p-Index From 2021 - 2026
8.905
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Masalah-Masalah Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Qistie: Jurnal Ilmu Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Yustitiabelen Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) WAJAH HUKUM Sociological Jurisprudence Journal JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat SOL JUSTICIA Jurnal Suara Keadilan PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan IBLAM Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Sehasen VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Indonesian Journal of Criminal Law Studies Journal of Law and Nation
Claim Missing Document
Check
Articles

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika Enzelica Fatricia; Bambang Hartono; Zainudin Hasan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6452

Abstract

Sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana dan peranserta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika di lingkungannya. Masalah yang akan di bahas adalah sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Metode yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena terdapat kekaburan norma di dalam Pasal 131 UU.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai kondisi/kategori dimana seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi yang di perkuat oleh pendapat ahli hukum. Kesimpulan yang di dapat adalah kondisi/kategori seseorang di anggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika ketika seseorang tersebut melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajiblah yang dapat di kategorikan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Bank BRI Unit Cabang Untung Suropati Puput Noviana; Bambang Hartono; Intan Nurina Seftiniara
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5489

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Salah satu bentuk korupsi yang masih terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan dalam sektor perbankan, khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta analisis putusan pengadilan, dan diperkuat dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum terkait pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ahmad Zainal Abidin Arif Bin Drs. Aminuddin Syarif, M.Pd. (Alm).
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Konten yang Memiliki Muatan Asusila (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Bambang Hartono; Intan Nurina Seftiniara; Yoga Tri Anggara
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 1 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3610

Abstract

Salah satu dampak negatif dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga kejahatan tersebut tidak mengenal batas teritorial kapanpun dan dimana pun bisa muncul.Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila adalah pidana penjara dan denda.
Analisis Hukum Upaya Banding Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Perkara Putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK) Bambang Hartono; Intan Nurina Seftiniara; Ruddy Heavent
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5256

Abstract

Tindak pidana penipuan merupakan masalah hukum yang signifikan dalam masyarakat, melibatkan upaya individu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal melalui tipu daya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis putusan nomor 182/Pid/2024/PT TJK, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses banding. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penipuan berdasarkan putusan tersebut dan bagaimana peran JPU dalam proses banding untuk perkara penipuan. Temuan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi sebelum mengambil keputusan, serta menerapkan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penjatuhan hukuman. Sementara itu, JPU mengajukan banding karena merasa putusan terlalu ringan dan tidak menciptakan efek jera. Hasil analisis menunjukkan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara penipuan, serta perlunya peran aktif JPU dalam menjaga kepentingan masyarakat.
Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk) Bambang Hartono; Aprinisa Aprinisa; Pascal Utama Mahendra
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3556

Abstract

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. dan Bagaimana Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normative dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melaluistudi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam teori Gustav Radbruch dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam siding pengadilan pertama harus berdasarkan teori kepastian hukum dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana maka haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diproses dalam system peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum tersangka, kedua berdasarkan teori kemanfaatan dan teori keadilan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim guna memberikan rasa keadilan kepada tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu Pemohon), dan Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahmenerapkan Perampasan kekayaan melalui jalur hukum pidana, karena Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan sebagaimana ketetuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran Penulis memberikan saran kepada pihak pemerintahan bahwa perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar terhindar dari budaya korupsi dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarkat dan yang taatakanhukum. Dan Kemudian saran penulis berikan untuk hakim selaku penegakan hukum dalam membuktikan perbuatan tersebut harus mengutamakan keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan dan rasa damai kepada masyarakat.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Untuk Menyerahkan Diri Dalam Perkara Penganiayaan Berat Mengakibatkan Mati Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Yeriko Yeriko
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2112

Abstract

Tindak pidana penganiayaan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Salah satu penganiayaan berat mengakibatkan mati yang pernah berproses di Pengadilan Negri Tanjung Karang adalah kasus penganiayaan berat mengakibatkan mati Hapiturahman salah seeorang ketua ormas, yang meninggal setelah terjadi keributan dengan Angga Brawijaya yang sedang mengadakan acara syukuran. Yang bermula korban mencari seseorang dan sudah diingatkan oleh pelaku bahwa orang yang dicari tidak ada, korban yang sudah dalam keadaan mabuk mengacungkan senjata tajam ke atas dan menyerang keluarga pelaku dan pelaku yang mengakibatkan keributan yang berujung penganiayaan berat mengakibatkan mati. Tempat kejadian perkara jalan Ir Sutami Bandar Lampung pada Minggu 3 Juli 2022 lalu dengan pelaku Angga Brawijaya yang di vonis penjara oleh Hakim Penggadilan Negri Tanjung Karang pada 10 November 2022, terdakwa didakwa melakukan Penganiayaan berat mengakibatkan mati. Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat 3. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 3 (Tiga) tahun 8 (Delapan) bulan penjara.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Fabio Arya Danuwangsa; Bambang Hartono; Suta Ramadan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Criminal Sanctions by Judges Against Perpetrators of Criminal Acts Who Received Briberies Committed by Civil Servants (Decision Study Number: 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK) Aliffia Dewi Febrianti; Bambang Hartono; Zainudin Hasan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2089

