate Social Responsibility and be strengthened by Profitability.
Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat Fenny Bintarawati; Arief Fahmi Lubis; Rai Iqsandri; Andrew Shandy Utama
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.871

Abstract

Penelitian ini menyelidiki tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya di Indonesia dari sudut pandang masyarakat Indonesia, dengan menggunakan analisis kualitatif. Melalui wawancara mendalam dengan para pengungsi Rohingya, ahli hukum, perwakilan LSM, dan anggota masyarakat Indonesia, penelitian ini menyoroti berbagai dimensi dari pengalaman pengungsi. Temuan-temuan yang ada menunjukkan adanya tantangan hukum yang signifikan, termasuk rintangan birokrasi, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, dan masalah dokumentasi. Situasi hak asasi manusia ditandai dengan hambatan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan, ditambah dengan diskriminasi dan tantangan sosial-ekonomi. Meskipun ada optimisme yang hati-hati untuk perbaikan, kekhawatiran tentang kemauan politik tetap ada. Perspektif masyarakat bervariasi, dipengaruhi oleh pembingkaian media, pendidikan, dan eksposur. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan, advokasi, dan pelibatan masyarakat yang disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan integrasi pengungsi Rohingya di Indonesia.
PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGURUS LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) RIAU KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU MENGENAI KEWAJIBAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN CSR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Permasalahan mitra adalah minimnya pengetahuan pengurus LAM Riau Kecamatan Rumbai Timur mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan CSR berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Ketua LAM Riau Kecamatan Rumbai Timur yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan para pengurusnya sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dimulai jam 14.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 15 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 24% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 82,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGURUS DAN ANGGOTA KARANG TARUNA KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU MENGENAI JENIS-JENIS NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Andrew Shandy Utama; Rizana; Jihan Amanda
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dijadikan pusat peredaran narkotika, yaitu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan. Selain memberikan dampak positif, terbukanya akses Kelurahan Meranti Pandak ternyata juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena letak Kelurahan Meranti Pandak berseberangan dengan Kelurahan Kampung Dalam sebagai pusat peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak mengenai jenis-jenis narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak yang berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak sebagai peserta kegiatan. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Bahaya narkotika adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 22 orang peserta, hanya 23,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 68,1% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan. Pengabdian kepada masyarakat mengenai narkotika penting untuk terus dilaksanakan karena merupakan permasalahan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
Analyzing the Efficacy of Restorative Justice Practices in Criminal Law Makkah HM; Andrew Shandy Utama; Bucky Wibawa Karya Guna; Andri Kurniawan; Aat Ruchiat Nugraha; Suhardy Suhardy; Ahmad Zain Sarnoto; Alex Irawan Triantho
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice practices in the context of criminal law. Restorative justice is an alternative approach that focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and society through dialogue and out-of-court settlements. With the growing idea that traditional criminal justice systems are often more repressive than rehabilitative, restorative justice offers a new paradigm that emphasizes perpetrator responsibility, victim recovery, and active community involvement. This study uses case study methods and literature reviews to evaluate the extent to which restorative justice practices are able to achieve their main goals, namely reducing recidivism, recovering victims, and reintegrating perpetrators. The results show that, while restorative justice is effective in some contexts, its implementation is often hampered by a lack of understanding, a supportive legal framework, and resistance from traditional legal systems. In conclusion, although restorative justice has great potential in improving the weaknesses of the conventional criminal justice system, further development is needed in policy and application to ensure its success more broadly.