Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM JARINGAN YANG MELIBATKAN ARTIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 1205/PID.SUS/2021/PN.TJK) Risti Dwi Ramasari; Angga Alfiyan; Amelia Fareza
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v11i1.789

Abstract

Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya, prostitusi merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik itu oleh agama maupun oleh negara, karena melakukan suatu perbuatan tanpa adanya ikatan hubungan pernikahan. Adapun permasalahan yang di angkat dalam permasalah ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi dalam jaringan yang melibatkan artis di kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 1205/ PID.SUS/2021/PN.Tjk) ? dan Apa faktor terjadinya prostitusi dalam jaringan yang melibatkan artis di kota           Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 1205/PID.SUS/2021/PN.Tjk) ?, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi dalam jaringan yang melibatkan artis di kota Bandar Lampung sudah ditegakkan kepada kedua pelaku mucikari dengan dijerat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan dijerat empat Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kuruuunnngan selama 3 (tiga) bulan. Dan Faktor terjadinya prostitusi dalam jaringan yang melibatkan artis di kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 1205/PID.SUS/2021/PN.Tjk) terdapat beberapa faktor yaitu diantaranya Faktor Majunya Teknologi, Faktor Gaya  Hidup, Faktor Ekonomi, Faktor Rendahnya Pendidikan Pelaku, Faktor Lingkungan yang kurang baik, Faktor Jauh dari Agama, namun berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama dimana seseorang mau untuk terjun kedalam dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang didapat secara cepat.  
PERMOHONAN MENJADI WALI DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Risti Dwi Ramasari; angga alfian; Nikita Veronica Rolos
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2235

Abstract

ABSTRAKDalam hukum perwalian memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia 18 tahun dan belum menikah), sehingga bisa diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang di atur pada pasal 330 ayat 3 KUHPer. pada dasarnya Hukum Perdata yang selama ini kita kenal dan ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak (anak di bawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungannya sendiri atau dengan istilah lain yakni lain yakni anak yang masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Oleh sebab itu, sehubungan dengan perwalian yang mengatur tentang kepentingan seseorang dan termasuk dalam Hukum Perdata maka perlulah sekiranya untuk diketahui konsep dari perwalian.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk): Baharudin1, Angga Alfian2, Muhammad Iqbal Rofif3, Baharudin; Alfian, Angga; Muhammad Iqbal Rofif
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.1055

Abstract

Abstrak Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, dan dengan berkembangnya teknologi serta intensnya interaksi yang terjadi dengan sifat individu manusia, manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi sebagai individu dan saling membutuhkan.Setiap orang mempunyai kepribadian yang unik dan berbeda dengan orang lain, meliputi perbedaan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup.Perbedaan tersebut dalam beberapa hal dapat mempengaruhi proses interaksi, sehingga menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan (conflictissue), dan selanjutnya menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan, baik yang bersifat halus berupa pertentangan gagasan (violence)Faktor Penyebab Pelaku Penganiayaan dalam Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber ( kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim ) menyatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dikarnakan mendapatkan bisikan dari dirinya bahwa kuburan wak terdakkwa digali dengan orang yang terdakwa lihat pada saat dia melintasi kuburan uwaknya yang baru dikubur beberapa hari sebelum si terdakwa melintasi kuburan tersebut.
Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023): (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023) Rosmala; Prasetyawati, Endang; Alfiyan, Angga
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i02.18200

Abstract

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Kejahatan terhadap anak di Indonesia tidak dapat dihindari karena korban nya semakin hari semakin meningkat,kejahatan terhadap anak juga beragam mulai dari kekerasan,eksploitasi dan salah satu yang paling menyita perhatian adalah Pemerkosaan Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan anak sebagai korbannya, tetapi juga dilakukan oleh anak dan anak juga sebagai korbannya. Tindak pidana perkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.
Judge's Consideration of the Application for Making a Death Certificate at the Tanjung Karang District Court in 2023 Wardhana, Rian Prasetyo; Baharudin, Baharudin; Alfiyan, Angga
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2090

Abstract

This writing discusses the importance of recording death certificates in society, focusing on the judge's considerations regarding the application for the creation of death certificates at the Tanjung Karang District Court in 2023. The human life cycle involves various significant events, including death, which requires documentation for legal certainty and administration. Despite existing regulations, there is still a lack of public interest in handling death certificates. Factors influencing people's reasons for obtaining death certificates involve legal obligations, inheritance administration, insurance claims, legal security, retirement, identity control, civil registry updates, religious rituals, asset management, and social assistance. This research employs a normative legal research method, referencing Law Number 16 of 2019 and Law Number 1 of 1974. The results indicate that the judge's considerations in approving or rejecting applications for death certificate issuance include sufficient evidence, public interest, procedural accuracy, data consistency, suspicion of information, disagreements among parties, the legal validity of applicants, the interests of children or heirs, and the risk of misuse. Understanding these factors is crucial in comprehending and raising public awareness about the importance of death certificate recording.
Normative Review of Legal Protection for Athletes with Achievements in Lampung Province Siagian, Debora Shintiya; Simarmata, Ocniel Juandi; Alfian, Angga
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2092