Abstract

This article examines the phenomenon of criminal acts of corruption in Indonesia, with a focus on acts of bribery committed by Civil Servants (PNS), especially in certain cases in the City of Bandar Lampung. Corruption is considered a serious problem that affects all levels of society and has a detrimental impact on the country's progress. This research tries to analyze the factors that cause criminal acts of corruption, such as low salaries, systemic corruption, dissatisfaction and a culture of bribery. By using normative juridical research methods, this research also evaluates the judge's considerations in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of accepting bribes. Judges are expected to be able to consider juridical aspects, such as evidence and charges, as well as non-juridical factors, such as justice, legal certainty and the benefit of society. This research reveals that preventing and dealing with the crime of accepting bribes needs to involve serious efforts in improving institutional structures, increasing transparency, strengthening supervision, and increasing integrity and ethics in public services. Collaborative efforts between government, civil society and the private sector are considered essential to create an environment free of corruption. The research results also highlight the importance of judges' careful and fair consideration in handing down decisions. Judges must consider juridical and non-juridical factors to ensure that the decisions taken are in accordance with the law, fair, and provide legal certainty to the community.
Implementation of Pre-Trial Legal Efforts Taken by Suspects of Crimes of Sexual Abuse Against Minors Fajar Nur Hafiz Jati; Bambang Hartono; Ansori Ansori
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2408

Abstract

Law is a means of punishment, where a criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, where the prohibition is accompanied by a threat (sanction) in the form of a certain form of punishment. Problems in law enforcement that often occurred from the Dutch colonial era until after independence were related to coercive efforts carried out by law enforcement officials, especially investigators and public prosecutors. Pre-trial is an institution organized to examine coercive actions carried out by authorized officials as law enforcers. The idea of a Pre-Judicial institution was born from inspiration originating from the existence of the right of Habeas Corpus in the Anglo Saxon justice system, which provides fundamental guarantees for human rights, especially the right to liberty. The Habeas Corpus Act gives a person the right, through a court order, to sue (challenge) officials who implement formal criminal law (police or prosecutors) so that they do not violate the law (illegally) or, strictly speaking, are truly legal in accordance with applicable legal provisions. The issues that will be discussed in this writing are, the process of investigating alleged criminal acts of sexual abuse against minors at the Tulang Bawang Police Criminal Investigation Unit and the Judge's Considerations in deciding the Pre-Trial application from the applicant's application in Decision Number: 3/Pid.Pra/2022/PN. Mgl. The research method used is a normative juridical and empirical approach, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis using normative juridical analysis. The results of research regarding the process of investigating alleged criminal acts of sexual abuse against minors are investigations that require a process such as making a report, carrying out an investigation, checking the post mortem, carrying out the case title, then sending a letter notifying the start of the investigation which aims to notify about the conduct of an investigation into a case, carry out investigations into statements from witnesses, determine suspects, conduct examinations of suspects, collect evidence, and carry out filings. The end of the investigation process which is the investigator's task is marked by a complete investigation report (P-21) or commonly called with Stage 1 and handing over evidence and also the suspect to the public prosecutor (P-22) or called Stage 2. Then the judge's consideration in giving a decision on a fraud case is the presence of evidence to prove which party is wrong and right, then the presence of witnesses who was presented at the trial to explain the chronology of the incident. Because of this, the judge decided to reject the Petitioner's pretrial application in its entirety, charging the Petitioner court costs of nil. The suggestion is that it is hoped that in the future the Tulang Bawang Police will play an active role in preventing or eradicating cases of sexual abuse against minors and other cases of sexual crimes in Tulang Bawang Regency. The public is also expected to immediately report any crime so that the investigation process can proceed well.
Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk) Bambang Hartono; Intan Nurina Seftiniara; Daffa Alrizqi Akbar
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7938

Abstract

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun, seperti pencurian ternak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan yang Memberatkan berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/ 2025/PN Tjk ? dan Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan  berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk?, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa, Proporsionalitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/ 2025/PN Tjk  telah sesuai dimana  Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jika dikorelasikan dengan ancaman maksimal Pasal 363 KUHP (7 tahun), maka putusan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara berimbang dan Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  Berdasarkan Putusan Nomor: 758/Pid.B/2025/PN Tjk  didasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemaha  karena faktor ekonomi dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian.  Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian yakni kecerobohan dari korban yang di dapat memnacing sedorang untuk melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa.