Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA KERJA SKRIPSI SECARA ONLINE Rahmi Aulia Abshir; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22362

Abstract This research discusses the practice of remuneration for online thesis work services and a review of Islamic law on wages for online thesis work services in the Nusa Harapan Indah housing district. tamalanrea makassar city. The research used is field research (Field Research) where researchers have to go directly to the field by making observations by interviewing thesis work service providers and thesis work service tenants. The research approach used is: empirical juridical. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the technique of data management and analysis is carried out in 3 stages, namely: data management, data analysis and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the practice of thesis work services has a full payment system in advance, in installments, and is paid per chapter, and the provision of wages is unlawful or not in accordance with Islamic law based on the Word of Allah swt. QS al-Maidah/5:2, which prohibits help in sinful acts because the conditions of the pillars of the contract are approval in committing fraud, fraud that results in sin and the object produced is the result of cheating. And the hadith which states that the Messenger of Allah. cursed the one who bribed the bribe and the one who interceded for the two. In this case, it is an activity that is classified as bribery.Keywords: Islamic Law, Thesis Work Service, Wage.AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online dan tinjauan hukum islam terhadap pengupahan jasa kerja skripsi secara online di perumahan nusa harapan permai kecamatan. tamalanrea kota makassar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dimana peneliti harus terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa kerja skripsi dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: Pengelolaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang sistem pembayarannya full diawal, diangsur, dan dibayar per bab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat islam berdasarkan Firman Allah swt. QS al-Maidah/5:2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap disuap dan orang yang menjadi perantara keduanya. Dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang tergolong dalam suap menyuap.Kata Kunci : Hukum Islam, Jasa Kerja Skripsi, Upah.

AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Rosmiyati Rosmiyati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067

AbstrakKerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad Muzara’ah yaitu, 1/2 atau 1/3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasan Uzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia. Selanjutnya hal ini dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Akad Muzara’ah Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang).”Kata Kunci: Akad Muzara’ah, Pertanian, Sistem AbstractThe cooperation between cultivators and rice field owners in the Mamminasae Village is carried out by an agreement on the basis of a Muzara'ah contract, namely, 1/2 or 1/3 of the harvest. The contract was carried out verbally, no one witnessed and the legal procedures were supported. In this case the capital is borne by the owner of the land (rice field) from starting to clean, entering rice fields, tractor capital and others. Cultivators only have energy. It turns out that in the end the land cultivators (rice fields) did not receive it based on the agreement. The distribution of the results makes one of the parties, especially the cultivators of the land (rice fields), feel disadvantaged and disappointed because there is no clarity and it is not commensurate with the work they do. Based on these problems, the authors are interested in researching further about the profit-sharing system in rice farming, especially in Mamminasae Village. According to the Islamic economist S.M. Hasan Uzzaman that injustice must be prevented both in the search and expenditure of resources for human satisfaction. Furthermore, this matter was formulated into a scientific paper with the title "Padi Muzara'ah Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency)."Keywords: Agriculture, Muzara'ah Contract, System

PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS BONE TERHADAP MAHAR TANAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERKAWINAN Rusman Rusman; M. Thahir Maloko; Muh. Saleh Ridwan
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7097

Tulisan ini akan mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone dalam perkawinan dengan mahar tanah. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemhaman masyarakat Bugis Bone terhadap mahar tanah dalam sebuah pernikahan. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, panduan wawancara, dan cek list dokumen serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Data dalam bentuk kuantitatif akan diolah terlebih dahulu dengan rumus prosentase agar dapat dideskripsikan, sementara data dalam bentuk kualitatif akan dideskripsikan. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bugis Bone sudah sejak lama menjalankan tradisi dalam perkawinan yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar di dalamnya. Hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone karena menganggap bahwa tanahla yang paling baik untuk dijadikansebagai mahar dibanding dengan jenis barang atau benda-benda lain. Bahkan ada unkapan yang menggambarkan kelebihan ini yaitu “na mauni siallakkuang tedong” artinya, meskipun ukuran luasnya hanya relatif sempit hanya seukurang dengan kubangan lumpur kerbau jika itu adalah tanah maka itulah yang terbaik. Disamping itu pula, tanah tersebut dipahami bahwa secara filosofis tanah merupakan sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain adanya sifat khusu tanah yang padat dan mampu merekatkan dan menyatukan beberapa unsur yang berbeda di dalamnya diibaratkan dengan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempun dan adanya sifa-safat bawan yang tentunya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya direkatkan dan dipersatukan dengan adanya rasa cinta dan kasih-sayang serta niat baik dan tulus untuk membangun rumah tangga.

NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM M. Thahir Maloko
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

This paper explores “Unregistered Marriage from Islamic Law Perspective (an Analysis of Islamic Law Compilation)” in which has three concerns; (1) What is the Islamic perspective regarding to unregisterd marriage? (2) What factors are contributed to unregistered marriage, (3) what are the implications of unregistaered marriage on the couple and their family. It can be concluded that unregistered marriage is legal according to Islamic Law if it fulfill marriage requirement. Factors related unregistered marriage are econonomic and social status as well as moral deviciency. The implications of such marriega are; (1). Marriage is illegal as it is not registered formally at the religious office (KUA) although it is legal according to Islamic law. (2). The child has only legally connected to mother‟s heredity, not from father‟s side. As the marriage is not registered, the child is not formally registered under the farther‟s family and it is against human rights. (3). For further implication, wife and child have no rights to claim economic support and other support from the man. Tulisan ini membahas tentang “Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, dengan mengungkapkan masalah, yaitu: (1) Bagaimana nikih sirri dalam perspektif hukum Islam, (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya nikah sirri, dan (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah sirri terhadap diri dan keluarganya. Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun penyebabnya antara lain: faktor ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal: (1) Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS), (2) Anak yang lahir dari perkawinanan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (3) Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR Risaldi Risaldi; M. Thahir Maloko; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026

AbstrakPelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur riba, maysir dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip al-hururriyat atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode historical cost jika diteliti terdapat unsur riba diidalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan Jasa, Penerapan Akad. AbstractServices and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths.Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG Nur Aidil; M. Thahir Maloko; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229

AbstrakPenelitian ini membahas peran lembaga keungan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro. AbstractThis thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KELOMPOK SINOMAN DI KABUPATEN GOWA Mahatir Makmur; M. Thahir Maloko; Alimuddin Alimuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.18853

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif (field research) dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Mangalli. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini sudah biasa dipraktikan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Masyarakat membentuk sinoman karena memiliki manfaat yang sangat membantu dalam meringankan beban pengeluaran saat menghadapi musibah kematian dan juga sinoman ini mempererat silaturahmi. Adapun akad yang terdapat pada kelompok sinoman yaitu memiliki hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak sinoman, yaitu hak pihak sinoman mendapatkan bantuan dari kelompok sinoman sedangkan kewajiban pihak sinoman membayar Rp. 10.000 pada saat terjadi musibah kematian. Ketika kewajiban tidak dilakukan maka akan dikeluarkan dari sinoman dan tidak lagi mendapatkan bantuan sinoman. Analisis hukum Islam terhadap akad dalam kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, pada praktiknya dilakukan secara tertulis dan sejalan dengan hukum Islam karena rukun dan syarat akad pada kelompok sinoman terpenuhi.Kata Kunci : Akad, Hukum Islam, Sinoman. AbstractThis research is how to review Islamic law on the contract in the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency. This type of research is classified as qualitative (field research) with the determination approach used is juridical-normative. The data source of this research is the people of Mangalli Village. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, data management and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained show that the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency is commonly practiced by people who have kinship or not. The community forms sinoman because it has very helpful benefits in easing the burden of expenses when facing a death disaster and also this sinoman strengthens friendship. The contract contained in the sinoman group, which has rights and obligations that bind the sinoman parties, namely the right of the sinoman party to get assistance from the sinoman group while the obligation of the sinoman party to pay Rp. 10,000 in the event of a death accident. When the obligation is not carried out, it will be removed from Sinoman and will no longer receive Sinoman assistance. Islamic law analysis of the contract in the sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency, is in practice carried out in writing and is in line with Islamic law because the harmonious and contract requirements of the Sinoman group are fulfilled.Keywords: Contract, Islamic law, Sinoman.

PEMANFAATAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI BANTUAN EKONOMI UMAT DI TENGAH WABAH COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BONE Muhammad Mardianto P; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21936

AbstrakIslam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan sungguh pentingnya pemberdayaan zakat untuk pembangunan ekonomi umat. Zakat profesi dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat saat ini. Apalagi pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas bagi masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memberikan dampak pada sektor perekonomian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar’i), yuridis, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyaluran dana zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dengan cara menghimpun zakat profesi dan jenis zakat lainnya yang di peroleh dari muzakki, bersama mitranya BAZNAS Kabupaten Bone melakukan pendataan dan melakukan survei secara langsung kepada mustahik yang terkena dampak covid-19 kemudian di berikan bantuan kepada para mustahik yang memenuhi pensyaratan yang telah di tetapkan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Peran lembaga BAZNAS Kabupaten Bone sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan komsumtif atau produktif kepada mustahik sehingga membantu ekonomi umat Islam di tengah wabah covid-19.Kata Kunci: Bantuan Ekonomi, Wabah Covid-19, Zakat Profesi.AbstractIslam is the most widely practiced religion by indonesian people. Of course, with the largest number of Muslims in the world gives one of the potentials that is to realize, actualize the importance of empowerment of zakat for the economic development of the people. Zakat profession can be used as one of the solutions in increasing people's income today. Moreover, the Covid-19 pandemic began to enter Indonesia in early 2020, the government imposed restrictions on activities for the community for a long period of time so as to have an impact on the economic sector. The main problem in this study is how the use of professional zakat as an economic assistance of the people in the midst of the covid-19 outbreak in BAZNAS Bone Regency. This type of research is field research using qualitative methods, with the research approach used is normative theological approach (syar'i), juridical, and empirical. The results showed the mechanism of distribution of professional zakat funds as economic assistance to the people in the midst of the covid-19 outbreak conducted by BAZNAS Bone Regency by collecting professional zakat and other types of zakat obtained from muzakki, together with its partners BAZNAS Bone Regency conducted data collection and conducted a survey directly to mustahik affected by covid-19 then provided assistance to the mustahik who meet the requirements that have been set in accordance with Islamic law and applicable legislation. The role of BONE BAZNAS institutions is very beneficial for the community because little by little able to reduce the economic problems of low-income people by providing consumer or productive assistance to mustahik so as to help the Economy of Muslims in the midst of the covid-19 outbreak.Keywords: Covid-19 Outbreak, Economic Assistance, Zakat Profession.

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN UPAH BURUH CETAK BATU BATA Nurindah Pertiwi Ismail; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakIslam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam al-Qur’an dan hadis. Hal itu dapat dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan. Ketiga hal itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo dan mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh cetak batu bata tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa diberikan sesuai dengan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh buruh dalam satu hari kerja yang akan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Berdasarkan tinjauan dalam fikih muamalah sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam ijarah. Kata Kunci: Batu Bata, Fikih Muamalah, Upah (Ijarah).AbstractIslam is a religion revealed by Allah swt. To the Prophet Muhammad SAW. Carrying a mission that is full of benefits for humans. This can be seen and understood in the Qur'an and Hadith. It can be categorized into three interrelated scientific fields. These three things are aqidah, worship and muamalah, which must be carried out by humans in living life in this world. The purpose of this study was to determine the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District and to know the views of muamalah fiqh on the wage system for brick-printing workers. This research is qualitative research (field research). Data collected using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the wage system for brick printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency is given according to the number of bricks that can be printed by workers in one working day which will be multiplied by the price set by the business owner. Based on a review in muamalah fiqh, the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village is in accordance with Islamic law because it has fulfilled all the pillars and requirements of the ijarah.Keywords: Bricks, Muamalah Fiqh, Wages (Ijarah)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PATOHO BONGI Dewi Rahmawati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29693

Abstrak Patoho bongi merupakan transaksi jual beli dala bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa sangga kecematan lambu kabupaten bima dengan pembayaran secara tertangguh pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen padi dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ada dua macam praktek patoho bongi yang dilakukan yaitu patoho bongi dari uang ke barang dan praktek patoho bongi dari barang ke uang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi syariah dan sosiologi. Sumber data yag digunakan dalam peneitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Implikasi dari penelitian ini 1) sebaiknya transaksi patoho bongi dilakukan secara tertulis, untuk menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang. Transaksi tertulis ini bisa dengan menggunakan nota atau kwintasi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2) Bagi masyarakat Desa Sangga Kecematan lambu Kabupaten Bima diharapkan mampu menigkatkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para tengkulak dalam mengambil keuntungan untuk memperlihatkan prinsip menolong yang tidak mengambil keuntngan besar. Kata Kunci: Jual Beli, Masyarakat, Pertanian. Abstract Patoho bongi is a sale and purchase transaction in agriculture carried out by the community of sangga village, lambu Ditrict, Bima regency with deferred payments at a predetermined time, namely during the rice harvest season and carried out to meet urgent needs. There are two kinds of patoho bongi practices that are carried out, namely patoho bongi from money to goods and patoho bongi practices from goods to money. The type of research used in this study is the primary data source and secondary data source. Implications of this research 1 that patoho bongi transactions should be made in writing, to avoid misunderstandings in the future. This written transaction can use a memorandum or receipt signed by both parties. 2 For the community of sangga village, lambu district bima regency, it is hoped that they will be able to improve the practice of patoho bongi so that they can help others more, and it is hoped that middlemen will take advantage to demonstrate the principle of helping those who don’t take advantage to show the principle of helping those who don’t take big profits. Keywords: Agriculture, Buying and Selling, Community.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search