Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.703
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum KABILAH : Journal of Social Community Journal on Education JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Jurnal Pendidikan dan Konseling PERSPEKTIF ADIL : Jurnal Hukum Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis Local History & Heritage Journal of Innovative and Creativity
Fauziah Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Sejarah dan Pelestarian Genderang Sisibah sebagai Warisan Budaya Suku Pakpak di Kabupaten Dairi Sonia Fadilah; Fauziah Lubis; Khoirul Jamil
Local History & Heritage Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.157 KB) | DOI: 10.57251/lhh.v1i2.96

Abstract

This study aims to determine the history of the Sisibah Drum, the preservation and use and function of the Sisibah Drum. The benefits of this research can add insight or expand the knowledge of writers and readers about the History and Preservation of the Sisibah Drum and make useful information materials for the government and the community, especially the Pakpak Dairi community. This study uses an anthropological approach, because it examines cultural preservation in historical studies. Historical methods such as collecting data sources, verification, interpretation and historical are used in this research in the form of qualitative research. This musical instrument was used before Islam came to Pakpak Dairi's land. The Sisibah drum is one of the cultural heritages of the previous Pakpak ancestors. The Sisibah drum is a musical instrument that has characteristics with different shapes and different rhythmic tones.
Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Pada Kondisi Force Majeure Pada Pandemi Covid-19) Ali Bata Ritonga; Fauziah Lubis
Rayah Al-Islam Vol 6 No 2 (2022): Rayah Al Islam Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v6i2.607

Abstract

Penyelesaian sengketa pada kondisi fore majeure akibat pandemic covid-19 merupakan suatu permohonan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak dapat dilaksanakan apa yang sebelumnya telah dijanjikan karena disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak terduga atau situasi yang tidak diprediksi sebelumnya. Maka akibat hukumnya yang terdapat pada force majeure si berpiutang tidak bisa membebankan resiko yang didapatnya kepada si berutang dan si berutang tidak bisa juga dinyatakan lalai dalam kewajibanpemenuhan prestasi. Maka, akibat dari kasus covid-19 situasi force majeure sebagai jalan alternatife untuk menyelesaikan persoalan. Maka kasus wanprestasi ditempuh melalui jalur non-litigasi melalui mediasi, arbitrase dan negosiasi sebagai penyelesaian sengketa. Jalur ini ditempuh disebabkan situasi yang memaksa sementara wanprestasi merupakan sebuah perjanjian yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Settlement of disputes in fore majeure conditions due to the covid-19 pandeic is a request from the debtor to show that what was previously promised cannot be carried out because it is caused by completely unexpected things or situations that were not previously predicted. So the legal consequences contained in the force majeure of the debtor cannot also be declared negligent in the obligation to fulfill performance. So, as a result of the Covid-19 case, the force majeur situations is an alternative a way to solve the problem. So the case of default is pursued through non-litigation channels through mediation, arbitration and negotiaton as dispute resolution. This path was taken due to a compelling situation while the default was an agreement that had been agreed in advance by both parties.
Pidana Aborsi Dalam KUHP Nurhayana Khofifah Adisty Sagala; Nazli Khatami; Fauziah Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 3 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1035.544 KB) | DOI: 10.47467/as.v5i3.2946

Abstract

This research was conducted using a normative juridical approach because it uses secondary data as the main data source, which is based on primary legal materials, namely the criminal law code, law no. 36 of 2009 concerning Health, secondary legal material in the form of references to several existing journals, notes and other sources. The results of the study can be concluded that only the Health law allows a woman to have an abortion on the grounds of hereditary disease which causes the baby to be physically disabled. And the implementation of handling the criminal act of abortion for any reason is prohibited according to the criminal law code. Therefore, it is hoped that law enforcers can provide severe and appropriate punishment to the perpetrators of the abortion, so that the perpetrators get a deterrent effect on the abortion they perform. Therefore, several places that are prone to having an abortion must be monitored and checked, so that abortion activities do not occur, which are prohibited by law. According to Law No. 36 of 2009 concerning Health, it is only permissible for a woman to have an abortion in a medical condition. Because even though the abortion process had an impact on the woman who was aborted. Meanwhile, according to the law, Article 346 of the Criminal Code states that the threat of imprisonment for 4 years is for a woman who deliberately or orders another person to kill or abort her womb. keywords: crime, abortion, KUHP
Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan No.135/Pdt.G/2022/MS.Ttn) Jamalul Qadri; Fauziah Lubis
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.5266

Abstract

Putusan Perkara No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn adalah perkara cerai talak yang di ajukan oleh suami karena sudah tidak bisa untuk di pertahankan lagi. Salah satu akibatnya ialah suami di bebankan untuk membayar nafkah yaitu madhiyah,iddah,dan mut’ah. Seorang istri dapat memohon ke Majelis Hakim untuk meminta pembayaran nafkah jikalau suami tidak memenuhi kewajibannya menafkahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dengan tidak di berikannya 1/3 gaji kepada mantan istri yang di ceraikan oleh suami yang berprofesi PNS. Sedangkan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 jo Peratuan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 istri mendapat 1/3 gaji suami yang PNS setelah pasca cerai. Penelitian ini ialah jenis penelitian pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) pendekatan kasus (case approach) serta menggunakan metode deskriptif analis serta menggunakan pola pikir deduktif. Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu putusan No.135/Pdt.G/2022/MS/Ttn, Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim tidak mengeluarkan gaji suami 1/3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 kepada mantan istri yang di ceraikan. Dengan pertimbangan karena Termohon/istri juga sebagai PNS. Hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan hakim juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah mut’ah, iddah 3 bulan, hadhanah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS NAFKAH ’IDDAH ISTRI YANG MENGAJUKAN CERAI GUGAT PERSPEKTIF SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 Muhammad Aidil Rahman; Fauziah Lubis
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 8 No. 1 (2023): JUNI
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Tujuan dilakukan penulisan jurnal ini ialah peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai hak atas nafkah ‘iddah istri yang menggugat cerai suaminya di dalam artikel jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah ‘Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018”. Yang menjadi permasalahan dalam pemberian nafkah ‘iddah istri ialah apakah istri yang mengajukan cerai gugat tetap mendapatkan hak nafkah ‘iddahnya? Bagaimana perspektif SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam menetapkan hak nafkah seorang istri? Seorang wanita yang diceraikan suaminya, jika talaknya talak satu atau talak dua, dan masih dalam masa ‘iddah, maka statusnya masih suami-istri sehingga wajib dinafkahi oleh suaminya. Menurut Hukum Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya, jika istri minta cerai karena tidak bahagia dan merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat melakukan gugatan cerai. Proses gugatannya dapat melalui khulu’ maupun fasakh. Hak seorang istri sesudah menggugat cerai suami berupa nafkah ‘iddah dapat dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada seorang istri sesudah diceraikan. Ini adalah suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah ‘iddah bisa meringankan beban istri selama masa ‘iddahnya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa nafkah ‘iddah harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan dengan melihat fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan pokok hidup istri. SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah ‘iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz. Kata Kunci: Nafkah ‘Iddah Istri, Cerai Gugat, SEMA No. 3 Tahun 2018 Abstract: The purpose of writing this journal is that researchers want to analyze more deeply about the right to provide for 'iddah wives who sue for divorce from their husbands in a journal article entitled "Legal Protection of the Right to Livelihood 'Iddah Wives Who File for Divorce SEMA Perspective Number 3 of 2018". The problem in providing for the wife's 'iddah is whether the wife who files for divorce still gets the right to provide for her 'iddah? What is the perspective of SEMA No. 3 of 2018 in determining the right to provide for a wife? A woman who is divorced by her husband, if her talaq is talaq one or talaq two, and is still in the period of 'iddah, then her status is still husband and wife so that she is obliged to be provided for by her husband. According to Islamic Law, if the husband feels aggrieved by his wife's behavior and condition, he has the right to impose talaq. Vice versa, if the wife asks for a divorce because she is unhappy and feels aggrieved by her husband's behavior and condition, she can file for divorce. The lawsuit process can go through khulu' or fasakh. The right of a wife after suing her husband for divorce in the form of 'iddah can be considered as an obligation from the ex-husband to a wife after divorce. This is an attitude that should be done by the husband because the 'iddah can ease the burden of the wife during her 'iddah. However, it is undeniable that the income of 'iddah must pay attention to justice and balance by looking at the facts of the husband's economic ability and the fact of the basic needs of the wife's life. SEMA No. 3 of 2018 states that the right of a wife after divorcing her husband is to earn 'iddah from her ex-husband, unless she is nusyuz. Keywords: Nafkah 'Iddah Wife, Divorce, SEMA No. 3 of 2018
PHK Tidak Sesuai Prosedur Berdasarkan UU No. 13 Thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 6 Thn 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus PTSN No. 32/Pdt.G/2019/Pn Bau) Husniyah Aufa; Fauziah Lubis
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.1458

Abstract

This study aims to analyze Termination of Employment (PHK) that does not follow proper procedures based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation, from the perspective of maqashid syariah, using case number 32/Pdt.G/2019/PN Bau as a case study. The main issue in procedurally improper termination lies in the imbalance of bargaining power between workers and employers, as well as weak supervision over the implementation of regulations. This leads to procedural violations in employment termination, which often result in injustice, violations of workers’ rights, and legal uncertainty, ultimately affecting workers’ economic welfare. Employment termination is a frequent source of conflict between workers and employers, particularly when it is not carried out in accordance with the procedures stipulated in the legislation. This study uses a normative juridical approach by examining relevant legal regulations and linking them with the principles of maqashid syariah, particularly in terms of the protection of wealth (hifz al-mal) and the protection of life (hifz an-nafs). The findings indicate that the procedural violation of employment termination in this case contradicts the principle of justice as outlined in labor laws and the values of maqashid syariah. Although the Job Creation Law provides flexibility in employment relationships, its implementation often overlooks the protection of workers’ rights, resulting in economic losses for workers
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan Menutup Metode Open Dumping: Tinjauan Fiqh Siyasah Dara Muhklishah Pulungan; Fauziah Lubis
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2233

Abstract

This study analyzes the implementation of the prohibition on open dumping in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and examines it from the perspective of Fiqh Siyasah. A total of 343 of 550 landfills still violate this prohibition, indicating a serious gap between law and practice. The main problem is the effectiveness of government policies in implementing the General Principles of Good Governance and the principle of public welfare. Using normative-juridical legal methods, the results show the failure of implementation to violate the General Principles of Good Governance, such as weak legal certainty and neglect of the principle of benefit. In Fiqh Siyasah, open dumping is a mafsadah (damage) that is contrary to Maqashid Syariah, reflecting the government's inability to realize the public welfare.
Ketika Notaris Menentukan Waris: Analisis Yuridis atas Kewenangan Notaris dalam Menyusun Surat Ahli Waris dan Akta Pembagian Warisan Bismar Siregar; Mhd. Yadi Harahap; Fauziah Lubis
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan batas kewenangan notaris dalam penyusunan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dan Akta Pembagian Warisan (APW) dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara yuridis memiliki kewenangan penuh untuk membuat akta autentik terkait pewarisan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh fragmentasi administratif dalam Pasal 111 Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi sistem pewarisan nasional untuk mengembalikan peran notaris sebagai simpul utama pembuktian waris lintas sistem hukum, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak milik sesuai dengan prinsip konstitusi, hukum hak asasi manusia, dan maqāṣid al-sharī‘ah.
Co-Authors -, Harisman Ahmad Zakaria Hasibuan Ali Bata Ritonga Anggi Purnama Azhari Putra Pratama Lubis Bismar Siregar Dara Muhklishah Pulungan Dedy Supriyadi Dinda Aqsa Faquita Dini Aulia Dwi Utamika Mutiara Ermida Yani Fachrunnisa Windi Marpaung Fatimah Zahara Hasrat Dihati Hazlya Marlyn Husniyah Aufa Ibnu Qudama Jamalul Qadri Khairul Hasbi Hutagaol Khairunnisa Al Syifa Khoirul Jamil Mhd Yadi Harahap Mhd. Yadi Harahap Mughni Hafilla Muhammad Aidil Rahman Muhammad Fikri Ikhsan Muhammad Habibul Amin Muhammad Nurul Azmi Nasrullah Hidayat Nazli Khatami Nur Farah Hana Nurhaliza Nurhaliza Nurhayana Khofifah Adisty Sagala Nurul Fitri Ramadhani Paet Hasibuan Purwaningtyas, Franindya Raihan Baihaqi Raissa Amanda Putri Sekar Andini Shalsabila Putri Maharani Sonia Fadilah Wildan Habib Azhari Yhossy Rizky Akbar Yusniah Yusniah Zainuddin Hasibuan