Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Ade Pratiwi Susanti]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>;
<![CDATA[Faizah Kamilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Daya Saing Vol 7 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Komunitas Manajemen Kompetitif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35446/dayasaing.v7i1.571
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengatur bahwa pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai belum terlaksana. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sudut pandang pengusaha mikro adalah ketidaktahuan pengusaha mikro tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap program pemberdayaan usaha mikro yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Pekanbaru. UMKM. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai adalah dengan melakukan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada wirausaha mikro.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v2i3.121
<![CDATA[Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM CSR PERUSAHAAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.13797
<![CDATA[This research aims to explain the implementation of the company's CSR program in empowering the economy of rural communities during the Covid-19 pandemic based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012. The method used in this research is socio-legal research. The results of this research explain that the Covid-19 Pandemic that hit Riau Province had an impact on the economy of the community, including the people of Palas Village. Apart from expecting financial assistance from the government, one of the opportunities that the Palas Village community can take advantage of to develop the village economy is to take advantage of the CSR programs of companies operating in Pelalawan Regency. Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources are required to carry out CSR. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012, it is stated that companies that don’t implement CSR are subject to administrative sanctions in the form of written warnings and restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business activities.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN KARYAWAN PT ASIA FORESTAMA RAYA MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 2 No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Abdurrab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.76 KB)
|
DOI: 10.36341/jpm.v2i1.657
<![CDATA[Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman karyawan PT Asia Forestama Raya mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman karyawan PT Asia Forestama Raya mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan karyawan sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah draft artikel ilmiah yang rencananya akan dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari 31 orang peserta, 83,2% menjawab telah memahami materi yang disampaikan. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya kepada karyawan PT Asia Forestama Raya, tetapi juga di perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN RUMBAI BUKIT KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Suhendro .]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>;
<![CDATA[Ade Pratiwi Susanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 2 No 3 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Abdurrab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.012 KB)
|
DOI: 10.36341/jpm.v2i3.786
<![CDATA[The problem of partners in community service activities is the lack of knowledge of the community of Rumbai Bukit Village, Rumbai District, Pekanbaru City regarding the settlement of disputes over land sale and purchase based on the Civil Code. The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of the community of Rumbai Bukit Village, Rumbai District, Pekanbaru City regarding the settlement of land purchase disputes based on the Civil Code. The implementation method used in community service activities is to use lecture, dialogue and discussion methods in order to provide legal counseling to the public. Partner participation in community service activities is to provide time, provide a place and supporting facilities, and present the community as participants of the activity. The output target of this community service is scientific articles that have been submitted and will be published in non-accredited national journals. The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. This can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the activity was carried out. After the activity was carried out, 88% of the participants answered that they knew the material presented. His suggestion is that the activities with this theme should be carried out not only to the people of Rumbai Bukit Village, but also to other urban communities in the Rumbai District of Pekanbaru City.]]>
<![CDATA[Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>;
<![CDATA[Ali Arben]]>
<![CDATA[ Recital Review Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v3i1.9363
<![CDATA[Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. Oleh karena itu, bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Hasil penelitian ini adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya, akta notaris merupakan akta yang autentik.]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM PENGAWAS PADA KASUS KEPAILITAN BATAVIA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Zul Hendrial]]>;
<![CDATA[Hasnati]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3688
<![CDATA[Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jenis kreditor ada tiga, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Hakim Pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu pemberian izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam kasus kepailitan Batavia Air, pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditur consuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Padahal dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada kreditur konkuren.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>;
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>;
<![CDATA[Rizana]]>;
<![CDATA[Ade Pratiwi Susanty]]>;
<![CDATA[Fitri Angelia Permana]]>;
<![CDATA[Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK) Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sosiohumaniora Kodepena ]]>
Publisher : <![CDATA[Kodepena Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54423/jsk.v2i1.60
<![CDATA[Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat menyimpan dananya di bank karena percaya bahwa keamanan dananya tersebut akan jauh lebih terjamin daripada menyimpannya di dalam rumah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana nasabah yang disimpan di bank tidak termasuk ke dalam kelompok piutang yang diistimewakan apabila sebuah bank dinyatakan pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).]]>
<![CDATA[Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Sharia and Law Faculty. ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/justisia.v6i2.11532
<![CDATA[Technological developments make the world borderless. The development of information and communication technology has touched the banking sector. Based on the operational system, the types of banks can be divided into conventional banks and Islamic banks. This study aims to explain the digitalization of conventional bank products and Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The development of information and communication technology has touched the banking sector. As one of the efforts to increase bank capability, more optimal utilization of information technology development is a prerequisite in supporting bank service innovation. Therefore, digital banking is a very potential business opportunity and an inevitable necessity in the banking sector in the digital era. In addition to increasing the efficiency of bank operational activities, digital banking can improve the service quality of conventional banks and Islamic banks to customers in transactions. The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia then issued Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. There are forms of e-Banking services that can be used at conventional banks and Islamic banks, namely ATM (Automated Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, and video.]]>
<![CDATA[ARRANGEMENT OF AUTHORITIES AND MECHANISM FOR CANCELLATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE AUTONOMY IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eddy Asnawi]]>;
<![CDATA[Yasrif Yakub Tambusai]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Putri Maharaja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33760/jch.v7i1.413
<![CDATA[Village regulations are statutory regulations established by the village headman after being discussed and agreed with the Village Consultative Body. This study aims to explain the arrangement of authority and the mechanism for canceling village regulations within the framework of village autonomy in Indonesia. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach. Law Number 6 of 2014 concerning Villages regulates the formation of village regulations, but does not regulate the cancellation of village regulations. The cancellation of village regulations is instead regulated in Article 87 of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which states that village regulations and village head regulations are contrary to the public interest and/or the provisions of laws and regulations that higher is canceled by the regent/mayor. This provision is contrary to Article 9 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation and is not in accordance with the village autonomy framework as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The mechanism for canceling village regulations should be carried out through an expanded Village Consultative Body meeting because it is considered to have a sense of justice and the spirit of democracy and is a form of implementation of village autonomy.]]>
