Claim Missing Document
Check
Articles

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN KLAIM ASURANSI JIWA PT. AJB BUMI PUTERA (STUDI PUTUSAN NOMOR 170/PDT.G/2020/PN.TJK) Erlina; Yulia Hesti; Muhammad Ilham
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurisidis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. langkah proses klaim tiap perusahaan asuransi berbeda-beda namun pada dasarnya proses dilakukan oleh tertanggung dengan mengajukan klaim kepada penanggung yang selanjutnya akan diproses apahak proses disetujui atapun tidak disetujui. Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni melalui litigasi dan non litigasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)* Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti; Inggrid Saphire Mahari
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl) Gilang Adivia Ramadan; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Antara Penggugat Dan Tergugat Terkait Biaya Peningkatan Status Tanah Sporadik Menjadi Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN.Tjk) Tami Rusli; Yulia Hesti; Kenny Septhalia
Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Center for Research and Community Service (LPPM) University of Abulyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30601/humaniora.v6i1.2286

Abstract

Default is the non-fulfillment or failure to carry out the obligations as specified in the agreement made by one of the parties who entered into the agreement. This study discusses the issue of how the judge's considerations and legal consequences in the lawsuit for default of the agreement between the Plaintiff and the Defendant related to the cost of increasing sporadic land status based on Decision Number: 25/Pdt.G/2020/PN.Tjk. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. The Panel of Judges in providing legal considerations in default cases must be careful and thorough, if wrong in providing legal considerations it will harm the litigants to obtain legal certainty and a sense of justice based on the judge's decision, thereby minimizing the possibility of disputes due to defaults that are done wrongly. one party.
PROCEDURE FOR REGISTRATION OF MARRIAGE AGREEMENTS AFTER THE MARRIAGE IS DONE Yulia Hesti
Progressive Law Review Vol 4 No 01 (2022): April
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v4i01.71

Abstract

Marriage can sometimes give rise to problems regarding property, namely regarding joint property with husband and wife as well as personal property and or innate property. On the basis of selfishness, it is often not realized that one party feels that all the wealth obtained in marriage is the result of his own hard work. This is what often triggers a commotion so that household trips are not harmonious and in line. The problem studied is how the procedure for registering a marriage agreement after the marriage has been carried out. The method used is a normative juridical way. Procedure for Registration of Marriage Agreements After Marriage is carried out based on the Post-Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2012 and Circular Letter of the Director General of Dukcapil Number 472. 2/5876/Dukcapil is to make a deed of agreement made before a notary, prepare the conditions that have been determined, one of which is a marriage certificate of husband and wife, then registered with the local Disdukcapil where the place to issue the marriage certificate is for non-Muslims, and KUA for Muslims. The advice given to the relevant agencies in this case Disdukcapil and KUA which handles the issue of marriage agreements in order to provide education and socialization to the community. and to KUA for Muslims. The advice given to the relevant agencies in this case Disdukcapil and KUA which handles the issue of marriage agreements in order to provide education and socialization to the community. and to KUA for Muslims. The advice given to the relevant agencies in this case Disdukcapil and KUA which handles the issue of marriage agreements in order to provide education and socialization to the community
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B; Yulia Hesti; Dharmawan Triantoro Santoso
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 1 (Juni 2022)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.909

Abstract

Dalam menjatuhkan putusan hakim tentu harus berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum yang tepat, Pertimbangan hakim sebagai salah satu bentuk aspek paling penting dalam memastikan terciptanya norma nilai dari putusan hakim yang harus berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu pertimbangan hakim disikapi secara baik dan cermat, dari putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang kalah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perbuatan melawan hukum objek sengketa pelelangan stasiun pengisian bahan bakar minyak (studi putusan banding nomor : 59/pdt/2020/pt.tjk) dimana berdasarkan Putusan banding Nomor : 59/Pdt/2020/Pt.Tjk, Metode dalam penelitian ini berdasarkan yuridis normatif dan empiris, Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM HUTANG PIUTANG DAN DIEKSEKUSI OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.BTH/2021/PN TJK) Vindria Shafa Clarissha; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.145 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.51

Abstract

Mortgage rights are regulated in Law Number four of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land, hereinafter abbreviated as UUHT. With a variety of options 13/pdt.bth/2021/pn/tjk where the land due to the marriage is used as collateral for the rights of borrowing and borrowing through the husband and spouse as guarantors. election No.13/pdt.bth/2021/pn/tjk. The approach used in this study is empirical through interviews with judges at the Tanjung Karang District Court. Land rights that can be encumbered with Borrowing Rights consist of: Ownership Rights, Cultivation Rights, Building Use Rights, and Land Use Rights on state land which in accordance with the legal guidelines and guidelines of the winner must be registered and according to their nature can be transferred. Flats that stand on Ownership Rights, Building Use Rights and Use Rights granted through the state. Because one of the parties,namely Edwin Bunyamin Pohar,was not drawn as a party in the a quo rebuttal case,the rebuttal of the rebuttal as a rebuttal is lacking because not all parties in the main case are parties in the a quo rebuttal case, so the rebuttal of the rebuttal must be declared no acceptable (Niet Onvankelijke Verklaard).
Penguatan Instrumentarium Yuridis Bagi Sistem Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Penanganan Limbah Non B3 (Bahan Berbahaya Beracun) Melalui Optimalisasi Aplikasi Jelantrade (Jual Beli Minyak Jelantah) Guna Mendorong Kesadaran Masyarakat Recca ayu hapsari; Okta ainita; Yulia Hesti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) (Edisi Oktober)
Publisher : Pusat Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.714 KB) | DOI: 10.36448/jpmtb.v1i2.20

Abstract

Penerapan instrumen-instrumen hukum lingkungan adalah kunci pokok keberhasilan pengelolaan lingkungan. Aspek instrumentarirum hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan. Instrument tersebut adalah 1). baku mutu lingkungan, 2). analisis mengenai dampak lingkungan, 3). izin lingkungan, 4). instruemen ekonomik dan 5). audit lingkungan. Berkorelasi dengan instrumentarium yuridis/ hukum dalam riset ini peneliti adopsikan kedalam pembangunan sistem pengelolaan limbah Non B3 yaitu minyak Jelantah melalui optimalisasi aplikasi Jelantrade (jual beli minyak jelantah). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana model penguatan instrumentarium yuridis bagi sistem pelestarian lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah Non B3 Minyak Jelantah pada masyarakat. Bagaimana membangun kesadaran Masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan Hidup melalui optimalisasi Aplikasi Jelantrade (Jual Beli Minyak Jelantah).
Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung) Rizki Agip Saputra; Lintje Anna Marpaung; Yulia Hesti
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v6i2.4534

Abstract

Based on the regulation of the mayor of Bandar Lampung Number 6 of 2020, the technical implementation unit for the protection of women and children was farmed to provide protection for women and children in Bandar Lampung city. This study uses a normative juridical method, and an empirical approach. The problem that will be discussed in this research is how the role of the technical implementation unit of the department of womens empowerment and child protection in Bandar lampung city in handling cases and what are the inhibiting factors. The results of the study indicate that the role of the technical implementing unit is to provide services for women and children who experience violence, discrimination, special protection, and other problems
ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK Tami Rusli; Yulia Hesti; Heru Andrianto
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 20 No 2 (2022): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.722

Abstract

A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This study discusses the problem of what are the factors causing the perpetrator and how criminal responsibility for the perpetrator of a criminal act transfers the object of the fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. Consumer finance companies should control, supervise and review the object of fiduciary security every month so that it can be seen whether the object of the fiduciary guarantee is in the control of the debtor, is not damaged and is not transferred to a third party, thereby reducing the losses that will be suffered by the creditor and is expected to be necessary. there is awareness of the public who enter into consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breach of contract cannot always be resolved by deliberation. The imposition of imprisonment if it can provide a deterrent effect and become a motivation for good intentions. Keywords : Criminal Liability, Criminal act, Fiduciary Guarantee
Co-Authors . Baharudin Adelia Amanda Hidayat Adityo Armanda D. Ramadhan Agnestika Agnestika Ainita, Okta Alika Kristinawati Anggalana angra adinda lara kasih Anita, Okta Antoni Barra Renaldi Appin Purisky Redaputri Aprinisa Ariya Cipta Hendarta Ayu Hapsari, Recca Baharudin Baharudin Bayu Chandra Wijaya Bayu Chandra Wijaya Budi Hidayat Dharmawan Triantoro Santoso Dian Rifiansyah Dilla Nandya Oksitania Dora Rinova Erlina Erlina B Erlina B Erlina Erlina Fajaruddin Yusuf Fauzi Fauzi Gilang Adivia Ramadan Hanindyalaila Pienrasmi Hemi Rianto Hemi Rianto Hendri Dunan Heru Andrianto heru andrianto Heru Nugroho I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Made Wisnu Adi Jaya Igo Ilham Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Kenny Septhalia Khurniawan, Azis Kris Chandra Aldyanto Larakasih, Angra Adinda Lintje Anna Marpaung Liza Indah Purnama Lukmanul Hakim Muhammad Farhan Muhammad Ilham Muhammad Syaifudin Amin Nabila, Ajeng Surya Nadira Noning Verawati Nuraini Hasanah Sudrajat Oksitania, Dilla Nandya Okta ainita Pika Sari Pramisela, Oktasari Putri Putri, Tiara Susilo Putri, Vania Rachmita Rafiqo Mauli Novita Rahmi Fitrinoviana Salsabila Raka Tiza Ratu Chaterine Fajri Recca Ayu Hapsari Risna Intiza Rivo Raihanza Passa Rivo Raihanza Passa Rizki Agip Saputra Saputra, Aditya Rahmad Siregig, I Ketut Soewito Soewito Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Sultan Danang A, Srilegar Fakih Suta Ramadan Tami Rusli Tegar Adiwijaya Vianisya, Fayza Rizki Vindria Shafa Clarissha Wijaya, Aldy Avicena Wijaya, Dhea Livia Zulfi Diane Zaini