Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DI KOPERASI MAHASISWA SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR Ambo Sagena; M. Thahir Maloko; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24720

Abstrak Islam merupakan agama yang sempurna dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menstabilkan keseimbangan ekonomi baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan hukum normatif empiris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan kerja sama usaha sistem bagi hasil di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam prosesnya rukun transaksi sesuai hukum Islam terpenuhi dan juga kontrak kerja samanya dinarasikan dalam bentuk tulisan. Dalam hal penentuan akad produk pembiayan kerjasama usaha bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin berdasarkan hukum Islam belum sesuai, kerena proses penentuan akad berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan menurut hukum Islam proses penentuan akad yang akan digunakan harus sesuai dengan tujuan transaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pihak koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar lebih mengutamakan kepada tujuannya. Agar akad yang digunakan dan tujuan dari transaksi tersebut sejalan, sehingga hak dan kewajiban antara mitra dan koperasi lebih jelas pembagiannya. Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Koperasi, Pembiayaan. Abstract Islam is a perfect religion by regulating all aspects of human life both in faith, worship, morals and muamalah. Islam enforces the economic system and the entire system of life based on the principle of monotheism which aims to stabilize the economic balance in both individual and community life. The main problem in this study is the analysis of Islamic law on financing practices in the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar. The type of research used in this research is descriptive qualitative or field research. The approach used is a sociological juridical approach and empirical normative law. The research shows that the process of financing business cooperation with the profit-sharing system in the student cooperative of Sultan Alauddin is in accordance with Islamic law. Because in the process the pillars of transactions according to Islamic law are fulfilled and the cooperation contract is narrated in written form. In terms of determining the product agreement for the financing of business cooperation for profit sharing at the student cooperative of Sultan Alauddin based on Islamic law, it is not appropriate, because the process of determining the contract is based on mutual agreement while according to Islamic law the process of determining the contract to be used must be in accordance with the purpose of the transaction. Based on the results of this study, the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar should prioritize its goals. So that the contract used and the purpose of the transaction are in line, so that the rights and obligations between partners and cooperatives are more clearly divided. Keywords: Analysis, Cooperatives, Financing, Islamic Law.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR VETERAN Muh. Sabir Rusli; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26886

Abstrak Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indoensia Tbk KC Makassar Veteran yakni menggunakan penggabungan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikolola secara bersama-sama, Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam melakukan usaha yang akan di jalankannya, dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga nasabah, serta akad yang akan di perjanjikan harus di uraikan dalam surat perjanjian. Kedua, Ketentuannya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.8 tahun 2000 serta fatwa DSN-MUI No. 73 tahun 2008. Kedua belah pihak harus lebih memahami akad serta agunan yang akan di lakukan dalam menjalankan suatu usaha dengan mempertimbangkan resiko yang akan di terima, serta peningkatan pengawasan dari pihak bank agar resiko bisa lebih rendah. Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Musyarakah. Abstract The mechanism for musharaka financing at Bank Syariah Indonesia Tbk KC Makassar Veterans is to use the combination of all capital from both parties between the bank and the customer to be used as business capital and managed together. carried out, and business actors who will run the business in order to achieve the goals of both parties before an agreement occurs between the bank and the customer, as well as the contract to be agreed upon must be described in the agreement letter. Second, the provisions are in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 8 of 2000 and the DSN-MUI fatwa No. 73 of 2008. Both parties must better understand the contract and collateral that will be carried out in running a business by considering the risks that will be accepted, as well as increasing supervision from the bank so that the risk can be lower. Keywords: Financing, Islamic Law, Musyarakah.

Moderasi Bermazhab dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Muh Munandar; M. Thahir Maloko
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.23006

The background raised in this study is the development of many intolerant acts which are the fruit of the doctrines of the schools developed by various schools and this has hit various regions including the educational institution of UIN Alauddin Makassar, this can then be countered by spreading the notion of the concept of moderation. The formulation of the problems raised are: 1) What are the indicators of the concept of moderation? 2) What is the concept of mazhab moderation in the view of campus da'wah institutions? 3) What is the goal of developing the concept of mazhab moderation according to campus da'wah institutions?. This type of research is a social research with a qualitative descriptive format, the research location is at UIN Alauddin Makassar, the research approach used is a case study. The data sources used are primary data sources in the form of direct interviews and secondary data sources, namely through journals, books and other scientific literature. The method of data collection was carried out through a process of observation, interviews and documentation using structured and measurable research instruments. The data analysis method is through the stages: 1) data reduction, 2) data display, 3) verification and drawing conclusions. The results show that 1) The indicators of the concept of moderation are aspects of divinity, prophethood, balance, belief in the last days and justice in society, 2) The growth of the concept of moderation has been understood and carried out quite well by several leaders and activists of campus da'wah institutions by conducting systematic studies both directly or indirectly and is also carried out by tracing the roots of the differences between the concept of moderation and other concepts, 3) The purpose of the concept of moderation itself is to create an attitude of mutual respect and respect for other people, both from different schools of thought and even different beliefs while maintaining the principles as an indicator of the concept of moderation itself.

PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UPS PASAR SENTRAL PINRANG DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM Mardawiah Gama; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Januari 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v4i2.28856

Abstrak Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu al- rahn yang berarti aś-śubūt wa ad-dawām yaitu tetap dan terus menerus. Gadai yang dalam bahasa arabnya adalah rahn adalah dapat diartikan juga dengan al-habsu yang bermakna tetap dan lestari bisa juga bermakna penahan. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang?, 2) Bagaimana Ketentuan Hukum Ekonomi Islam tentang Gadai Emas?. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada praktiknya, gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang menggunakan sistem pendanaan yang cepat dan praktis karena tidak perlu membuka rekening ataupun memakai prosedur lain yang memberatkan nasabah. Cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi. Hanya saja masih perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh dari pihak Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang agar semua masyarakat mengetahui terkait keberadaan Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang. 2) Ketentuan Hukum Ekonomi Islam tentang gadai emas dalam penelitian ini sudah sejalan dengan kaidah-kadiah Islam dan juga tidak adanya unsur riba yang menjadikan masyarakat tidak perlu ragu menggadaikan emasnya. Kata Kunci: Ar-Rahn, Gadai Emas, Hukum Ekonomi Islam.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA EMPANG DI DESA SAPPA BUNGORO KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP Hasri ainun Pratiwi; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.29713

Abstrak Islam adalah agama yang tidak menyulitkan masyarakat untuk melakukan praktik sewa menyewa asalkan sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang di tetapkannya baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.[1] Praktik sewa menyewa empang di Desa Sappa Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep memberikan solusi kepada masyarakat yang akan melakukan perjanjian bahwa jika ingin melakukan perjanjian sebaiknya menggunakan perjanjian secara tertulis karena mengunakan bukti yang lebih kuat. Sehingga kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tidak mengalami kerugian. Ditinjaun dari ketentuan hukum Islam tentang sewa menyewa empang tidak sesuai dengan syariat Islam. karena merugikan salah satu pihak yang dimana pihak pemilik empang meminta biaya tambahan kepada penyewa setelah perjanjian sudah ada. Banyak terjadi peristiwa sewa menyewa, salah satunya adalah sewa menyewa empang yang digunakan untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya. Jika seseorang melakukan perjanjian dengan pihak lain maka, semua pihak harus patuh pada isi perjanjian tersebut dan tidak boleh dengan sepihak mengubah atau mencabut perjanjian, tapi pada kenyataannya ada kasus yang dimana setelah melakukan perjanjian dia mengingkari isi perjanjian tersebut dimana pihak yang menyewakan empang menambah biaya setelah melakukan perjanjian Berdasarkan hal tersebut sehingga mendorong penulis untuk mengangkat Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Empang di Desa Sappa Bungoro Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Kata kunci: Empang, Hukum Islam, Sewa Menyewa [1]Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 184.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar) Suriani; M. Thahir Maloko; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28859

Abstrak Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi di Kelurahan Salaka dilakukan di luar Pengadilan dengan menggunakan mediator sebagai pihak penengah yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, mediator berusaha membangun komunikasi sehingga dapat mempertemukan keinginan para pihak. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi (di pengadilan) yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada realitasnya sering mengalami kendala, seperti banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim sehingga berdampak pada masyarakat selaku pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara di pengadilan guna mendapatkan haknya secara cepat. Selain itu, faktor biaya ringan dan waktu yang efisien serta kerahasiaan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan) juga menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi khususnya di Kelurahan Salaka. Hukum dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan bahwa tujuan dari hukum semata-mata untuk keadilan sebagaimana menurut Geny dalam bukunya Ahmad Ali. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar).” Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Warisan, Non Litigasi Abstract Settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels in Salaka village is carried out outside the court by using a mediator as a mediator who is selected based on the agreement of the parties. In this case, the mediator tries to build communication so that it can bring together the wishes of the parties. The process of litigation dispute resolution (in court) which adheres to the principles of simple, fast dam low cost in reality often experiences problems, such as the large number of cases that are entered not proportional to the number of judges so that it has an impact on the community as justice seekers find it difficult to take cases in court in order to get it right quickly. In addition, the low cost factor and efficient time and confidentiality of non-litigation (outside court) dispute resolution are also factors that make people prefer to settle disputes out of court. Based on these problems, the authors are interested in researching further regarding the settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels, especially in the Salaka village. Law and justice are two aspects that cannot be separated. This is because the purpose of the law is solely for justice as according to Geny in Ahmad Ali book’s. furthermore, it was formulated into a scientific paper with the title “Overview Of Islamic Law On The Settlement Of Inheritance Land Disputes Through Non Litigation Channels (Case study in Salaka Vilage, Pattallassang District, Takalar Regency)”. Keywords: Disputes Resolution, Inheritance Land, Non-Litigation.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN PANGKEP Ramadhani, Rahmat; M. Thahir Maloko; Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37833

Abstrak Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Biro, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hokum syar’i. Sumber data dalam penelitian yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, teknik analis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih akan berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Birao merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi Abstract This research raises the subject of "Review of Islamic Law on Simple and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency" using historical approaches, sociological approaches, and syar'i legal approaches. Data sources in research are derived from primary and secondary data. To obtain the data needed in this study, data reduction, data presentation, comparison analysis techniques, and conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties agree to take a simple and economical path (non-litigation), they then choose a mediator who is considered capable of bridging the interests of the parties. Then, the chosen mediator will try to build communication with the parties to the dispute so that it is expected to provide solutions to the problem. The settlement of customary land disputes in a simple and economical manner (non-litigation), as carried out by the Bonto Birao community, is one of the dispute settlements allowed in Islam because it contains elements of help and peace. Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigation

PEMINJAMAN UANG SUKU DI LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NTT. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Putri Mujahida Rusana; M. Thahir Maloko; Mahmudah Muliah Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.40134

Abstrak Hukum Ribai aitaiu bungai paidai pinjaimain uaing suku yaing aidai di Laimaikerai kecaimaitain solor timur kaibupaiten flores timur provinsi NTT. Dilihait Perspketif hukum ekonomi syairiaih dailaim Ailqur’ain dengain tegais dinyaitaikain hairaim. Esensi pelairaingain ribai (usurios) dailaim Islaim berdaisairkain pertimbaingain-pertimbaingain morail dain kemainusiaiain. sebaib esensi pelairaingain ribai aitaiu bungai paidai pinjaimain aidailaih penghaipusain segailai bentuk praiktik ekonomi yaing menimbulkain kezailimain dain ketidaikaidilain. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana sistem peminjaman uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Bagaimana Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Peminjaman Uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peminjaman uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. hukumnya haram karena adanya bunga yang ditetapkan kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama. Namun apabila ketikai naisaibaih tidaik sainggup mengembailikain uaing selaimai waiktu yaing telaih ditentukain dailaim kesepaikaitain tersebut maikai konsekuensinyai aidailaih bungainyai aikain bertaimbaih duai kaili lipait, jikai tidaik bisai melunaisinyai jugai maikai aikain disitai bairaing berhairgai milik naisaibaih. Kata Kunci: Peminjaman, Uang Suku, Ekonomi Syariah Abstract The law of riba or interest on tribal money loans in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT province. Viewed from the Perspective of Sharia economic law in the Qur'an it is expressly stated as haram. The essence of prohibition (usurios) in Islam is based on moral and human considerations. because the essence of the prohibition of usury or interest on loans is the elimination of all forms of economic practices that give rise to tyranny and injustice. The formulation of the internal problem is: What is the system for borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. The Perspective of Sharia Economic Law and How the Provisions of Sharia Economic Law are towards the tribal money lending system in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. Perspective of Sharia Economic Law. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. the law is unlawful because there is interest set on the customer according to a mutual agreement. However, if when the customer is unable to return the money during the time specified in the agreement, the consequence is that the interest will double, if you cannot pay it off, then the customer's valuables will be confiscated. Keywords: Loans, Tribal Money, Islamic Economics

STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA TERNATE UTARA DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Muhammad ishky rumaf; M. Thahir Maloko; Achmad Musyahid Idrus, Musy
ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 10 No. 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Analysis of the factors behind Sirri's marriage and strategies for dealing with Sirri's marriage at the KUA in North Ternate City. This type of research is qualitative with a juridical, sociological, and pedagogical approach. Data sources are primary/secondary data while data collection is observation, interviews, documentation, and reference searches. Data analysis techniques use data categorization, data reduction, grouping, data preparation, data interpretation, data verification, and concluding. The results of the research are that sirri marriage does not contradict the concept of maslahah murlahan itself, so in this case the essence of sirri marriage is based on maslahah murlah which brings harm, but sirri marriage is not recorded so it can contain many fasids

EKONOMI IBU RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Cleaning service Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) M. Thahir Maloko; Abdullah Azzam; Asbar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.51574

Abstrak Permasalahan yang sering terjadi seiring perkembangan zaman adalah semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari bari secara individual maupun keluarga. Hal ini menyebabkan banyaknya Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan merangkap sebagai tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan normatif dan syariah. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer bersumber dari al-Qur’an, hadis, dan informan dari ibu rumah tangga yang bekerja sebagai cleaning service dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ibu rumah tangga bekerja sebagai cleaning service untuk mencari penghasilan agar dapat membiayai keluarganya. Terdapat ibu rumah tangga yang harus bekerja bagaikan tulang punggung keluarga karena suaminya telah meninggal dan terdapat juga ibu rumah tangga yang bekerja karena penghasilan suaminya kurang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Kemudian terkait perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap ibu rumah tangga yang bekerja sebagai cleaning service telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi dalam keluarga seperti kebutuhan rumah dan pendidikan anak. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Rumah Tangga, Cleaning service Abstract Problems that often occur along with the development of the era are the increasing needs of daily life for individuals and families. This causes many women to work as housewives and also serve as the backbone to meet the daily needs of their families. This study is a field research (field research) that uses a normative and sharia approach. The data sources used are primary data sources from the Qur'an, hadith, and informants from housewives who work as cleaning services and secondary data obtained from books, journals, and related readings. The results of the study show that. Housewives work as cleaning services to earn income to support their families. There are housewives who have to work as the backbone of the family because their husbands have died and there are also housewives who work because their husbands' income is not enough to finance household needs. Then the perspective related to Sharia Economic Law on housewives who work as cleaning services is in accordance with sharia economic law because it aims to help and improve the economy in the family such as household needs and children's education. Keywords: Sharia Economic Law, Housewives, Cleaning service

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search