Abstract

The phenomenon of sports in Indonesia, since the time of the kings before colonization until now, is very important to be studied for the development of sports in the current context and future context. The sport of hunting for example, which later developed into archery is a tangible result of the development of the sport. Nowadays when we hear the word "sport" or "sport" that comes to mind we are athletes. Even though many sports players other than athletes such as coaches, referees, and administrators of sports organizations who in carrying out their profession, must be willing to sacrifice their time, energy, mind, and even family to be able to provide maximum achievements in order to make the name of the nation and country proud. One of them is athletes, who have to sacrifice time, energy, material, even have to be willing to be far away and separated from their families in order to strive for achievements in order to raise the red and white flag on the highest pole in every race. Therefore, it is undeniable that athletes also expect material appreciation from the government that can support their lives in the future. In addition to the welfare provided, every sports player is entitled to legal protection from the government. Protection of sports players is needed based on applicable laws and regulations. The National Sports System Law, Article 55 paragraph (3) explains that "Every professional sportsperson has the right to (a) be accompanied by, inter alia, managers, coaches, medical personnel, psychologists, and legal experts, (b) participate in championships at all levels in accordance with the provisions, (c) obtain coaching and development from the parent sports organization, professional sports organization, or functional sports organization, (d) obtain a reasonable income". Then Article 64 explains that sports personnel in carrying out their profession have the right to obtain: (a) coaching, development, and skill improvement through training, (b) safety guarantees, career advancement, welfare services, legal aid, and/or awards.
Analisis Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tipu Gelap Dalam Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 467/Pid.B/2023/PN TJK) Johan, Monica Permata Sari; Yeriko, Yeriko; Alfiyan, Angga
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1862

Abstract

Tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Ini merupakan tindak pidana penggelapan berat yang bentuk pokoknya pasal 372 KUHP. Hal ini menyangkut ketentuan yuridis mengenai tindak pidana penggelapan jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan di sektor swasta. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/Pid.B/2023/PN Tjk. Pada 22 Juni 2023, terdakwa didakwa melakukan penipuan pada proyek jalan di Lampung Selatan dengan nilai nominal 2,6 miliar. Setelah mendapatkan uang, terdakwa kemudian menghilang dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2020. Terdakwa melanggar Pasal 378. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 2 (dua) tahun penjara.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakan (Studi Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/Pn.Met) Anggalana, Anggalana; alfiyan, Angga; karima, Nur kholan
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4007

Abstract

AbstrakTujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dan menganalisis  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normative. Melihat beberapa fakta yang ada dilapangan, dimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana yang secara khusus dibentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan  antara  lain faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya  emosional,  rendahnya  mental,  sakit  hati.
Tinjauan Yuridis Dampak Kemitraan Transportasi Online Di Bandar Lampung Angga Alfian; Akbar Ramadhan Gumas; Nadya Shahnaz Gabriella
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i1.885

Abstract

This research was created to discuss the juridical review of the impact of the proliferation of online transportation partners. Indonesia has experienced an industrial revolution, based on the Big Indonesian Dictionary (KBBI), Industrial Revolution is divided into two words, namely Revolution and Industry. Revolution is change that occurs very quickly, while industry is an effort to carry out production. So in conclusion, the Industrial Revolution is an event that happened very quickly in carrying out production activities which were carried out using technological tools and something produced had added value. The proliferation of online transportation partners is an example of the results of the industrial revolution. There are five important variables to consider when evaluating an ecommerce website: interface, navigation, content, reliability, and technical. An interface is a type of application that connects users and facilitates financial and business transactions for the general public. The user interface provides ease of use for its users. One user interface that is currently popular in Indonesia is Go-Jek, an e-commerce application that makes it easier for users to purchase goods or services, whether transported or not. This research will discuss the impact of Go-Jek according to judicial review.
Tinjauan Yuridis Faktor Pemicu Dan Pendekatan Intervensi Tawuran Remaja Di Bandar Lampung Edo Arya Prabowo; Lucky Arijano Augusta Putra; Angga Alfiyan
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i1.910

Abstract

This research investigates the phenomenon of juvenile brawls with a focus on analyzing trigger factors and developing effective intervention approaches. Involving field research and psychological analysis, this research identifies that interpersonal conflict in the context of schools and urban communities plays a crucial role in triggering brawls. Factors such as economic strain, academic pressure, and lack of interpersonal understanding among teenagers stand out as major triggers. Apart from that, the influence of pop culture and the social environment also contributes significantly to the increase in brawl incidents. This research presents recommendations for developing preventive programs that involve collaboration between schools, families and communities. A holistic intervention approach, including psychological and social aspects, was identified as key to reducing and preventing youth brawls. It is hoped that this research can provide valuable insights for practitioners, researchers and policy makers in creating a safe and supportive environment for adolescent development.