Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Masalah-Masalah Hukum KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Qistie: Jurnal Ilmu Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Yustitiabelen WAJAH HUKUM Sociological Jurisprudence Journal JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat SOL JUSTICIA Jurnal Suara Keadilan PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan IBLAM Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Sehasen TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Ulil Albab Indonesian Journal of Criminal Law Studies Journal of Constitutional, Law and Human Rights Journal of Law and Nation
Bambang Hartono
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Upaya Polisi Khusus Dalam Penanggulangan Kejahatan Pada Perjalanan Kereta Api Gilang Ramadhan; Bambang Hartono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5933

Abstract

Untuk terwujudnya kenyamanan para pengguna Jasa Perkretaapian maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) agar keamanan khususnya pada perjalanan kereta api dapat terbebas dari semua modus kejahatan seperti pencurian, pelecehan seksual, perusakan barang, dan hipnotis. Permasalahan dalam penelitian ini (a) Bagaimanakah upaya Polsuska Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam nenanggulangi kejahatan pada perjalanan kereta api; (b) Apasajakan kendala dalam menanggulangi kejahatan pada perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya Polsuska Divre IV Tanjungkarang yaitu melakukan pengawalan perjalanan kereta api sebanyak 3 (tiga) rute perjalanan setiap harinya yaitu: (a) Stasiun Tanjungkarang menuju Stasiun Kertapati Palembang; (b) 2 (dua) rute perjalanan dari Stasiun Tanjungkarang menuju Stasiun Baturaja. Untuk antisipasi terjadinya kejahatan maka Polsuska melakukan kegiatan berupa: (a) Patroli Rutin di stasiun dan di dalam perjalanan kereta; (b) Pengawasan Pintu Masuk/Keluar; (c) Pemeriksaan Barang Mencurigakan; (d) Edukasi kepada penumpang untuk waspada; (e) Koordinasi dengan Satpam dan petugas keamanan lainnya. Faktor Penghambat Peranan Polsuska Dalam Menanggulangi Kejahatan Pada Perjalanan Kereta Api di Lingkungan Kerja Divisi Regional IV Tanjungkarang yaitu antara lain: (a) keterbatasan jumlah personil; (b) kesulitan sinyal komunikasi saat perjalanan; (c) penumpang yang tidak kooperatif; (d) keterbatasan ruang Gerak di dalam gerbong; (e) Jarak dengan kantor polisi jika membutuhkan bantuan. Disarankan agar anggota Polsuska dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik berupa pelayanan prima sehingga terwujud rasa aman dan nyaman para pengguna layanan kereta api.
Analisis Normatif-Empiris Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2019/PN Tjk) Bambang Hartono; Ade Darusalam
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 1 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v8i1.6977

Abstract

This study examines the enforcement of criminal law in the field of employment, particularly violations of minimum wage regulations, through a case study of the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 725/Pid.Sus/2019/PN Tjk. The research focuses on the factors causing the Director of PT Pratama Prima Sentosa to pay wages below the Bandar Lampung City Minimum Wage and on the legal considerations underlying the judges’ criminal verdict. The research employs a normative–empirical legal method by analyzing relevant legal provisions, including labor law, criminal procedure law, and wage regulations, and by examining their implementation through field data obtained from interviews with labor inspectors, public prosecutors, and judges. The findings indicate that the criminal offense resulted from a combination of factors, namely low compliance with mandatory minimum wage norms, deviant and recurring internal wage policies, unequal employment relations that weaken workers’ bargaining positions, and ineffective administrative supervision. From a judicial perspective, the decision was based on the negative statutory proof system through the application of Article 90 paragraph (1) in conjunction with Article 185 paragraph (1) of the Manpower Law and evidentiary standards under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The court imposed a prison sentence with probation and a fine by balancing juridical, philosophical, and sociological considerations to ensure the protection of workers’ normative rights while maintaining general deterrence.
Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat dan Penyebar Video yang diedit Menyerupai Presiden Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 124/PID.SUS/2025/PN.GNS) M Agung Bahrodi; Bambang Hartono; Benny K Limantara
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan penyebaran video yang telah diedit sehingga menyerupai Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN.Gns. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mempermudah manipulasi konten digital yang berpotensi menimbulkan disinformasi, pencemaran nama baik, serta gangguan terhadap ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan terkait lainnya, khususnya mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau merugikan pihak tertentu. Majelis hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dibebankan secara penuh kepada pelaku sesuai asas kesalahan (geen straf zonder schuld). Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang proporsional serta literasi digital guna mencegah penyalahgunaan teknologi yang merugikan individu maupun institusi negara.
Analisis Kriminologis Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Wilayah Hukum Polres Metro Depok (Studi pada Polres Metro Depok) Abdul Waras; Bambang Hartono; Benny K Limantara
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis faktor-faktor yang menyebabkan pelajar terlibat sebagai pelaku tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polres Metro Depok serta upaya penanggulangannya. Tawuran antar pelajar merupakan bentuk kenakalan remaja yang berkembang menjadi tindak pidana karena menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada Polres Metro Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tawuran meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi krisis identitas, emosi yang tidak stabil, serta rendahnya kesadaran hukum. Faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, budaya solidaritas kelompok, serta pengaruh media sosial. Dari perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori diferensiasi asosiasi, teori kontrol sosial, dan teori subkultur. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Metro Depok meliputi tindakan preventif, preemtif, dan represif melalui penyuluhan hukum, patroli rutin, kerja sama dengan sekolah dan orang tua, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menekan angka tawuran pelajar secara berkelanjutan.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Staffnya (Studi Putusan Nomor 17/PID.B/2025/PN TJK) Panelista Swary Araya; Bambang Hartono; Benny K Limantara
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8033

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap seorang kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap stafnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta kondisi sosial dan dampak perbuatan terhadap korban. Meskipun pidana percobaan secara hukum dimungkinkan, putusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait rasa keadilan bagi korban dan masyarakat mengingat posisi terdakwa sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara serupa.
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Paman Terhadap Keponakannya (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Septa Maya Susanti; Bambang Hartono; Benny K Limantara
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis korban, serta keadaan yang memberatkan berupa hubungan kekerabatan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban serta penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Joki/Pengganti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Studi Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk) Harneli Dewi; Bambang Hartono; Benny K Limantara
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertindak sebagai joki atau pengganti dalam pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk. Fenomena praktik perjokian dalam seleksi CPNS merupakan bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang merugikan integritas proses rekrutmen aparatur negara serta mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan joki memenuhi unsur tindak pidana akses ilegal dan/atau manipulasi informasi elektronik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana dibebankan berdasarkan terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Putusan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum untuk menjaga kredibilitas sistem seleksi berbasis komputer dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan siber di lingkungan administrasi pemerintahan.
Criminal Liability in Mutual Insurance Governance: A Constitutional and Justice-Based Analysis under Indonesian Law Zul Armain; Tami Rusli; Zainab Ompu Jainah; Bambang Hartono
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v61.32606

Abstract

This article examines criminal liability in the governance of mutual insurance institutions in Indonesia following the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XVIII/2020, which annulled Article 6 paragraph (1) of Law Number 40 of 2014 on Insurance. Although previous studies have discussed the constitutional implications of the decision and the regulatory status of mutual insurance, they have not addressed how the resulting legal vacuum affects the attribution of criminal liability to the organs of mutual insurance institutions. This unresolved issue constitutes the principal research gap addressed in this article. Employing normative legal research through statutory, conceptual, and philosophical approaches, this article integrates constitutional analysis of legal certainty under Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution with John Rawls’ theory of justice as fairness and the doctrine of vicarious liability to evaluate the constitutional legitimacy of criminal liability within the unique governance structure of mutual insurance. The novelty of this study lies in proposing a constitutional model for reconstructing criminal liability that recognizes mutual insurance as a policyholder-owned institution rather than merely extending conventional corporate liability doctrines. The analysis demonstrates that the absence of explicit statutory regulation not only undermines legal certainty and the constitutional protection of policyholders’ rights but also perpetuates structural injustice by leaving criminal accountability without a clear legal basis. The article concludes that legislative reform establishing explicit criminal liability norms for mutual insurance governance is constitutionally required to ensure legal certainty, protect policyholders’ constitutional rights, and achieve substantive justice within Indonesia’s national insurance system
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk) Bambang Hartono; Suta Ramadan; Ega Waifannur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7926

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan praktik peradilan dalam menentukan besaran uang pengganti, yang kerap menimbulkan dilema antara kepentingan pengembalian kerugian negara dan pemenuhan keadilan individual bagi terdakwa. Meskipun korupsi dikualifikasikan sebagai extraordinary crime, penerapan pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sebagai representasi problematika penetapan uang pengganti terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan uang pengganti serta dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti yang tidak sepenuhnya sama dengan jumlah kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta auditor BPKP. Data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan uang pengganti berdasarkan jumlah manfaat ekonomi yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, dan rasa keadilan. Penetapan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.
The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Bambang Hartono; Benny Karya Limantara; Ikbal Alfaruki
The Future of Education Journal Vol 4 No 8 (2025): Continued
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i8.1055

Abstract

This research is motivated by the rise of online gambling site promotions through social media, particularly by influencers, which has significantly impacted the increase in gambling practices among the public. The development of information technology not only brings positive impacts but also poses threats in the form of cybercrime, including online gambling promotions. One of the actual cases that is the focus of this study is the case of the promotion of an online gambling site by a woman who was then prosecuted at the Tanjung Karang District Court. The problem formulation in this research covers two main things: the form of accountability of the perpetrator of the crime of online gambling promotion, and the judge's considerations in determining criminal sanctions for the perpetrator. This study aims to analyze the legal basis and juridical considerations used by judges in issuing decisions against defendants who participated in the promotion of online gambling sites. The method used in this research is a normative and empirical juridical approach, with data collection through literature studies and direct interviews with relevant parties, such as investigators, prosecutors, and judges. The data obtained is analyzed qualitatively to describe aspects of criminal responsibility and judges' considerations in depth based on the decision of case Number: 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The results of the study indicate that the defendant in this case was subject to sanctions based on Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, Jo. Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code for participating in promoting online gambling sites through an Instagram account. The judge considered various aspects, including evidence, the defendant's confession, and the social impact of the action. The defendant was sentenced to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00. The judge's considerations in handing down the verdict included aggravating factors, such as not supporting government efforts to eradicate gambling, and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude during the trial. This demonstrates the importance of the judge's role in balancing aspects of justice and legal certainty, especially in cases involving the misuse of digital media for unlawful purposes. The author recommends that efforts to prevent the promotion of online gambling be strengthened through monitoring digital platforms and educating the public, especially the younger generation, regarding the legal and social impacts of involvement in online gambling activities. In addition, law enforcement officers are expected to improve coordination and responsiveness to new modes that utilize social media for cybercrime.
Co-Authors Abdul Waras Ade Darusalam Adek Suci Pebrianto Adelia Febianita Agie Rinaldy Maizuly alfarizzy, alfarrizy Alfarrizy, Alfarrizy An-Nisya Kholiza Pratami Putri Anggalana Ansori Ansori ANSORI Aprinisa Aprinisa Aprinisa Arfanudin Siregar Atri Pala Sapitri Benny K Limantara Benny Karya Limantara, Benny Karya Budi Waskito Budi Wibowo Candra Agung Laksana deska rivaldo Ega Waifannur Erina Pane Erlina B Erlina B fernanda akbar Gilang Ramadhan Gunsu Nurmansyah Harneli Dewi Helin Kristikaningwulan Hendri Dunan Heru Budi Khurniawan I Ketut Seregig I Nyoman Octaria Andi Ikbal Alfaruki Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Ismi Rahmawati Ismi Rahmawati Lintje Anna Marpaung M Agung Bahrodi Mega Junisda Melika Rapita Melisa Safitri Muhamad Bagas Ranata Muhamad Bagas Ranata Muhammad Fitrasani Rinaldi Nurul Shyashya Panelista Swary Araya Pascal Utama Mahendra R Riagung Recca Ayu Hapsari Riko Yulian Prima Salsabila Brillianti Sarenc Septa Maya Susanti Suta Ramadan Suta Ramadan Suta Ramadhan Suta Ramadhan, Nathaniel Benecia Simanjuntak Tami Rusli Tubagus Suhanda Wijaya Udea Tri Yunita Yustina Ndari Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan Zul Armain